<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/bpjs-surabaya-3728222492.png" alt="LAYANAN KESEHATAN: Petugas memeriksa dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan (5/5)." width="100%">
<figcaption>LAYANAN KESEHATAN: Petugas memeriksa dokumen kepesertaan BPJS Kesehatan (5/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dokter antarfasilitas kesehatan kini bisa melihat rekam medis dan penanganan pasien. Diharapkan perawatan yang tidak tepat bisa diminimalkan.</p> <p>Kemarin (22/6) aplikasi bernama i-Care JKN diluncurkan dan diujicobakan ke 25 rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut tahun ini sebagai tahun transformasi mutu. Ada tiga hal yang menjadi komitmen dalam transformasi: lebih mudah, lebih cepat, dan setara dalam pelayanan.</p> <p>Dari sanalah muncullah berbagai inovasi. Salah satunya adalah i-Care. &rdquo;Saat ini BPJS Kesehatan fokus memanfaatkan data riwayat pelayanan kesehatan,&rdquo; kata Ghufron.</p> <p>Melalui aplikasi tersebut, dokter atas seizin pasien bisa mentransfer informasi kesehatan pasien. Misalnya, terkait dengan perawatan yang pernah diberikan atau alergi obat.</p> <p>Peserta JKN juga bisa mengakses i-Care JKN secara langsung melalui aplikasi Mobile JKN. Peserta JKN dapat melihat riwayat pelayanan yang telah diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Termasuk informasi surat rujukan seperti diagnosis, tindakan, faskes pemberi layanan, dan tanggal pelayanan.</p> <p>Aspek yang ditakuti adalah keamanan data. Direktur Bidang Teknologi Informasi Edwin Aristiawan menjamin keamanannya. Sebab, akses hanya bisa diberikan pemilik data, yakni pasien. &rdquo;Ada password sendiri,&rdquo; katanya. <strong>(lyn/c14/ttg)</strong></p>

Dokter antarfasilitas kesehatan kini bisa melihat rekam medis dan penanganan pasien. Diharapkan perawatan yang tidak tepat bisa diminimalkan

Dokter Antarfaskes BPJS Kesehatan Kini Bisa Melihat Rekam Medis Peserta JKN

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/GUFRON.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani serangkaian pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK, Rabu (12/4). Pemeriksaan ini terkait tindak lanjut pelaporan Brigjen Pol Endar Priantoro, yang dipecat dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap lima Pimpinan KPK itu dilakukan secara bergiliran. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengakui, didalami pengetahuannya terkait pengembalian Endar ke Mabes Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi hari ini pimpinan, saya periode pertama bersama Pak Alex (Alexander Marwata) diperiksa atas laporan saudara Endar berkaitan dengan pengembalian saudara Endar ke Mabes Polri, intinya itu," kata Ghufron usai menjalani pemeriksaan oleh Dewas KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron mengakui, dirinya yang memberikan surat pemecatan terhadap Endar. Mengigat, masa tugasnya di KPK telah berakhir sejak 31 Maret 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yang memberikan, disaksikan Sekjen, Biro Hukum," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ghufron enggan menjelaskan lebih jauh terkait materi pemeriksaannya oleh Dewas KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti setelah ini ada pimpinan yang lain. Saya kira itu saja. Nanti tentang hasil-hasilnya ditanya ke Dewas saja," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Dewas KPK mengakui akan memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri, pada Rabu (12/4). Pemeriksaan terhadap Firli itu dilakukan setelah dirinya dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Brigjen Pol Endar Priantoro. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar Priantoro tak terima dipecat dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Sebab, dirinya kembali ditugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bertugas di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar (Ketua KPK Firli Bahuri diperiksa)," ungkap Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dikonfirmasi, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Firli, KPK juga berencana memeriksa empat Pimpinan KPK lainnya, di antaranya Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Johanis Tanak. Pemeriksaan terhadap Firli dan empat Pimpinan KPK itu akan mulai dilaksanakan sejak pukul 11.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya mulai jam 11.00 WIB," ucap Wakil Ketua Dewas KPK Syamsuddin Haris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Brigjen Pol Endar&nbsp;Priantoro sebelumnya melaporkan Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, pada Selasa (4/4).&nbsp;Endar&nbsp;menyebut, pelaporan itu dilayangkan, karena Firli Bahuri tidak menghargai surat penugasan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebab, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menugaskan Brigjen&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro di luar institusi Polri, untuk bertugas di KPK.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Ghufron mengakui, dirinya yang memberikan surat pemecatan terhadap Endar. Mengigat, masa tugasnya di KPK telah berakhir sejak 31 Maret 2023

Nurul Ghufron Akui Dirinya yang Serahkan Langsung Surat Pemecatan Brigjen Endar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Sensus-Penduduk-2020-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Data pergerakan sensus penduduk secara online di ruang kendali eksekutif sensus penduduk Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Senin (17/2/2020). Sensus Penduduk Online ini dimulai pada Sabtu (15/2/2020) hingga 31 Maret 2020, sementara pada 1-31 Jul" width="100%">
<figcaption>Data pergerakan sensus penduduk secara online di ruang kendali eksekutif sensus penduduk Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Senin (17/2/2020). Sensus Penduduk Online ini dimulai pada Sabtu (15/2/2020) hingga 31 Maret 2020, sementara pada 1-31 Jul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri hari ini menjadwalkan pemanggilan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Ali akan dimintai keterangan terkait bocornya 279 juta data warga Indonesia.<br /> <br /> "(Dirut BPJS Kesehatan) Rencana hari ini diklarifikasi," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Senin (24/5).<br /> <br /> Namun, belum diketahui pasti waktu pemeriksaan kepada Ali. "Sabtu, Dir Siber sudaj Rapat koordinasi dengan Pihak BPJS Kesehatan. Silakan koordinasi dengan Dir Siber," jelas Agus.<br /> <br /> Seperti diberitakan sebelumnya, ada sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga telah dibobol dan dijual di forum online. Data bocor ini diduga berasal dari kebocoran salah satu instansi pemerintah.<br /> <br /> Data-data yang dijual meliputi nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan data pribadi lainnya. Data yang bocor ini diduga berasal dari institusi pemerintah yakni BPJS Kesehatan. Informasi ini berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah Kamis (20/5).<br /> <br /> Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menganalisa sampel data pribadi yang beredar sejak 20 Mei. Investigasi itu menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums.<br /> <br /> Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller). Disampaikan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, Jumat (21/5), data sampel yang ditemukan tidak berjumlah satu juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/05/2021/tjahjo-kumolo-minta-usut-bocornya-dugaan-data-bpjs-kesehatan/">Tjahjo Kumolo Minta Usut Bocornya Dugaan Data BPJS Kesehatan</a><br /> <br /> “Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan,” ujar Dedy melalui keterangan resminya.

279 Juta Data Penduduk Bocor, Polri Periksa Dirut BPJS Kesehatan

Ali Ghufron

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ali Ghufron

Berita Terkini

Dokter Antarfaskes BPJS Kesehatan Kini Bisa Melihat Rekam Medis Peserta JKN

Nurul Ghufron Akui Dirinya yang Serahkan Langsung Surat Pemecatan Brigjen Endar

279 Juta Data Penduduk Bocor, Polri Periksa Dirut BPJS Kesehatan

Download Aplikasi JawaPos.com