<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BPJS-KESEHATAN-1910A.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti saat berbicara dalam kegiatan ISSA Internal Meeting on Sickness Benefits Organized by TC Health, Selasa (19/10). (BPJS Kesehatan for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti saat berbicara dalam kegiatan ISSA Internal Meeting on Sickness Benefits Organized by TC Health, Selasa (19/10). (BPJS Kesehatan for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga akhir tahun lalu mencapai 267 juta orang atau 98 persen dari penduduk Indonesia. Namun, peserta yang menunggak juga tidak sedikit. BPJS Kesehatan berupaya mengatasi hal itu melalui berbagai inovasi. Data BPJS Kesehatan mencatat, peserta yang menunggak mencapai 15 juta dan nonaktif karena mutasi 38 juta. Sehingga ada 53 juta peserta yang tidak bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. &rdquo;Yang menunggak itu bisa langsung pakai kalau tunggakannya dibayar,&rdquo; kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Dia menyesalkan adanya masyarakat yang tidak pernah mengecek keaktifan kepesertaan. Terutama bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Ali menyatakan, dari jumlah tersebut, pihaknya menargetkan 5 juta peserta bisa aktif kembali tahun ini. Ada berbagai inovasi yang dilakukan. Salah satunya menyisir dan mengadvokasi peserta yang tidak aktif. Sehingga diharapkan dapat menjadi peserta lagi. Khusus bagi peserta PBI, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pemda untuk memberi tahu bahwa ada peserta yang sudah tidak aktif. Setiap bulan, kata Ali, pihaknya mendapat info dari Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan jumlah peserta yang sudah tidak aktif. Koordinasi itu penting agar pemda bisa membantu menjangkau mereka. Inovasi melalui teknologi juga dilakukan BPJS Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David menambahkan, transformasi digital tidak hanya akan meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. &rdquo;Inovasi yang dibangun BPJS Kesehatan senantiasa berorientasi pada customer journey sehingga akan berdampak langsung pada peserta,&rdquo; kata David dalam forum ICT 2024 di Bali. (lyn/c6/bay)

Jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga akhir tahun lalu mencapai 267 juta orang atau 98 persen dari penduduk Indonesia.

Dirut BPJS Kesehatan Targetkan 5 Juta Peserta Nonaktif Menjadi Aktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/JKN-09-2274146095.jpg" alt="Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti meninjau penggunaan aplikasi i-Care JKN di Rumah Sakit Hermina Balikpapan." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti meninjau penggunaan aplikasi i-Care JKN di Rumah Sakit Hermina Balikpapan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti meninjau penggunaan aplikasi i-Care JKN di Rumah Sakit Hermina Balikpapan dalam rangka peningkatan kualitas mutu layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan meninjau implementasi aplikasi i-Care JKN. Aplikasi i-Care JKN merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan akses kepada fasilitas kesehatan, untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan peserta JKN selama satu tahun terakhir. Hal ini sebagai upaya mendukung transformasi mutu layanan kesehatan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta JKN. Dalam kunjungan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut, Ghufron Mukti disambut langsung oleh Direktur Utama RS Hermina Balikpapan, Made Wirayasa Tusan. Diskusi yang terjadi antara kedua belah pihak berfokus pada upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN, dengan memanfaatkan pelayanan digital yang tersedia di RS Hermina Balikpapan. &ldquo;Saat ini semuanya sudah serba digital, dengan adanya fingerprint dan aplikasi i-Care JKN yang sudah diaplikasikan di rumah sakit semakin memudahkan peserta JKN dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas,&rdquo; ujar Ghufron. Sejalan dengan hal tersebut, Ghufron melakukan pemantauan langsung aplikasi Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) di ruang pendaftaran administrasi RS Hermina Balikpapan. Ia memastikan aplikasi tersebut berjalan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012896582/akselerasi-capaian-uhc-bpjs-kesehatan-luncurkan-program-pesiar"> Akselerasi Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar</a> Dengan dibantu Windy Krisanti Kusuma Dewi selaku salah satu dokter di RS Hermina Balikpapan, Ghufron juga turut memantau aplikasi i-Care JKN di poli ruang dokter spesialis. Aplikasi i-Care JKN ini berfungsi untuk memudahkan petugas medis dan penyelenggara pelayanan kesehatan mengetahui riwayat pelayanan kesehatan yang diakses oleh peserta JKN. &ldquo;Untuk aplikasi ini di RS Hermina Balikpapan sudah berjalan baik. Harapannya aplikasi ini akan memudahkan petugas medis dalam melihat riwayat pelayanan kesehatannya. Selain itu juga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat sesuai dengan historis akses layanan peserta,&rdquo; lanjut Ghufron. Direktur Utama BPJS Kesehatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen RS Hermina Balikpapan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. &ldquo;Kerjasama yang erat antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit adalah kunci untuk memastikan bahwa peserta JKN mendapatkan akses layanan yang mudah, cepat dan setara sesuai dengan fokus kami yaitu transformasi mutu layanan,&rdquo; ujar Ghufron. Tak lupa, ia juga memastikan petugas BPJS Satu melaksanakan tugasnya dalam memberi edukasi dan menangani setiap keluhan dari peserta. Ghufron juga menyempatkan untuk menyapa peserta JKN yang sedang mendapatkan perawatan di RS Hermina Balikpapan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi pelayanan kesehatan yang terjadi di lapangan. Seperti yang ia lakukan saat menyapa Rizka Yulia (32), peserta rawat jalan RS Hermina Balikpapan untuk menanyakan bagaimana layanan yang telah dirasakan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012893110/kolaborasi-bpjs-kesehatan-dan-kemenkes-luncurkan-program-pembiayaan-tuberkulosis">Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Kemenkes, Luncurkan Program Pembiayaan Tuberkulosis</a> &ldquo;Di sini pelayanannya sudah baik Pak, saya juga sudah bisa memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk antrean online, jadi pelayanannya bisa lebih cepat,&rdquo; ujar Rizka. Sementara itu, pasien rawat inap yang telah mendapatkan perawatan pasca melahirkan, Supita (27) turut menyampaikan apresiasinya kepada Dirut BPJS Kesehatan dan Dirut RS Hermina. Ia berterima kasih atas pelayanan baik tanpa diskriminasi sebagai peserta JKN yang ia dapatkan selama rawat inap di RS Hermina Balikpapan. &ldquo;Pelayanan disini bagi saya peserta BPJS Kesehatan alhamdulillah baik, melahirkan disini juga sudah nyaman, tidak dibeda-bedakan mana pasien BPJS ataupun pasien umum yang bayar menggunakan biaya pribadi,&rdquo; ujar peserta JKN dengan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) tersebut. Diakhir kunjungannya, Dirut RS Hermina Balikpapan mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas, tenaga medis dan layanannya sesuai dengan janji layanan JKN. &ldquo;Terima kasih diucapkan kepada BPJS Kesehatan untuk mendukung kami dalam memenuhi standar pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk terus menjalankan janji layanan JKN demi terciptanya peningkatan layanan yang lebih berkualitas,&rdquo; ucap Made Wirayasa Tusan.

Aplikasi i-Care JKN aplikasi yang memberikan kemudahan akses kepada fasilitas kesehatan, untuk melihat riwayat peserta JKN setahun terakhir.

Dirut BPJS Kesehatan Tinjau Penggunaan i-Care JKN di Hermina Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/ilham-safutra-jawapos-BW-3034322565.jpg" alt="ILHAM SAFUTRA" width="100%">
<figcaption>ILHAM SAFUTRA</figcaption>
</figure> ADA ungkapan satire, orang miskin dilarang sakit. Ungkapan ini bisa terjadi beberapa tahun lalu. Tahun ini bisa saja masih terjadi. Bisa saja terjadi di daerah yang sulit dari akses rumah sakit. Namun, ungkapan itu diyakini Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sudah tidak ada lagi. "Kini orang sakit dilarang bayar." Ali Ghufron Mukti menyampaikan pernyataan itu penuh dengan percaya diri. Bukan tanpa alasan mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan demikian. Tahun 2022 BPJS Kesehatan berhasil membukukan surplus Rp 56,51 triliun. Angka surplus itu berasal dari iuran yang diterima dari peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Baik peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta non PBI. Untuk peserta PBI, iurannya ditanggung APBN dan APBD. Dari PBI dibantu APBN sebesar Rp 46 Triliun dan PBI dari APBD sebanyak Rp 13,9 triliun. Menariknya lagi, BPJS Kesehatan berhasil mengumpulkan iuran BPJS dari peserta non-PBI Rp 80,3 triliun. Mereka yang membayar iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) tidak semuanya yang menerima upah. Ada yang tidak menerima upah. Penerimaan BPJS Kesehatan dari iuran peserta non-PBI diprediksi bisa lebih tinggi Rp 80,3 triliun. Sebab, peserta BPJS Kesehatan yang aktif atau yang rutin membayar iuran tidak lebih dari 60 persen. Ada sekitar 40 persen lagi yang tidak tertib. Peserta BPJS Kesehatan yang non-PBI yang tidak rutin atau tidak aktif ini umumnya masyarakat kecil yang tidak menerima gaji atau tidak menerima upah dari perusahaan atau pekerja informal. Namun, mereka diwajibkan membayar iuran BPJS. Alasan wajib membayar iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Sebab, kalau mereka sakit dan sakit itu tingkatnya berat sudah barang tentu pasien ini kesulitan membayar tagihan rumah sakit. Hanya saja, peserta BPJS non-PBI kelas pekerja informal atau pedagang yang penghasilannya tidak menentu kerap abai dalam membayar iuran. Abai bukan karena tidak mau membayar karena dalam membayar iuran sifat per kartu keluarga. Jika satu keluarga terdiri atas suami, istri, dan tiga anak. Maka si kepala keluarga harus mengalokasikan iuran BPJS sebesar Rp 185 ribu setiap bulannya. Angka sebanyak ini dengan kelas III, kelas paling rendah di BPJS. Bagi sebagian kalangan, uang sebanyak ini kecil. Bagi UMKM atau orang yang tidak berpenghasilan, uang sebanyak ini sangatlah besar. Sehingga, ketika mereka macet membayar iuran, di saat macet itu mengalami sakit dan harus berobat ke fasilitas kesehata (faskes) tentu pengobatannya tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Mereka harus membayar tunggakan iuran terlebih dahulu. Peserta jaminan kesehatan yang macet membayar iuran selama lima tahun mendapat "pengampunan" dari BPJS Kesehatan. Mereka cukup membayar dua tahun tunggakan iuran saja. Bagi peserta yang nonaktif di bawah dua tahun tentu melunasi semua iurannya. Akankah semuanya harus dilunasi dalam satu waktu? Lagi-lagi Ali Ghufron menegaskan memberikan keringanan dengan membayar berkala dalam jangka waktu tertentu. "Kami sadar itu dan memberikan jalan-jalan alternatif agar kegotongroyongan jaminan kesehatan ini berjalan dengan baik," ungkap mantan Wakil Menteri Kesehatan itu di hadapan para pemimpin redaksi di Jakarta pada Jumat malam (21/7/2023). Pola-pola seperti ini patut diapresiasi. BPJS Kesehatan dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan kesehatan sosial yang cukup sehat. Mereka tidak lagi mengalami defisit atas dana yang dikelola. Setiap dana yang diterima dari iuran peserta jaminan kesehatan langsung dibayarkan ke rumah sakit atas klaim pengobatan yang diberikan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Akan tetapi, surplus yang dialami pada 2022 bukan berarti jaminan tahun ke depannya mengalami serupa. Sebab, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang surplus pada 2022 dan 2021 tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19. Kala itu masyarakat takut ke rumah sakit, mereka takut dinyatakan positif Covid-19. Masyarakat berusaha hidup lebih sehat. Menghindari datang ke rumah sakit jika sakit-sakit. Cukup beli obat warung atau menjaga kebugaran tubuh agar tidak sakit. Sementara masyarakat peserta jaminan kesehatan, baik yang PBI dan non-PBI mereka tetap membayar iuran jaminan kesehatan. Tentunya iuran terkumpul lebih awet, meski pun BPJS Kesehatan tetap membayar klaim atas pasien RS yang menderita Covid-19 pada kurun waktu 2021-2022. Tantangan BPJS Kesehatan ke depannya menjaga iuran ini tertib dibayar peserta. Menjaga pembayaran klaim ke rumah sakit tetap lancar agar peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan ketika mengeluhkan sakit. Jangan sampai lagi ada pasien yang dipaksa pulang lebih awal oleh rumah sakit dengan alasan jenis penyakit yang diderita pasien tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau rumah sakit merasa belum menerima bayaran dari BPJS Kesehatan, sementara karyawan dan tenaga kesehatannya masih butuh hidup, butuh makan. Ali Ghofron dengan percaya diri, kini sudah tidak ada lagi rumah sakit yang mengeluhkan telat bayar dari BPJS Kesehatan. Semua rumah sakit, terutama rumah sakit swasta sudah senang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bahkan ada yang rumah sakit yang dibayar di muka. Tujuannya, pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan tidak dibedakan dengan pasien yang membayar dengan uang pribadi atau asuransi komersial. Makanya kini, tegas Ali Ghufron, orang miskin dilarang bayar. Tidak hanya itu, rumah sakit tidak perlu lagi minta foto kopi KTP atau kartu BPJS. Semua cukup tunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Memang, beberapa kali penulis pernah ke rumah sakit menggunakan jaminan kesehatan. Di beberapa rumah sakit pasien yang berobat berasal dari beragam kalangan. Mulai dari kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas dengan kondisi ekonominya baik-baik saja. Umumnya mereka menggunakan kartu jaminan kesehatan nasional (JKN). (*) *)&nbsp;Ilham Safutra, jurnalis JawaPos.com

ADA ungkapan satire, orang miskin dilarang sakit. Ungkapan ini bisa terjadi beberapa tahun lalu. Tahun ini bisa saja masih terjadi.

Dulu Orang Miskin Dilarang Sakit, Kini Orang Miskin Dilarang Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BPJS-KESEHATAN-0103.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Rabu (01/03)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Rabu (01/03).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembiayaan klaim BPJS Kesehatan dipastikan dalam kondisi aman. Hal itu seiring surplus Rp 56,51 triliun yang dicatatkan instansi tersebut. Jumlah itu mampu membiayai klaim hingga 5,98 bulan ke depan. Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pada 2022 jumlah peserta BPJS Kesehatan tercatat 248.771.083 jiwa. Meningkat dari 2021 sebanyak 235.719.262 jiwa. &rdquo;Capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi BPJS Kesehatan karena jumlah cakupan kepesertaan ini berhasil dicapai dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun,&rdquo; kata Ghufron dalam public expose kemarin (18/7). Dia lantas membandingkan dengan negara lain. Indonesia termasuk yang cepat dengan capaian universal health coverage (UHC) kurang dari sepuluh tahun. UHC tercapai jika 98 persen penduduk Indonesia terdaftar BPJS Kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan juga meningkat. Tahun lalu BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.730 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.963 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). &rdquo;Kami juga telah menerapkan layanan antrean online di FKTP sebanyak 21.335 dan di FKRTL sebanyak 2.779,&rdquo; katanya. Keterbukaan dalam perawatan juga dilakukan. Salah satunya dengan memasang 2.631 displai tindakan operasi dan 2.558 displai tempat tidur. Hingga 31 Desember 2022, terdapat 502,9 juta kunjungan pelayanan kesehatan, termasuk kunjungan sakit dan kunjungan sehat. Jika dihitung per hari, jumlah kunjungan dalam sehari mencapai 1,4 juta. Selain itu, pemanfaatan skrining kesehatan selama 2022 mencapai 15,5 juta. Ghufron mengungkapkan, hingga 31 Desember 2022, BPJS Kesehatan mencatat total penerimaan iuran Rp 144,04 triliun. Tahun sebelumnya hanya Rp 143,32 triliun. Pembayaran klaim Rp 113,47 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN. Artinya, seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu. Sementara itu, kondisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 mencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Angka itu dihitung berdasar rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan. &rdquo;Ini menunjukkan BPJS Kesehatan sehat,&rdquo; tuturnya. Untuk menjaga cash flow fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan menyediakan uang muka pelayanan kesehatan. Selama 2022, telah diberikan dukungan kepada 333 fasilitas kesehatan dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 5,4 triliun. Terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa BPJS Kesehatan harus tetap hati-hati. Terutama terkait dengan jumlah kepesertaan dan iuran. Menurut data yang dimilikinya, pada 2022 peserta yang tidak aktif ada di berbagai jenis kepesertaan. Yakni, PPU PN 704.542 orang, PPU BU 8.362.471 orang, PBPU 16.375.266 orang, PBI 17.268.546 orang, BP 407.631 orang, dan jamkesda 5.473.217 orang. &rdquo;Sebanyak 248 juta ini harus diperinci berapa yang aktif dan nonaktif supaya riil berapa yang dilayani JKN,&rdquo; ungkapnya. Timboel menyatakan, peserta yang tidak aktif harus dipastikan alasannya. (lyn/c19/fal) &nbsp;

Pembiayaan klaim BPJS Kesehatan dipastikan dalam kondisi aman. Hal itu seiring surplus Rp 56,51 triliun yang dicatatkan instansi tersebut.

Jumlah Peserta Tercatat 248 Juta Jiwa, BPJS Kesehatan Surplus Rp 56,51 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/BPJS09B-1.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti terpilih sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance International Social Security Association (ISSA) Periode 2020-2022 dalam TC Health Meeting yang disele" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti terpilih sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance International Social Security Association (ISSA) Periode 2020-2022 dalam TC Health Meeting yang disele</figcaption>
</figure> DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti akrab dengan senar gitar. Berkat kemampuannya memainkan instrumen tersebut, lagu demi lagu untuk institusi yang dia pimpin pun tercipta. Sewaktu BPJS Kesehatan sering mengalami defisit, banyak yang mengeluh dan akhirnya ada ungkapan BPJS Kesehatan rasa telo (ketela). Kini kondisi BPJS sudah lebih baik. Untuk merespons ungkapan tadi, Ghufron menciptakan lagu bertajuk BPJS Rasa Duren, BPJS Kesehatan Keren. "Saya buat sendiri. Karena kalau BPJS Kesehatan bayar ke pengarang profesional, mungkin mahal,&rdquo; kata Ghufron, lantas tergelak. Lagu lainnya yang diciptakan adalah Sehat dengan BPJS Kesehatan. Berbeda dengan sebelumnya, lagu kali ini diciptakan untuk motivasi. (lyn/c7/ttg)

DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti akrab dengan senar gitar. Berkat kemampuannya memainkan instrumen tersebut, lagu demi lagu.

Ali Ghufron Mukti Bikin Lagu Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Kesehatan membayarkan dana kapitasi khusus untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan. Tujuannya, layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) mampu menjangkau seluruh masyarakat.  Dana kapitasi merupakan pembayaran per bulan di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasar jumlah peserta yang terdaftar. Tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.  Saat ini BPJS Kesehatan sudah membayarkan kapitasi khusus bagi fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau wilayah terpencil dan kepulauan. Sejak 2019 hingga tahun lalu, Rp 624 miliar digelontorkan untuk 180 FKTP di 36 kabupaten/kota di 15 provinsi.  Selain kapitasi khusus, untuk mengoptimalkan layanan di wilayah yang belum tersedia faskes yang memenuhi syarat, BPJS Kesehatan melakukan uji coba pemberian kompensasi.  ”Dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan, pengembangan analisis kebutuhan faskes berbasis data geografis, penjaminan layanan ambulans darat dan air untuk evakuasi medis antarfaskes, serta pengembangan telemedisin,” papar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.  Dia berharap ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendistribusi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. ”Kami juga mendorong penyusunan regulasi pendukung dalam penjaminan layanan di wilayah yang tersedia faskes memenuhi syarat,” kata Ghufron.  Dia menyadari saat ini masih menghadapi tantangan berat terkait ketersediaan faskes dan tenaga kesehatan yang belum merata. Kondisi geografis Indonesia merupakan tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan. Dampaknya juga bisa dirasakan oleh peserta program JKN yang belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.  ”Di aspek kesehatan, kita juga masih menghadapi kurangnya tenaga kesehatan dan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan. Padahal, kami berharap seluruh peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama,” ungkapnya.  Ketua Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia (IEKI) Hasbullah Thabrany mengungkapkan perlunya kolaborasi bersama, baik pemerintah maupun inisiatif masyarakat, dalam mengoptimalkan layanan kesehatan. Termasuk bagi wilayah terpencil dan kepulauan.

BPJS Optimalkan Layanan JKN di Wilayah Terpencil dan Kepulauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Zul-daftar_bpjs.jpg" alt="BUTUH BANTUAN: Nina Listiana mendampingi sang anak, Zul. Rencana operasi untuk mengeluarkan kunci gembok dari lambung Zul masih terkendala biaya. (RADAR INDRAMAYU)" width="100%">
<figcaption>BUTUH BANTUAN: Nina Listiana mendampingi sang anak, Zul. Rencana operasi untuk mengeluarkan kunci gembok dari lambung Zul masih terkendala biaya. (RADAR INDRAMAYU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Kesehatan harus melakukan terobosan untuk membantu Muhammad Zulzalaly Wal Ikhrom, bocah 8 tahun yang tak sengaja menelan kunci gembok. Jika hanya menuruti aturan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) untuk bocah asal Indramayu itu baru aktif 14 hari lagi. Padahal, Zul butuh dioperasi segera. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan, percepatan aktivasi itu sulit dilakukan. Sebab, pengaktifan tersebut bergantung pada pernah atau tidaknya yang bersangkutan menjadi peserta JKN-KIS sebelumnya. Jika pernah, proses aktivasi kembali akan lebih cepat. ”Tetapi, jika sama sekali baru, aturannya untuk aktif menunggu 14 hari,” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (21/9). Dia mendorong agar masyarakat yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segera daftar. Bila tergolong tidak mampu, warga dapat menghubungi dinas sosial (dinsos) setempat untuk diproses selanjutnya. ”Jadi, bukan waktu butuh kemudian baru daftar. Karena kalau baru daftar pasti perlu waktu dan proses,” sambungnya. Sebagaimana diberitakan, Zul tanpa sengaja menelan kunci gembok rumahnya pada Rabu (14/9) lalu. Berdasar hasil rontgen, kunci itu sekarang berada di lambungnya. Pengambilan kunci tersebut harus dilakukan melalui cara endoskopi oleh dokter spesialis bedah anak maupun spesialis bedah lain. Tapi, bocah yatim itu terkendala biaya. Nina, sang ibu, hanya buruh cuci dengan penghasilan Rp 50 ribu sehari dan harus merawat tiga anak. Suaminya telah meninggal saat Zul masih berusia 7 bulan. Perempuan 40 tahun itu juga tak punya BPJS Kesehatan, KIS (kartu Indonesia sehat), bahkan tak pernah mendapat pembagian BLT (bantuan langsung tunai). Disinggung soal tak masuknya Zul dan sang ibu dalam program bantuan iuran (PBI) meski tergolong tak mampu, Ali Ghufron Mukti mengatakan, bukan kewenangan pihaknya menetapkan apakah seseorang penerima PBI atau bukan. Selain itu, pihaknya bukan yang bertanggung jawab atas perbaikan dan akurasi data penerima PBI. ”Dalam hal ini, BPJS hanya pengguna data, bukan yang menghasilkan dan juga bukan yang menetapkan,” ungkapnya. Adanya warga miskin yang belum terdata dinsos dan masuk PBI itu dinilai bukan hal baru oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Itu terjadi karena inklusi dan eksklusi error dalam pendataan di lapangan. Sebab, pendataan tidak dilakukan langsung ke rumah tangga. ”Pada peraturan menteri sosialnya (permensos) pun ditetapkan di musyawarah kelurahan. Seharusnya dilakukan sampai rumah tangga,” katanya. Kondisi itulah yang membuatnya selalu menekankan proses dua arah terkait dengan pendataan warga miskin. Pertama, datang langsung ke rumah tangga. Kedua, mempermudah cara daftar bagi mereka yang merasa miskin untuk kemudian dilakukan pengecekan. ”Seperti ibu ini gak didaftarin, dia harusnya bisa lapor. Lalu dikonfirmasi. Ini akan membuat inklusi dan eksklusi error lebih minim,” ungkapnya. Dia menyatakan, BPJS Kesehatan memang bukan penanggung jawab data tersebut. Merujuk PP 76/2015, peserta unsur PBI diperoleh dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut diperoleh dari pemda dan dinsos. Menteri sosial kemudian menetapkan mana saja warga yang berhak masuk atau bahkan dikeluarkan dari DTKS. Data kemudian diserahkan ke menteri kesehatan, lalu diberikan ke BPJS Kesehatan untuk updating master file mereka. ”Menurut PP 76 ini, cleansing data dilakukan tiap bulan. Prosesnya pun terjadi tiap bulan. Tapi, karena tak langsung ke rumah tangga, ada inklusi dan eksklusi error tadi,” paparnya. Sementara itu, soal aktivasi kepesertaan, Timboel menuturkan, BPJS Kesehatan seharusnya bisa memberikan dispensasi karena yang bersangkutan merupakan warga miskin. Asal, pemerintah bisa meyakinkan BPJS Kesehatan bahwa iuran akan dibayar, baik dengan APBN maupun APBD. Opsi lainnya, pemerintah daerah bisa menalangi terlebih dahulu biaya perawatan melalui alokasi pribadi pemda.

Daftar BPJS, Zul Harus Tunggu 14 Hari untuk Operasi Kunci di Lambung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jual beli tanah akan menjadi layanan pertama yang mengharuskan pemohon melampirkan kartu peserta BPJS Kesehatan. Kewajiban tersebut mulai berlaku pada 1 Maret 2022.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, banyak persepsi keliru atas terbitnya Inpres 1/2022. BPJS Kesehatan dituding melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk mengumpulkan dana iuran. ”Untuk diketahui, kondisi keuangan kami bagus meski enggak berlebih. Dana jaminan sosialnya cukup positif,” tegasnya.  Bahkan, dana jaminan sosial yang dimiliki kini bisa membiayai klaim selama 4,8 bulan ke depan. ”Padahal, untuk dibilang sehat itu kan ada (dana, Red) 1,5 bulan sebagai biaya estimasi ke depan,” sambungnya.  Dia menegaskan, inpres itu semata-mata upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki perlindungan sosial di bidang kesehatan. Dengan demikian, ketika sakit, ada jaminan kesehatan yang dimiliki. Selain itu, inpres tersebut juga menjawab persoalan adanya warga kaya yang enggan mendaftar jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan alasan sudah berlangganan asuransi swasta. Padahal, prinsip JKN adalah gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin. ”Inpres ini sangat strategis dan penting untuk mengingatkan masyarakat agar tidak lupa bahwa kepesertaan JKN sifatnya wajib,” ungkapnya.  Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, memang sebagian masyarakat khawatir persyaratan baru itu akan menghambat proses di kantor pertanahan (kantah). Karena itu, Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan lebih aktif menjelaskan kepada publik terkait penambahan syarat dalam layanan pertanahan.  Suyus menjelaskan, ada beberapa proses yang akan dijalankan Kementerian ATR/BPN. Pada 1 Maret 2022, ada dua poin utama pelaksanaan. Pertama, apabila pemohon sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, berkasnya bisa langsung diproses. ”Apabila belum, tidak akan kita stop. Tetap kita terima dan proses. Nanti setelah kantah menyelesaikan proses layanan jual beli, baru saat itu pemohon dapat mengambil produk layanannya dengan melampirkan kartu BPJS,” terangnya.  Terkait teknis implementasi syarat baru itu, Kementerian ATR/BPN mulai menyosialisasikan tidak hanya kepada pihak eksternal, tetapi juga ke internal ATR/BPN, terutama para petugas loket di kantor pertanahan. Suyus juga menyatakan, setelah diterapkan pada Maret, akan dilakukan evaluasi agar proses prasyarat BPJS itu tidak menjadi hambatan dalam layanan publik.  Untuk tahap pertama, hanya pihak pembeli yang dikenai kewajiban melampirkan kartu BPJS. ”Penjualnya belum. Kemudian, nanti kita lihat seperti apa dampaknya. Nanti yang kita evaluasi adalah bagaimana prosesnya di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.  Kementerian Kesehatan  Sekjen Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, negara memiliki target kepesertaan BPJS sebanyak 89 persen pada 2024. ’’Saat ini baru 78,2 persen,’’ katanya kemarin. Data dari Kemenkes hingga akhir 2021 menyebutkan, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 214 juta orang. Kemudian, data terbaru dari BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa jumlah kepesertaan mencapai 230 juta. Karena itu, dia yakin aturan baru tersebut tidak akan menimbulkan persoalan yang signifikan. Sebab, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.  Kunta mengatakan, prinsip BPJS Kesehatan itu adalah asuransi berbasis sosial. ’’Ini adalah asuransi. Bahwa saat sehat atau tidak sakit, tetap harus terus iuran,’’ katanya. Dana yang terkumpul digunakan untuk subsidi silang pelayanan kesehatan bagi peserta yang sakit. Masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan akan dibayar oleh pemerintah. Dia mencatat, jumlah masyarakat yang iuran BPJS Kesehatannya dibayar pemerintah pusat sebanyak 83 juta orang. Kemudian, yang dibayari pemerintah daerah 37 juta orang. Sisanya adalah pekerja formal dan informal.

Mulai 1 Maret, Pembeli Tanah Harus Punya Kartu BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah kementerian telah mengambil langkah untuk mendukung optimalisasi program jaminan kesehatan nasional (JKN) sesuai dengan instruksi presiden. Namun, upaya tersebut belum berdampak signifikan pada jumlah kepesertaan program JKN.  Sebagaimana diketahui, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.  Inpres yang terbit pada 6 Januari 2022 itu mengharuskan pemohon layanan publik menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jika tidak, mereka tidak bisa mengakses layanan-layanan seperti pembuatan SIM, STNK, SKCK, jual beli properti, bahkan tidak bisa mendaftar haji khusus dan umrah.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, instruksi presiden itu diperuntukkan 30 kementerian dan lembaga (K/L). Semua diminta mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk optimalisasi program JKN. Saat ini beberapa K/L masih menyusun rencana aksi hingga pengkajian dengan peraturan terkait. ”Jadi, belum terdeteksi ada penambahan (peserta KN, Red),” ujarnya kemarin (23/2).  Mengenai target kepesertaan, mantan wakil menteri kesehatan itu mengungkapkan, tak ada target khusus. Pemerintah hanya mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Sesuai dengan RPJMN tersebut, kepesertaan bisa mencapai 98 persen dari total penduduk pada 2024. Saat ini kepesertaan sudah mencapai 86 persen dengan jumlah peserta lebih dari 235 juta.  Ghufron menampik tudingan bahwa Inpres 1/2022 merupakan pemaksaan. Dia menegaskan, kepesertaan program JKN ini memang bersifat wajib sesuai dengan UU 40/2004, PP 86/2013, dan Perpres 82/2018. Tak benar pula jika upaya optimalisasi program JKN ini berkaitan dengan dana yang dikelola BPJS Kesehatan.  Dia menegaskan, upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga memiliki perlindungan sosial di bidang kesehatan. ”BPJS sekarang positif (keuangannya, Red),” ungkapnya.  Ghufron memastikan, pihaknya terus berupaya memperbaiki mutu layanan. Salah satunya lewat penggunaan Mobile JKN. Dengan mengakses aplikasi itu, peserta JKN tak perlu lagi mengantre di fasilitas kesehatan. Mereka bisa antre dari rumah karena tahu nomor urutnya dan perkiraan bisa dilayani pukul berapa.  Dia mengklaim, kepuasan terhadap layanan sudah meningkat tajam. Berdasar survei independen, kepuasan terhadap pelayanan program JKN-KIS sudah lebih dari 80 persen. ”Delapan di antara sepuluh orang merasa puas. Memang belum semua puas, tapi meningkat tajam,” jelasnya.  Terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar meminta Inpres 1/2022 dibarengi dengan peningkatan layanan kesehatan sesuai amanat UU SJSN. Jadi, bukan hanya soal sanksi bagi yang belum mendaftar.  Faktanya, pihaknya masih sering mendapat pengaduan soal diskriminasi yang dialami peserta JKN jika dibandingkan dengan pasien umum. Persoalannya beragam, mulai sulit mendapat ruang perawatan hingga jadwal operasi. ”Ini yang harus dipastikan. Peningkatan pelayanan adalah unsur utama. Jadi, masyarakat bisa mengakses dan merasakan pelayanan yang baik,” tegasnya.  Selain itu, lanjut dia, unit pengaduan BPJS Kesehatan di setiap fasilitas kesehatan sesuai dengan Perpres 82/2018 tak ditemukan di lapangan. Kalaupun ada, unit pengaduan ini justru diisi petugas rumah sakit. Bukan petugas atau staf BPJS Kesehatan. ”Padahal, kita ini bermasalah dengan rumah sakit. Terus, kita juga mengadunya ke orang rumah sakit. Kan percuma,” keluhnya.  Melalui perjanjian kemitraan dengan rumah sakit, BPJS Kesehatan harus memastikan rumah sakit menjalankan tugasnya. Dengan begitu, manfaat kepada peserta JKN bisa diberikan sesuai regulasi.  Sanksi dalam Inpres 1/2022, menurut dia, sejatinya sudah pernah dibuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 86/2013. Sayangnya, aturan itu tak terealisasikan. Termasuk soal kepesertaan wajib bagi masyarakat umum yang dimulai 1 Januari 2019 sesuai dengan Perpres 82/2018.  ”Tapi, memang sejak 2019 sampai sekarang, ada sekitar 40 juta warga yang belum daftar sama sekali. Lalu, sekitar 46 juta atau 47 juta orang sudah mendaftar, tapi menunggak iuran,” paparnya.  Jika Inpres 1/2022 diberlakukan, sebanyak 40 juta warga yang belum daftar BPJS terancam tidak bisa mengakses layanan publik. Mulai mengurus SIM, STNK, hingga jual beli tanah.  Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat pelayanan tersebut sudah ada di peraturan pemerintah (PP) maupun instruksi presiden (inpres). ”Kalau tidak setuju, harus diuji di MA,” katanya. Menurut dia, yang paling masuk akal diuji adalah PP-nya, bukan inpresnya.  Tulus menegaskan, regulasi itu tidak berkaitan dengan pengoperasian BPJS Kesehatan. Sebab, aturan tersebut dilaksanakan instansi-instansi lain. Misalnya, dilakukan Kemenag untuk urusan haji khusus dan umrah, BPN untuk jual beli tanah, atau Polri untuk SIM dan lain-lain.  Menurut dia, aturan itu tidak akan membuat pendaftar BPJS Kesehatan melonjak secara signifikan. Sebab, jumlah peserta BPJS Kesehatan cukup banyak. Para ASN, TNI, dan Polri serta pekerja penerima upah tidak akan terpengaruh banyak atas regulasi tersebut.  ”Yang sensitif dengan aturan ini adalah sektor pekerja mandiri atau orang yang selama ini tidak diwajibkan secara khusus untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan,” katanya. Orang-orang seperti itu seakan-akan dipaksa untuk mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.  BPN Sudah Siap  Staf Khusus Menteri ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan, penambahan syarat kepesertaan BPJS dalam transaksi jual beli tanah tidak banyak mengubah sistem yang sudah ada. Seluruh kantor pertanahan di Indonesia siap menjalankan peraturan baru itu. ”Sama sekali tidak membebani dan semua sudah siap,” ujar Taufiq kepada Jawa Pos kemarin (23/2).  Penyesuaian yang dilakukan, kata Taufiq, sebatas menambahkan persyaratan dalam verifikasi identitas layaknya identitas lainnya seperti KTP. Hal itu berlaku untuk transaksi jual beli tanah saat melakukan permohonan baru. ”Untuk balik nama memang tidak disebutkan. Tapi, asumsinya kalau sudah balik nama, berarti sudah melalui pembelian,” jelasnya.  Penambahan syarat berupa kartu BPJS Kesehatan pada jual beli tanah efektif diberlakukan mulai 1 Maret mendatang. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Suyus Windayana menjamin persyaratan tersebut tidak menyulitkan proses jual beli tanah. ”Jadi, hanya menambah satu persyaratan, tapi ke depan kami siapkan beberapa sistem sehingga prosesnya menjadi otomatis. Tidak perlu menambahkan syarat tersebut,” jelasnya.  Dia juga berjanji terus mengevaluasi implementasi penambahan persyaratan tersebut di lapangan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan aktivasi keanggotaan.

40 Juta Orang Belum Daftar BPJS, 47 Juta Peserta Tunggak Iuran Bulanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bpjs-kesehatan.jpg" alt="BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menutup 2021 menjadi start point bagi BPJS Kesehatan untuk meramu strategi jitu di bawah formasi kepemimpinan baru. Tak lama setelah dilantik, jajaran direksi BPJS Kesehatan periode 2021-2026 langsung tancap gas mencanangkan Program BPJS Kesehatan Mendengar.  Ini merupakan sebuah wadah untuk memperkuat engagement dengan semua stakeholder JKN-KIS. Dari aspirasi stakeholders tersebut, disusunlah lima fokus utama BPJS Kesehatan di 2021 yang meliputi peningkatan mutu layanan, kolekting iuran, strategic purchasing, peningkatan kapabilitas badan, dan kontribusi dalam penanganan Covid-19.  Dalam hal peningkatan mutu layanan, BPJS Kesehatan berupaya mendongkrak mutu layanan kepada peserta melalui optimalisasi antrean online. Hingga minggu keempat November 2021, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN sudah mencapai 1.263 rumah sakit (95,18 persen) dari jumlah target sebanyak 1.327 rumah sakit.  “Tak hanya itu, kami juga melakukan simplifikasi layanan bagi pasien thalassemia mayor dan hemofilia yang menjalani terapi rutin di rumah sakit. Nomor BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 pun diubah menjadi 165 agar lebih mudah diingat peserta yang membutuhkan informasi atau hendak melakukan pengaduan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021 secara daring, Kamis (30/12).  Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) merupakan salah satu kanal digital BPJS Kesehatan yang pemanfaatannya mengalami peningkatan pesat, dari 281.872 pemanfaatan pada Januari 2021 menjadi 421.809 pemanfaatan pada November 2021.  Di samping itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Chat Assistant JKN (CHIKA) sejak Desember 2019, yakni pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang direspon oleh robot.  Bagi masyarakat dan peserta JKN-KIS yang berada di daerah perifer, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS). Hingga November 2021, ada 188.954 peserta JKN-KIS yang dilayani MCS, 72 persen di antaranya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tercatat ada 216.000 transaksi yang dilakukan dalam 6.133 kegiatan MCS.  “Hingga 30 November 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 229.514.068 jiwa. Untuk memperluas dan meningkatkan akurasi data kepesertaan, sepanjang 2021 kami telah memperkuat sinergi dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertahanan, BP Jamsostek, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepolisian Negara RI, pemerintah daerah, hingga universitas,” lanjut Ghufron.  BPJS Kesehatan juga mencatat penerimaan iuran JKN-KIS hingga 30 November 2021 sebesar Rp 124,89 triliun, dan diproyeksikan mencapai Rp 137,42 triliun pada 31 Desember 2021.  Hingga 30 November 2021, pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) tercatat sebanyak 282.962.550 (kunjungan sakit dan sehat), sementara Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) tercatat mencapai 64.685.078, dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) tercatat sebanyak 7.283.792. Dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan, tercatat BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Rp 80,98 triliun.  “Tahun ini, kami juga mulai menerapkan mekanisme pemberian uang muka pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yakni rumah sakit dan klinik utama,” jelas Ghufron.  INOVATIF: Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021 secara daring, Kamis (30/12). (Foto : Ratih Paramitha)

BPJS Kesehatan Lakukan Simplifikasi Layanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ali ghufron mukti

Berita Terkini