<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/Screenshot-2025-08-28-161020-3818174358.png" alt="Ilustrasi seorang perempuan yang sedang menggunakan vape (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang perempuan yang sedang menggunakan vape (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pegiat ekosistem vape buka suara meminta lembaga pemerintah untuk tidak pukul rata dalam melihat suatu peristiwa dan menetapkan kebijakan secara proporsional serta berbasis data. Permintaan ini disampaikan menyusul tuduhan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebut rokok elektrik (REL) atau vape sebagai pintu masuk baru bagi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dalam pidato sambutan acara&nbsp;Focus Group Discussion&nbsp;(FGD) di Gedung BNN RI, Jakarta, Rabu lalu menyatakan,&nbsp;rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk narkoba sebagai fakta yang tidak terbantahkan.&nbsp;"Kami menemukan fakta tak terbantahkan bahwa vape telah menjadi sarana efektif atau media baru untuk mengkonsumsi narkoba dan zat psikoaktif baru atau NPS," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (23/2). Dari temuan BNN, Suyudi menegaskan bahwa narasi vape sebagai alat berhenti merokok merupakan ilusi yang tidak teruji secara ilmiah. Dalam peredarannya, vape menjadi pintu masuk baru. "Saya tegaskan disini bahwa narasi vape sebagai alat bantu berhenti merokok adalah ilusi yang belum terbukti efektif secara ilmiah. Alih-alih sebaliknya, produk ini justru mendapat pintu masuk baru," ungkapnya. Pernyataan Kepala BNN Suyudi mendapat tanggapan dari&nbsp;Aliansi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo). Ketua Akvindo, Paido Siahaan&nbsp;menegaskan, pihaknya tetap menghormati peran dan kewenangan BNN dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Namun, ia menilai pendekatan yang digunakan seharusnya tidak menyamaratakan seluruh ekosistem rokok elektrik sebagai sumber masalah. "Saya menghormati kekhawatiran Kepala BNN terkait potensi penyalahgunaan perangkat dan liquid vape. Dukungan penuh juga kami berikan kepada BNN untuk menindak tegas segala bentuk kriminalitas dan peredaran produk vape ilegal. Namun demikian, BNN seharusnya tidak mengeneralisasi dan menghukum sektor legal akibat ulah pelaku ilegal," ujar Paido,&nbsp;dalam pernyataan terpisah Senin (23/2). Ia menekankan, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika harus tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama pemerintah juga berkewajiban melindungi pelaku usaha rokok elektrik legal yang telah patuh terhadap regulasi. "BNN perlu melakukan koordinasi dan pendalaman sebelum mengeluarkan pernyataan atau kebijakan. Jangan sampai langkah yang terlalu ekstrem justru mendorong peredaran produk ilegal semakin masif," tambahnya. Paido juga menyoroti klaim yang menyebut bahwa fungsi vape sebagai alat bantu berhenti merokok adalah sebuah ilusi atau tidak teruji secara ilmiah. Menurutnya, klaim tersebut tidak sejalan dengan perkembangan literatur ilmiah global yang tersedia saat ini. "Saya tidak setuju jika dikatakan vape untuk berhenti merokok adalah 'ilusi' atau 'tidak teruji', karena rangkuman bukti ilmiah paling ketat dari Cochran, yang mengumpulkan dan menilai banyak studi, menyimpulkan bukti sangat kuat bahwa rokok elektronik bernikotin membantu lebih banyak perokok berhenti dibanding terapi pengganti nikotin lainnya seperti patch atau permen nikotin, serta lebih efektif dibanding vape tanpa nikotin," tegasnya. Ia menjelaskan, temuan ini bersifat konsisten dan didukung oleh uji klinis di berbagai negara maju seperti Inggris, Selandia Baru, Finlandia, Italia, dan Amerika Serikat. Pola yang muncul menunjukkan bahwa rokok elektrik bernikotin merupakan alat bantu yang efektif bagi perokok dewasa, terutama jika disertai pendampingan yang tepat. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (Apvi) Budiyanto menekankan perlunya kebijakan proporsional terhadap sektor rokok elektrik yang masih berkembang di Indonesia. Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan. "Masalah utamanya ada pada praktik ilegal, bukan pada perangkat vape itu sendiri. Solusi yang tepat menurut kami adalah pengawasan yang ketat dan penindakan tegas terhadap pelaku kriminal tanpa menjadikan industri legal sebagai korban," tegas dia. Budiyanto menambahkan, sektor rokok elektrik saat ini melibatkan ribuan pelaku usaha, menyerap ratusan ribu tenaga kerja, dan menyumbang triliunan rupiah bagi negara melalui cukai. Dengan kontribusi tersebut, menurutnya kebijakan publik perlu menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan narkoba dan perlindungan terhadap lapangan kerja serta perekonomian nasional.

Ketua Apvi menekankan perlunya kebijakan proporsional terhadap sektor rokok elektrik yang masih berkembang di Indonesia.

Pelaku Industri Tanggapi Pernyataan Kepala BNN soal Vape jadi Pintu Masuk Penyalahgunaan Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/ktr-2310422585.jpg" alt="ILUSTRASI. Sejumlah daerah mulai membatasi area yang boleh merokok. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Sejumlah daerah mulai membatasi area yang boleh merokok. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jakarta tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.&nbsp;Namun, salah satu poin dalam rancangan regulasi ini memicu perdebatan, terutama terkait penyamaan rokok elektrik atau vape dengan rokok konvensional. Dalam draf Raperda yang telah diajukan ke DPRD DKI Jakarta, definisi 'rokok' mencakup berbagai bentuk konsumsi nikotin, termasuk rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, hingga shisha.&nbsp;Implikasi dari penyamaan ini adalah diberlakukannya pembatasan yang sama terhadap penggunaan vape di berbagai ruang publik, mulai dari restoran, hotel, tempat hiburan, hingga perkantoran.&nbsp; Pengguna vape nantinya hanya diperbolehkan menggunakan produknya di ruang terbuka khusus yang jauh dari lalu lalang masyarakat umum. Kebijakan ini mendapat sorotan dari Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo). Ketua Akvindo, Paido Siahaan, menyatakan pihaknya menghargai niat Pemprov untuk melindungi kesehatan masyarakat.&nbsp; Namun, menurutnya, penyamaan vape dengan rokok tembakau yang dibakar adalah pendekatan yang keliru secara ilmiah dan kebijakan.&nbsp;"Rokok elektrik bukan produk yang dibakar dan tidak menghasilkan zat-zat berbahaya seperti tar dan karbon monoksida yang terkandung dalam asap rokok," ujar Paido dalam keterangan pers, Jumat (20/6). Ia merujuk pada sejumlah kajian internasional, salah satunya dari Public Health England (sekarang UK Health Security Agency), yang menyebutkan bahwa rokok elektrik memiliki potensi risiko 90&ndash;95 persen lebih rendah dibandingkan rokok konvensional.&nbsp;Menurutnya, kajian tersebut telah menjadi rujukan banyak negara dalam menyusun kebijakan pengendalian tembakau alternatif. Meski demikian, perlu dicatat bahwa lembaga-lembaga kesehatan global seperti WHO tetap menyarankan kehati-hatian dalam penggunaan rokok elektrik. Produk ini tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif, dan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan masih terus dikaji. Namun dari sudut pandang Akvindo, regulasi yang menyamaratakan dua produk dengan profil risiko berbeda dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat serta menghambat proses peralihan perokok dewasa dari rokok tembakau ke produk yang diklaim lebih rendah risiko.&nbsp;"Menyamakan vape dengan rokok konvensional dalam regulasi bisa berakibat kontra-produktif. Ini bisa mendorong pengguna kembali ke rokok yang lebih berbahaya," lanjut Paido. Salah satu keberatan utama datang dari pembatasan penggunaan vape di tempat hiburan dan kafe. Akvindo menilai kebijakan itu terlalu restriktif dan berpotensi mengganggu hak konsumen dewasa dalam mengakses produk tembakau alternatif. "Kami berharap ada kebijakan yang lebih proporsional. Misalnya, memperbolehkan penggunaan vape di area ventilasi baik tanpa harus masuk ruang merokok tertutup," usul Paido. Lebih jauh, ia mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk komunitas pengguna dan pelaku industri rokok elektrik.&nbsp;Menurut mereka, regulasi yang baik harus menggabungkan perlindungan kesehatan masyarakat dengan prinsip keadilan dan hak konsumen dewasa. Sebagai informasi, Raperda KTR ini sendiri menyebutkan bahwa semua bentuk produk mengandung nikotin dan tar, baik alami maupun sintetis, akan dikenai aturan yang sama. Definisi tersebut memayungi segala bentuk produk yang dihisap, diuapkan, atau dibakar, termasuk vape dan produk tembakau yang dipanaskan. Namun, hingga kini, belum ada keputusan final. Proses pembahasan di DPRD DKI Jakarta masih berlangsung, dan masukan dari publik terus dikumpulkan. Dalam konteks yang lebih luas, isu pengaturan vape memang menjadi tantangan tersendiri bagi banyak negara, termasuk Indonesia.&nbsp; Sementara sebagian pihak menilai produk ini sebagai alternatif yang bisa membantu perokok berhenti, sebagian lainnya melihatnya sebagai ancaman baru bagi generasi muda yang bisa menjadi pintu gerbang menuju kecanduan nikotin.

Pemerintah DKI Jakarta mematangkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok, mengundang perdebatan soal penyamaan vape dan rokok.

Nilai Tak Tepat Samakan Vape dan Rokok, Akvindo Minta Raperda KTR Disusun dengan Cermat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/smoke-2636848_19201-4260886415.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dukungan Pemerintah Jepang terhadap pemanfaatan produk tembakau alternatif yaitu produk tembakau yang dipanaskan, terbukti berhasil mengurangi konsumsi rokok yang ditunjukkan melalui penurunan penjualan sebesar 52 persen. Hal ini dipaparkan dalam laporan bertajuk Cigarette sales halved: heated tobacco products and the Japanese experience, yang dipublikasikan oleh Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) pada Mei 2024. Penjualan rokok di Jepang mencapai 182,34 miliar batang ketika produk tembakau alternatif tersedia lebih luas pada 2015 silam. Pada 2023, penjualan rokok menurun sebesar 52 persen menjadi hanya 88,1 miliar. Hal ini berkat dukungan Pemerintah Jepang terhadap keberadaan produk tembakau alternatif. Dukungannya diperkuat dengan kebijakan tarif cukai produk tembakau alternatif sebesar dua kali lebih rendah dibandingkan rokok dan tetap memperbolehkan penggunaan produk tembakau alternatif di ruangan khusus untuk aktivitas makan dan minum, seperti pada restoran. Situasi di Jepang juga menunjukkan bahwa produk tembakau alternatif tersedia secara luas dan boleh diperkenalkan kepada perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok karena lebih rendah risiko. Tak hanya itu, berdasarkan survei The Global State of Smoking 2019, sebanyak 40 persen alasan tertinggi perokok dewasa di Jepang beralih ke produk tembakau alternatif adalah karena mereka khawatir dengan risiko kesehatan pada perokok pasif. Alasan ini diikuti oleh 36 persen responden yang mengatakan bahwa produk tembakau alternatif lebih rendah risiko daripada rokok, dan 35 persen lainnya berpendapat produk tersebut dapat digunakan di lokasi yang memiliki larangan merokok. Menanggapi hal ini, President &amp; CEO Global Action to End Smoking (organisasi independen nirlaba yang berdedikasi mencegah risiko dari kebiasaan merokok), Clifford E. Douglas, menjelaskan seluruh pemangku kepentingan perlu mendengarkan dan memahami tantangan perokok dewasa, terutama bagaimana mereka dapat mengurangi risiko lantaran kesulitan berhenti merokok. Selama ini, penyedia layanan kesehatan dan konsumen hanya memberikan pilihan terbatas bagi perokok dewasa seperti berhenti merokok secara langsung (cold turkey) atau menggunakan produk obat pengganti nikotin, antara lain permen karet nikotin dan koyo nikotin. "Tapi, ada banyak orang yang kesulitan beralih dari kebiasaan merokok dengan menggunakan obat-obatan," kata Clifford, yang disampaikan dalam konferensi Global Forum on Nicotine 2024 di Warsawa, Polandia, belum lama ini. Clifford melanjutkan, pemerintah dan organisasi kesehatan seharusnya tidak membatasi dan memaksakan pilihan kepada perokok dewasa dalam upaya menurunkan prevalensi merokok. Kerap kali, upaya tersebut tidak efektif. "Mewajibkan perokok untuk berhenti total adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak bisa diterima," lanjutnya, menyinggung bahwa banyak perokok yang sulit berhenti namun tidak diberikan solusi alternatif. Pada kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo), Paido Siahaan mengatakan, Pemerintah Indonesia dapat berkaca pada keberhasilan negara maju, seperti Jepang, dalam mendukung penuh kehadiran produk tembakau alternatif bagi perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaan merokok. Dukungan yang diberikan pemerintah bisa melalui edukasi dan penyebaran informasi komprehensif tentang produk hasil inovasi ini kepada khalayak luas. "Potensi produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menekan prevalensi merokok di Indonesia. Pemerintah dapat memanfaatkan potensi produk tembakau alternatif dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan profil risiko produk tersebut, serta memberikan akses dan bertanggung jawab kepada perokok dewasa," jelas Paido.

Dukungan pemerintah diperkuat dengan kebijakan tarif cukai produk tembakau alternatif sebesar dua kali lebih rendah dibandingkan rokok.

Konsumsi Rokok di Jepang Turun Berkat Produk Tembakau Alternatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/vape2-1822525254.jpg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Asosiasi pelaku usaha dan konsumen mengecam keras terjadinya penyalahgunaan rokok elektronik yang mengandung narkoba berupa likuid ganja. Asosiasi mengklaim berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam menegakkan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga menyatakan siap berkolaborasi agar penyalahgunaan rokok elektronik tidak kembali terjadi di masyarakat sehingga esensi dari produk ini sebagai opsi bagi perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaannya tersebut tetap dapat dimaksimalkan secara luas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menjelaskan, pihaknya secara tegas mengecam penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun, termasuk menggunakan rokok elektronik sebagai medium.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengharapkan, seluruh pemangku kepentingan dan tindakan lainnya untuk fokus memberantas narkoba serta tidak menyudutkan rokok elektronik. Sebab, penyalahgunaan terhadap produk ini karena tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014571258/chandrika-chika-dan-5-kawan-selebgramnya-ditangkap-gara-gara-rokok-elektrik-ganja-polisi-buru-pemasoknya">Chandrika Chika dan 5 Kawan Selebgramnya Ditangkap Gara-gara Rokok Elektrik Ganja, Polisi Buru Pemasoknya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rokok elektronik bukanlah alat untuk mengonsumsi narkoba. Penyalahgunaan rokok elektronik dan produk ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab tentunya sangat merugikan pelaku usaha legal dan konsumen dewasa yang sudah menggunakan produk resmi," ujar Garindra, di Jakarta, Selasa (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Garindra meneruskan, APVI sangat mengapresiasi gerak cepat Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menindak kasus penyalahgunaan narkoba serta penyitaan produk ilegal yang merugikan pelaku usaha resmi di Indonesia. APVI pun siap bekerja sama dengan lembaga terkait untuk berperan aktif dalam pencegahan narkoba di Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tahun 2019, kami pernah menjalin kerja sama dengan Polri dan BNN terkait kasus serupa sehingga kolaborasi ini bisa diperkuat kembali. Dengan pengetahuan dan pengalaman APVI, kami siap untuk berbagi informasi dan berperan aktif dalam pencegahan narkoba di Tanah Air," kata dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kembali terulangnya kasus ini, Garindra mengimbau konsumen dewasa rokok elektronik agar menggunakan produk resmi yang memiliki pita cukai. Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari penggunaan produk-produk ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap kepada semua pihak untuk saling menjaga dan menjauhkan segala hal negatif dari ekosistem vape yang telah kita bangun dengan cukup baik sebagai produk solusi untuk beralih dari kebiasaan merokok," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014573687/waketu-komisi-iii-dpr-sahroni-minta-polisi-gandeng-apvi-untuk-awasi-penyebaran-ganja-liquid">Waketu Komisi III DPR Sahroni Minta Polisi Gandeng APVI untuk Awasi Penyebaran Ganja Liquid</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan menyampaikan pandangan yang senada dengan Garindra. Pihaknya juga mengecam penyalahgunaan narkoba pada produk rokok elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai upaya untuk meminimalkan penyalahgunaan di masyarakat, AKVINDO gencar memberikan edukasi tentang penggunaan rokok elektronik yang tepat sasaran serta pemahaman mengenai bahaya narkoba hingga konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah asosiasi konsumen untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan rokok elektronik yang tepat sasaran, meliputi kampanye yang jelas dan transparan serta menyebarkan fakta-fakta tentang risiko beserta manfaatnya bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menghindari penyalahgunaan rokok elektronik, Paido menyarankan agar konsumen senantiasa menggunakan produk secara bertanggung jawab. Selain itu, asosiasi konsumen juga akan mendorong pelaku usaha untuk fokus pada standar keselamatan dan kualitas produk tembakau alternatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaku usaha dapat melakukan advokasi regulasi terhadap produk vape, melakukan riset independen untuk memvalidasi klaim keselamatan produk, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen dewasa tentang manfaat penggunaan vape sebagai opsi yang lebih rendah risiko," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekadar informasi, rokok elektronik, termasuk produk tembakau yang dipanaskan, terbukti memiliki profil risiko lebih rendah 90-95 persen dibandingkan rokok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diperkuat berdasarkan hasil kajian ilmiah Public Health England (saat ini dikenal sebagai UK Health Agency), divisi dalam Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial di Inggris, bertajuk "Evidence Review of E-Cigarettes and Heated Tobacco Products" pada 2018. Dengan fakta tersebut, rokok elektronik merupakan opsi bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya.</div>

Asosiasi pelaku usaha dan konsumen mengecam keras terjadinya penyalahgunaan rokok elektronik yang mengandung narkoba berupa likuid ganja.

Merasa Dirugikan atas Viralnya Kasus Vape Diisi Likuid Ganja, Asosiasi Komit Terus Dukung Pemberantasan Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/vape_ilustrasi-3374378251.jpg" alt="Ilustrasi rokok elektrik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok elektrik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Informasi keliru tentang produk tembakau alternatif dapat menghambat perokok dewasa beralih dari kebiasaannya. Asosiasi konsumen hingga produsen produk tembakau alternatif meminta pemerintah untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi guna mencegah semakin berkembang luasnya misinformasi mengenai produk tembakau alternatif di publik. Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, mengatakan pihaknya mengharapkan partisipasi aktif pemerintah dalam mensosialisasikan produk tembakau alternatif kepada masyarakat. AKVINDO siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi akurat dan komprehensif tentang produk tembakau alternatif agar produk ini dapat dimaksimalkan bagi perokok dewasa yang selama ini kesulitan beralih dari kebiasaannya. &ldquo;Kami meminta pemerintah untuk mendukung kampanye edukasi yang dilakukan oleh AKVINDO dan memberikan akses kepada anggota AKVINDO untuk berpartisipasi dalam program-program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah,&rdquo; kata Paido, Minggu (1/10/2023). Sebagai asosiasi konsumen, AKVINDO secara berkelanjutan mensosialisasikan produk tembakau alternatif kepada publik. Pertama, kampanye edukasi. Yaitu dengan menyediakan informasi komprehensif mengenai profil risiko dan manfaat produk tembakau alternatif agar mudah dipahami masyarakat. &ldquo;Upaya ini dapat diamplifikasikan melalui berbagai media seperti situs web, media sosial, brosur, dan video edukatif,&rdquo; ujar Paido. Kedua, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan, khususnya di bidang kesehatan seperti kementerian/lembaga, ahli kesehatan, peneliti, maupun kelompok masyarakat demi meningkatkan kajian ilmiah produk tembakau alternatif untuk memastikan informasi yang disebarkan dapat dipercaya. Ketiga, pengembangan materi edukasi. Berdasarkan hasil kajian ilmiah, mengembangkan materi edukasi yang menyoroti manfaat dan risiko produk tembakau alternatif secara objektif juga diperlukan agar tepat sasaran. Keempat, melibatkan komunitas. Sebagai upaya mencegah misiniformasi, pemerintah dapat bersinergi dengan komunitas pengguna produk tembakau alternatif dalam proses penyusunan informasi dan kampanye edukasi. Tujuannya agar kerja sama semua pihak dapat berjalan dengan baik serta tidak merugikan salah satu pihak. &ldquo;Kami juga mengharapkan pemerintah untuk melakukan evaluasi terus-menerus terhadap produk tembakau alternatif yang beredar di pasar untuk memastikan keamanan dan kualitasnya,&rdquo; ucap Paido. Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita, menilai pemerintah juga memiliki peran krusial untuk mensosialisasikan produk tembakau alternatif sebagai jalan tengah bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya. Sebab, berdasarkan sejumlah kajian ilmiah yang dilakukan baik di dalam dan luar negeri, produk tembakau alternatif telah terbukti memiliki risiko 90-95 persen lebih rendah daripada rokok. Dengan mendorong perokok dewasa beralih ke produk alternatif ini, lanjut Garinda, maka turut mengurangi beban pemerintah dalam menekan angka penyakit yang diakibatkan konsumsi rokok. &ldquo;Kami terus melakukan edukasi melalui media online dan media sosial menggunakan penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Tetapi untuk meyakinkan seluruh pemangku kepentingan, yang dibutuhkan adalah regulasi yang sesuai dengan profil risiko produknya,&rdquo; ungkap Garindra.

Informasi keliru tentang produk tembakau alternatif dapat menghambat perokok dewasa beralih dari kebiasaannya.

Cegah Misinformasi Produk Tembakau Alternatif, Asosiasi Dukung Pemerintah Optimalkan Sosialisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasil-riset-dibanding-rokok-konvensional-vape-ternyata-tak-berbahaya_m_184977.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta melakukan riset dan kajian ilmiah produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, maupun kantong nikotin. Penelitian ini dianggap penting karena belum ada penelitian menyeluruh yang dilakukan pemerintah.  Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo), Paido Siahaan mengatakan, produk tembakau alternatif memiliki profil risiko yang lebih rendah berdasarkan kajian ilmiah diberbagai negara. Namun, di Indonesia belum ada penelitian resmi terkait itu. Kajian ilmiah terhadap produk tembakau alternatif baru dilakukan di level perguruan tinggi.  “Setahu kami, pemerintah belum pernah melakukan kajian ilmiah terhadap produk tembakau alternatif. Mudah-mudahan, pemerintah dalam hal ini, BRIN, dapat melakukan kajian ilmiah,” kata Paido kepada wartawan, Selasa (14/2).  Akvindo menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah. Hasil kajian ilmiah yang dilakukan pemerintah dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif bagi masyarakat luas, khususnya para perokok dewasa.  “Minimnya informasi dari kajian ilmiah dapat menghalangi perokok dewasa untuk beralih ke produk tembakau yang lebih rendah risiko bagi mereka,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Johan Sumantri, juga mendukung adanya riset yang dilakukan pemerintah. Tujuannya agar konsumen mengetahui secara menyeluruh manfaat hingga dampak dari konsumsi produk tembakau alternatif.  “Mereka bisa menilai dengan adil keberadaan produk ini. Sebenarnya tidak hanya penting bagi konsumen, riset juga penting untuk masyarakat secara umum, terutama perokok dewasa yang ingin mencoba berhenti merokok,” pungkasnya.  Sebelumnya, Akademisi Universitas Padjajaran (Unpad) Achmad Syawqie menyebut, produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik (vape) dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki profil risiko yang lebih rendah daripada rokok. Hal itu diketahui berdasarkan kajian ilmiah kampusnya. Penelitian ini juga dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI).  Penelitian ini bertujuan mencari tahu seberapa besar pengaruh penggunaan produk tembakau alternatif jika dibandingkan dengan rokok terhadap potensi genotoksik, salah satunya pada mukosa bukal di rongga mulut.  Penelitian tersebut dilakukan terhadap 15 responden mantan perokok yang telah beralih menggunakan produk tembakau alternatif minimal satu tahun, 20 responden perokok, dan 20 responden non-perokok.  “Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna produk tembakau alternatif memiliki potensi genotoksik yang lebih rendah daripada perokok,” kata Syawqie kepada wartawan, Sabtu (4/2).  Syawqie menjelaskan, potensi genotoksik merupakan terjadinya kerusakan genetika yang ditandai dengan perubahaan sel. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa jumlah inti sel kecil pengguna produk tembakau alternatif dan non-perokok masuk dalam kategori normal, yang berkisar pada angka 76-85.

BRIN Ditantang Lakukan Riset Soal Vape

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenakan-cukai-57-persen-pada-rokok-elektrik_m_184476.jpeg" alt="Rokok elektrik atau vape akan dikenakan pajak sampai 57 persen. Lebih tinggi dari rokok cigaret mesin." width="100%">
<figcaption>Rokok elektrik atau vape akan dikenakan pajak sampai 57 persen. Lebih tinggi dari rokok cigaret mesin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia sudah mengakui vape melalui pengenaan cukai sejak 2018. Bahkan pada 2022, kategorisasi produk rokok elektrik semakin diperhatikan oleh Pemerintah.  Meskipun, misinformasi mengenai vape masih banyak ditemui, tetapi pemerintah di berbagai negara justru mengambil langkah maju untuk mengakui vape dan menjadikannya sebagai bagian dari strategi menurunkan angka perokok.  Di Indonesia, sejak ditetapkannya kebijakan cukai likuid pada 2018, semua produsen wajib menempelkan pita cukai pada kemasan likuid. Hal ini salah satunya ditujukan untuk mencegah beredarnya produk ilegal.  Likuid dan device ilegal berpotensi disalahgunakan serta mengandung kandungan zat-zat berbahaya yang tidak standar, misalnya zat psikotropika dan narkotika. Selain itu, Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) Paido Siahaan mengingatkan pentingnya SNI terhadap keamanan produk HPTL.  “SNI diperlukan agar konsumen dapat menikmati barang yang sesuai antara harga dan kualitasnya,” kata Paido dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (11/7).  Popularitas vape pun semakin meningkat di kalangan yang ingin beralih untuk beralih ke produk alternatif. Studi dari University of Queensland, Australia menyatakan, vape 50 persen lebih efektif membantu perokok lepas dari kecanduan merokok daripada terapi pengganti nikotin.  Berkembangnya Inovasi seiring dengan berkembangnya inovasi dalam industri vape. Karena itu, kebutuhan konsumen yang berhubungan dengan aspek keamanan dan kenyamanan semakin mendapat porsi perhatian utama.  Ketua Indonesia Vapor Group, Aryo Andrianto juga menuturkan, berbagai inovasi produk hadir, salah satunya kemunculan vape sistem tertutup (closed system) yang menjadi sebuah terobosan baru. Produk sistem tertutup menyatukan likuid, cangkang (cartridge), dan coil menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diutak-atik oleh pengguna. Selain itu, produk tersebut lebih sederhana untuk pengguna.  “Pada vape sistem tertutup, produk tersebut lebih sederhana karena hanya terdiri dari cartridge sekali pakai dan baterainya. Ini berbeda dengan vape sistem terbuka yang membutuhkan likuid yang terpisah dari cartridge dan lain-lain," ujarnya.  Selain itu, lanjutnya, produk vape sistem tertutup lebih terjangkau bagi pasar juga karena berpotensi memiliki titik distribusi yang lebih banyak dibandingkan vape sistem terbuka.  Aryo menambahkan, tren dan inovasi vape yang terus meningkat perlu dukungan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong industri agar semakin berkembang dan berinovasi menghasilkan produk-produk dengan potensi manfaat, lebih rendah risiko, dan aman bagi konsumen.  “Concern utama kita regulasi. Industri vape masih baru, cukai baru ada 3 tahun yang lalu. Saat ini, fokus kita masih membenahi regulasi yang ada. Kami butuh dukungan pemerintah untuk membangun industrinya di Indonesia, karena Indonesia memiliki pasar rokok elektrik yang sangat bagus dan sudah diakui dunia,” pungkas Aryo.

Akvindo Ingatkan Pentingnya SNI Terhadap Produk HPTL

Akvindo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Akvindo

Berita Terkini