<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/GPA-2023-597572337.jpg" alt="Jumpa pers terkait GPA 2023 yang diklaim siap memberikan kembali gairah industri properti dalam negeri." width="100%">
<figcaption>Jumpa pers terkait GPA 2023 yang diklaim siap memberikan kembali gairah industri properti dalam negeri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sama seperti sektor bisnis lainnya, industri properti dalam negeri termasuk yang remuk dihajar pandemi Covid-19 selama tiga tahun belakangan ini. Kelesuan ekonomi membuat investasi di bidang ini turun lumayan signifikan lantaran masyarakat mengalihkan skala prioritasnya untuk kebutuhan lain yang lebih perlu alih-alih membeli rumah baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun kini, pelan-pelan bisnis hunian mulai bangkit lagi. Mendorong momentum tersebut, 99 Group dan Indonesia Property Watch (IPW) siap menyelenggarakan Golden Property Awards (GPA) 2023 yang diharapkan bisa menjadi angin segar bagi industri properti dalam negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chief Executive Officer IPW Ali Tranghanda menerangkan, setelah berhasil menggelar GPA 2021 sebagai ajang penghargaan properti terbesar di Tanah Air, IPW kembali berkolaborasi dengan 99 Group untuk menghadirkan GPA 2023 dengan tema 'Property: Mission Possible'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ajang tahun ini menjadi momentum untuk melihat lebih jauh ketahanan para pebisnis atau pelaku industri properti pascapandemi dalam menghadapi tantangan baru kondisi global yang serba tidak menentu," terang Ali saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/6) sore.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia melanjutkan, GPA diharapkan bisa memberi gairah lagi pada sektor properti lantaran ajang telah menjadi benchmark penilaian properti di Indonesia sebagai property awards berbasis riset dan survei satu-satunya di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini akan memberikan kesempatan bagi setiap nominator untuk dinilai secara objektif dan mendalam agar para pemenang penghargaan yang dihasilkan bisa menjadi patokan kualitas terbaik dalam industri properti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Senior Vice President of Marketing 99 Group Indonesia, Bharat Buxani, memaparkan, 99 Group menyambut baik kolaborasi yang kesekian kalinya dengan IPW dalam ajang penghargaan bergengsi ini. Selain mendukung penuh pelaksanaannya, pihaknya juga berupaya memperluas jangkauan exposure GPA 2023 dengan memanfaatkan pangsa pasar lebih dari 70 persen pencarian properti yang dikuasai oleh dua platform yang dimiliki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, dengan pengalaman 99 Group dalam memberikan dukungan strategi pemasaran yang tepat dan terintegrasi serta data pasar yang akurat, kami berharap bisa menjadikan GPA 2023 sebagai ajang penghargaan properti terbaik, memberikan nilai tambah bagi para nominator dan pemenangnya sekaligus menjadi acuan bagi masyarakat dalam mencari referensi properti terbaik dalam bidangnya," terang Bharat dalam kesempatan yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun proses pendaftaran terhadap para peserta telah dimulai sejak awal Februari dan ditutup akhir maret silam. Setelah itu tahap selanjutnya adalah proses penilaian, selain dari tim IPW, ajang ini juga melibatkan expertis untuk penilaian yang lebih objektif dan independen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya pada periode April-Juli mendatang, tim penilaian dan panelis juri melakukan rangkaian verifikasi; survei lapangan; project scoring, assessment &amp; analysis; diskusi panel juri, hingga mengambil keputusan dan mengumumkannya dalam puncak malam penghargaan (awarding night) yang digelar pada tanggal 15 Agustus di Jakarta.</div>

GPA diharapkan bisa memberi gairah lagi pada sektor properti lantaran ajang telah menjadi benchmark penilaian properti di Indonesia.

Pascapandemi, GPA 2023 Siap Bangkitkan Lagi Industri Properti Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Hunian-DP-Nol-Persen-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penghuni saat beraktivitas salah satu unit Menara Samawa Pondok Kelapa, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Program hunian vertikal dengan DP 0 rupiah Pemprov DKI tersebut mulai diminati warga Jakarta dan telah dihuni lebih dari 50 persen dari 780 unit hunian d" width="100%">
<figcaption>Penghuni saat beraktivitas salah satu unit Menara Samawa Pondok Kelapa, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Program hunian vertikal dengan DP 0 rupiah Pemprov DKI tersebut mulai diminati warga Jakarta dan telah dihuni lebih dari 50 persen dari 780 unit hunian d</figcaption>
</figure>PEMERINTAH tengah berusaha menggerakkan ekonomi melalui sektor-sektor industri prioritas. Salah satunya sektor otomotif. Pemerintah memberikan relaksasi pajak melalui PPnBM (pajak penjualan barang mewah) untuk mobil baru jenis sedan dan 4 × 2 di bawah 1.500 cc.  Kebijakan itu mulai diterapkan 1 Maret hingga 31 Desember 2021.  Sektor properti juga menjadi fokus pemerintah. Mengingat, ada 175 industri yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor properti. Sebagai lokomotif ekonomi nasional, perputaran uang di sektor properti tidak bisa dianggap enteng. Bahkan, mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sektor otomotif.  Artinya, pemerintah pun harus matang mempertimbangkan stimulus yang benar-benar tepat sasaran. Khususnya dari sisi permintaan. Sebab, sektor properti tidak sepenuhnya kehilangan daya beli di segmen tertentu. Masyarakat hanya menunda.  Berdasar data survei IPW, malah terjadi anomali. Tingkat penjualan rumah di segmen Rp 1 miliar–Rp 2 miliar pada 2020 justru naik 12,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski, secara umum penjualan sepanjang 2020 turun 31,8 persen.  Berdasar riset dari Realestat Indonesia (REI), penyerapan tenaga kerja di sektor properti mencapai 19 jutaan orang. Belum lagi tenaga kerja dari industri yang terkait langsung maupun tidak langsung.  Selain itu, penggunaan material di sektor perumahan hampir 100 persen merupakan produk dalam negeri. Mengingat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewajibkan para pengembang menggunakan produk lokal untuk setiap pengerjaan proyek properti. Kebijakan tersebut untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dengan begitu, produktivitas industri lokal akan semakin meningkat.  Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor realestat pada kuartal IV 2020 masih tumbuh 1,98 persen. Namun, strategi bertahan yang dilakukan pengembang tidak dapat bertahan terlalu lama lagi. Sebab, permintaan semakin menurun. Ditambah seleksi pengajuan KPR (kredit pemilikan rumah) dari perbankan semakin ketat. Juga, tingginya suku bunga perbankan dan besarnya biaya transaksi.  Total nilai kapitalisasi penjualan properti primer rata-rata berkisar Rp 85 triliun–Rp 100 triliun per tahun. Sebanyak 65 persen didominasi perumahan. Selebihnya terbagi untuk tanah, apartemen, komersial, dan perkantoran.  Penjualan properti sekunder diperkirakan mencapai Rp 115 triliun–Rp 150 triliun. Baik yang dilakukan agen broker master franchise, agen properti lokal, maupun broker tradisional. Nilai itu memberikan kontribusi minimal 61,5 persen dari total keseluruhan transaksi properti. Nilai itu sering kali tidak tercatat. Padahal, nilainya lebih tinggi dari penjualan properti pasar primer.  Yang perlu diingat, properti merupakan kebutuhan primer. Sekaligus investasi yang nilainya selalu tumbuh. Kepemilikan properti juga menjadi salah satu faktor tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Edukasi terhadap masyarakat untuk mulai memiliki properti seharusnya menjadi prioritas pemerintah.  Melihat berbagai potensi itu, industri properti adalah prioritas penting yang harus diselamatkan pemerintah. Sisi permintaan harus segera digerakkan. Terutama masyarakat menengah dan atas. Sebab, dua kelompok itu masih memilih menyimpan dana mereka di bank dan menunda untuk membeli properti.  Pemerintah perlu segera menurunkan tarif BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) dan mengurangi PPN (pajak pertambahan nilai) sebagai stimulus di industri properti. Biaya-biaya tersebut cukup tinggi dan memberatkan. Pengurangan biaya dan pajak harus signifikan. Kalau pengurangannya terlalu kecil, konsumen tidak tertarik untuk membeli properti saat ini.  Apresiasi atas upaya pemerintah dan Bank Indonesia mengubah ketentuan rasio uang muka kredit rumah (loan to value/LTV) kredit dan pembiayaan properti menjadi 100 persen. Dan dibarengi dengan penurunan suku bunga acuan 3,5 persen.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/20/02/2021/ppnbm-0-persen-gairahkan-otomotif-kredit-mobil-motor-lebih-mudah/">PPnBM 0 Persen Gairahkan Otomotif, Kredit Mobil-Motor Lebih Mudah</a>  Aturan membeli hunian tanpa uang muka akan meningkatkan minat beli masyarakat. Namun, keputusan tersebut belum sepenuhnya menggairahkan sektor properti. Minat saja tidak cukup. Harus diimbangi daya beli. Sebab, banyak penghasilan masyarakat yang terganggu selama pandemi Covid-19. Di sisi lain, nilai transaksi propertinya tidak berubah.  *) ALI TRANGHANDA, CEO Indonesia Property Watch  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/7ox5TS4w1vk

Aturan DP dan Upaya Mengangkat Daya Beli

ALI TRANGHANDA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ALI TRANGHANDA

Berita Terkini

Pascapandemi, GPA 2023 Siap Bangkitkan Lagi Industri Properti Dalam Negeri

Aturan DP dan Upaya Mengangkat Daya Beli

Download Aplikasi JawaPos.com