<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659006326354.jpg" alt="Ilustrasi NU. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi NU. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Logo Nahdlatul Ulama (NU) diunggah salah satu akun di X @BEBEL. Lambang NU itu diunggah dengan tulisan UN atau Ulama Nambang dan warna hijau yang mendominasi di lambing NU aslinya diganti merah. Warga Nahdliyin atau Muhibbin pencinta NU di Surabaya meradang. Ali Mahfud, warga Rungkut Surabaya itu melaporkan akun X @BEBEL kepada Polrestabes Surabaya. Ali menegaskan pengubahan logo atau lambang NU merupakan bentuk pelecehan. &rdquo;Sebagai warga Nahdliyin, saya sangat kecewa. Lambang NU memiliki makna yang dalam. Saya pikir buat warga Nahdliyin lainnya juga begitu,&rdquo; jelas Ali Mahfud di Surabaya. Lantas, bagaimana dengan sikap pimpinan NU atau PCNU Surabaya? JawaPos.com berusaha menghubungi Masduki Toha, ketua Tanfidziyah PCNU Surabaya pada 21 Juni. Namun, sayangnya, Masduki Toha tidak memberikan respons sama sekali hingga berita ini dimuat. Saat ini, lambang NU yang dikenal berupa bola dunia kemudian terdapat peta Indonesia di dalamnya. Bola dunia tersebut dikelilingi tali yang membuat dua simpul. Lalu, ada pula lima bintang di bagian atas bola dunia dan empat bintang pada bagian bawah bola dunia. Selain itu, terdapat tulisan NU dalam tulisan latin dan huruf Arab.

Warga Nahdliyin di Surabaya laporkan akun X @BEBEL ke Polrestabes Surabaya terkait pelecehan lambang NU

Pimpinan Nahdlatul Ulama Surabaya Belum Bersikap Soal Laporan Pelecehan Lambang ke Polisi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/pelecehan-logo-NU-3500268671.jpg" alt="Kelompok pecinta Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhibbin asal Surabaya meradang hingga melapor ke Polrestabes Surabaya." width="100%">
<figcaption>Kelompok pecinta Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhibbin asal Surabaya meradang hingga melapor ke Polrestabes Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ali Mahfud, muhibbin atau pencinta Nahdlatul Ulama asal Surabaya membeberkan alasan mengapa membawa kasus dugaan pelecehan logo Nahdlatul Ulama ke ranah hukum. Yakni, melapor ke Polrestabes Surabaya. &rdquo;Saya pernah menapaktilasi bagaimana logo Nahdlatul Ulama atau NU itu dibuat. Jadi, saya merasa tersakiti dan kecewa berat sekali kenapa harus logo NU dibegitukan,&rdquo; kata Ali kepada JawaPos.com saat dihubungi. Selain itu, Ali menambahkan, dia juga pernah terlibat dalam membuat teater. Teater berjudul Kanvas Sunyi Kiai Ridwan, pencipta lambang NU. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014779878/tak-terima-logo-nahdlatul-ulama-diganti-ulama-nambang-muhibbin-asal-surabaya-lapor-ke-polisi">Tak Terima Logo Nahdlatul Ulama Diganti Ulama Nambang, Muhibbin asal Surabaya Lapor ke Polisi</a> Sebelumnya, <div dir="auto">Kelompok pecinta (NU) atau Muhibbin asal Surabaya meradang hingga melapor ke Polrestabes Surabaya. Hal itu disebabkan, logo dari NU diduga sengaja diubah dan disebarkan di media sosial X.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang serta berpengaruh bagi penganut islam di tanah air. NU lahir pada 31 Januari 1926 silam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditemui di Mapolrestabes Surabaya (20/6), Ali Mahfud selaku pelapor dan Muhibbin mengatakan, dirinya mengetahui penggantian logo NU pada 19 Juni 2024 sekitar pukul 21.00. Kala itu, dirinya dengan beberapa muhibbin lainnya di Yayasan Bumi Miring Jalan Kawatan Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dikasih tahu teman-teman lainnya soal logo NU yang diubah. Kami lihatnya logo itu diubah dan dibagikan di X aplikasi yang dulu namanya Twitter," terang Ali Mahfud di Mapolrestabes Surabaya.&nbsp;</div> &nbsp; &nbsp;

Ali Mahfud membeberkan alasan mengapa membawa kasus dugaan pelecehan logo Nahdlatul Ulama ke ranah hukum, melapor ke Polrestabes Surabaya

Alasan Pencinta Nahdlatul Ulama Melaporkan Dugaan Pelecehan Logo ke Polrestabes Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/WhatsApp-Image-2023-07-23-at-191301-3861807700.jpg" alt="Josiah Michael bersama Ali Mahfud (kanan) bacaleg PSI Surabaya dari dapil 5." width="100%">
<figcaption>Josiah Michael bersama Ali Mahfud (kanan) bacaleg PSI Surabaya dari dapil 5.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Angkat kaki dari PPP Surabaya, Ali Mahfud melabuhkan pilihan politik di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Saat pendirian posko pemenangan di Tenggilis, Surabaya, Ali tampak hadir. Mantan Ketua PPP Surabaya itu mengatakan, siap untuk menggenjot performa politik pada 2024 dengan kendaraan baru, PSI Surabaya. Dia menilai PSI Surabaya memiliki visi dan misi yang sesuai dengan karakter dan spiritnya. &rdquo;Semua dokumen sudah beres juga. Saya tetap bakal nyaleg kok pada Pemilu 2024. Dan, daerah pemilihan saya tetap di daerah pemilihan Surabaya 5,&rdquo; ungkap Ali. Di daerah pemilihan Surabaya 5, Ali akan berhadapan dengan Josiah Michael sebagai petahana dari PSI. Menurut dia, hal itu bukan menjadi hambatan. &rdquo;Kami sama-sama semangat untuk memperoleh suara bagi PSI di 2024,&rdquo; tegas Ali. Ditemui terpisah, senada dengan Ali, Josiah mengaku tak masalah harus head to head dengan Ali. Dia menuturkan, kenal Ali sejak lama dan berteman baik. &rdquo;Untuk partai dan warga Surabaya yang lebih baik, kami siap berkontestasi,&rdquo; jelas Josiah.

Mantan Ketua PPP Surabaya Ali Mahfud melabuhkan pilihan politik di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan siap menghadapi Pemilu 2024

Dari PPP, Ali Mahfud Nyeberang ke PSI Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/ali-ciput-PPP-baru-3261293141.jpeg" alt="Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud dicopot dari jabatannya." width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud dicopot dari jabatannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belasan bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Pemilu 2024 mundur imbas pencopotan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP setempat Ali Mahfud. "Saya sudah berkonsultasi kepada para kiai terkait hal itu dan beliau tidak mempermasalahkan jika saya mundur dari PPP Surabaya," kata Ali Mahfud kepada ANTARA di Surabaya, Jumat (30/6). Mengenai alasan pencopotan dirinya, Ali enggan menjelaskan. Ia mempersilakan bertanya terkait alasannya langsung kepada DPP PPP. "Silakan tanya ke DPP PPP," ujarnya. Ali enggan menjelaskan alasan belasan bakal caleg dan Ketua PAC mundur mengikuti jejaknya. Saat ini, ia hanya ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Informasi yang diperoleh ANTARA ada 11 bakal caleg yang mundur, termasuk Ali Mahfud. Sedangkan yang mundur dari Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari 15 ketua PAC sekarang bertambah menjadi 20 Ketua PAC. Surat pengunduran diri dilayangkan ke DPW PPP Jatim pada 22 Juni 2023. Posisi Ali digantikan Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori sebagai Plt. Ketua DPC PPP Surabaya. Diketahui, Ali ditetapkan sebagai ketua DPC PPP Surabaya pada 25 Februari 2022. Seharusnya, Ali menyelesaikan tugas sebagai Ketua DPC PPP Surabaya pada 2027. Selama menjadi nakhoda di PPP Surabaya, beberapa hal telah dilakukan Ali, di antaranya membentuk PAC di 29 kecamatan hingga pembentukan ranting sebanyak 90 ranting di Surabaya. Sementara itu, Mujahid Ansori saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pencopotan Ali Mahfud bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan partai kepada ketua-ketua DPC yang telah menjabat lebih dari enam bulan. Kebijakan partai dalam melakukan evaluasi ini tidak hanya berlaku di Surabaya, melainkan berlaku bagi seluruh DPC PPP. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perlu dilanjutkan atau mana yang perlu dirombak pengurusnya. Evaluasi ini bagian dari percepatan pemenangan Pemilu 2024.

Mengenai alasan pencopotan dirinya, Ali enggan menjelaskan. Ia mempersilakan bertanya terkait alasannya langsung kepada DPP PPP.

Belasan Bacaleg Mundur Imbas Pencopotan Ketua DPC PPP Surabaya  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/WhatsApp-Image-2023-06-22-at-183006-1-3858967634.jpeg" alt="15 ketua PAC PPP Surabaya menyerahkan surat pengunduran diri di DPW PPP Jawa Timur di Kendangsari Surabaya pada Kamis (22/6)." width="100%">
<figcaption>15 ketua PAC PPP Surabaya menyerahkan surat pengunduran diri di DPW PPP Jawa Timur di Kendangsari Surabaya pada Kamis (22/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Internal PPP Surabaya memanas. Bukan karena bersemangat menyambut gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024. Namun, internal PPP Surabaya bedol desa dengan ramai-ramai mundur dari partai berlambang Kakbah itu. Ketua PAC Pakal Sasongko mengatakan, sudah semarak untuk PPP Surabaya. Namun, tiba-tiba ada penggantian ketua tanpa komunikasi dengan pengurus terlebih dulu. &rdquo;Jangan ada perusuh dalam partai. Indonesia ini demokratis jangan asal main geruduk,&rdquo; ujar Sasongko. Menurut dia, selama dipimpin Ali Mahfud sebagai ketua DPC PPP Surabaya, masyarakat mulai memahami dan mengenal PPP. Sasongko menyayangkan jika sikap partai tak bisa melihat dengan jernih. &rdquo;Target Pemilu apa? Menang, harus ada perubahan di PPP Surabaya, kami memimpikan itu. Jangan menodai demokrasi Indonesia,&rdquo; ucap Sasongko.&nbsp; &rdquo;Selama ini, masyarakat di Pakal sudah merasakan kerja politik PPP Surabaya. Seperti pavingisasi sampai bantuan kursi roda, ini sama saja mendzolimi banyak orang," imbuh dia. Sementara itu, Rudi, sekretaris DPC PPP Surabaya menyampaikan, sejak dipimpin Ali ada banyak perubahan yang dirasakan. Ranting mulai dibentuk. PPP Surabaya di bawah kendali Ali membentuk 90 ranting. Sebelumnya, tidak ada ranting. &rdquo;Fondasi sudah kuat sekarang diambrukkan hanya karena satu orang. Banyak korban kebakaran di Surabaya juga sudah terbantu,&rdquo; ungkap Rudi, yang bergabung di PPP sejak 2017 itu. Kemudian Sekretaris PAC Genteng Yoyon pun menyayangkan sikap partai yang tiba-tiba mengganti ketua DPC PPP Surabaya. Padahal, lanjut dia, ketua RW dan RT sudah merapat dengan PPP Surabaya. &rdquo;Jangan menghalalkan ambisius yang merusak saudara sendiri. PPP ini partai rumah kita bersama,&rdquo; tegas Yoyon. Sebelumnya, 15 ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Surabaya mengundurkan diri. &rdquo;Ada 15 ketua PAC PPP Surabaya yang sore ini menyerahkan surat pengunduran diri di DPW PPP Jawa Timur di Kendangsari Surabaya,&rdquo; kata Ketua PAC Bulak Surabaya Fakih kepada JawaPos.com. Fakih mengungkapkan, pengunduran belasan ketua PAC itu karena penggantian Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud. Menurut dia, penggantian tersebut tidak logis dan terkesan dibuat-buat. Padahal, tidak ada kesalahan yang dibuat ketua DPC.

Sebanyak 15 ketua PAC PPP Surabaya yang sore ini (22/6) menyerahkan surat pengunduran diri di DPW PPP Jawa Timur di Kendangsari Surabaya

Pilih Mundur, Pengurus PAC PPP Surabaya Sayangkan Sikap Tidak Demokratis Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/WhatsApp-Image-2023-06-22-at-183006-2105284044.jpg" alt="15 ketua PAC PPP Surabaya menyerahkan surat pengunduran diri di DPW PPP Jawa Timur di Kendangsari Surabaya pada Kamis (22/6)." width="100%">
<figcaption>15 ketua PAC PPP Surabaya menyerahkan surat pengunduran diri di DPW PPP Jawa Timur di Kendangsari Surabaya pada Kamis (22/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jelang pesta demokrasi Pemilu 2024 banyak partai memanfaatkannya untuk saling menguatkan barisan. Namun, sayangnya, hal itu tidak berlaku di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya. Internal partai berlambang Kakbah itu justru tengah panas. Ada 15 ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) yang mundur dari PPP Surabaya. &rdquo;Ada 15 ketua PAC PPP Surabaya yang sore ini (22/6) menyerahkan surat pengunduran diri di DPW PPP Jawa Timur di Kendangsari Surabaya,&rdquo; kata Ketua PAC Bulak Surabaya Fakih kepada JawaPos.com. Fakih mengungkapkan, pengunduran belasan ketua PAC itu karena penggantian Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud. Penggantian tersebut tidak logis dan terkesan dibuat-buat. Padahal lanjut dia, tidak ada kesalahan yang dibuat ketua DPC. &rdquo;Tidak ada proses tabayyun kepada kami selaku ketua PAC pun kepada Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud. Coba saja dikonfirmasi, ini sudah tidak sehat kita harus satu suara untuk memenangkan PPP di 2024, kalau begini mau bagaimana?&rdquo; ucap Fakih. Dia menyebutkan, jumlah ketua PAC yang mundur tidak berhenti pada angka 15 orang. Pada Jumat (23/6), ada 7 ketua PAC yang bakal mundur lagi. Dikonfirmasi terpisah, Ali Mahfud mengaku tidak mengetahui kondisi 15 ketua PAC Surabaya yang mundur. Dia menyatakan, menyerahkan kepada para ketua PAC. Menurut dia, berpolitik adalah kebebasan dalam bertindak dan bertutur. &rdquo;Kalau saya diganti dengan Plt memang sudah tahu. Tapi saya tidak bisa memaksa juga para ketua PAC yang mundur, mereka mungkin menilai selama ini sudah berkorban untuk PPP Surabaya dan bertekad untuk memenangkan PPP di 2024,&rdquo; ungkap Ali Mahfud. Ali ditetapkan sebagai ketua DPC PPP Surabaya pada 25 Februari 2022. Seharusnya, dia menyelesaikan tugas sebagai Ketua DPC PPP Surabaya pada 2027. Selama menjadi nakhoda di PPP Surabaya, beberapa hal telah dilakukan Ali. Antara lain, membentuk PAC di 29 kecamatan di Surabaya hingga pembentukan ranting sebanyak 90 ranting di Surabaya. &nbsp;

15 Ketua PAC PPP Surabaya Mengundurkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-07-at-20.29.42.jpg" alt="Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPC PPP Surabaya Ali Mahfud angkat bicara terkait Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih predikat A Indeks Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).  ”Sebagai warga Surabaya, saya sangat bangga satu satunya kota di Indonesia yang berpredikat A Indeks Reformasi Birokrasi,” ujar Ali di Surabaya.  Ali menuturkan, keberhasilan Pemkot Surabaya meraih predikat A Indeks Reformasi Birokrasi harus diimbangi kinerja ASN pemkot dalam pelayanan publik yang lebih baik lagi. Digitalisasi sistem pelayanan secara elektronik seperti Eprocemen atau LPSE (lelang secara elektronik) yang digagas Wali Kota Eri Cahyadi ketika masih bertugas di Bina Program terus melakukan inovasi terobosan untuk pelayanan publik yang mudah dan efisien.  Ali berharap, Pemkot Surabaya lebih berani membuat inovasi dalam transparansi pelayanan publik terlebih transparansi keterbukaan anggaran pelayanan publik yang bisa diakses publik.  ”Keterbukaan transparansi anggaran yang bisa diakses masyakarat. Upaya tersebut bagian upaya pemerintah mencerdaskan politik masyarakat dan juga reformasi birokrasi,” kata Ali.  Indeks Reformasi Birokrasi adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen. Mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.  Reformasi birokrasi adalah instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat. Di Surabaya, menurut Wali Kota Eri Cahyadi, reformasi birokrasi dimaknai bukan sekadar persoalan administrasi belaka. Tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.  ”Sesuai arahan Presiden Jokowi, setiap kerja birokrasi harus berdampak. Nggak boleh pemkot itu seolah sibuk sendiri tapi nggak ada dampaknya di masyarakat,” papar Eri.

Predikat A Indeks Reformasi Birokrasi, DPC PPP Apresiasi Kinerja Eri

Ali Mahfud

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ali Mahfud

Berita Terkini