<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/pexels-polina-tankilevitch-4110255-2213530290.jpg" alt="Ilustrasi merek beras terbukti tidak sesuai dengan mutu. (www.pexels.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi merek beras terbukti tidak sesuai dengan mutu. (www.pexels.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai Kementerian Pertanian (Kementan) merilis 212 merek beras yang diduga oplosan dan/atau tidak sesuai klaim mutu (overclaim), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat (Jabar) meningkatkan pengawasan. Kementan sebelumnya menyatakan, sebanyak 86 persen dari 212 merek tersebut mengklaim beras premium atau medium, padahal berkualitas biasa. Sebanyak 13 merek beras yang beredar di Bandung Raya yang diduga oplosan atau tidak sesuai klaim mutu, sudah ditarik dan kini tengah menunggu hasil uji laboratorium. "Jadi, sejak ada pernyataan Pak Menteri, kami langsung turun ke lapangan melakukan pengawasan. Di beberapa retail yang kami datangi, saat ditemukan 13 jenis beras itu masih dijual, kami minta untuk ditarik sementara, jangan dijual dulu," kata Kepala Disperindag Jabar Nining Yulistiani, dikutip dari Antara, Rabu (16/7). Nining mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan sejak pekan lalu oleh tim gabungan Satgas Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat, Pemkot Bandung, hingga aparat penegak hukum guna menyisir sejumlah retail modern di wilayah Bandung Raya dengan fokus beras kemasan, mengingat beras curah tidak mengacu pada label produk.&nbsp;Dari hasil pengawasan, Nining mengatakan secara fisik beras-beras tersebut memang tampak sesuai dengan ketentuan kualitas beras dari label, berat bersih, fisik butir beras dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Akan tetapi, Disperindag tetap melakukan uji lab dari sampel yang diambil dari toko retail secara acak. Pengujian tengah disiapkan dengan cakupan yang akan diperluas ke luar Bandung. "Kami sudah ambil sampel dari 13 merek dan sedang dilakukan uji lab internal. Kami juga menunggu hasil dari kota/kabupaten lain agar bisa menarik kesimpulan menyeluruh. Tidak bisa hanya dari satu titik. Waktu rampung belum bisa dipastikan, karena kami ingin valid dan bisa dipertanggungjawabkan, namun kami harap bisa rampung dalam dua pekan," ujarnya. Nining mengungkapkan pada tanggal 12 Juli 2025, setelah dilakukan penarikan produk dari retail dan pasar, Disperindag Jabar menerima surat dari empat distributor, yakni PT Padi Indonesia Maju (Wilmar), PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya (Beras Raja), dan Japfa untuk PT Sentosa Utama Lestari terkait produk mereka. "Kami menerima surat dari empat distributor menyatakan bahwa semua beras yang mereka produksi tidak mengandung unsur oplosan, dan sesuai dengan mutu di label. Beras-beras ini sekarang sudah kembali dijual di retail," katanya lagi. Meski demikian, Nining menegaskan uji lab tetap akan berlanjut, dan jika kelak ditemukan pelanggaran mutu atau pemalsuan label, Disperindag setempat akan memberikan peringatan keras kepada distributor.&nbsp;Dia menuturkan, jika tidak ada perubahan signifikan, sanksi lanjutan termasuk penarikan produk dan rekomendasi ke Satgas Pangan di Polda Jabar bisa diberlakukan. Berikut daftar 13 merek beras yang ditarik dari pasar Bandung Raya. <ol> <li>Sovia,</li> <li>Fortune,</li> <li>Siip,</li> <li>Raja Ultima,</li> <li>Raja Platinum,</li> <li>Alfamidi Setra Pulen,</li> <li>Beras Premium Setra Ramos,</li> <li>Beras Pulen Wangi,</li> <li>Food Station,&nbsp;</li> <li>Ramos Premium,</li> <li>Setra Pulen,</li> <li>Setra Ramos, dan</li> <li>Ayana</li> </ol>

Disperindag Jabar tingkatkan pengawasan beras setelah Kementan temukan 212 merek oplosan, 13 merek ditarik dari pasar.

Daftar 13 Merek Beras Diduga Oplosan atau Overclaim, di Bandung Raya Ditarik Disperindag, Beberapa Ada di Minimarket Depan Rumahmu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/PLN-Alfamidi-1697541732.jpg" alt="Penandataganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dan Alfamidi di Jakarta pada awal pekan ini." width="100%">
<figcaption>Penandataganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dan Alfamidi di Jakarta pada awal pekan ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) mengumumkan akan memasok listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) bagi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi). Hal tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara ketiga pihak di Jakarta pada awal pekan ini. Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti mengatakan, kolaborasi penyediaan listrik bersih untuk PTPN III dan Alfamidi merupakan salah satu upaya PLN untuk mengakselerasi transisi energi. Hal ini sekaligus mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060. "Sekarang energi hijau sudah merupakan kebutuhan atau kewajiban kita semua yang harus kita mulai dari sekarang. Tentunya ini bukan karena tuntutan dari stakeholder kita, tapi lebih kepada bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan datang masih bisa menikmati udara yang bersih dan hijau," kata Edi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11). Edi menjelaskan, kerja sama PLN dengan PTPN III meliputi penyediaan tenaga listrik untuk pabrik kelapa sawit, penyediaan Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung program Environmental, Social, and Governance (ESG) PTPN III, dan pelaksanaan knowledge sharing serta capacity building dalam penggunaan energi baru terbarukan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013225175/jadi-ibu-kota-negara-2024-169-desa-di-kalimantan-timur-belum-tersentuh-aliran-listrik-dari-pln">Jadi Ibu Kota Negara 2024, 169 Desa di Kalimantan Timur Belum Tersentuh Aliran Listrik dari PLN</a> "Adapun dengan Alfamidi, PLN akan bekerja sama dalam penyediaan tenaga listrik untuk tempat kegiatan usaha Alfamidi, voucher kemitraan, penyediaan PLTS Atap dan pemanfaatan aset lahan dan gedung, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan SPKLU dan SPBKLU," jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013211174/kembangkan-plta-pln-jajaki-kolaborasi-dengan-perusahaan-tiongkok-dan-malaysia-di-world-hydropower-congress">Kembangkan PLTA, PLN Jajaki Kolaborasi dengan Perusahaan Tiongkok dan Malaysia di World Hydropower Congress</a> Lebih lanjut, Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III, Mahmudi mengungkapkan, kolaborasi ini adalah upaya bersama untuk semakin meningkatkan pemanfaatan energi hijau. Lebih khusus, suplai listrik hijau PLN akan sangat mendukung operasional PTPN III yang mengelola lahan perkebunan seluas 1,2 juta hektare (Ha) dan menjadi backbone kelapa sawit nasional.&nbsp; "Di dalam proses produksi kelapa sawit, bagaimana kemudian kami terus menjaga prinsip ESG. Hal ini juga merupakan program utama kami. Tentunya banyak hal juga yang nantinya akan coba kita kolaborasikan," ungkap Mahmudi. Lebih lanjut, pihaknya optimistis bahwa suplai listrik hijau PLN akan mampu membantu produksi sekitar 68 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas kurang lebih 2.960 ton per jam. "Dengan begitu, kapasitas produksi yang saat ini mencapai 2,8 juta ton per tahun bisa meningkat dengan biaya yang lebih efisien," lanjutnya. Sementara itu, Corporate Legal and Compliance Director PT Midi Utama Indonesia Tbk. Afid Hermeily mengatakan, kerja sama ini adalah wujud upaya perusahaan mendukung terbentuknya ekosistem EBT di Tanah Air. Seiring menguatnya ekosistem, Alfamidi akan sangat terbantu karena mendapat suplai listrik hijau andal dari PLN untuk gerai Alfamidi yang tersebar di seluruh Indonesia. "Kami dari Alfamidi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PLN, atas dukungan dan atensinya. Kerja sama ini sangat berharga bagi Alfamidi dalam rangka pengembangan bisnis, terutama dalam hal pengadaan sumber energi, dan sejalan dengan konsep kami mendukung program go green," tutur Afid. &nbsp; &nbsp;

Kolaborasi penyediaan listrik bersih untuk PTPN III dan Alfamidi merupakan salah satu upaya PLN untuk mengakselerasi transisi energi.

PLN Bakal Pasok Listrik Hijau Untuk PTPN III dan Alfamidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Berita Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Ajay Muhammad Priatna yang sempat ditahan dalam perkara suap revisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) renovasi RSU Kasih Bunda Cimahi, kembali" width="100%">
<figcaption>Berita Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Ajay Muhammad Priatna yang sempat ditahan dalam perkara suap revisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) renovasi RSU Kasih Bunda Cimahi, kembali</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Direktur PT. Midi Utama Indonesia Tbk, Suantopo Po terkait rekomendasi dan persetujuan untuk dilakukannya pembangunan cabang retail Alfamidi di Kota Ambon. Materi pemeriksaan serupa juga dilakukan kepada Property Development Director PT. Midi Utama Indonesia Tbk, Lilik Setiabudi.  Pemeriksaan terhadap kedua pejabat Alfamidi itu dilakukan di gedung merah putih KPK, Jumat (26/8). Keterangan kedua saksi itu penting untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail 2020 di Kota Ambon.  "Kedua saksi hadir dan dilakukan pendalaman melalui pengetahuan para saksi tersebut antara terkait dengan rekomendasi dan persetujuan untuk dilakukannya pembangunan cabang retail Alfamidi di Kota Ambon," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/8).  Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.  KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)  Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.  Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.  Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Periksa 2 Pejabat Alfamidi, Dalami Rekomendasi di Ambon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-05-13-at-6.04.44-PM.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi) sebagai tersangka korporasi. Hal ini dilakukan, karena terdapat dugaan aliran uang suap pembangunan retail Alfamidi di Kota Ambon dari pihak korporasi PT. Midi Utama Indonesia.  "Kami tentu juga akan analisis soal hal tersebut (keterlibatan Alfamidi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (9/8).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam pengusutan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. Menurut Ali, semua pihak yang terlibat akan diusut dalam sengkarut kasus ini.  "Namun demikian saat ini kami masih fokus pada pemenuhan kelengkapan alat bukti suapnya lebih dahulu dengan tersangka RL (Richard Louhenapessy) dan kawan-kawan dimaksud," ujar Ali.  Dugaan pemberian suap dari korporasi PT. Midi Utama Indonesia (Alfamidi) setelah tim penyidik KPK memeriksa General Manager License PT Midi Utama Indonesia, Agus Toto Ganeffian. Munculnya dugaan ini dipastikan akan didalami tim penyidik KPK kepada pihak-pihak terkait.  "Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari PT MIU (Midi Utama Indonesia) melalui dari tersangka AR (Amri), yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon," ungkap Ali, Senin (8/8) kemarin.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.  KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)  Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon. Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.  Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Buka Peluang Jerat Alfamidi Tersangka Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Kepala-daerah-Ambon.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran uang dari PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi/MIDI) ke Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. Diduga, aliran uang itu untuk memuluskan proses pengurusan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon.  Materi pemeriksaan ini didalami tim penyidik KPK saat memeriksa, General Manager License PT Midi Utama Indonesia, Agus Toto Ganeffian.  "Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari PT MIU (Midi Utama Indonesia) melalui dari tersangka AR (Amri), yang kemudian diduga digunakan dalam proses pengurusan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon," kata Ali kepada wartawan, Senin (8/8).  Meski demikian, juru bicara KPK bidang penindakan ini belum menjelaskan secara rinci prosedur pengeluaran uang dari korporasi Alfamidi itu. KPK masih akan menggali dugaan ini dari para saksi.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.  KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)  Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.  Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.  Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Duga Ada Aliran Uang Alfamidi Ke Walkot Ambon untuk Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PLT-Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-3.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai dokumen izin pembangunan dan catatan nilai fee proyek dalam kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon. Alat bukti itu diamankan setelah tim penyidik KPK menggeledah dua kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Ambon.  "Tim Penyidik KPK, Rabu (18/5) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua SKPD Pemkot Ambon, yaitu kantor Dinas PU dan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (19/5).  Ali menjelaskan, dari dua lokasi penggeledahan ditemukan berbagai dokumen terkait berbagai usulan dan persetujuan izin proyek pembangunan Alfamidi, disertai catatan dugaan penentuaan nilai fee proyek. Dokumen tersebut, saat ini sudah diamankan dan akan dianalisa untuk menjadi alat bukti dari perkara tersebut.  "Bukti-bukti dimaksud segera akan dianalisa dan disita yang selanjutnya akan dikonfirmasi pada saksi-saksi terkait untuk melengkapi berkas perkara," tegas Ali.  Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.  KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)  Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.  Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.  Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Temukan Dokumen Izin dan Nilai Fee Pembangunan Alfamidi Kota Ambon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PLT-Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor PT. Midi Utama Indonesia (Alfamidi) Tbk cabang Ambon pada Jumat (13/5). Tim penyidik KPK mengamankan sejumlah bukti kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020 ditemukan dalam penggeledahan itu.  "Dari lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya dokumen dan juga alat elektronik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (17/5).  Meski demikian, juru bicara KPK bidang penindakan enggan merinci dokumen dan alat elektronik yang ditemukan. Bukti yang ditemukan itu bakal dianalisis penyidik untuk menguatkan tudingannya kepada para tersangka dalam kasus ini.  "Seluruh bukti- bukti hasil penggeledahan diduga kuat dapat menerangkan dan mengurai seluruh perbuatan para tersangka," ujar Ali.  KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.  KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)  Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.  Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.  Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Temukan Bukti Suap Wali Kota Ambon di Kantor Alfamidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Barangbukti dihadirkan saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Langkat Tah" width="100%">
<figcaption>Barangbukti dihadirkan saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Langkat Tah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam dalam mengusut kasus dugaan suap izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020, yang menjerat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat untuk mencari alat bukti kasus tersebut.  "Benar, hari ini (17/5) Tim Penyidik melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kota Ambon," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (17/5).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, penggeledahan dilakukan di lingkungan Pemerintah Ambon, diantaranya beberapa kantor SKPD pada Pemkot Ambon. Upaya penggeledahaan sampai saat ini masih berlangsung.  "Saat ini kegiatan sedang berlangsung. Untuk update perkembangannya nantinya akan kami sampaikan kembali," tegas Ali.  KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.  KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)  Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.  Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.  Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Gratifikasi Izin Alfamidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/baznas.jpg" alt="Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Baznas dalam mengelola dana ZIS yang diterima dari para dermawan. (Baznas for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Baznas dalam mengelola dana ZIS yang diterima dari para dermawan. (Baznas for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggandeng PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak, sedekah (ZIS) maupun kurban. Di mana hal tersebut sudah bisa dilakukan di gerai ritel Alfamidi dan Dan+Dan seluruh Indonesia.  "Kita resmikan pelayanan zakat, infak, sedekah dan kurban di kasir Alfamidi dan Dan+Dan, mudah-mudahan ini bisa diterima baik oleh masyarakat dan juga memudahkan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah kurban," ungkap Direktur Utama Baznas M Arifin Purwakananta dalam Peluncuran Kerjasama Kemudahan Layanan ZIS dan Kurban secara virtual, Senin (20/7).  Menurutnya layanan pembayaran ZIS dan kurban melalui kasir ini sejalan dengan komitmen pihaknya untuk selalu berinovasi dalam memberikan kemudahan berzakat,  hingga sedekat mungkin menyentuh gaya hidup atau kebiasaan masyarakat.  “Sebuah kolaborasi yang positif antara Baznas, Artajasa, Alfamidi, serta Dan+Dan dalam upaya memberi kemudahan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, sedekah serta kurban. Sekarang ibadah zakat dan kurban pun dapat dilakukan semudah masyarakat belanja kebutuhan sehari-hari,” ucap dia.  Direktur Bisnis Artajasa Anthoni Morris pun mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk selalu mendukung implementasi sistem pembayaran yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Di mana akan memberikan efisiensi dalam hal penyediaan sarana pembayaran.  "Kami ingin memberikan pengalaman baru bagi para muzakki untuk melaksanakan amalan zakat, infak atau sedekah dan pembelian hewan kurban melalui kasir Alfamidi dan Dan+Dan. Kami berharap kedepannya potensi penggalangan zakat, infak, atau sedekah dan kurban dari masyarakat muslim Indonesia yang sangat besar dapat dilakukan dengan optimal dan  turut mendukung percepatan penggalangan secara nasional,” tuturnya.  Menambahkan, VP Corporate Commercial Artajasa Nuri Wicaksana mengutarakan alasan pihaknya berkolaborasi dengan Baznas, yakni untuk membantu masyarakat dalam bersedekah secara mudah dan aman. Apalagi, Alfamidi dan Dan+Dan juga memiliki gerai yang hampir mencakup seluruh wilayah Indonesia.  "Jadi Artajasa sebagai penyedia sistem pembayaran naisonal, kita ingin membantu semua pihak untuk mendapatkan manfaat kemudahan transaksi secara elektronik, salah satunay adalah Baznas yang tentunya akan mendapatkan manfaat dengan Alfamidi dan Dan+Dan," tutur dia.  Cara untuk membayar lewat kasir Alfamidi dan Dan+Dan pun cukup mudah. Masyarakat tinggal mendatangi kasir di Gerai Alfamidi atau Dan+Dan terdekat untuk kemudian menyampaikan kepada pihak kasir akan melakukan pembayaran ZIS atau kurban ke Baznas.  Setelah itu kasir Alfamidi dan Dan+Dan akan memberikan layanan dengan menanyakan nomor Handphone yang bisa dihubungi. Setelah dilakukan proses pembayaran, kasir Alfamidi dan Dan+Dan akan memberikan bukti berupa struk yang berisi nomor Handphone, Nomor Pokok Wajib Zakat, Jenis Layanan, serta nominal angka yang dibayarkan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9B0ZXbeO4Pc  https://www.youtube.com/watch?v=s7EHdbHkwKA  https://www.youtube.com/watch?v=mGzKb-GqnLc

Gandeng Artajasa, Bayar ZIS dan Kurban Bisa Lewat Alfamidi dan Dan+Dan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/com_Ekbis_Aturan-batasan-ritel-modern-di-tengah-isu-corona_puguh5.jpg" alt="Aktivitas jual beli di salah satu retail modern memasang aturan pembatasan pembelian komunitas pangan di tengah isu corona. Rabu (18/03/2020). foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Aktivitas jual beli di salah satu retail modern memasang aturan pembatasan pembelian komunitas pangan di tengah isu corona. Rabu (18/03/2020). foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan ritel Alfamart dan Alfamidi memberi keringanan kepada mitra UMKM atau tenant yang berjualan di depan gerainya berupa pembebasan biaya sewa. Manajemen telah memutuskan pembebasan biaya sewa periode April hingga Mei 2020.  Corporate Affairs Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengatakan, pembebasan biaya sewa selama dua bulan tersebut sebagai bentuk perhatian Alfa Group kepada mitra UMKM-nya. Sehingga pelaku UMKM bisa bertahan di tengah situasi sulit.  "Kami sadar pandemi ini berdampak ke banyak aspek, terutama kepada UMKM yang mengalami tantangan semakin keras. Untuk itu, inisiatif kami adalah memberi pembebasan biaya sewa kepada tenant di depan gerai periode April kemarin hingga Mei," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (29/4).  Lebih lanjut, dia menjelaskan total mitra UMKM Alfamart dan Alfamidi saat ini lebih dari 12.000 mitra. Selama dua bulan tersebut nilai sewa yang dibebaskan mencapai lebih dari Rp 15 miliar.  "Jenis usaha mitra UMKM pun beragam seperti aneka gorengan, jus buah, minuman ringan, mainan anak dan sebagainya," tuturnya.  Perusahaan juga mengimbau kepada mitra UMKM apabila menjalankan aktivitas usahanya agar tetap mengikuti anjuran pemerintah. Antara lain, selalu mengenakan masker, melayani pembelian hanya untuk bawa pulang, dan menerapkan physical distancing.  "Semoga dengan inisiatif ini setidaknya bisa meringankan beban mitra UMKM dan tetap bisa menjalankan usaha meski dalam kondisi yang serba sulit," pungkasnya.

Alfamart dan Alfamidi Gratiskan Biaya Sewa di Depan Gerai Bagi UMKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Alfamidi

Berita Terkini