<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/Aktivitas-bongkar-muat-di-Lapangan-Penumpukan-TPS-1-492613189.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat di lapangan penumpukan Terminal Peti Kemas Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat di lapangan penumpukan Terminal Peti Kemas Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas dan Manajemen Terminal Peti Kemas Pelabuhan (TPK) di Pelabuhan Tanjung Priok perlu mengantisipasi agar terhindar dari kepadatan arus barang atau potensi kongesti menyusul adanya rencana stop operasi angkutan barang dan logistik secara nasional pada 20 Maret 2025, imbas penolakan SKB Angkutan Barang saat Lebaran (Angleb) 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam SKB tersebut, ditegaskan Pembatasan Angkutan Barang mulai sejak 24 Maret sampai dengan 8 April 2025, atau sekitar 16 hari. Pasalnya, kegiatan layanan kapal dan bongkar muat barang di pelabuhan tetap berjalan, namun jika truk pengangkut barang melakukan stop operasi, otomatis memengaruhi kegiatan receiving dan delivery kargo/peti kemas dari dan ke pelabuhan. Dampaknya terjadi penumpukan barang maupun peti kemas yang berlebihan di pelabuhan. "Jadi, mesti disiapkan sedini mungkin antisipasinya, dan bagaimana contigensi plan-nya yang tidak menimbulkan high cost logistik jika aksi stop operasi armada truk pengangkut barang itu betul-betul terjadi pada pekan depan," ujar Wawan salah satu pegiat pengurusan barang ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia mengingat lebih dari 65 persen aktivitas ekspor impor nasional maupun domestik melalui pelabuhan yang terletak di Jakarta Utara itu. Saat ini, terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang melayani ekspor impor melalui pelabuhan itu yakni: Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Terminal 3-IPC TPK, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL/NPH). Sebagaimana diberitakan, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) akan melakukan stop operasi mulai 20 Maret 2025 hingga 8 April 2025, sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap adanya aturan pelarangan operasional truk pengangkut barang termasuk ekspor impor menjelang dan sesudah Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 H. "Sesuai dengan hasil rapat kordinasi dengan semua pengurus Aptrindo di daerah-daerah pada hari ini (Senin), kami perusahaan truk yang tergabung dalam Aptrindo memutuskan untuk melakukan stop operasi mulai pekan depan, 20 Maret 2025 hingga 8 April 2025," ujar Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, dikutip&nbsp;Jumat (14/3). Aptrindo menilai aturan pembatasan operasional angkutan barang cukup dilalukan maksimal enam hari saja yakni tiga hari sebelum hari H (Lebaran) dan tiga hari setelah Lebaran. "Kalau sesuai SKB itu pelarangan angkutan barang dilakukan selama dua minggu. Makanya, kalau Pemerintah tidak mau mendengarkan masukan dan keluhan pelaku usaha logistik, maka sekalian saja kita putuskan untuk Stop Operasi pada 20 Maret 2025," tegas Gemilang. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFi) Jakarta, mengusulkan agar pemerintah bisa meninjau ulang atau ada diskresi terhadap aturan pembatasan angkutan barang pada musim Lebaran/Idul Fitri tahun ini. Pasalnya aturan itu dinilai berpotensi merugikan bisnis logistik dan melemahkan pertumbuhan perekonomian nasional yang telah ditargetkan 7-8 persen oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran. "Menurut hemat kami, waktu pembatasan angkutan barang selama&nbsp;dua minggu itu terlalu lama. Idealnya cukup selama H-4 s/d H+4 saja supaya kegiatan logistik dan perekonomian bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya dan diharmonisasikan dengan arus mudik maupun arus balik (angkutan penumpang) Lebaran," ujar Ketua ALFI Jakarta, Adil Karim. Dia menegaskan, kebijakan yang telah disampaikan Pemerintah agar menjalankan Work From Anywhere (WFA) sebelum dan dan sesudah Lebaran adalah kebijakan kerja yang memungkinkan pekerja untuk bekerja dari mana saja. WFA merupakan pengaturan kerja fleksibel yang memberikan kebebasan kepada pekerja untuk memilih tempat bekerja. "Idealnnya WFA bisa dimanfaatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun pegawai BUMN untuk melakukan mudik Lebaran lebih awal. Sehingga mobilisasi penumpang arus mudik bisa lebih terkondisikan," ucap Adil. ALFI berharap sebelum pengambilan keputusan pengaturan Angkutan Lebaran, bisa akomodatif dan memerhatikan keduanya yakni terhadap pergerakan barang atau logistik maupun pergerakan (mobilisasi) orang/penumpang. "Pergerakan angkutan barang dan angkutan penumpang selana Lebaran mesti berjalan harmonis demi menopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan jangan sampai ada salah satunya yang dikorbankan," ucap Adil. Khawatirkan Clossing Time Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) juga menyoroti aturan pembatasan/larangan operasional angkutan barang dan logistik terutama terhadap ekspor menjelang dan pasca Lebaran tahun ini. Sebab, selain kontraproduktif dengan semangat dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 7-8 persen, aturan yang dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) itu juga berpotensi melemahkan kinerja ekspor nasional dan menimbulkan high cost logistik. Ketua Umum Depalindo yang juga Sekjen DPP GPEI Toto Dirgantoro, menyayangkan adanya SKB itu sekaligus mendesak instansi terkait untuk merevisinya atau meninjau ulang lantaran aktivitas logistik lainnya seperti pelabuhan, hinterland (industri)-nya tetap berkegiatan. "SKB itu kami sayangkan karena kontraproduktif dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo yakni 7-8 persen. Sebelumnya, Depalindo dan GPEI juga sudah secara resmi memberikan masukan agar jangan sampai ada hambatan pada aktivitas logistik terutama ekspor yang notabene menghasilkan devisa negara," ujar Toto.

Selain soal mobilitas manusia, kebijakan Angkutan Lebaran juga perlu memperhatikan kelancaran arus barang, salah satunya di pelabuhan.

Potensi Penumpukan Barang di Terminal Peti Kemas Imbas Kebijakan Angkutan Lebaran 2025 Perlu Diantisipasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/ALFI-Jatim-2233950355.jpeg" alt="PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) meningkatkan hubungan kerja sama dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) meningkatkan hubungan kerja sama dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) meningkatkan hubungan kerja sama dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Jawa Timur.&nbsp; Langkah itu dilakukan untuk mendukung kinerja proses bisnis para pelaku usaha di sektor Kepabeanan Ekspor dan Impor dengan menyelenggarakan acara Coffee Morning Ready For Mandatory Sistem CEISA 4.0 di Pelindo Place, Surabaya, Rabu (27/9). Diketahui, Customs Excise Information System and Automation (CEISA 4.0) adalah sistem informasi kepabeanan dan cukai yang merupakan program khusus milik DJBC yang didalamnya terdiri dari berbagai aplikasi, yang digunakan untuk proses administrasi, pelayanan, pengawasan, dan hal yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC.&nbsp; CEISA 4.0 memungkinkan pelaku usaha atau penyedia platform untuk terintegrasi dengan secara langsung ke sistem DJBC tersebut menggunakan antarmuka yang terbuka. Acara ini merupakan bagian dari upaya persiapan pelaku usaha yang tergabung dalam anggota ALFI Jawa Timur untuk menyambut penerapan sistem CEISA 4.0 secara penuh (mandatory) di lingkungan kepabeanan. Pada kesempatan ini, Direktur PT EDI Indonesia Yan Budi Santoso menjelaskan, solusi e-Declaration yang dimiliki EDII merupakan salah satu Platform yang dapat digunakan pelaku usaha untuk mendukung Sistem CEISA 4.0.&nbsp; "Pelaku usaha akan mendapatkan banyak manfaat dari penggunaan e-Declaration, mulai dari kemudahan membuat dan mengirim dokumen kepabeanan ke CEISA 4.0 sampai dengan pembuatan berbagai laporan terkait dengan Kepabeanan dan Download Data untuk kebutuhan internal,&rdquo; ujarnya. &nbsp; Acara yang dihadiri secara offline oleh 60 perusahaan anggota ALFI Jawa Timur berlangsung cukup interaktif. Diharapkan acara ini akan memberikan wawasan dan persiapan yang lebih matang kepada pelaku usaha terutama berkaitan dengan pengurusan dokumen- dokumen kepabeanan.&nbsp; Ketua Umum DPW ALFI Jawa Timur, Sebastian Wibisono menyampaikan, kegiatan ini sangat bermanfaat sekali karena solusi yang dihadirkan oleh EDII dapat membantu para anggota di wilayah Jawa Timur yang memiliki transaksi dokumen kepabeanan yang cukup tinggi, menjadi lebih cepat dan efektif.

PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) meningkatkan hubungan kerja sama dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)

Dukung Sistem CEISA 4.0, EDII Perkuat Kolaborasi dengan ALFI Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/freight.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permasalahan pelayaran internasional memang terus mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Organisasi yang menaungi usaha pun terus mencoba mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Mereka mendorong sinergi agar bisa menanggulangi situasi secara komprehensif.  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyebutkan, diperlukan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi persoalan logistik. "Memang kita lagi mencari jalan bersama dengan Kementerian Perdagangan, (Kementerian) Perhubungan, dan teman-teman asosiasi. Bagaimana untuk memastikan ini. Karena ekspor tadi kuncinya juga adalah mengenai logistik," terangnya.  Arsjad menuturkan bahwa Indonesia perlu menerapkan semangat incorporated. Contohnya, pengusaha saat ini tidak bisa lagi melakukan analisis berdasar setiap kontainer yang keluar masuk. Akan lebih baik jika ada kesepakatan bersama terkait ekspor.  "Supaya cost of logistic-nya bisa lebih rendah. Jadi, ada hal-hal yang bisa kita berkompetisi. Ada hal di mana kita bisa bersama-sama supaya menurunkan biaya logistik ini. Supaya ekspornya bisa berlanjut," jelasnya.  Pada kesempatan yang lain, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, permasalahan kontainer dan pelayaran memang masih belum berlalu. Namun, halangan tersebut diakui tak bakal mengubah optimisme ekonomi tahun ini.  Menurut dia, masih banyak faktor yang bisa membuat ekonomi di Jatim tumbuh. Misalnya perdagangan antarprovinsi.  Khofifah pun meminta pengusaha bisa terus menggenjot kinerja mereka tahun ini. Terutama sektor-sektor yang menjadi potensi terbesar bagi Jatim. Dia menyebutkan, sektor peternakan serta pertanian seharusnya bisa menjadi kesempatan yang dilirik pengusaha.  "Selain bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, itu juga membuat Indonesia lebih dekat ke arah swasembada pangan," ucap dia.  Sebelumnya beberapa pelaku usaha mengeluhkan kenaikan biaya pelayaran internasional yang makin tinggi pada tahun ini. Hal tersebut ditakutkan berdampak pada kinerja ekspor.

Kadin Indonesia Harap Pemerintah Bantu Turunkan Tarif Freight

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/shipping-line.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi ekspor nasional dan Jatim belum maksimal tahun lalu. Permasalahannya adalah logistik jalur laut.  Tahun ini, kendala yang sama masih menghantui. Pelaku usaha menyebutkan, biaya pelayaran internasional tinggi bakal bertahan lama jika pemerintah tak mengambil tindakan.  Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim Hengky Pratoko mengatakan, dunia pelayaran dan logistik internasional memang karut-marut selama dua tahun terakhir. "Kami benar-benar menyayangkan kebijakan yang dibuat oleh shipping line internasional selama pandemi. Hubungan rekanan yang terjalin seakan sia-sia," ujarnya kepada media di Surabaya kemarin (19/1).  Tahun ini, beberapa perusahaan mengaku sudah mendukung ketersediaan kontainer dengan melakukan repositioning (pemindahan) peti kemas kosong ke pelabuhan di Indonesia. Dia mencatat ada pemindahan 8 ribu peti kemas kosong ke Jakarta dan 400 peti kemas ke Surabaya.  Namun, hal itu tidak menjadi obat tepat karena populasi kapal rute internasional dari Indonesia belum pulih. "Mereka memindahkan kontainer kosong paling hanya butuh USD 200–300 (Rp 2,8 juta–Rp 4,3 juta) per kontainer. Tapi, sampai saat ini, pengusaha masih harus membayar belasan ribu USD untuk mengirimkan barang ke negara tujuan," tuturnya.  Hengky menyebutkan, tarif freight dari Indonesia masih tinggi. Misalnya, rata-rata biaya pengiriman Indonesia ke Eropa mencapai USD 25 ribu per kontainer setara 40 kaki persegi (FEU).  Padahal, ongkos Asia ke Eropa sebenarnya sudah turun dari USD 23 ribu per FEU menjadi USD 11,9 ribu per FEU. Saat normal, tarif rata-rata pelayaran antarsamudra biasanya mencapai USD 2 ribu per kontainer setara 20 kaki persegi (TEU).  Menurut Hengky, upaya pemerintah berkomunikasi dengan main line operators (MLO) percuma. Sebab, MLO hanya bertindak sebagai perwakilan. Pemerintah seharusnya mencari jalan diplomasi sehingga perusahaan pemilik kapal benar-benar bisa menurunkan tarif.  "Kalau perlu, pemerintah Indonesia bisa melaporkan pelayaran nakal ke World Trade Organization (WTO) karena diduga melakukan bisnis dengan tidak adil," ucapnya.  Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan mengungkapkan, eksportir tertekan karena situasi yang terjadi saat ini. Karena itu, pertumbuhan ekspor tidak optimal lantaran tekanan ongkos logistik.  "Tahun lalu dan tahun ini seharusnya pertumbuhan kinerja ekspor bisa mencapai 25 persen. Tapi, karena tekanan ongkos logistik, daya kompetitif kami berkurang dan tahun ini mungkin hanya tumbuh 10 persen," paparnya.  EKSPOR JATIM LIMA TAHUN TERAKHIR  Tahun | Nilai  2017 | USD 19,61 miliar  2018 | USD 20,38 miliar  2019 | USD 20,28 miliar  2020 | USD 19,21 miliar  2021 | USD 22,78 miliar  Sumber: BPS Jatim

Tarif Freight Masih Mencekik, Pengusaha Minta Pemerintah Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/KURIR.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas di perusahaan jasa pengiriman barang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas di perusahaan jasa pengiriman barang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang berakhirnya tahun 2021, Trawlbens merealisasikan pengembangan jaringan kemitraannya di 8 lokasi. Sedangkan 3 lokasi  lainnya menyusul dalam tahap verifikasi data. Dengan bertambahnya jaringan kemitraan, diharapkan Trawlbens sebagai pelaku bisnis di industri logistik atau pengiriman akan semakin besar dan menjangkau banyak sasaran.  Ekspansi yang dilakukan Trawlbens ini tak lepas dari bisnis logistik yang makin bersinar dan prospektif sejalan penggunaan layanan e-commerce dan marketplace. Sektor logistik di Indonesia sangat menjanjikan sebagai peluang bisnis. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memaparkan bahwa pertumbuhan bisnis logistik pada 2020 mencapai lebih dari 30 persen. Dan pertumbuhan sektor tersebut secara keseluruhan diperkirakan bisa mencapai Rp 40 triliun atau lebih setiap tahunnya.  “Sampai akhir November ini akan ada 11 jaringan kemitraan yang beroperasi. Sedangkan hingga awal tahun 2022, kita memastikan di masing-masing kota tersebut sudah terjalin 20-30 kemitraan yang beroperasi,” ujar Beni Syarifudin, CEO Trawlbens dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/11).  Hingga kini, perusahaan jasa ekspedisi Trawlbens sudah beroperasi di sejumlah kota mulai dari Mataram, Surabaya, Bandung, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Palembang dan Pekanbaru. Sedangkan 3 lokasi yang segera menyusul, yakni Yogyakarta, Makassar dan Batam.  Beni menjelaskan, pemilihan kota-kota tersebut didasarkan pada telah bergeraknya roda perekonomian di kota tersebut di bandingkan kota lainnya. “Yang tak kalah penting, jumlah UMKM di kota-kota tersebut cukup banyak. Karena Trawlbens memang fokus untuk membantu dan meningkatkan bisnis para pelaku UMKM,” ujar Beni.  Pertimbangan lainnya, lanjut Beni dengan banyaknya kemitraan yang dimiliki akan semakin mendekatkan bisnis Trawlbens ke pelanggan. Tujuannya agar Trawlbens semakin dikenal dan popular terutama di kalangan pelaku UMKM dan bisnis lainnya.  “Untuk wilayah Jabodetabek, Trawlbens sudah menjalin 50 sampai 60 mitra bisnis strategis. Sedangkan untuk kota-kota tertentu, mulai 1 Desember, Trawlbens membantu pelaku UMKM dengan memberikan gratis ongkos kirim alias gratis ongkir. Diharapkan bisnis UMKM semakin menggeliat, bergerak, tumbuh dan berkembang pasca pandemi,” ujar Beni. “Adanya mitra bisnis strategis ini membuat nilai bisnis TrawlBens mencatatkan pertumbuhan signifikan dibanding tahun lalu,” tandasnya.  Langkah memperkuat jaringan mitra bisnis juga dibarengi dengan pembenahan manajemen. Untuk skema mitra bisnis saat ini menggunakan komposisi 40 persen diwujudkan bagi kelengkapan kantor dan keperluan pengiriman barang. Sedangkan yang 60 persen ditempatkan sebagai deposit.  “Deposit akan dikembalikan jika mitra bisnis memutuskan tidak bermitra lagi dengan Trawlbens. Jangka waktu bermitra dengan Trawlbens minimal satu tahun,” ujarnya.  Di sisi lain, juga dilakukan upaya meningkatkan kemampuan digital apps Trawlbens untuk memudahkan konsumen pengguna jasa logistik. Di dalam aplikasi tersebut konsumen bisa memaksimalkan fitur layanan pengiriman atau perpindahan barang ke seluruh Indonesia dengan tarif kompetitif.  “Fitur di aplikasi Trawlbens akan semakin berkembang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan. Kami terus meningkatkan performa aplikasi agar bisa mengukur secara akurat waktu pengiriman barang dan pelacakan barang,” ujarnya. “Armada juga terus kami perkuat. Intinya, tahun depan bsinis Trawlbens akan semakin mengkilap,” pungkasnya

Trawlbens Ekspansi Tambah 8 Jaringan Kemitraan di Sejumlah Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/digitalisasi-pelabuhan-Frizal.jpg" alt="Suasana bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam Tanjung Perak Surabaya. Frizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Suasana bongkar muat peti kemas di Dermaga Nilam Tanjung Perak Surabaya. Frizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sistem digitalisasi perlu diterapkan menyeluruh di pelabuhan-pelabuhan tanah air. Juga, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Digitalisasi pelabuhan akan menekan biaya-biaya yang tidak perlu sehingga terciptalah efisiensi.  Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim Arief Tejo mengatakan bahwa digitalisasi bisa diterapkan dalam banyak hal di pelabuhan. Di antaranya, booking online, delivery order online, bill of lading (dokumen pengangkutan barang) online, pembayaran online, sampai online trucking.  Kalau seluruhnya itu sudah menggunakan sistem digital, pengusaha akan lebih mudah memantau bisnisnya. "Digitalisasi pelabuhan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing logistik," paparnya Jumat lalu (20/12).  Selain itu, regulasi pemerintah harus mendukung digitalisasi tersebut. Salah satu kendalanya adalah aturan soal penumpukan kontainer ekspor dan domestik yang harus terpisah.  Padahal, peralatan untuk mendeteksi kontainer ekspor atau domestik itu sudah digital. Maka, tidak perlu dilakukan penumpukan terpisah.  Pemerintah, menurut Arief, harus mengakselerasi daya saing logistik. Penyediaan infrastruktur digital juga menjadi tanggung jawab pemerintah.  "Dalam hal ini, pemerintah harus memaksa penerapan digitalisasi," ungkapnya.  Saat ini, biaya logistik tanah air berkontribusi 24 persen terhadap total GDP (gross domestic product). Kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura, biaya logistik di Indonesia relatif besar.  Sementara itu, Strategic Development &amp; Implementation Manager PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Ferna Arga Wijaya menyatakan bahwa digitalisasi juga akan membuat industri lebih kompetitif. SPIL sendiri telah mengembangkan program aplikasi MySPIL sejak 2016.

Digitalisasi Pelabuhan Bisa Tekan Biaya-biaya Tak Perlu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jika-serikat-pekerja-jict-mogok-kerja-ini-dampaknya_m_146837.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serikat pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) bakal melakukan aksi mogok kerja pekan depan, tepatnya 3-10 Agustus 2017. Akan tetpi bila hal itu berlangsung, maka akan merugikan karyarwan dan PT JICT sendiri. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Nugrahawan Hanafi menuturkan, aksi mogok kerja itu hanya akan merugikan pekerja sendiri dan JICT. Sebab shippingline tidak hanya melewati JICT saja. &ldquo;JICT hanya salah satu pintu gerbang Indonesia. Kami sudah berkoordinasi dengan shippingline untuk memindahkan (pengiriman) ke pelabuhan lain,&rdquo; ujar Yukki kepada wartawan, Rabu (26/7). Menurutnya, mogok kerja itu memang akan menimbulkan penumpukan, tetapi tidak masalah. Sebab ada pilihan lain. Namun para pekerja lebih ingat lagi dampak dari mogok itu secara general. &ldquo;Mogok di pelabuhan dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia,&rdquo; ujar Yukki. Lebih lanjut Yukki menuturkan, apabila pelayanan tetap jalan, shippingline dapat tetap masuk dan bongkar muat tetap berlanjut di JICT. Hal tersebut akan membuat para pelaku industri menjadi lebih tenang dan yakin terhadap kondisi di Indonesia. Dikatakannya, mogok pekerja pelabuhan tidak hanya berdampak pada operator semata. Tetapi karena satu pelabuhan berhenti beroperasi sementara. Kalau itu terjadi, maka diperlukan koordinasi dari berbagai shipping line untuk mengalihkan pelayanan selama masa mogok. Hal tersebut yang berpotensi menimbulkan nuansa ketidakpastian bagi shippingline dan pelaku logistik tidak hanya dari eksportir tetapi juga importir. Ujungnya mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. &ldquo;Apabila mogok terjadi, sebenarnya JICT dan pekerja sendiri akan mengalami kerugian karena tidak melayani shippingline,&rdquo; tegas Yukki. Tanggapan Yukki ini terkait dengan surat yang diberikan dari Serikat Pekerja JICT kepada JICT tentang rencana mogok kerja tanggal 3-10 Agustus 2017. Mogok tersebut bukanlah upaya yang pertama kali dilakukan karyawan JICT. Sebelumnya juga muncul rencana mogok pada tanggal 9 Mei 2017. Namun hal tersebut dibatalkan setelah ada kesepakatan antara direksi dan SP JICT. Sementara salah satu faktor penyebab mogok tersebut karena bonus yang diterima karyawan pada 2016 menurun sebesar 42,5 % dibandingkan bonus pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena PBT (Profit Before Tax) JICT menurun dari 66.335.734 USD pada tahun 2015 menjadi 44.198.502 USD pada tahun 2016.

Jika Serikat Pekerja JICT Mogok Kerja, Ini Dampaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/muatan-berlebih-tapi-tidak-ditindak-pendapatan-kurang-biaya-bertambah_m_106920.jpeg" alt="Jalan Rusak Pengusaha Menjerit" width="100%">
<figcaption>Jalan Rusak Pengusaha Menjerit</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kerusakan jalan raya di Jawa Timur juga dikeluhkan para pengusaha angkutan barang. Merekalah yang kini paling merasakan dampaknya. Pendapatan mulai menurun. Karena itu, mereka mendesak dilakukan perbaikan jalan secepat-cepatnya.  Gara-gara jalan rusak, pengoperasian setiap unit kendaraan tidak maksimal. Perjalanan lambat karena pengemudi harus berhati-hati dan menghindari jalan yang bolong-bolong. Ceroboh sedikit saja, kendaraan bisa rusak. Misalnya, as roda truk patah, baut lepas, dan ban pecah. Peristiwa tersebut bisa terjadi pada truk buatan tahun kapan saja. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak Kody Lamahayu menegaskan hal tersebut. Jalan rusak membuat laju truk tidak bisa stabil. &rsquo;&rsquo;Belum lagi kalau jalan berlubang. Ancaman terperosok bisa terjadi sepanjang perjalanan,&rsquo;&rsquo; katanya.  Dia memerinci, dahulu setiap unit truk bisa memeroleh pendapatan Rp 10 juta hingga Rp 12 juta per bulan. Hitungan itu didapat dari tarif angkutan Rp 850 per ton per kilometer. Kini tarif angkutan hanya Rp 650 per ton per kilometer. Tarif menurun karena order pengangkutan juga menurun. Pendapatan yang diterima para pengusaha tersebut masih perhitungan kotor. Sebab, mereka harus mengalokasikan tambahan biaya perawatan kendaraan seiring dengan jalan-jalan rusak tersebut. Setidaknya, setiap bulan ada spare part kendaraan yang harus diganti. &rsquo;&rsquo;Kami semakin terpuruk karena jalan rusak,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Belum lagi jika hujan deras berlangsung setiap hari seperti akhir-akhir ini. Menurut Kody, banyak pengguna jasa angkutan yang menunda pengiriman barang. Mereka menilai, pengiriman melalui jalan darat tidak bisa diprediksi. Apalagi beberapa titik sering mengalami banjir. Akibatnya, banyak unit truk yang tidak beroperasi.  Memang, pemerintah pusat sudah menegaskan untuk menyegerakan perbaikan jalan. Namun, realisasinya dinilai belum maksimal. Saat ini baru Jalan Manyar&ndash;Betoyo yang diberi perhatian. Padahal, menurut Kody, masih banyak jalan raya lain yang kondisinya sangat parah. Termasuk Surabaya&ndash;Malang yang bergelombang dan sempit.  Gubernur Soekarwo juga menyebutkan bahwa kerusakan jalan sangat mengganggu perekonomian di Jatim. Nilai produksi naik karena biaya distribusi meningkat. Misalnya, biaya produksi pertanian naik karena ongkos distribusi bertambah. &rsquo;&rsquo;Kami sudah sampaikan masalah tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR),&rsquo;&rsquo; katanya.  Soekarwo juga mengirimkan surat ketidakpuasan kinerja BBPJN VIII kepada pemerintah pusat. Menurut dia, respons BBPJN VIII terhadap kerusakan jalan nasional di Jatim sangat lambat. Padahal, masyarakat sering mengeluh dan keluhan itu ditujukan kepada pemerintah provinsi. &rsquo;&rsquo;Mereka tidak tahu bahwa penanggung jawab jalan yang dimaksud adalah pemerintah pusat,&rsquo;&rsquo; ungkap Soekarwo. Upaya diskresi yang diajukan Soekarwo pun belum membuahkan hasil. Sebenarnya, seluruh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim sepakat dan menyetujui penggunaan diskresi. Namun, hingga kini BPK belum mengiyakan. Alasannya, sudah ada anggaran yang diberikan melalui BBPJN VIII. &rsquo;&rsquo;Masalahnya, respons BBPJN VIII terhadap masalah jalan sangat lamban,&rsquo;&rsquo; tegas Soekarwo.  Kepala BBPJN VIII I Ketut Darmawahana menegaskan, dalam perbaikan jalan, ada proses yang harus dilewati. Semua membutuhkan waktu. Misalnya, mengadakan lelang, pemberkasan, pegumuman pemenang lelang, kontrak, dan pengerjaan di lapangan. Karena proses yang panjang itu, lanjut dia, memang muncul kesan bahwa BBPJN VIII sangat lambat. &rsquo;&rsquo;Padahal, kami berupaya maksimal menyelesaikan permasalahan jalan nasional di Jatim,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Selain itu, jalan nasional lebih panjang daripada jalan provinsi. BBPJN VIII harus bekerja ekstra dalam menangani masalah tersebut daripada pemprov. Karena itu, Ketut enggan kinerja timnya disebut lambat. &rsquo;&rsquo;Kami terus bekerja dalam merawat di lapangan,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (Alfi) Mohammad Dyah Agus Muslim meminta kerusakan jalan tidak hanya dijadikan wacana untuk didiskuksikan. Pemerintah harus konsisten dalam mengendalikan jalan raya. Bukan hanya aspek perbaikan, pengawasan terhadap pengguna jalan juga harus ditegakkan. &rsquo;&rsquo;Banyak kendaraan bermuatan lebih, tapi penindakan belum maksimal,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Agus menyatakan, infrastruktur menjadi elemen penting bagi perusahaan angkutan barang. Apabila elemen itu rusak, bisa dipastikan kegiatan usaha terganggu. Dia memerinci, gangguan yang paling terasa adalah waktu tempuh perjalanan dan biaya spare part. &rsquo;&rsquo;Semua mengalami gangguan yang cukup krusial,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (riq/c5/git/sep/JPG)

Muatan Berlebih tapi Tidak Ditindak, Pendapatan Kurang Biaya Bertambah

alfi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#alfi

Berita Terkini