<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/harga_terjangkau.jpg" alt="UNTUK YANG SUDAH DIVAKSIN: Petugas mengambil darah untuk pengecekan jumlah antibodi di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), (20/5). (HILMI SETIAWAN/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNTUK YANG SUDAH DIVAKSIN: Petugas mengambil darah untuk pengecekan jumlah antibodi di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), (20/5). (HILMI SETIAWAN/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Sudah divaksin? Ingin tahu apakah antibodi sudah terbentuk? Alat buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini bisa membantu. Diluncurkan pada pertengahan tahun ini, bahan baku inovasi ini berasal dari dalam negeri.  M. HILMI SETIAWAN, Jakarta, Jawa Pos  ---  SALAH satu ruang rapat di lantai 3 gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terlihat padat pagi itu. Sejumlah orang yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis lengkap tampak rapi mengantre dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mereka meriung di ruangan itu pada Kamis dua pekan lalu (20/5) karena penasaran antibodi sudah terbentuk atau belum setelah divaksin.  Kegiatan tersebut merupakan rangkaian pengujian teknologi pengukuran antibodi Covid-19 inovasi BPPT. Mereka yang penasaran dengan jumlah antibodi itu lantas menjalani pengambilan darah dari ujung jari. Hanya 20 mikron.  Bagi yang ingin menjadi bagian dari sampel penelitian, darah yang diambil lebih banyak: sebanyak 9 cc dan ditempatkan di dalam tiga tabung kecil.  Prosedur selanjutnya, yang hanya ingin mengetahui kadar antibodinya tinggal menunggu 15 menit untuk proses inkubasi. Tetesan darah tadi dimasukkan ke reagen khusus buatan tim BPPT. Kemudian, setelah menunggu 15 menit, dimasukkan ke alat pengukur kadar antibodi. Seketika, keluar struk dengan keterangan jumlah antibodi.  Sementara itu, bagi yang mengikuti prosedur sebagai sampel riset, 9 cc darah yang diambil diproses dahulu di mesin centrifuge selama 15 menit. Kemudian, ditunggu 15 menit lagi. Baru setelah itu dimasukkan ke alat pengukur antibodi. Satuan jumlah antibodi dalam tubuh adalah AU/mL.  Bagi sampel yang kandungan antibodinya di bawah 1 AU/mL, hasil ujinya dinyatakan negatif. Artinya, antibodi di dalam tubuh belum terbentuk. Sebaliknya, jika jumlah antibodi lebih dari 1 AU/mL, hasilnya dinyatakan positif atau antibodi sudah terbentuk. Angka optimal adalah 20 AU/mL dan dipercaya dapat menangkal infeksi Covid-19. Dalam pengukuran itu sempat ada peserta yang negatif. Namun, ada juga yang jumlah antibodinya mencapai 70 AU/mL, bahkan 100 AU/mL.  Direktur Pusat Teknologi Bioindustri BPPT Asep Riswoko menceritakan, riset inovasi pengukuran antibodi atau antibodi kuantitatif dimulai awal tahun ini. Bermula dari instruksi hasil rapat pimpinan BPPT dengan Kemenristek saat itu. ’’Saat itu Kemenristek berkeinginan ada program pendampingan vaksinasi pemerintah,’’ jelasnya.  Penasaran dengan teknologi pengukuran antibodi tersebut, wartawan Jawa Pos turut menjadi relawan penelitian. Tahap pertama adalah wawancara dengan dokter. Yang ditanyakan, antara lain, riwayat disuntik vaksin dan pernah positif Covid-19 atau tidak. Setelah lolos di meja wawancara atau skrining itu, bergeser ke meja pengambilan darah. Hanya sekali suntikan, 9 cc darah sudah bisa diambil. Dan, setelah dilakukan penghitungan, ternyata hasilnya negatif. Sebab, jumlah antigen di bawah 1 AU/mL.  Asep yang juga terlibat dalam riset alat pengukur antibodi mengungkapkan, ada potensi antibodi tidak terbentuk meski sudah divaksin. Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah divaksin.  Menurut Asep, inovasi pengukur kadar antibodi dari BPPT itu bukan sesuatu yang baru. Sebab, ada laboratorium swasta di Indonesia yang memiliki alat serupa. Tetapi, lebih besar dan harganya mahal. Jadi, kurang efektif jika harus disebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sampai ke tingkat kecamatan.  Akhirnya, tim di BPPT memutuskan untuk membuat inovasi alat pengukur kadar antibodi bagi masyarakat yang sudah divaksin Covid-19 berbekal bahan baku dalam negeri. ’’Inti inovasi ini ada di kitnya,’’ katanya. Pembuatan kit tersebut menggunakan protein Covid-19 yang ada di Indonesia. Dia menegaskan bahwa perjalanan inovasi ini masih panjang. Sebab, sejumlah pengujian harus dijalankan.  Asep mengakui, perangkat pengukuran antibodi itu memang digunakan bagi orang yang sudah divaksin. Bagi orang yang belum divaksin atau belum pernah terinfeksi Covid-19, antibodinya belum muncul. Sebaliknya, antibodi orang yang sudah divaksin atau pernah terinfeksi Covid-19 sangat mungkin sudah muncul.  Dia menyatakan, inovasi mereka itu berfungsi mengukur antibodi netralisasi yang muncul karena Covid-19 masuk dalam tubuh. Apakah itu virus Covid-19 yang masuk secara alami atau sengaja diinjeksi dalam bentuk vaksin. ’’Jadi, ini spesifik mengukur antibodi untuk Covid-19,’’ ujar dia.  Sebelum didaftarkan sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), inovasi pengukuran antibodi itu melalui pengujian terhadap 700 sampel. Pengalamannya selama ini, kadar antibodi dari orang yang sudah divaksin memang berbeda-beda. ’’Ada yang sudah divaksin dua kali, tetapi antibodinya nol koma,’’ jelasnya.  Menurut Asep, sampai saat ini belum ada patokan resmi dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) tentang jumlah kadar antibodi dalam tubuh yang efektif untuk menangkal infeksi Covid-19. Namun, saat ini mereka menggunakan acuan angka jumlah kadar antibodi sebanyak 20 AU/mL. Dengan patokan tersebut, diharapkan tubuh bisa mematikan Covid-19 sebelum berhasil menginfeksi tubuh.  Meski izin edar alat pengukur antibodi itu belum resmi keluar, tim BPPT sudah melakukan sejumlah sosialisasi. Salah satunya, sosialisasi kepada pimpinan pemerintah daerah. Harapannya nanti, ketika BPPT sudah mengantongi izin edar, pemerintah daerah tertarik memesannya.  Sampai sekarang, Asep menuturkan bahwa pihaknya belum menetapkan harga jual kit untuk mendeteksi jumlah antibodi dalam tubuh tersebut. Namun, dia meyakini harganya terjangkau. Biaya paling mahal hanya untuk membeli alat baca yang dia perkirakan sekitar Rp 20 juta. Alat baca itu sudah banyak beredar di pasaran dan bisa dipakai dalam waktu lama. Selain itu, alat baca tersebut bisa digunakan untuk membaca indikator penyakit lainnya.  ’’Inovasi kita di kitnya. Sudah dapat mitra kerja sama untuk produksi massal,’’ jelasnya. Yaitu, kerja sama dengan PT Bio Farma dan PT Pakar Biomedika Indonesia. Selain itu, BPPT bekerja sama dengan RS Hasan Sadikin Bandung.  Menurut dia, pemerintah daerah tentu tidak cukup mengandalkan data jumlah warganya yang sudah divaksin. Tetapi juga perlu mengukur seberapa banyak warganya yang sudah memiliki antibodi untuk tameng terhadap Covid-19. Data-data penting itu bisa dianalisis para ahli di setiap daerah dan menjadi landasan untuk mengambil kebijakan. ’’Misalnya, ingin membuka tempat wisata,’’ ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/30/11/2020/kisah-perempuan-wn-singapura-lahirkan-bayi-dengan-antibodi-covid-19/">Kisah Perempuan WN Singapura Lahirkan Bayi dengan Antibodi Covid-19</a>  Kepala BPPT Hammam Riza menyambut baik inovasi pengukur antibodi atau antibodi kuantitatif tersebut. Dia sudah pernah mencoba menghitung kadar antibodinya. ’’Setelah suntikan vaksin kedua Maret, pada April saya tes. Muncul antibodinya,’’ ungkap Hammam.  Namun, dia mengungkapkan bahwa saat itu kadar antibodinya masih rendah. Beberapa waktu kemudian, Hammam menjalani tes serupa. Ternyata kadar antibodinya malah turun.  Menurut Hammam, inovasi itu sangat bermanfaat. Sebab, setiap warga Indonesia yang sudah divaksin Covid-19 pasti ingin mengetahui kondisi antibodi Covid-19 dalam tubuh. ’’Supaya masyarakat tidak langsung pede (percaya diri, Red), apalagi sampai mau lepas vaksin,’’ tuturnya.

Inovasi Teknologi Pengukuran Kadar Antibodi Covid-19 Karya BPPT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/korsel.jpeg" alt="Kim Hong-ji/Reuters" width="100%">
<figcaption>Kim Hong-ji/Reuters</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia terus meningkat dari hari ke hari. Angka kematian juga lebih tinggi dari angka kesembuhan dan menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terparah di luar Tiongkok atas pandemi ini.  Di tanah air, penanganan wabah tersebut oleh pemerintah juga masih mendapat pandangan miring dari banyak pihak. Para petugas medis yang berjuang di garis depan menangani wabah tersebut kini dihadapkan dengan masalah kekurangan obat-obatan, alat kesehatan (alkes) dan alat penunjang lainnya untuk membasmi Covid-19.  Terkait dengan kekurangan alkes penunjang dan obat-obatan untuk menekan angka infeksi Covid-19 di Indonesia, Korea Selatan (Korsel) kini menempatkan Indonesia sebagai prioritas ekspor alkesnya. Dilansir dari Yonhap, Minggu (29/3), Korsel telah menempatkan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Indonesia dalam daftar prioritas untuk mengekspor pasokan terkait karantina, seperti test kit Covid-19 dan perangkat lainnya.  Hal tersebut disampaikan oleh pejabat kementerian luar negeri Korsel yang membuat pernyataan sehari setelah pemerintah mengadakan pertemuan pertama tim antarlembaga yang dibentuk untuk diskusi tentang mencapai keseimbangan antara permintaan domestik dan ekspor atau penyediaan barang-barang karantina yang bersifat kemanusiaan atau ekspor.  Sebanyak 117 negara sejauh ini berupaya mengimpor alat pengujian Covid-19 dan barang-barang lainnya atau menerimanya sebagai bantuan kemanusiaan, baik melalui saluran pemerintah atau rute sektor swasta, kata pejabat itu.  "Negara yang kami rioritaskan adalah AS, karena telah ada lonjakan infeksi baru di sana, dan Presiden Donald Trump juga telah membuat permintaan kepada kami sendiri, sementara AS belum melarang masuknya warga kami dan mencapai kesepakatan pertukaran mata uang dengan Korea Selatan, "kata pejabat itu.  Juga dalam daftar prioritas adalah Uni Emirat Arab (UEA), yang menurut pejabat tersebut telah mempertahankan kerja sama di berbagai sektor. Sementara Indonesia, yang merupakan negara mitra utama Kebijakan Selatan Baru Seoul yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan 10 anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara.  Menyinggung perdebatan yang sedang berlangsung tentang potensi pengiriman keluar produk karantina, pejabat itu menegaskan kembali prinsip utama. Keputusan apa pun tentang ekspor dikatakan dapat datang hanya setelah jaminan bahwa pengiriman keluar tidak akan menyebabkan kekurangan dalam negeri.  Tim antarlembaga mengenai keputusan strategis dilembagakan ketika para pejabat Seoul berusaha untuk memenuhi permintaan internasional yang meningkat akan produk karantina buatan Korea dengan cara yang memajukan kepentingan diplomatik dan ekonomi negara secara keseluruhan, kata para pejabat.  "Kami membentuk tim, berpikir bahwa dukungan itu harus berjalan ke arah mempromosikan tidak hanya kepentingan diplomatik tetapi juga kepentingan ekonomi praktis, dan memaksimalkan kekuatan kami sebagai negara maju dalam hal keahlian karantina," katanya.  Dari 117 negara yang mencari produk karantina Korea Selatan, 31 negara telah menghubungi pemerintah Korea Selatan yang ingin mengimpor produk sementara 30 negara telah meminta produk tersebut sebagai bantuan kemanusiaan.  Selain itu, 20 negara telah menyatakan harapan untuk mengimpor produk-produk tersebut dan menerimanya sebagai bantuan kemanusiaan, sementara 36 negara telah mencari barang-barang tersebut melalui kerja sama sektor sipil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ih32bn8a9tk  https://www.youtube.com/watch?v=rrs_qit19fE  https://www.youtube.com/watch?v=uR_5CM0imGE

Indonesia Jadi Prioritas Korsel Buat Ekspor Alkes Covid-19

Alat Pengujian Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Alat Pengujian Covid-19

Berita Terkini

Inovasi Teknologi Pengukuran Kadar Antibodi Covid-19 Karya BPPT

Indonesia Jadi Prioritas Korsel Buat Ekspor Alkes Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com