<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-sumsel-tak-ingin-buru-buru-ucapkan-selamat_m_223541.jpeg" alt="Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat menyalurkan hak suara di Pilgub Sumsel, Rabu (27/6)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat menyalurkan hak suara di Pilgub Sumsel, Rabu (27/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin dikabarkan meninggal dunia, pada Rabu (25/2). Ia mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam, Jakarta, sekitar pukul 13.30 WIB. &ldquo;Innalilahi wainnailaihi rojiun, telah meninggal dunia Bapak Alex Noerdin pada pukul 13.30 WIB di RS Siloam Jakarta,&rdquo; kata juru bicara keluarga, Okta Alfarisi, Rabu (25/2). Mengutip Riau Pos (Jawa Pos Grup), penasihat hukum almarhum, Titis Rachmawati, mengungkapkan bahwa kliennya sempat menjalani perawatan intensif akibat komplikasi kesehatan yang cukup serius. Kondisi kesehatannya dilaporkan menurun drastis dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. &ldquo;Kondisi Pak Alex memang cukup kritis. Beliau memiliki riwayat penyempitan saluran empedu serta infeksi saluran,&rdquo; ujar Titis. Profil Alex Noerdin H. Alex Noerdin merupakan salah satu tokoh politik berpengaruh di Sumatera Selatan (Sumsel). Lahir di Palembang pada 9 September 1950, ia mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk pemerintahan dan pembangunan daerah. Karier politiknya terbilang panjang dan dimulai dari tingkat kabupaten. Ia menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin selama dua periode, yakni 2001&ndash;2008. Selama memimpin Musi Banyuasin, Alex dikenal aktif mendorong pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor energi yang menjadi salah satu potensi utama daerah tersebut. Namanya semakin dikenal luas ketika terpilih sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan menjabat selama dua periode, 2008&ndash;2018. Salah satu pencapaian besar pada masa jabatannya adalah keberhasilan Palembang menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional, termasuk Asian Games 2018 bersama Jakarta. Ia juga berperan dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu Jakabaring Sport City yang kemudian menjadi ikon olahraga nasional. Alex Noerdin sempat mengikuti Pilkada DKI Jakarta, pada 2012. Alex berpasangan dengan Nono Sampono. Peserta Pilkada DKI Jakarta saat itu terbilangan banyak, sebab diikuti oleh lima pasang calon, termasuk Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Namun, Pilkada DKI Jakarta 2012 dimenangkan oleh Jokowi-Ahok yang mengalahkan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli pada putara kedua. Namun, Alex Noerdin pada akhir perjalanan kariernya menghadapi proses hukum terkait sejumlah proyek pembangunan, termasuk revitalisasi Pasar Cinde.

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin wafat di RS Siloam Jakarta. Ia pernah jadi rival Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012.

Profil Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Pernah jadi Rival Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/alex-noerdin.jpg" alt="Alex Noerdin (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Alex Noerdin (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin, dikabarkan meninggal dunia, pada Rabu (25/2). Ia mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan pada salah satu rumah sakit di Jakarta. &ldquo;Innalilahi wainnailaihi rojiun, telah meninggal dunia Bapak Alex Noerdin pada pukul 13.30 WIB di RS Siloam Jakarta,&rdquo; kata juru bicara keluarga, Okta Alfarisi, Rabu (25/2). Mengutip Riau Pos (Jawa Pos Grup), penasihat hukum almarhum, Titis Rachmawati, mengungkapkan bahwa kliennya sempat menjalani perawatan intensif akibat komplikasi kesehatan yang cukup serius. Kondisi kesehatannya dilaporkan menurun drastis dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. &ldquo;Kondisi Pak Alex memang cukup kritis. Beliau memiliki riwayat penyempitan saluran empedu serta infeksi saluran,&rdquo; ujar Titis. Memburuknya kondisi kesehatan tersebut juga berdampak pada proses hukum yang tengah dijalaninya dalam kasus revitalisasi Pasar Cinde. Persidangan sempat beberapa kali ditunda, karena tim kuasa hukum menyerahkan surat keterangan medis yang menyatakan almarhum tidak memungkinkan untuk menghadiri sidang. Jenazah mantan Gubernur Sumsel itu rencananya akan diterbangkan dari Jakarta menuju rumah duka di Palembang untuk proses persemayaman dan pemakaman. &nbsp;

Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin meninggal dunia setelah perawatan karena komplikasi kesehatan. Simak kondisi dan kabar terbaru.

Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Dikabarkan Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/A353CE6E-BADD-4BB9-8833-78102EB4F3FE-4205451486.jpg" alt="Kejati Sumsel geledah rumah mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, di Palembang, Kamis (10/7). (M Mahendra Putra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kejati Sumsel geledah rumah mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, di Palembang, Kamis (10/7). (M Mahendra Putra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah rumah mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin di Jalan Merdeka, Kota Palembang, Kamis (10/7). Pengeledahan terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde. Tim penyidik kejaksaan tiba di kediaman Alex Noerdin sekitar pukul 10.30 WIB dan menyelesaikan proses penggeledahan sekitar pukul 14.38 WIB. Usai penggeledahan, tim terlihat membawa satu koper yang diduga berisi dokumen penting terkait kegiatan proyek tersebut. Kasipenkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari mengatakan, hasil penggeledahan di rumah tersangka tersebut, dilakukan penyitaan terhadap beberapa data, dokumen serta surat yang dianggap perlu. Yakni berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Cinde. &rdquo;Kegiatan penggeledahan di lokasi tersebut berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,&rdquo; kata Vanny Yulia Eka Sari seperti dilansir dari Antara. Sebelumnya, penyidik Kejati Sumsel juga telah menggeledah tiga rumah milik para tersangka lain, yakni Rainmar Yosandi, Edi Hermanto, dan Harnojoyo, pada Rabu (9/7). Dalam perkara tersebut, Kejati Sumsel telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Rainmar Yosandi (Kepala Cabang PT Magna Beatum), Alex Noerdin (mantan Gubernur Sumatera Selatan), Edi Hermanto (Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah), Aldrin Tando (Direktur PT Magna Beatum) dan Harnojoyo (mantan Wali Kota Palembang). Penyidikan kasus tersebut saat ini terus dilakukan untuk mendalami keterlibatan para pihak serta kerugian negara dalam proyek yang hingga kini masih mangkrak.

Kejati Sumsel geledah rumah Alex Noerdin di Kota Palembang, Kamis (10/7), terkait kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde

Jaksa Geledah Rumah Alex Noerdin Terkait Dugaan Korupsi Pasar Cinde

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/IMG-20250421-WA0062-2307567519.jpg" alt="Mantan gubernur Sumatera Selatan sekaligus terpidana kasus korupsi Masjid sriwijaya dan PDPDE Alex Nerdin. (M Mahendra Putra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan gubernur Sumatera Selatan sekaligus terpidana kasus korupsi Masjid sriwijaya dan PDPDE Alex Nerdin. (M Mahendra Putra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan empat tersangka kasus revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Salah satunya termasuk mantan Gubernur Alex Noerdin, yang telah menjalani proses penyidikan sejak 2023. &rdquo;Tim penyidik telah memeriksa 74 saksi dan mengumpulkan alat bukti yang cukup diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, maka menetapkan empat orang sebagai tersangka,&rdquo; kata Aspidsus Umaryadi didampingi Kasipenkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (2/7) malam. Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdien ditetapkan sebagai tersangka yang saat ini tercatat masih menjalani hukuman untuk kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan kasus pembelian gas bumi melalui PT PDPDE. Kemudian, tiga tersangka lain yakni Edi hermanto yang sedang menjalani penahanan pada kasus sebelumnya selaku Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerja Sama Bangun Guna Serah, Direktur PT Magna Beatum Eldrin Tando, dan Kepala Cabang PT Magna Beatum Rainmar. Keempat tersangka oleh penyidik kejaksaan dikenakan pasal kesatu primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dugaan subsidaer pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Atau kedua, pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aspidsus Umaryadi menjelaskan, modus operandi yakni bermula adanya rencana pemanfaatan aset milik Pemprov Sumsel untuk pembangunan fasilitas pendukung Asian Games 2018, kemudian disetujui Pasar Cinde berpotensi dilakukan pengembangan dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS). Dalam pelaksanaan proses pengadaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Mitra Bangun Guna Serah (BGS) tidak memenuhi kualifikasi panitia pengadaan. Kemudian dilakukan penandatanganan kontrak yang mana kontrak tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak tersebut mengakibatkan hilangnya bangunan cagar budaya Pasar Cinde, serta terdapat juga aliran dana dari mitra kerja sama ke pejabat terkait pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ditemukan fakta dari bukti elektronik (chatting handphone) yaitu adanya usaha untuk menghalang-halangi proses penyidikan yaitu ada yang bersedia pasang badan dengan kompensasi sejumlah uang senilai kurang lebih Rp 17 miliar serta ada upaya mencarikan pemeran pengganti untuk menjadi tersangka. &rdquo;Tidak menutup kemungkinan para tersangka dikenakan pasal penghalangan penyidikan obstruction of justice,&rdquo; kata Aspidsus Umaryadi. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Kejaksaan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud. Perkara dugaan korupsi Pasar Cinde ini sudah bergulir sejak 2023 silam, sempat mangkrak di 2024 dan baru dilanjutkan kembali pada 2025. Beberapa saksi sudah diperiksa termasuk, Harnojoyo (mantan Wali Kota Palembang), Basyarudin (mantan Kadis Perkim Sumsel), dan Edison (mantan Kepala BPN Kota Palembang yang saat ini menjabat Bupati Muaraenim). Selain saksi, penyidik Kejati Sumsel juga sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan dimulai dari kantor Dinas Perkim Sumsel, kantor Pemkot, kantor Pemprov, kantor Bapenda, BPKAD hingga gedung Arsip dan kantor pemborong guna menetapkan tersangka.

Kejati Sumsel tetapkan empat tersangka kasus revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Salah satunya termasuk mantan Gubernur Alex Noerdin

Kejati Sumsel Tetapkan Alex Noerdin Tersangka Korupsi Pasar Cinde

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-07-at-13.59.41.jpg" alt="Sidang pembacaan putusan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/6/2022). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang pembacaan putusan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/6/2022). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Alex Noerdin. Mantan gubernur Sumatera Selatan itu menjadi terdakwa kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan kasus pembelian gas bumi PDPDE pada 2010-2019.  Penolakan tersebut berlaku untuk pengajuan kasasi dari pihak terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, sebagaimana termaktub dalam surat salinan Putusan Nomor 7300/I K/Pid.Sus/2022 yang ditandatangani Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Suharto, seperti diterima di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/2).  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Selatan Mohd Radyan mengatakan, dengan adanya penolakan kasasi tersebut, Alex Noerdin harus melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Palembang. Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan permohonan banding terdakwa Alex Noerdin pada September 2022, dengan menetapkan pengurangan masa hukuman pidana penjara dari vonis selama 12 tahun menjadi sembilan tahun penjara.  Menurut Radyan, putusan kasasi sifatnya harus segera dilaksanakan terdakwa, karena tidak ada istilah inkrah seperti putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. ”Ya, bila (terdakwa Alex Noerdin) memutuskan menempuh upaya hukum peninjauan kembali, syaratnya pun harus melaksanakan dahulu putusan kasasi,” jelas Mohd Radyan.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Palembang memvonis Alex Noerdin bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara. Alex dihukum atas kasus tindak korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) pada 2010-2019 dan dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.  Sidang vonis tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Yoserizal di Pengadilan Tipikor PN Palembang pada Rabu, 15 Juli 2022. Dalam persidangan saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Palembang juga menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa lain, yakni Muddai Madang, Caca Ica Saleh, serta A. Yaniarsah Hasan.  Muddai Madang divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan uang pengganti senilai Rp 36 miliar. Kemudian, Caca Isa Saleh dan A. Yaniarsah Hasan masing-masing divonis hukuman pidana penjara selama 11 tahun, termasuk kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 10 miliar untuk A. Yaniarsah Hasan dan Rp 4,5 miliar untuk Caca Isa Saleh.  Mereka didakwa dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Pakjo Klas 1 A Palembang.

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-22-at-21.12.56.jpg" alt="Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Mohd Radyan. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Mohd Radyan. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengajukan banding atas vonis untuk empat orang terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi, pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan, dan Energi (PDPDE) 2010–2019, serta dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.  ”Bahwa dalam perkara keempat terdakwa itu kejaksaan tinggi melalui Kejaksaan Negeri Palembang telah menyatakan banding pada Selasa (21/6),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Mohd Radyan seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, jaksa penuntut menyatakan banding terhadap seluruh perkara yang ditetapkan majelis hakim kepada keempat terdakwa. Keempat terdakwa tersebut yakni Alex Noerdin dan Muddai Madang yang divonis 12 tahun penjara. Selanjutnya, terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin dan A. Yaniarsyah Hasan yang divonis 11 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, yang diketuai hakim Yoserizal, pada Rabu (15/6) dan Kamis (16/6).  ”Setelah menyatakan banding, jaksa akan menyampaikan memori banding itu, dan juga akan membuat kontra memori banding bila terdakwa menyampaikan memori bandingnya,” ucap Radyan.  Terdakwa Alex Noerdin dan Muddai Madang divonis 12 tahun penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan, dan Energi (PDPDE) 2010–2019 dan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dalam vonis terdakwa Alex Noerdin tersebut, majelis hakim selain menjatuhkan hukuman pidana penjara 12 tahun juga denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara dan memerintahkan seluruh harta benda mantan Gubernur Sumatera Selatan yang disita itu dikembalikan.  Pengembalian harta benda itu diperintahkan karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti terdakwa menerima aliran dana sebagaimana yang dituntut jaksa penuntut umum untuk dua kasus yang menjeratnya dalam persidangan.  Vonis Majelis Hakim tersebut berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni menuntut terdakwa Alex Noerdin pidana penjara 20 tahun dan juga mewajibkan membayar uang pengganti senilai 3,2 juta dolar AS untuk kasus PDPDE dan Rp 4,8 miliar kasus dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Jaksa Ajukan Banding Atas Vonis Empat Terdakwa Kasus PDPDE dan Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220615_190156.jpg" alt="Sidang pembacaan amar putusan terdakwa Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/6). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang pembacaan amar putusan terdakwa Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/6). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Sumatera Selatan, menyebutkan usia menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan vonis hukuman terdakwa Alex Noerdin. Vonis tersebut dibacakan dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (15/6) malam.  Mantan Gubernur Sumatera Selatan tersebut divonis majelis hakim hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.hukuman itu dijatuhkan atas kasus tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) pada 2010–2019 dan dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.  Majelis hakim yang diketuai Hakim Yoserizal dipersidangan mengatakan, usia terdakwa Alex Noerdin menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan. Sebab, hukuman pidana dinilai tidak berjalan efektif bila dijatuhkan terhadap terdakwa yang tergolong sudah berumur (72 tahun).  ”Usia terdakwa menjadi salah satu pertimbangan supaya hukuman pidana itu berjalan efektif. Meringankan lainnya terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan merupakan tulang punggung keluarga,” kata hakim Yoserizal seperti dialnsir dari Antara.  Dia menjelaskan, bila merujuk pada tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam sidang pada 25 Mei, terdakwa Alex Noerdin di tuntut hukuman maksimal penjara 20 tahun dan denda senilai Rp 1 miliar. Hakim tidak menemukan satu pun bukti terdakwa menerima aliran dana pada setiap kasus yang dilakukannya tersebut dalam persidangan.  Karena itu, hakim meminta jaksa penuntut umum (JPU) mengembalikan barang bukti yang disita berupa beberapa tabungan, giro, deposito bank, dan membuka rekening kembali milik terdakwa Alex Noerdin dan istrinya Sri Eliza.  ”Tidak ada satu pun bukti terdakwa menerima uang sehingga jaksa penuntut umum diminta untuk mengembalikan semua harta yang disita dari Alex Noerdin dan istrinya Sri Eliza,” ucap Yoserizal.  Majelis hakim juga membatalkan tuntutan JPU yang mewajibkan terdakwa Alex Noerdin membayar uang pengganti senilai 3,2 juta dolar AS pada kasus PDPDE Sumsel dan Rp 4,8 miliar pada kasus dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.  Kendati demikian, Yoserizal memastikan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa itu setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan seadil-adilnya sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.  Terdakwa Alex Noerdin terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan JPU berdasar pemeriksaan saksi-saksi dan kecukupan alat bukti pada persidangan. Pada kasus dugaan korupsi PDPDE, hakim menyebutkan terjadi penyimpangan yang tidak wajar sehingga kerugian keuangan negara yang menurut perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai 30.194.452,79 dolar AS.  Dalam persidangan, hakim menyebutkan ditemukan beberapa fakta hukum membuktikan keterlibatan terdakwa. Di antaranya Alex Noerdin selain menjabat sebagai Gubernur Sumsel juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDPDE Sumsel.  ”Terdakwa memberikan persetujuan izin prinsip kerja sama antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN pada 16 Desember 2009 untuk membentuk PT PDPDE Gas, tanpa adanya studi kelayakan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumsel,” terang Yoserizal.  Atas perbuatan itu, terdakwa terbukti melanggar primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan jaksa penuntut umum.  Sedangkan pada kasus dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang, terdakwa Alex Noerdin terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 KUHP subsider UU Nomor 31/1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Terdakwa Alex Noerdin yang mengikuti persidangan secara daring mengatakan akan mengajukan banding terhadap vonis yang diberikan majelis hakim tersebut. ”Bissmillahhirohmanirohim, tentus aja saya tidak setuju dengan keputusan ini dan saya menyatakan banding, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Alex Noerdin.  Majelis hakim menutup persidangan tersebut memerintahkan terdakwa Alex Noerdin tetap dalam tahanan di Rumah Tahanan Klas 1A Palembang.

Hakim Sebut Usia Jadi Pertimbangan Meringankan Hukuman Alex Noerdin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin dituntut 10 tahun dan 7 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin ini diyakini terbukti menerima suap dalam pengerjaan proyek di wilayahnya.  Selain pidana penjara, Dodi Reza juga dijatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama 6 bulan kurungan.  "Terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Pertama," kata Jaksa KPK membacakan tuntutan, Kamis (16/6).  Jaksa KPK juga menjatuhkan hukuman agar Dodi Reza membayar uang pengganti sebesar Rp 2,9 miliar. Namun, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang yang dikembalikan oleh Dodi Reza kepada KPK.  "Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tsb. Jika tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 2 tahun," tegas Jaksa KPK.  Dodi Reza juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.  "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," papar Jaksa KPK.  Dodi dituntut melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Anak Alex Noerdin Dituntut 10 Tahun Penjara dalam Kasus Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/persidangan-alex-noerdin-antara.jpg" alt="Persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan atas terdakwa Alex Noerdin dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) tahun 2010-2019 dan kasus dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, di Pe" width="100%">
<figcaption>Persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan atas terdakwa Alex Noerdin dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) tahun 2010-2019 dan kasus dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, di Pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin dituntut hukuman pidana penjara 20 tahun terkait kasus dugaan tindak korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) tahun 2010-2019 dan dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.  ’’Menuntut terdakwa Alex Noerdin dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun dengan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung didampingi Tim JPU Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (25/5).  Selain itu, JPU mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti masing-masing senilai 3,2 juta dolar AS pada kasus PDPDE Sumsel, dan senilai Rp 4,8 miliar pada kasus dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.  ’’Uang pengganti tersebut harus dibayarkan dengan ketentuan bila sebulan setelah kasus tersebut berkekuatan tetap (inkrah) belum dibayar, maka semua aset terdakwa disita, bila nilai aset itu masih kurang diganti dengan 10 tahun penjara,” kata JPU membacakan amar tuntutan ​​​​di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim Yoserizal itu.  Menurut JPU, hukuman tersebut diberikan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang diduga melanggar Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP subsider UU Nomor 31/1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kemudian, dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1990 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, pada kasus pembelian gas bumi oleh BUMD PDPDE Sumsel.  Terdakwa Alex Noerdin yang hadir secara daring pada persidangan tersebut mengatakan, dirinya melalui penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan pada persidangan selanjutnya. ’’Kepada hakim kami meminta waktu mempersiapkan pembelaan,” kata dia.  Majelis hakim pun menutup persidangan tersebut dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis (2/6) pekan depan di Pengadilan Negeri Palembang, dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa.  Pada persidangan sebelumnya, tim JPU menyebutkan mereka menemukan terjadi penyimpangan yang diduga tidak wajar pada kasus dugaan korupsi PDPDE Sumsel, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang menurut perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI senilai 30.194.452,72 dolar AS.  Pada saat kasus tersebut terjadi, terdakwa Alex Noerdin selain menjabat sebagai Gubernur Sumsel juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDPDE Sumsel. Kasus ini, sekaligus turut menjerat tiga terdakwa lainnya yakni Muddai Madang selaku mantan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (perusahaan investor swasta) dan mantan Direktur PT PDPDE Gas Caca Ica Saleh S selaku mantan Direktur Utama PDPDE dan mantan Direktur Utama PT PDPDE Gas, kemudian terdakwa A Yaniarsyah Hasan selaku mantan Direktur PDPDE dan mantan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusantara. (*)

JPU Kejati Sumsel Tuntut Alex Noerdin 20 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipicu-obat-gatal-dalam-kapsul-lapas-tegalandong-slawi-ricuh_m_186222.jpeg" alt="Ilustrasi seseorang dalam ruang tahanan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang dalam ruang tahanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan menurunkan tim untuk mengusut kasus penyebaran foto tahanan mantan Gubernur Alex Noerdin tanpa pakaian di dalam Rutan Kelas I Palembang.  ”Kami menurunkan tim pemeriksa guna menindaklanjuti keberatan kuasa hukum Alex Noerdin atas beredarnya foto kliennya di dalam Rutan Kelas I Palembang,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel Bambang Haryanto seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, menanggapi maraknya pemberitaan di berbagai media terkait keberatan dari pengacara Alex Noerdin mengenai foto kliennya di dalam Rutan Palembang perlu dibentuk tim. ”Tim pemeriksa sudah diturunkan guna menindaklanjuti terkait hal tersebut, mudah-mudahan bisa segera diperoleh hasil kerjanya agar permasalahan itu bisa ditangani dengan baik,” ujar Bambang.  Sementara Kepala Rutan Kelas I Palembang Bistok Oloan Situngkir menambahkan, foto tersebut diambil ketika tim Kanwil Kemenkumham Sumsel sedang melaksanakan kunjungan kerja pada 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.03 WIB. Saat tim melintas di depan blok G kamar 13, tim bertemu secara spontan dengan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang sedang tidak mengenakan baju karena cuaca yang cukup panas.  ”Saat itu juga Alex Noerdin langsung mengenakan pakaian. Alex Noerdin juga sempat berbincang beberapa menit dengan tim tentang keadaan dan kesehatannya selama di dalam rutan,” terang Bistok.  Bistok menambahkan, foto tersebut diambil pihak pengamanan Rutan Kelas I Palembang untuk dokumentasi internal. Mengenai foto tersebut beredar di luar rutan atau medsos, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petugas yang dinas pada saat kejadian itu.  ”Kami selalu menerapkan nilai hak asasi manusia dalam membina WBP maupun melayani tahanan. Terhadap tahanan kami selalu kedepankan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan di hadapan hukum,” ujar Bistok.

Kemenkumham Sumsel Turunkan Tim Usut Foto Tahanan Mantan Gubernur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#alex noerdin

Berita Terkini