<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/FotoJet-2025-12-08T202842210-2165405948.jpg" alt="Dian Sastrowardoyo dan Ali Fikri menghadiri 30th Busan International Film Festival (BIFF). (Instagram @filmesoktanpaibu)" width="100%">
<figcaption>Dian Sastrowardoyo dan Ali Fikri menghadiri 30th Busan International Film Festival (BIFF). (Instagram @filmesoktanpaibu)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Film <em>Esok Tanpa Ibu</em> akan rilis di bioskop mulai 22 Januari 2026, dengan menghadirkan kisah drama keluarga yang dipadukan dengan unsur fantasi.</p> <p>Kisah dalam film ini menyoroti perjuangan seorang anak dalam menghadapi kehilangan dan kerinduan orang yang paling disayanginya.</p> <p>Film ini diproduksi oleh BASE Entertainment, Beacon Film, dan Refinery Media. Kombinasi tiga rumah produksi tersebut memperkuat sisi visual, teknis, hingga kualitas keseluruhan film.</p> <p>Dilansir dari <em>Cinema 21,</em> tokoh utama cerita ini adalah Rama, diperankan Ali Fikri, yang digambarkan memiliki hubungan yang tak sejalan dengan ayahnya, diperankan Ringgo Agus Rahman.</p> <p>Sebaliknya, Rama justru memiliki kedekatan dengan sang ibu. Rama harus menghadapi situasi sulit ketika ibunya, yang diperankan Dian Sastrowardoyo, jatuh koma.</p> <p>Saat mulai terpuruk, Rama bertemu dengan i-BU, sebuah teknologi AI ciptaan temannya.</p> <p>Melalui teknologi ini, Rama dapat melihat kembali wajah dan mendengar suara ibunya layaknya sosok yang benar-benar ada di depannya.</p> <p>i-BU tak hanya menjadi tempat Rama melampiaskan kerinduannya, tetapi juga berperan sebagai alat bantu untuk merangsang kerja otak sang ibu.</p> <p>Konflik emosional Rama dalam memanfaatkan jam tangan i-BU menjadi pendorong jalannya cerita. Bisakah Rama mengobati rasa kesepian dan mampukah AI benar-benar bisa menggantikan ibunya yang sudah tiada?</p> <p>Di balik produksi film, hadir jajaran produser berpengalaman seperti Shanty Harmayn, Dian Sastrowardoyo, Tanya Yuson, dan Aoura Lovenson Chandra, disutradarai oleh Ho Wi Ding, dan Naskah film ditulis oleh Gina S. Noer bersama Diva Apresya dan Melarissa Sjarief.</p> <p>Dalam daftar pemain, Ali Fikri memerankan Rama, Ringgo Agus Rahman hadir sebagai sang ayah, sementara Dian Sastrowardoyo berperan sebagai sang ibu dan Aisha Nurra yang turut melengkapi pemeran dalam film. (*)</p>

Film Esok Tanpa Ibu menghadirkan kisah drama keluarga yang dipadukan dengan unsur fantasi, yakni teknologi AI.

 Dibintangi Dian Sastrowardoyo dan Ali Fikri, Film 'Esok Tanpa Ibu' Kisahkan Kerinduan Seorang Anak Melalui Teknologi AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-RidwansahJPG-1508472437.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri termasuk ke dalam 10 jaksa yang ditarik ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Ali Fikri bersama rekan jaksa lainnya ditarik kembali ke Korps Adhyaksa setelah bertugas di KPK lebih dari 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kemarin dari KPK hadir ke Kejaksaan untuk melakukan koordinasi terkait surat yang dikirimkan oleh Kejaksaan kepada KPK," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara prinsip saya sampaikan bahwa mayoritas nama-nama jaksa yang disampaikan oleh Kapuspenkum itu sudah berdinas di KPK lebih dari 10 tahun," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014969871/cara-unik-polrestabes-surabaya-program-colling-system-jelang-pilkada">Cara Unik Polrestabes Surabaya Program Colling System Jelang Pilkada</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data yang disampaikan Kejagung, 10 jaksa itu antara lain Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanudin, serta Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Andhi Kurniawan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara tujuh jaksa lainnya merupakan jaksa fungsional di lembaga antirasuah. Mereka yakni Andry Prihandono, Ariawan Agustiartono, Arif Suhermanto, Atty Novianty, Arin Karniasari, Putra Iskandar, dan Titik Utami.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa mengungkapkan, 10 jaksa itu memang telah bertugas lebih dari 10 tahun di KPK. Karena itu, pihak institusi asal menarik kembali untuk dipromosikan di lembaga asalnya, khususnya Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014969878/atasi-masalah-daya-intel-siapkan-cpi-desktop-baru-yang-lebih-hemat-listrik-siap-saingan-dengan-qualcomm-snapdragon-x">Atasi Masalah Daya, Intel Siapkan CPI Desktop Baru yang Lebih Hemat Listrik, Siap Saingan dengan Qualcomm Snapdragon X</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pegawai Kejaksaan maupun kepolisian sudah berdinas 10 tahun atau lebih, mereka akan off duty kembali ke satuan asal untuk menjalankan penugasan lanjut, apakah itu bentuknya promosi dalam hal ini kalau di Kejaksaan mungkin menjadi Kajari atau apa ya, kita belum tahu, nanti kebutuhan di Kejaksaan Agung seperti apa, tapi pada prinsipnya penyegaran organisasi," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar memastikan, penarikan 10 jaksa dari KPK telah sesuai prosedur. Ia menyatakan, 10 jaksa itu akan mulai aktif di Kejaksaan Agung pada September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini bahwa kalau tidak salah mereka akan mulai aktif di awal September, jadi sekarang sedang proses administrasi kepegawaiannya. Nanti soal di mana penempatan dan seterusnya," ucap Harli di Kompleks Kejagung, Senin (12/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014969853/berbekal-30-tahun-pengalaman-mengadakan-trade-exhibition-hadirkan-asia-gift-fair-2024-di-indonesia">Berbekal 30 Tahun Pengalaman Mengadakan Trade Exhibition, Hadirkan Asia Gift Fair 2024 di Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harli pun memastikan, pihaknya akan menugaskan kembali jaksa-jaksa baru untuk mengisi kekosongan personel di KPK. Hal ini tentunya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Harli menyebutkan akan ada jaksa baru yang ditunjuk untuk bertugas di KPK. Mereka akan mengisi kekosongan posisi jaksa-jaksa senior yang telah dipulangkan ke Kejagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait apakah akan ada penggantian terhadap 10 nama itu, kita menunggu dari KPK seperti apa permintaannya. Apakah misalnya ada syarat-syarat yang disyaratkan. Misalnya, terkait soal kepangkatan, pengalaman. Tentu ini akan kami perhatikan," pungkas Harli.</div> </div>

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri termasuk ke dalam 10 jaksa yang ditarik ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Eks Jubir KPK Ali Fikri Tak Lagi Bertugas di Gedung Merah Putih, Akan Dipromosikan Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Ali-fikri-KPK-305344384.jpg" alt="Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK." width="100%">
<figcaption>Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala bagian pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengaku mendapat informasi mendadak terkait penunjukan Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai juru bicara oleh pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, Ali Fikri sebelumnya merangkap sebagai Kepala Bagian Pemberitaan sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Info yang saya dapat memang mendadak tapi itu semua tentu sepenuhnya kewenangan pimpinan," kata Ali kepada wartawan, Jumat (7/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ali memastikan akan mematuhi keputusan sepanjang melewati proses yang transparan. Sebab, KPK merupakan role model untuk lembaga lain dalam setiap pekerjaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengaku akan kembali merumuskan strategi komunikasi KPK sebagai Kepala Bagian Pemberitaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberantasan korupsi harus tetap jalan dan terima kasih kepada teman-teman media atas dukungan kepada KPK dan pemberantasan korupsi," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK melakukan penggantian juru bicara. Ali Fikri kini tidak lagi menempati posisi jabatan itu, dan akan difokuskan menjadi kepala bagian pemberitaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Iya benar, beliau itu Kabag Pemberitaan, kalau jubir hanya Plh,&rdquo; ucap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dikonfiemasi, Jumat (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Johanis, kini terdapat juru bicara KPK bidang penindakan baru, yang akan menempati posisi tersebut, yakni Tessa Mahardika Sugiarto yang merupakan penyidik KPK dari institusi Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang sudah ada penjabat jubir definitif, saudara Tessa," pungkas Johanis.</div> <p>&nbsp;</p>

Ali memastikan akan mematuhi keputusan sepanjang melewati proses yang transparan. Sebab, KPK merupakan role model untuk lembaga lain

Ali Fikri Mengaku Dapat Informasi Mendadak Terkait Penggantian Jubir KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4935JPG-3766421989.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggantian juru bicara (jubir). Selama ini posisi jubir diemban oleh Ali Fikri dan kini digantikan kepada Tessa Mahardika Sugiarto.</p> <p>Selanjutnya, Ali Fikri menempati posisi jabatan kepala bagian pemberitaan. &ldquo;Iya benar, beliau itu Kabag Pemberitaan, kalau jubir hanya Plh,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dikonfiemasi, Jumat (7/5).</p> <p>Menurut Johanis, kini terdapat juru bicara KPK bidang penindakan baru yang akan menempati posisi tersebut, yakni Tessa Mahardika Sugiarto yang merupakan penyidik KPK dari institusi Polri.</p> <p>"Sekarang sudah ada penjabat jubir definitif, saudara Tessa," ucap Johanis.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Ali Fikri diangkat menjadi Plt jubir KPK saat kepemimpinan Firli Bahuri pada 2019. Ali sendiri mengganti jubir KPK sebelumnya Febri Diansyah yang mengundurkan diri sebagai jajaran KPK.</p> <p>Ali Fikri merupakan pegawai KPK dengan latar belakang jaksa. Kehadiran Ali Fikri sebagai jaksa penuntut umum (JPU) KPK kerap didapati saat sidang-sidang terdakwa di Pengadilan Tipikor.</p>

KPK mengganti juru bicara (jubir) dari Ali Fikri kepada Tessa Mahardika Sugiarto. Pergantian itu seperti dari Kejaksaan kepada Polri.

KPK Ganti Jubir, dari Ali Fikri Tessa Mahardika, dari Jaksa ke Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/17/2_muh-4221617405.jpg" alt="HORMATI PROSES HUKUM: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyapa sejumlah jurnalis di rumah dinas setelah halalbihalal dengan ASN di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/4)." width="100%">
<figcaption>HORMATI PROSES HUKUM: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyapa sejumlah jurnalis di rumah dinas setelah halalbihalal dengan ASN di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kembali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (3/5).</p> <p>Melalui kuasa hukumnya, Muhdlor mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadiran.</p> <p>Namun, KPK tidak bisa menerima ketidakhadiran tersangka kasus pemotongan insentif aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tersebut. Karena tidak disertai alasan. &rdquo;Dalam surat itu tidak ada alasan ketidakhadirannya,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta kemarin.</p> <p>Ali menambahkan, praperadilan yang diajukan Muhdlor sama sekali tidak menunda atau menghentikan proses penyidikan. &rdquo;Kalau menghormati proses hukum, AM (Ahmad Muhdlor, Red) harusnya hadir sesuai panggilan penyidik,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam panggilan pertama pada 19 April lalu, Muhdlor absen dengan alasan sakit. Empat hari kemudian (23/4), tim penyidik KPK telah mengecek langsung kondisi pria 33 tahun tersebut di RSUD Sidoarjo Barat dan dipastikan sudah bisa melakukan rawat jalan hingga menjalani pemeriksaan.</p> <p>Selain Muhdlor, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus itu. Keduanya adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubbag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati.</p> <p>Ali menegaskan, kepada pihak-pihak yang melakukan perintangan atau penghalangan proses penyidikan, KPK tidak segan menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. &rdquo;Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Namun, Ali Fikri enggan berkomentar soal kemungkinan KPK melakukan jemput paksa terhadap Muhdlor. Dia mengatakan, yang pasti seharusnya kuasa hukum berperan mendukung kelancaran proses hukum. &rdquo;Bukan justru memberikan saran yang bertentangan dengan norma hukum,&rdquo; cetusnya.</p> <p>Sementara itu, Mustofa Abidin, kuasa hukum Muhdlor, enggan berkomentar soal kliennya yang mangkir lagi dari panggilan penyidik KPK. Pesan singkat dan telepon dari Jawa Pos tidak direspons.</p> <p>Terpisah, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, dalam hukum acara pidana, bila tersangka dipanggil dua kali tidak hadir, pemeriksaan berikutnya dipanggil paksa. &rdquo;Dibawa secara paksa,&rdquo; ucapnya. <strong>(idr/c9/ttg)</strong></p>

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kembali mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (3/5).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Mangkir Lagi, KPK Belum Sebut soal Jemput Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-RidwansahJPG-1508472437.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tujuh orang terkait proses penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Pencegahan ke luar negeri itu dilakukan agar pihak-pihak terkait kooperatif memenuhi panggilan KPK.</p> <p>Mengingat KPK hingga saat ini belum meneribitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), meski pimpinan beserta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK telah sepakat meningkatkan pengusutan kasus itu ke tahap penyidikan.&nbsp; "Ketika sudah proses penyidikan, proses-prosesnya sudah dilakukan pasti kemudian baru kami sampaikan," ujar Ali. <strong>(*)</strong></p>

KPK mencegah tujuh orang terkait proses penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR

KPK Cegah Sekjen DPR dan 6 Orang Lainnya Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/rumah-SYL-2238912280.jpg" alt="KPK menyita rumah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kawasan Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>KPK menyita rumah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kawasan Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure> <p><strong><br />JawaPos.com -</strong>&nbsp;Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyita 1 unit rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Jakarta Selatan pada Kamis (1/2).<br /><br />"Menjadi bagian penting dalam upaya KPK melakukan aset recovery dari hasil korupsi, kemarin tim penyidik telah selesai melakukan penyitaan 1 unit rumah yang diduga milik tersangka Syahrul Yasim Limpo yang berada di wilayah Jakarta Selatan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip dari ANTARA pada Jumat (2/2).<br /><br />Ali menerangkan bahwa tim penyidik juga memasangkan plang segel terhadap aset tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<br /><br />Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut juga mengatakan bahwa lembaga antirasuah masih terus melakukan penyidikan terhadap aset-aset mewah lainnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.<br /><br />"Masih terus dilakukan penelusuran aset-aset bernilai ekonomis lainnya dengan melibatkan peran aktif dari Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK," tambahnya<br /><br />Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula dari Syahrul Yasim Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014078427/kepala-bapanas-arief-prasetyo-adi-diperiksa-kpk-ungkap-dicecar-10-pertanyaan-terkait-eks-mentan-syl">Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi Diperiksa KPK, Ungkap Dicecar 10 Pertanyaan Terkait Eks Mentan SYL</a></strong><br /><br />Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya.<br /><br />Kebijakan Syahrul Yasim Limpo untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai tahun 2020 hingga 2023.<br /><br />SYL kemudian memberikan instruksi dengan menugasi Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II<br /><br />Dalam bentuk penyerahan tunai transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.<br /><br />Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014058665/kpk-duga-ada-hubungan-spesial-antara-politikus-pkb-andi-dwi-isfani-dengan-eks-anak-buah-syl">KPK Duga Ada Hubungan Spesial Antara Politikus PKB Andi Dwi Isfani dengan Eks Anak Buah SYL</a></strong><br /><br />KPK menyebut terdapat paksaan dari pihak SYL terhadap ASN di Kementan seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.<br /><br />Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.<br /><br />Penggunaan uang SYL kata KPK diketahui oleh KS dan MH di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.</p> <p>***</p>

KPK menyita 1 unit rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Jakarta Selatan pada Kamis (1/2).

Rumah Tersangka Mantan Mentan Syahrul Yasim Limpo Disita KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/Ott-sidoarjo-3957901555.jpg" alt="Petugas KPK saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). Antara/Maruli" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). Antara/Maruli</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Komisi<strong>&nbsp;</strong>Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (25/1).</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari ANTARA, kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkup BPPD Kabupaten Sidoarjo. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim KPK.</p> <p style="font-weight: 400;">Terkait kasus tersebut, KPK melakukan penggeledahan sejumlah lokasi yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (30/1).</p> <p style="font-weight: 400;">Dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari uang tunai, dokumen, hingga mobil.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Selasa (30/1), Tim Penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi dimaksud diantaranya adalah Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, dan rumah kediaman pihak terkait lainnya,&rdquo; ujar Ali Fikri, selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK di Jakarta, pada Rabu.</p> <p style="font-weight: 400;">Ali menyampaikan bahwa tim penyidik dari komisi antirasuah berhasil mengamankan tiga unit mobil, dan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing.</p> <p style="font-weight: 400;">Meski begitu, Ali belum menyampaikan lebih lanjut terkait nominal uang yang berhasil diamankan.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014058665/kpk-duga-ada-hubungan-spesial-antara-politikus-pkb-andi-dwi-isfani-dengan-eks-anak-buah-syl">KPK Duga Ada Hubungan Spesial Antara Politikus PKB Andi Dwi Isfani dengan Eks Anak Buah SYL</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Turut diamankan pula sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing dan tiga unit kendaraan roda empat,&rdquo; pungkasnya Ali.</p> <p style="font-weight: 400;">Terkait dokumen yang berhasil diamankan, Ali menyampaikan bahwa dokumen tersebut memiliki keterkaitan dengan pemotongan dana insentif.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Dari kegiatan ini, ditemukan serta diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, barang elektronik,&rdquo; tutur Ali lebih lanjut.</p> <p style="font-weight: 400;">Ali menambahkan bahwa sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan akan menjalani proses analisis oleh tim penyidik.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Keterkaitan bukti awal ini untuk lebih dulu disita dan dianalisis serta nantinya dikonfirmasi pada para pihak yang segera akan dipanggil sebagai saksi,&rdquo; ujar Ali.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Sebelumnya diinformasikan bahwa KPK telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara ini, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati (SW).</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014056872/qatar-ogah-disebut-mendukung-salah-satu-kubu-dalam-perseteruan-laut-merah-antara-houthi-dan-as">Qatar Ogah Disebut Mendukung Salah Satu Kubu Dalam Perseteruan Laut Merah antara Houthi dan AS</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan. Cabang KPK," ujar Nurul Ghufron, selaku Wakil Ketua KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (29/1).</p> <p style="font-weight: 400;">Pada Kamis (25/1), KPK mendapat informasi bahwa terjadi penyerahan sejumlah uang tunai kepada SW. Berdasarkan informasi tersebut, KPK kemudian melakukan OTT dan berhasil mengamankan 10 orang di Kabupaten Sidoarjo.</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;***</p>

KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkup BPPD Kabupaten Sidoarjo.

KPK Amankan Sejumlah Barang Bukti Ihwal Kasus Dugaan Korupsi di Lingkup BPPD Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Tersangka-korup-pemkab-labuhan-batu-4046968409.jpg" alt="Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra Ritonga, Efendy Syahputra, Fazar Syahputra." width="100%">
<figcaption>Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra Ritonga, Efendy Syahputra, Fazar Syahputra.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut tuntas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara yang menjerat Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga (EAR).</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group) tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi terkait kasus ini.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebanyak 6 orang diperiksa oleh tim penyidik KPK sebagai saksi pada Selasa 23 Januari 2024 dan 6 orang lainnya diperiksa pada Rabu 24 Januari 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">Ali Fikri selaku Juru Bicara KPK Bidang Penindakan telah mengonfirmasi bahwa pihaknya yakni tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi.</p> <p style="font-weight: 400;">"Selama 2 hari sejak Selasa - Rabu 23 - 24 Januari 2024, sebanyak 12 orang menjalani penjadwalan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah para saksi," pungkas Ali.</p> <p style="font-weight: 400;">Adanya dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Labuhanbatu, tim penyidik KPK memanggil sejumlah saksi, diantaranya termasuk perwakilan dari sektor swasta dan staf Dinas jajaran di Pemkab Labuhanbatu untuk memberikan kesaksian di gedung Merah Putih KPK.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014039614/kpk-sebut-indeks-risiko-korupsi-secara-nasional-capai-7097">KPK Sebut Indeks Risiko Korupsi Secara Nasional Capai 70,97 </a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Tim Penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi pada 23 Januari 2024. Yakni, Yusrial Suprianto Pasaribu (anggota DPRD). Mahrani (ASN/ Kepala Dinas P2KB dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu)."</p> <p style="font-weight: 400;">"Wahyu Ramdhani Siregar (Wiraswasta). Hendra Efendi Hutajulu (ASN). Zainuddin Siregar (PNS/ Ka BKPP Pemkab Labuhanbatu). Dan Elviani Batubara (Staf fraksi/Honorer pada Sekretariat DPRD Labuhanbatu)," pungkas Ali lebih lanjut.</p> <p style="font-weight: 400;">Tak hanya itu saja, Ali juga menambahkan bahwa sebanyak 6 saksi lainnya yang diperiksa pada Rabu 24 Januari 2024, diantaranya yakni Maya Hasmita (Dokter), Agus Kaspohardi (Swasta). Triyono (Swasta). M Sanusi Nasution (Swasta). Muhammad Riduan Dalimunte (Swasta) dan Susi Susanti (Staf Dinas DPPKB).</p> <p style="font-weight: 400;">Sebelumnya, KPK&nbsp;telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR) selaku Bupati Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu, kedua tersangka lainnya yakni, Efendy Syahputra (ES) alias Asiong selaku swasta, dan Fazar Syahputra (FS) alias Abe selaku swasta.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014018652/kpk-lakukan-pemeriksaan-terhadap-enam-saksi-terkait-ott-bupati-labuhan-batu">KPK Lakukan Pemeriksaan Terhadap Enam Saksi Terkait OTT Bupati Labuhan Batu</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di beberapa lokasi, yakni di kantor Bupati Labuhan Batu dan du rumah pribadi pihak-pihak terkait pada Kamis (18/1).</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu, KPK juga telah mengamankan beberapa barang bukti lainnya yang ditemukan saat operasi tangkap tangan berlangsung. Barang bukti ini berupa uang tunai sebesar sekitar Rp551,5 juta, yang diduga merupakan sebagian dari total penerimaan sekitar Rp1,7 miliar. ***</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p>

Periksa 12 saksi, KPK usut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara.

12 Saksi Telah Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Labuhan Batu

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, akan memeriksa Komisaris PT Surya Karya Setiabudi (SKS), Muhamad Suryo yang menjadi tersangka baru kasus dugaan suap terkait proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri belum menjelaskan secara rinci mengenai jadwal pemeriksaan M Suryo. Namun, ia berjanji akan menyampaikan mengenai hal tersebut pada saatnya nanti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini kami belum mendapat informasi dari teman-teman tim penyidik. Nanti pada saatnya ketika ada pasti kami akan informasikan," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK belum menyampaikan konstruksi perkara dan pihak yang menjadi tersangka. Namun, lembaga antirasuah juga belum mencegah tersang baru dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini belum ada informasi yang kami terima terkait pencegahan para pihak terkait dengan pengembangan dugaan korupsi di DJKA," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013324910/kpk-akhirnya-tetapkan-muhammad-suryo-tersangka-korupsi-djka">KPK Akhirnya Tetapkan Muhammad Suryo Tersangka Korupsi DJKA</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan pihaknya telah menetapkan Muhamad Suryo sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah diputus dalam ekspose dan perkaranya ditetapkan naik ke penyidikan. Suryo sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi, Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559283/dari-ott-djka-kemenhub-kpk-amankan-ribuan-dolar-di-proyek-jalur-kereta-api">Dari OTT DJKA Kemenhub, KPK Amankan Ribuan Dolar di Proyek Jalur Kereta Api</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengusaha M Suryo yang merupakan Komisaris PT Surya Karya Setiabudi (SKS) disebut menerima uang sleeping fee sejumlah Rp 9,5 miliar dari janji Rp 11 miliar. Sleeping fee itu terkait pemberian sejumlah uang dari peserta lelang yang dimenangkan kepada peserta yang kalah sebagai kebiasaan dalam pengaturan lelang proyek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lelang dimaksud berkaitan dengan paket Pembangunan Jalur Ganda Ka Antara Solo Balapan - Kadipiro - Kalioso KM96+400 sampai dengan KM104+900 (JGSS 6) Tahun 2022, Pembangunan Jalur Ganda Ka Elevated Antara Solo Balapan - Kadipiro KM104+900 sampai dengan KM106+900 (JGSS 4) Tahun 2022, dan Track Layout Stasiun Tegal (TLO Tegal) Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sejauh ini telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya&nbsp;Direktur PT Bhakti Karya Utama, Asta Danika; Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi;&nbsp;Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya; PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah; PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat; Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat; Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023; dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagian dari mereka tengah menjalani proses persidangan. KPK terus mengusut perkara ini dengan memeriksa para saksi, dari mulai anggota DPR, pihak DJKA Kemenhub hingga pihak swasta.</div> </div>

KPK) menyatakan, akan memeriksa Komisaris PT Surya Karya Setiabudi (SKS), Muhamad Suryo yang menjadi tersangka baru kasus dugaan suap DJKA.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ali Fikri

Berita Terkini