<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/1223b493-02c8-480b-9bdd-70fd1ac2ce4b-1-3524807379.jpg" alt="Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham membacakan 21 rekomendasi eksternal Rakernas I di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham membacakan 21 rekomendasi eksternal Rakernas I di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> &ndash; Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada 10&ndash;12 Januari 2026.</p> <p>Dari forum Rakernas I yang strategis tersebut, PDIP menghasilkan 21 rekomendasi eksternal yang menyoroti berbagai persoalan kebangsaan.</p> <p>Salah satu rekomendasi utama Rakernas I menitikberatkan pada kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.</p> <p>Rekomendasi eksternal tersebut dibacakan dalam penutupan Rakernas I Tahun 2026 oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham.</p> <p>Dalam pemaparannya, Jamaluddin menegaskan bahwa PDI Perjuangan mendesak dilakukannya reformasi sistem hukum yang berkeadilan.</p> <p>Menurut dia, langkah ini penting untuk memastikan hukum tidak lagi digunakan sebagai alat politik oleh pihak mana pun.</p> <p>Jamaluddin menyampaikan bahwa penguatan demokrasi sangat bergantung pada berjalannya fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan secara efektif. Hal tersebut menjadi bagian penting dari rekomendasi Rakernas.</p> <p>&ldquo;Rakernas I Partai menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif. Melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD NRI 1945,&rdquo; kata Jamaluddin membacakan rekomendasi eksternal.</p> <p>Dalam naskah rekomendasi tersebut, PDI Perjuangan juga menyoroti fenomena pembungkaman suara kritis serta penggunaan hukum untuk kepentingan persaingan politik.</p> <p>Partai berlambang banteng itu menegaskan komitmennya melindungi suara rakyat dari praktik kriminalisasi politik hukum.</p> <p>&ldquo;Penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, tidak boleh dijadikan alat kekuasaan politik atau alat persaingan bisnis. Praktik seperti ini harus ditolak karena merusak prinsip penegakan hukum. Penegakan hukum yang independen diharapkan mampu menjadi penyokong utama perwujudan keadilan dan kepastian hukum sebagai cita negara hukum,&rdquo; tegas Jamaluddin mengutip poin ke-19 dokumen rekomendasi.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, Rakernas I PDIP juga mendorong reformasi sistem politik nasional agar sejalan dengan sistem presidensial melalui penerapan sistem multipartai sederhana. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat stabilitas demokrasi.</p> <p>PDIP turut menekankan pentingnya independensi aparat penegak hukum serta perbaikan norma hukum pidana yang selama ini dinilai multitafsir.</p> <p>Menurut Jamaluddin, hukum harus kembali pada ruh kemanusiaan yang beradab agar tercipta kepastian hukum yang hakiki.</p> <p>Lebih lanjut, Jamaluddin menegaskan bahwa PDIP akan tetap berdiri tegak di jalur konstitusi untuk memastikan penegakan hukum yang independen dapat menjadi penopang utama terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>&ldquo;Rakernas I Partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk mencegah lahirnya otoritarian populis dengan menjaga cita-cita Reformasi. Khususnya dalam pelembagaan kedaulatan rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penguatan peran pers yang bebas, serta perlindungan suara-suara kritis masyarakat sipil dari kriminalisasi politik hukum,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Rakernas I PDIP hasilkan 21 rekomendasi eksternal untuk demokrasi dan hukum. Partai ingatkan agar hukum tak digunakan sebagai alat politik.

Rakernas I PDIP Hasilkan 21 Rekomendasi Eksternal, Ingatkan Hukum Tidak jadi Alat Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Screenshot_2025-11-09-13-48-25-091_comwhatsapp-edit-4150623904-1-3305408869.jpg" alt="Aktivitas produksi di pabrik VinFast Indonesia di Subang, Jawa Barat. Indonesia dinilai bisa punya mobil nasional juga, asalkan murni digarap sebagai Industri, bukan alat politik. (VinFast)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas produksi di pabrik VinFast Indonesia di Subang, Jawa Barat. Indonesia dinilai bisa punya mobil nasional juga, asalkan murni digarap sebagai Industri, bukan alat politik. (VinFast)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu angkat bicara soal rencana pemerintah melahirkan mobil nasional berbasis kendaraan listrik.</p> <p>Menurut dia, mobil nasional hanya akan berhasil jika dijalankan secara murni sebagai proyek industri, bukan sebagai agenda politik jangka pendek.&nbsp;</p> <p>Yannes menjelaskan, sejarah panjang upaya membangun mobil nasional di Indonesia menunjukkan kegagalan yang berulang karena proyek tersebut lebih sering dijadikan alat pencitraan ketimbang strategi kemandirian industri.</p> <p>&ldquo;Kalau pemerintah masih menjadikan mobil nasional sebagai alat politik, hasilnya akan sama seperti dulu, berhenti di tengah jalan. Kita sudah punya contoh dari Morina, Maleo, Timor, Bimantara, sampai Esemka. Semuanya gagal karena tidak dibangun di atas fondasi industri yang kuat,&rdquo; ujar Yannes saat dihubungi JawaPos.com.</p> <p>Ia menilai langkah menggandeng Hyundai dalam pengembangan mobil nasional berbasis kendaraan listrik adalah peluang besar.</p> <p>Namun pemerintah harus memastikan proyek ini berdiri di atas fondasi bisnis yang sehat dan ekosistem industri lokal yang kokoh.</p> <p>&ldquo;Agar tidak mengulang kesalahan masa lalu, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan rantai pasok otomotif milik entitas dalam negeri yang berkolaborasi dengan mitra global kelas dunia,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Yannes mencontohkan keberhasilan VinFast di Vietnam sebagai bukti nyata, bahwa negara dengan ekonomi yang jauh lebih kecil dari Indonesia pun bisa melahirkan mobil nasional jika digarap dengan serius dan profesional.&nbsp;</p> <p>&ldquo;VinFast itu bukan proyek politis. Mereka membangun industri dari hulu ke hilir, menggandeng mitra teknologi global, memastikan transfer teknologi yang nyata, dan menyiapkan riset pasar sebelum produksi massal,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Menurut Yannes, agar proyek mobil nasional Indonesia berkelanjutan, pemerintah perlu menerapkan Transfer of Technology (ToT) yang ketat. Terutama untuk komponen strategis seperti baterai dan sistem kendali elektronik (ECU).&nbsp;</p> <p>Selain itu, perlu target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bertahap hingga 80 persen dalam lima tahun agar industrinya benar-benar mandiri.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Jangan lagi rebadge atau hanya ganti logo. Kita harus membangun industri parts sendiri, riset pasar yang matang, dan memastikan tata kelola yang transparan di bawah lembaga independen. Kalau ini dijalankan secara konsisten, proyek mobil nasional bisa menjadi katalis reindustrialisasi, bukan sekadar proyek pencitraan,&rdquo; tegas Yannes.</p> <p>Ia menambahkan, pada dasarnya Indonesia memiliki semua modal untuk sukses: Pasar besar, tenaga kerja kompeten, dan sumber daya baterai berlimpah.&nbsp;</p> <p>Yang dibutuhkan hanya kemauan politik untuk tidak mencampuradukkan kebijakan industri dengan kepentingan kekuasaan. &ldquo;Mobil nasional seharusnya menjadi simbol kemandirian ekonomi, bukan alat politik,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, rencana pemerintah melahirkan mobil nasional berbasis kendaraan listrik (EV) kembali mengemuka setelah Hyundai Motor Company menyatakan kesiapannya untuk ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut.</p> <p>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Hyundai siap berinvestasi dalam pengembangan mobil nasional berbasis EV.</p> <p>"Mereka siap dengan modal tertentu dan perlu pembahasan lebih detail. Basisnya kendaraan listrik," ujar Airlangga di sela KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan beberapa waktu lalu.</p> <p>Pemerintah pun menyiapkan dana dan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan dalam negeri, bahkan mendorong proyek ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).</p>

Pakar otomotif menilai rencana mobil nasional listrik harus murni proyek industri, bukan agenda politik.

Pakar ITB: Mobil Nasional Butuh Fondasi Kuat Berbasis Industri, Jangan Jadi Alat Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya menyoroti sejumlah persoalan di institusi Polri yang dinilai membuat kinerjanya mengalami penurunan. Menurutnya, terdapat tiga persoalan utama yang harus dibenahi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Catatan KontraS serta Koalisi Reformasi Polri ada tiga masalah fundamental di institusi Polri. Pertama, problem struktural tidak kompatibel," kata Dimas dalam diskusi bertajuk 'Pandangan Publik Terhadap Wacana Reposisi Polri' di Jakarta Pusat, Minggu (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persoalan fundamental kedua, masalah kultural masih melekat dengan budaya militer atau budaya kekerasan. Menurut dia, Polri hari-hari ini menjadi lembaga koersif, watak kekerasan dan hal tersebut yang dirasakan oleh publik. Saat ini, publik merasa tidak bebas, merasa takut untuk bersuara di ruang publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketiga, profesionalisme, yakni sudah jauh dari cita-cita polisi yang profesional. Hari ini Polisi menjadi mesin politik, menjadi alat politik, menjadi perpanjangan tangan kekuasaan," ujar Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sepanjang 2024, lanjut Dimas, banyak kejadian yang melibatkan Polri, seperti kasus pemerasan terhadap tersangka atau terdakwa. Menurutnya, hal tersebut merupakan masalah integritas yang dipertaruhkan pada lembaga kepolisian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itu, reposisi merupakan wacana yang tidak bisa dihindarkan, karena publik merasa kecewa dengan kinerja Polri. Dengan demikian, kita perlu mendorong agar reposisi perlu ini dapat terwujud, karena kita berharap ada pembenahan dan perubahan secara serius terhadap kinerja Polri," urai Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015621682/periksa-jalur-pantura-korlantas-polri-temukan-banyak-kerusakan-dorong-perbaikan-segera-berjalan">Periksa Jalur Pantura, Korlantas Polri Temukan Banyak Kerusakan, Dorong Perbaikan Segera Berjalan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Majelis Etik dan Pertimbangan AJI Indonesia, Sasmito Madrim, menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri cukup rendah, karena berdasarkan temuan survei Civil Society for Police Watch yakni 44 persen publik tidak percaya dengan kinerja Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Reposisi Polri, apakah di bawah Presiden, Kejaksaan, Kemendagri, Kemenhan perlu untuk didiskusikan lebih lanjut. Mengapa? Karena temuan survei ini dapat memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa reposisi Polri perlu dilakukan, agar melahirkan Polri yang lebih baik ke depannya,&rdquo; ujar Sasmito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Catatan AJI Indonesia, kata Sasmito, ada tiga persoalan serius di tubuh Polri. Pertama, budaya kekerasan atau kultur institusi Polri. Terutama budaya kekerasan terhadap jurnalis atau wartawan serta perusahaan media. Sejumlah kekerasan terhadap jurnalis itu seperti pada liputan demonstrasi dan sejenisnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perlu ada terobosan dalam melakukan perubahan institusi Polri. Bahwa institusi Polri tidak boleh lagi melakukan tindakan kekerasan terhadap jurnalis dalam melakukan liputan&rdquo; jelas Sasmito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, kata Sasmito, budaya korupsi di institusi Polri, seperti budaya pemerasan yang dilakukan oleh institusi Polri. Aspek penegakan hukum juga masih menjadi persoalan tersendiri di institusi Polri, di mana aspek keadilan hukum belum dirasakan oleh publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, pada aspek profesionalisme institusi Polri. Belakangan, polisi tidak profesional karena telah menjadi alat politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kekerasan yang dilakukan oleh Polri tadi, karena Polri masih tetap dipersenjatai. Dengan demikian, rawan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Polisi terhadap warga atau misalkan kita menemukan Polisi tembak Polisi. Hal tersebut perlu didorong agar melahirkan polisi yang memanusiawi," pungkas Sasmito.</div>

Sepanjang 2024, lanjut Dimas, banyak kejadian yang melibatkan Polri, seperti kasus pemerasan terhadap tersangka atau terdakwa.

KontraS Beri Catatan Pembenahan di Tubuh Polri yang Dinilai Mengalami Penurunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/17/IMG-20240317-WA0001-4039249658.jpg" alt="Mantan Ketum PBNU 2010-2021 Said Aqil Siroj (kiri) berbicara soal toleransi di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda (16/3) malam. Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketum PBNU 2010-2021 Said Aqil Siroj (kiri) berbicara soal toleransi di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda (16/3) malam. Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div id=":18r" class="ii gt"> <div id=":18q" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Ketua Umum PBNU periode 2010-2021 Said Aqil Siroj menolak upaya menjadikan agama sebagai alat politik. Baginya agama justru digunakan untuk membuka mata batin. Sehingga bisa membedakan mana hal yang baik dan buruk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pesan tersebut dia sampaikan dalam talk show di Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda di Jakarta pada Sabtu (16/3) malam. Pada acara bertajuk Semangat Pluralisme untuk Merawat Bhineka Tunggal Ika itu, Said menyampaikan bahwa dirinya tidak sepakat bila agama dijadikan sebagai alat politik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, agama bukan hanya membawa teologi tetapi membawa budaya. Said menyebut bahwa percuma beragama tetapi hatinya dan perilakunya buruk. "Agama membangun spiritual. Membuka mata batin untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk," katanya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014450176/ada-taurus-hingga-aquarius-4-zodiak-ini-selalu-berusaha-melindungi-orang-tersayang-dari-jauh">Ada Taurus hingga Aquarius, 4 Zodiak Ini Selalu Berusaha Melindungi Orang Tersayang dari Jauh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Said menegaskan bahwa agama tidak boleh dijadikan politik. Sebaliknya, agama harus mengarahkan agar berpolitik berjalan dengan baik. Dia menekankan, agama juga tidak boleh dijadikan untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Tetapi agama dijadikan untuk mengarahkan agar berjalannya bisnis dengan baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Percuma beragama kalau tidak untuk kemanusiaan. Percuma masjid mewah besar kalau kanan kirinya orang miskin," jelasnya. Kemudian percuma gereja bersalib emas kalau anak-anak kanan kirinya kurus kering kurang makan. Lalu percuma ada vihara besar dan mewah kalau membiarkan orang disekitarnya hidup dengan sengsara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014450107/ramalan-zodiaksagitarius-dan-capricorn17-23-maret-2024-mulai-dari-kesehatan-karier-keuangan-hingga-cinta">Ramalan Zodiak&nbsp;Sagitarius dan Capricorn&nbsp;17-23 Maret 2024: Mulai dari Kesehatan, Karier, Keuangan hingga Cinta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, tokoh agama Budha Dr. Ponijan Liaw menyampaikan apresiasinya atas kehadiran kiai Said Aqil Siroj yang hadir dalam acara ini. Ia menyampaikan, untuk menjaga pluralisme atau semangat atas keberagaman khususnya di Indonesia dengan mendalami ajaran agamanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, apabila seseorang telah mendalami ajaran agamanya, maka pasti tidak akan menjadi orang yang rasis. "Karena agama tidak ada yang mengajarkan rasis. Karena saya 9 tahun belajar Islam gak pernah itu belajar itu (rasis)," ungkapnya. Menurutnya, apabila terjadi perbedaan, hal itu diakibatkan oleh penafsiran yang tidak sampai. Sebab, bila seseorang tidak sampai, maka kemungkinan akan mengada-ngada.&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Ketua Umum PBNU periode 2010-2021 Said Aqil Siroj menolak upaya menjadikan agama sebagai alat politik.

Mantan Ketum PBNU Tidak Sepakat Agama Jadi Alat Politik

Alat Politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Alat Politik

Berita Terkini

Rakernas I PDIP Hasilkan 21 Rekomendasi Eksternal, Ingatkan Hukum Tidak jadi Alat Politik

Pakar ITB: Mobil Nasional Butuh Fondasi Kuat Berbasis Industri, Jangan Jadi Alat Politik

KontraS Beri Catatan Pembenahan di Tubuh Polri yang Dinilai Mengalami Penurunan

Mantan Ketum PBNU Tidak Sepakat Agama Jadi Alat Politik

Download Aplikasi JawaPos.com