<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/Alfin-588256014.jpg" alt="ALFIN FEBRIAN BASUNDORO" width="100%">
<figcaption>ALFIN FEBRIAN BASUNDORO</figcaption>
</figure> DEBAT&nbsp;pemilihan presiden Republik Indonesia yang baru saja berlangsung pada Minggu, 7 Januari 2024, menjadi ajang tiga calon presiden (capres) untuk beradu gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kendati hubungan internasional menjadi salah satu tema, isu-isu global justru kurang dikapitalisasi oleh semua capres. Meski mereka cukup komprehensif dan ambisius dalam mengulas isu-isu global dalam lembar visi dan misi mereka. Seharusnya bahasan mengenai isu global menjadi krusial karena mendefinisikan posisi Indonesia di kawasan dan dunia. Apalagi semenjak meningkatnya kompetisi antara dua negara adikuasa, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Namun, dalam debat kali ini para calon terkesan kurang memberikan ulasan komprehensif berbagai isu internasional. Hal itu menimbulkan asumsi kuat bahwa isu global kurang &rdquo;laku&rdquo; dalam konteks politik elektoral. Pada debat pilpres ketiga itu muncul dua isu internasional yang krusial, yakni kerja sama selatan-selatan (KSS) dan Laut China Selatan. Selebihnya, debat berkutat pada isu-isu pertahanan-keamanan domestik. Hanya, orientasi dari ketiga capres cenderung pada keuntungan domestik (inward-looking) yang dapat diperoleh Indonesia, alih-alih mengedepankan peran strategis Indonesia sebagai aktor regional dan global. Hal itu tampak sejak sesi pertama debat, mereka cenderung fokus menggarisbawahi relasi antara isu global dan situasi domestik di Indonesia. Kerja sama selatan-selatan, misalnya, hanya Anies Baswedan yang agaknya memahami nilai relasi antara Indonesia dan negara-negara selatan dan menjelaskan secara komprehensif tentang optimalisasi KSS. Capres lainnya cenderung berangkat dari fenomena domestik seperti kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai modal dalam konteks KSS. Padahal, pemerintah Indonesia sendiri telah melaksanakan program KSS sejak 2015 di berbagai sektor. Kementerian PPN/Bappenas bahkan memiliki agenda percepatan pembangunan inklusif dengan pengarusutamaan KSS yang diumumkan pada side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022 lalu. Itu menunjukkan bahwa KSS menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia sejak era Presiden Joko Widodo dan potensial untuk dikembangkan. Apalagi, Indonesia sendiri menjadi salah satu negara pencetus KSS, diawali dengan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Naiknya isu Laut China Selatan dalam debat ini patut diapresiasi. Kendati Indonesia memang bukan negara pengklaim wilayah perairan ini, ketegangan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan jelas mendisrupsi kedaulatan Indonesia. Apalagi, pada Desember 2023 lalu, terjadi insiden penyiraman kapal penjaga pantai Filipina oleh Tiongkok yang menjadi sumber ketegangan baru. Indonesia bahkan hampir mengalami insiden serupa ketika kapal penjaga pantai terbesar Tiongkok berkode CCG 5901 berpatroli di Laut Natuna Utara selama lebih dari dua pekan pada Desember 2022 hingga Januari 2023. Walaupun demikian, hanya Ganjar Pranowo yang mencetuskan ide cukup solid terkait dengan penyelesaian isu Laut China Selatan. Usulannya mengenai kesepakatan sementara dengan Tiongkok terkait sengketa di laut ini menjadi catatan penting akan inefektivitas ASEAN dalam menangani isu geopolitik regional. Usulan ini dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk mendorong pembentukan forum minilateral di antara negara yang berkepentingan di laut ini untuk merumuskan solusi bersama, alih-alih hanya mengandalkan konsensus ASEAN yang kerap sulit tercapai. Hal yang patut disayangkan adalah isu-isu kontemporer yang lebih bersifat global seperti persaingan antara AS dan Tiongkok dan bagaimana strategi Indonesia untuk menghadapinya justru kurang menjadi perhatian bagi ketiga capres. Padahal, dua negara adikuasa tersebut memiliki pengaruh yang demikian besar bagi Indonesia dalam berbagai sektor, khususnya ekonomi dan pertahanan-keamanan. Sekalipun berorientasi pada kepentingan domestik, para calon presiden seharusnya dapat mengapitalisasi persaingan AS-Tiongkok dalam kerangka strategi hedging. Menurut Kuik Cheng-chwee (2008), hedging dapat diartikan sebagai strategi negara untuk tidak benar-benar dekat dengan salah satu negara adikuasa atau tidak benar-benar memusuhi adikuasa lainnya demi menghindari risiko atau kerugian. Strategi itu penting bagi Indonesia yang masih membutuhkan kemitraan dengan AS dan Tiongkok, tapi juga menghadapi risiko geopolitik dari keduanya di kawasan Asia-Pasifik. Selama ini Indonesia menggunakan strategi tersebut untuk memanajemen relasi dengan Tiongkok dan AS guna memperoleh keuntungan dalam berbagai sektor untuk kepentingan domestik. Dari Tiongkok, Indonesia berhasil memperoleh investasi signifikan yang menjadi modal penting untuk industrialisasi yang menjadi program kerja ketiga capres. Sebagai contoh, Tiongkok dalam skema Belt and Road Initiative berinvestasi sebesar US$ 8,62 miliar di Indonesia pada periode 2018 hingga 2022 yang didominasi oleh sektor industri metal. Adapun terkait relasi dengan AS, ketiga capres semestinya dapat fokus pada implementasi visi Indo-Pasifik bersama yang dapat menjadi legitimasi kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan. Lebih dari itu, relasi yang baik dengan AS di masa depan membuka peluang bagi para capres untuk memperluas kemitraan alternatif (friendshoring) dengan berbagai negara Barat guna mengurangi risiko dalam rantai suplai industri, jika memang posisi Indonesia lemah terhadap Tiongkok. Apalagi, AS memiliki peran signifikan dalam forum ekonomi global seperti OECD yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Isu-isu global memang tidak menjadi perhatian utama publik dalam kontestasi pemilihan presiden mengingat dampaknya yang cenderung minim bagi khalayak. Hanya, pemahaman dan kapitalisasi isu global di masa depan menjadi modal penting bagi para calon pemimpin untuk membawa Indonesia menghadapi ketidakpastian. Apalagi, Indonesia menjadi kekuatan menengah yang kian disorot di tingkat global.&nbsp;(*) <hr /> *) ALFIN FEBRIAN BASUNDORO, Mahasiswa Master of Strategic Studies, Coral Bell School of Asia-Pacific Affairs, Australian National University (ANU) Canberra

Debat pemilihan presiden Republik Indonesia yang baru saja berlangsung beradu gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional.

Minim Isu Global di Debat Capres

ALFIN FEBRIAN BASUNDORO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ALFIN FEBRIAN BASUNDORO

Berita Terkini

Minim Isu Global di Debat Capres

Download Aplikasi JawaPos.com