<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/Desain-tanpa-judul-6-782621532.jpg" alt="Meta menghapus ribuan akun Facebook palsu. (wbznewsradio.iheart.com)" width="100%">
<figcaption>Meta menghapus ribuan akun Facebook palsu. (wbznewsradio.iheart.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Meta mengumumkan bahwa pihaknya telah menghapus ribuan akun Facebook palsu, lantaran diduga mencemari sistem kampanye politik yang tengah berlangsung di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat. Dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari&nbsp;wbznewsradio.iheart.com, sampai saat ini tercatat sebanyak 4.800 akun Facebook terindikasi palsu yang telah dihapus oleh Meta. Akun-akun Facebook tersebut diduga terkait dengan upaya Tiongkok (China) untuk semakin mempolarisasi perdebatan politik di Amerika Serikat. Akun Facebook sengaja dirancang agar terlihat seperti warga Amerika Serikat pada umumnya. Akun juga dilengkapi dengan foto, nama, dan informasi pribadi, sehingga terlihat seakan-akan asli. Dalam postingan-postingannya, akun palsu tersebut mulai menyebarkan gabungan dari sudut pandang liberal dan konservatif, untuk memperkeruh suasana pemilu. Mereka juga menyebarkan konten politik partisan yang awalnya diposting di X dari berbagai sumber, termasuk politisi, organisasi berita, dan komentator politik. Selain itu, untuk menghindari kecurigaan publik, mereka akan memposting konten lain yang lebih biasa agar terlihat seolah-olah mereka adalah orang sungguhan. Beruntungnya, Meta mengatakan bahwa jaringan akun tersebut telah dihapus oleh pihaknya sebelum dapat mempengaruhi komunitas asli di aplikasi kami. Meta tidak menuduh bahwa upaya tersebut merupakan strategi yang digunakan oleh pemerintah China. Namun, pihaknya mengonfirmasi bahwa akun-akun tersebut memang berasal dari Tiongkok. Ben Nimmo, Pemimpin Global untuk Intelijen Ancaman di Meta, mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan tidak terpengaruh terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya menjelang pemilu tahun depan. "Aktor ancaman asing berupaya menjangkau masyarakat melalui internet menjelang pemilu tahun depan, dan kita harus tetap waspada," jelas Nimmo dalam bahasa Inggris yang dikutip JawaPos.com dari&nbsp;wbznewsradio.iheart.com.

Sampai saat ini tercatat sebanyak 4.800 akun Facebook terindikasi palsu yang telah dihapus oleh Meta.

Meta Lakukan Penghapusan 4.800 Akun Facebook, Ternyata Ini Sebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/images-55.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti yang dijanjikan, Meta, induk perusahaan media sosial (medsos) Facebook dan Instagram, telah memulihkan akun milik mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pemulihan ini terjadi setelah dua tahun medsos tersebut menangguhkan Trump dari kedua platform.  Perusahaan sebelumnya mengatakan akan menerapkan pagar ekstra ke akun milik Donald Trump untuk mencegah pelanggaran berulang. Meta, seperti Twitter dan layanan lainnya, mengeluarkan Trump dari platformnya pada Januari 2021.  Hal tersebut terpaksa dilakukan setelah Trump memuji mereka yang berpartisipasi dalam pemberontakan di Capitol Hill. Perusahaan awalnya mengunci akun Trump selama 24 jam karena dua pelanggaran kebijakan sebelum menangguhkannya tanpa batas waktu.  Dewan Pengawas Meta termasuk di antara mereka yang mengkritik penanganan larangan tersebut. Perusahaan kemudian mengatakan akun Trump akan tetap ditangguhkan selama dua tahun, setelah itu akan menilai kembali berbagai hal sebelum sepenuhnya memulihkan akun Trump.  Pada akhir Januari, terungkap bahwa Trump akan segera mendapatkan kembali akses ke platform tersebut, tidak lama setelah dilaporkan bahwa dia telah mendorong Meta untuk memulihkan akunnya.  Trump sendiri terpantau belum mem-posting apa pun di kedua platform tersebut. Diketahui, Trump memiliki kesepakatan dengan aplikasi kebebasan berbicaranya yang bernama Truth Social. Trump harus membagikan posting-an media sosial di sana terlebih dahulu dan tidak dapat mem-posting di tempat lain setidaknya selama enam jam.  Twitter memulihkan akun Trump pada layanannya akhir tahun lalu, tetapi dia juga belum kembali ke platform media sosial favoritnya itu. Selain di Facebook dan Instagram, Trump memang diketahui sangat aktif di Twitter.

Akun Facebook dan Instagram Donald Trump Akhirnya Dipulihkan Meta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/FACEBOOK-25.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Platform media sosial, Facebook. (FirstPost)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Platform media sosial, Facebook. (FirstPost).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meta, induk perusahaan Facebook mengumumkan kalau mereka tengah melakukan uji coba fitur baru untuk para penggunanya. Lewat fitur baru ini, pengguna dimungkinan untuk memiliki empat profil Facebook berbeda yang terhubung dengan satu akun utama.  Fitur ini diklaim hadir untuk memudahkan pengguna membuat profil berbeda dengan peruntukan yang berbeda pula. Sebagai contoh, pengguna bisa memiliki satu profil yang ditujukan untuk berhubungan dengan teman-teman dan akun lain yang khusus untuk terhubung dengan teman kerja atau keperluan bisnis mereka misalnya.  Sebagai bagian dari pengujian, anggota Facebook tertentu akan dapat membuat sebanyak empat profil tambahan, dan masing-masing tidak perlu menyertakan nama asli atau identitas seseorang. Tetapi mereka hanya dapat berkomentar atau menyukai postingan lain dengan satu profil.  Kemungkinan, Meta meningkatkan upaya untuk mendorong keterlibatan di jejaring sosial terbesar di dunia, yang pertumbuhannya melambat terutama di kalangan pengguna yang lebih muda. Facebook sebelumnya telah menawarkan banyak profil tetapi dengan cara yang lebih terbatas.  Tokoh publik, misalnya, telah mampu mengelola banyak profil selama bertahun-tahun, dan perusahaan juga mengizinkan pengguna membuat identitas berbeda untuk berkencan atau kuliah.  "Profil tambahan masih diperlukan untuk mematuhi kebijakan konten Facebook dan akan mengikat kembali ke akun inti pengguna, yang berarti pelanggaran aturan pada satu profil akan mempengaruhi yang lain," kata perusahaan itu via Bloomberg.  Dengan banyak profil, Facebook berharap pengguna akan membuat identitas terpisah untuk minat mereka yang berbeda, seperti bermain game, bepergian, atau makanan, menurut juru bicara tersebut.  Pengujian tidak akan mengubah cara Meta menghitung total pengguna aktif bulanan atau harian, yang dilaporkan selama penghitungan. Upaya multi-profil sejauh ini masih dalam tahap pengujian dan mencakup beberapa pengguna Amerika dan mereka yang berada di beberapa negara lain yang terpilih.  &nbsp;

Lagi Diuji Coba, Fitur Baru Satu Akun Facebook Bisa Muat 4 Profil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-ott-bupati-kuantan-ingingi-kuansing-andi-putra-jakarta-201021-rn-2_1-1.jpg" alt="Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10). Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10). Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah kamar tahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra (AP), terkait adanya unggahan di akun Facebook atas nama Andi Putra Kuansing.  ”Menanggapi informasi yang beredar tentang postingan di akun media sosial tahanan KPK atas nama AP Bupati Kuansing, kami sampaikan bahwa petugas rutan KPK, Sabtu (23/10), langsung melakukan penggeledahan di kamar tahanan dimaksud dan tidak menemukan peralatan komunikasi apa pun,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (25/10).  KPK telah menahan Andi Putra di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuansing.  Ali mengatakan, tersangka Andi Putra menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa dia bukan yang menulis pesan status dalam media sosial tersebut. ”KPK pastikan seluruh tahanan dilarang membawa atau menggunakan peralatan elektronik, termasuk alat komunikasi ke dalam rutan sebagaimana diatur Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013,” terang Ali Fikri.  Selain itu, kata dia, keamanan Rutan KPK dijaga petugas 1x24 jam dan dipantau melalui berbagai kamera pengawas. KPK juga memeriksa secara detail dan berlapis kepada setiap tahanan yang akan masuk ke Rutan KPK.  ”Oleh karena itu, terkait adanya postingan di akun media sosial tahanan KPK tersebut bisa dimungkinan hal itu dilakukan orang lain,” ucap Ali.  KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR) sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.  Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, yang seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan minta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.  Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp 500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta kepada Andi Putra.  Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK Geledah Kamar Tahanan Andi Putra Terkait Unggahan di Facebook

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/images-26-1.jpeg" alt="Ilustrasi: Layanan Facebook Inc dilaporkan down di sejumlah negara termasuk Indonesia pada Rabu (3/7) hingga Kamis (4/7) dini hari. (StockReport)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Layanan Facebook Inc dilaporkan down di sejumlah negara termasuk Indonesia pada Rabu (3/7) hingga Kamis (4/7) dini hari. (StockReport)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ramainya isu yang membahas Papua maupun Papua Barat tak hanya terjadi di media konvensional. Keriuhan yang lebih besar justru terjadi di media sosial. Karena tak ingin layanannya disusupi aktivitas yang bertujuan memanipulasi orang, Facebook melakukan bersih-bersih.  Sebanyak 69 akun Facebook, 42 halaman (page), dan 34 akun Instagram mereka hapus. Ditengarai, akun maupun halaman itu memuat hal-hal yang terkait dengan perilaku tidak otentik terkoordinasi yang fokus pada isu domestik Indonesia. Fokusnya Papua Barat. Dua akun yang dicontohkan adalah West Papua Indonesia dan Papua West.  Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Head of Cybersecurity Policy Facebook Nathaniel Gleicher kemarin (4/10), orang-orang di belakang jaringan itu menggunakan akun palsu untuk mengatur page. Mereka juga menyebarluaskan konten dan mengarahkan pembaca untuk membuka situs di luar <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/gadget/04/10/2019/facebook-hapus-akun-halaman-grup-penyebar-hoaks-ada-soal-papua-juga/">Facebook</a> yang mereka tautkan dalam unggahan.  Ada unggahan tentang Papua Barat yang dibuat dalam bahasa Inggris, ada pula yang berbahasa Indonesia. Isinya beragam. Sebagian mendukung gerakan kemerdekaan, sementara lainnya mengkritisi. ”Meskipun orang-orang itu berusaha menyembunyikan identitasnya, penyelidikan kami menemukan bahwa jaringan tersebut terkoneksi dengan perusahaan media di Indonesia, InsightID,” papar Gleicher.  Gleicher juga mengungkapkan bahwa page atau akun-akun itu sudah memiliki jaringan yang sangat kuat. Terdapat sekitar 410 ribu akun yang mengikuti satu atau lebih page yang dihapus itu. Juga terdapat sekitar 120 ribu akun yang mengikuti akun Instagram soal Papua Barat. ”Nilai iklan yang dikeluarkan di Facebook sekitar USD 300 ribu (Rp 4,2 miliar, Red) dan sebagian besar dibayar dalam bentuk rupiah,” tutur Gleicher.  Facebook juga menemukan, unggahan terorganisasi serupa terjadi di UEA, Mesir, dan Nigeria. Tidak ada koneksi dengan yang terjadi di Indonesia. Namun, semua memiliki kesamaan. Membuat jaringan akun untuk menyesatkan orang tentang informasi siapa dan apa yang mereka lakukan.  Penghapusan akun itu dilakukan berdasar perilaku pengguna, bukan konten yang mereka unggah. ”Dalam kasus-kasus itu, mereka yang berada di balik aktivitas tersebut berkoordinasi dan menggunakan akun palsu untuk menampilkan penggambaran yang keliru tentang mereka. Itulah yang menjadi dasar kami melakukan tindakan (penghapusan, Red) tersebut,” terang Gleicher.  Investigasi terhadap akun-akun itu masih terus dilakukan. Gleicher mengatakan, pemberantasan akun-akun seperti itu menjadi bagian dari komitmen pihaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Facebook akan terus membangun sistem teknologinya agar menjadi lebih baik, mempekerjakan lebih banyak orang, dan menjaga hubungan dengan penegak hukum, ahli pengamanan informasi, serta perusahaan-perusahaan lain.

Facebook Hapus Ratusan Akun Manipulasi Papua, Sempat Beriklan Rp 4,2 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sasaran-tni-tpnpb-akui-penyerangan-di-yigi-melalui-akun-facebook_m_.jpg" alt="Lokasi penembakan pekerja di Papua" width="100%">
<figcaption>Lokasi penembakan pekerja di Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengakui telah melakukan penyerangan di Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua. Namun mereka mengklaim pihaknya menyerang aparat Zeni Tempur (Zipur) TNI Angkatan Darat dan bukan warga sipil. Panglima Daerah TPNPB Makodap III Ndugama Egianus Kogeya melalui akun Facebook resmi TPNPB mengatakan, sejak 2 Desember 2018, pihaknya melakukan operasi di tiga wilayah tersebut di bawah pimpian Komandan Operasi Pemne Kogeya. "Ya benar, operasi di Kali Aworak, Kali Yigi, Pos TNI Distrik Mbua, kami yang lakukan dan kami siap bertanggung jawab penyerangan ini," ungkap Egianus, seperti tertulis di akun Facebook TPNPB. Dalam penyerangan ini, 24 orang tewas. Semua korban katanya merupakan prajurit TNI. Dia membeberkan, TPNPB KODAP III Ndugama sudah lebih dari tiga bulan melalukan pamantauan dan patroli terhadap pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos Mbua. Didapati bahwa pekerja pembangunan kali itu murni anggota TNI. "Kami sudah secara lengkap mempelajari pekerja di kali Aworak, Kali Yigi Pos TNI Distrik Mbua adalah satu kesatuan. Pos Mbua adalah pos resmi sebagai pos kontrol dan yang bekerja di Kali Aworak, Kali Yigi adalah murni Anggota TNI," kata Pemne. "Karena kami tahu bahwa yang berkerja selama ini untuk jalan trans dan jembatan-jembatan yang ada sepanjang Jalan Habema Juguru Kenyam Batas Batu adalah murni anggota TNI," tegasnya lagi. Pengamatan itu didukung dengan pemberitaan di media online pada 2016 lalu, yang menulis bahwa prajurit Satgas pembangunan jalan trans-Papua Denzipur 12/OHH Nabire dan Denzipur 13/PPA Sorong Zeni TNI AD (POP 1) mengoperasikan alat berat di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua. TNI AD melakukan pembangunan dan peningkatan jalan Wamena-Mumugu sejauh 278 km yang diharapkan mampu meningkatkan aspek kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan khususnya masyarakat pedalaman Papua. "Sasaran serangan kami tidak salah, kami tahu mana pekerja sipil atau tukang biasa dan mana pekerja anggota TNI walaupun mereka berpakaian sipil atau preman. Kami juga siap bertanggung jawab terhadap penyerangan pos TNI Distrik Mbua," sebut Pemne. Mereka menegaskan, pimpinan sampai anggota TPNPB Komando Nasional, memiliki kode etik perang revolusi. Yakni, tidak akan berperang melawan warga sipil yang tidak seimbang dan sepadan. Untuk itu Pemne mengimbau kepada TNI-Polri untuk berperanglah secara gentle dan bertanggung jawab. "Pisahkan mana basis rakyat sipil mana basis dan wilayah perang. Jangan seperti hari ini yang sangat brutal serang sembarangan tempat denhan mengunakan bom peledak dalam kapasitas besar," tukas Pemne.

Sasaran TNI, TPNPB Akui Penyerangan di Yigi Melalui Akun Facebook

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buntut-penolakan-neno-polda-riau-diancam-akan-diledakkan_m_.jpg" alt="Postingan ancaman akun facebook yang ditujukan ke Polri." width="100%">
<figcaption>Postingan ancaman akun facebook yang ditujukan ke Polri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Neno Warisman ditolak hadir di Pekanbaru, Riau, untuk menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden, linimasa media sosial (medsos) jadi ramai. Parahnya lagi, keramaian bermuatan ancaman itu ditujukan ke institusi Polda Riau. Ancaman itu ditulis di akun Facebook atas nama Erick Sumber Asri. Posting-an Erick Sumber Asri itu dibagikan oleh pemilik akun Tjin Kwang dan disertai tulisan di berandanya, Bapak Kapolri Tito Karnavian, orang ini MENGANCAM akan MELEDAKKAN boom di Markas Polda Riau. Sementara beberapa posting-an milik dari akun Erick Sumber Asri yang diunggah pada Minggu (26/8) lalu itu semuanya bernada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/08/2018/neno-warisman-dipersekusi-polda-riau-kita-amankan-semua-pihak" target="_blank">ancaman</a> terhadap polisi. Salah satu ancamannya berbunyi, 'Tunggu saja markas polda riau AKAN KAMI ledakan' dan 'Polisi densus 88 pelindung rezim pki AKAN KAMI habisi'. Selain itu, akun tersebut mem-<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/08/2018/neno-warisman-mengaku-dipaksa-kembali-dan-diancam" target="_blank">posting</a> sebuah foto yang di-capture dari salah satu berita televisi. Foto tersebut menunjukkan gambar Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto yang dilingkari warna merah. Pada foto itu Erick juga menyertakan kata-kata kasar dan memaki polisi. Dalam kalimat itu, ia menuding bahwa polisi dikerahkan Jokowi untuk menghadang kedatangan Neno. Ada juga unggahan foto sebilah pedang dengan sarungnya. Pada foto itu tertera kalimat 'pedang saidina ali siap bebas cebong, kemudian tulisan Arab Allahuakbar. Ayo muslim persenjatai diri kalian Pki udah mempersiapkan persenjataan lengkap, waspadai kebangkitan revolusi pki Unggahannya tersebut kemudian dibagikan ke beberapa akun <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/08/2018/diusir-neno-warisman-saya-enggak-melanggar-undang-undang" target="_blank">Facebook</a> lainnya, termasuk ke Divisi Humas Mabes Polri, Divisi Humas Polri, Cyber Crime Polri. Menanggapi posting-an bernada ancaman itu, Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto menegaskan pihaknya pasti akan mengusut pemilik akun tersebut. "Jelas UU ITE. Kami tindaklanjuti sesuai aturan hukum," tegasnya saat dihubungi JawaPos.com, pada Senin (27/8). Ketegasan serupa juga diungkapkan Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto yang akan mengusut siapa pemilik akun itu. "Iya diusut," katanya.

Buntut Penolakan Neno, Polda Riau Diancam Akan Diledakkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diancam-sebarkan-video-dan-foto-tanpa-busana-89-perempuan-jadi-korban_m_203994.jpeg" alt="Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Polrestabes Bandung mengungkap aksi para narapidana yang mengelabui dan memeras 89 perempuan. Aksi pemerasan tersebut dilakukan dengan mengancam akan menyebarkan video atau foto tanpa busana para korban. Korban yang terdata saat ini ada 89 orang. Namun menurut informasi diduga masih ada sekitar 300 korban lainnya. Berawal dari tersangka yakni ID alias Mencos, 25, JN alias Ijam, 30, dan FA alias Ape, 29, memilih korban yang semuanya perempuan melalui media sosial dengan menggunakan identitas dan foto palsu. Kapolrestabes Bandung Kombes pol Hendro Pandowo, mengatakan tersangka dan korban saling berkenalan di media sosial yakni Facebook, Meet Me, IMO, Instagram, dan lainnya. "Kemudian tersangka mengajak berkenalan dan mendekati korban melalui chatting, telepon, maupun video call," kata Hendro di Bandung, Kamis (12/4). Para tersangka melakukan aksinya tersebut kepada korban menggunakan akun palsu. Berawal dari kenalan dan saling komunikasi akhirnya tersangka merayu para korban untuk melakukan aksi yang diperintahkannya, yakni melakukan menggirimkan foto hingga video tanpa busana. Untuk mengelabui para wanita (korban), tersangka yang mengaku sebagai staf pelayaran berjanji akan menemui dan menikahinya setelah selesai melaksanakan tugas pekerjaannya. Kemudian tersangka meminta sejumlah uang sebagai pelicin agar bisa diberi izin cuti. "Korban sulit untuk mentransfer, akhirnya mengancam akan menyebarkan foto hingga video tanpa busana para korban," ungkapnya. Karena takut foto dan videonya tersebar di media sosial, pada akhirnya para korban mengikuti instruksi dari tersangka tersebut. Kejadian kasus pemerasan dengan mengancam menyebarkan foto dan video tanpa busana sudah dilakukan tersangka sejak 2016 lalu dan berhasil ditangkap kepolisian Polrestabes Bandung di Jalan Asia Afrika, Bandung, Selasa (6/3) lalu. Dengan barang bukti yang diamankan berupa lima ATM, enam HP, dan uang Rp 40 juta. Atas kejadian tersebut para tersangka dikenakan Pasal 369 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan Pasal 48 jo 32 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 9 tahun.

Diancam Sebarkan Video dan Foto Tanpa Busana, 89 Perempuan Jadi Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/unggah-foto-ini-warga-aceh-ditangkap-polisi_m_201447.jpeg" alt="Screenshot unggahan Mampar Ampar Barutu dalam di lini masa Facebook." width="100%">
<figcaption>Screenshot unggahan Mampar Ampar Barutu dalam di lini masa Facebook.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat Polres Aceh Singkil menangkap pemiliki akun Facebook bernama Mampar Ampar Barutu. Yang bersangkutan diduga telah melecehkan atau menistakan Islam lewat unggahannya. Selasa (3/4) kemarin, akun Mampar Ampar Barutu mengunggah sebuah foto seorang pria muslim yang tengah melaksanakan salat dan dinaiki seekor babi putih. Postingan itu menuai kecaman dan sempat heboh di jagat maya. Kepala Satuan Reskrim (Kasat Reskrim) Polres Aceh Singkil Iptu Agus Riwayanto Diputra membenarkan bahwa polisi sudah mengamankan pemilik akun facebook tersebut. "Iya, betul. Namun sementara belum bisa kami sampaikan dulu ke media," kata Agus kepada JawaPos.com di Banda Aceh, Rabu (4/4). Agus menuturkan, saat ini pemilik akun tengah menjalani serangkaian pemeriksaan serta penyelidikan di Mapolres Aceh Singkil. Polisi akan menyampaikan perihal kasus ini ke awak media dalam waktu dekat. "Karena masih dalam penyidikan, nanti pada saatnya kapolres yang akan melakukan press release kasusnya," ujarnya. Agus meminta awak media bersabar menunggu proses penyelidikan atas kasus tersebut. Bahkan, dia juga masih enggan menyebutkan kronologi penangkapan dan identitas pelaku yang diduga melecehkan Islam. "Nah, itu nanti saja ya. Sabar dulu," sebutnya. Informasi yang dihimpun JawaPos.com, pemilik akun facebook Mampar Ampar Barutu diketahui warga Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Aceh. Lelaki 30 tahun itu diamankan pada Selasa (3/4) malam.

Unggah Foto Ini, Warga Aceh Ditangkap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasih-like-ke-paslon-cagub-di-akun-medsos-oknum-pns-disidang_m_194587.jpeg" alt="Oknum PNS di Kutim manfaatkan medsos untuk mendukung salah satu paslon akhirnya disidang Panwaslu." width="100%">
<figcaption>Oknum PNS di Kutim manfaatkan medsos untuk mendukung salah satu paslon akhirnya disidang Panwaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama proses Pilkada Serentak 2018 berlangsung, PNS diminta untuk menjaga netralitasnya. Tindak tanduknya jika berujung pada dukungan ke salah satu calon bisa berujung dengan sidang di panitia pengawas pemilu (panwaslu). Sebagaimana dialami oknum PNS di Kutai Timur, dia terpaksa berurusan dengan panwaslu. Pria berinisial IL, warga Kecamatan Bengalon yang bekerja di salah satu UPTD pendidikan, itu diduga melakukan pelanggaran tentang kepemiluan. PNS itu tertangkap tangan mendukung salah satu pasangan calon (paslon) gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan cara memberikan like (suka) posting-an di akun media sosial. Padahal, tindakan semacam itu dilarang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Larangan serupa dituangkan dalam Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 pada 10 November 2017. Pria yang berdomisili di Sangatta tersebut sudah disidang untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. ''Saat kami klarifikasi, dia sudah mengakui perbuatannya. Dia mengaku memberikan like terhadap posting-an paslon,'' ujar Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kutim Budi Wibowo. Mengenai sanksi, Budi menjelaskan bahwa kewenangannya ada di Bawaslu provinsi. Namun, dia mengungkapkan bahwa bentuknya bisa berupa teguran tertulis hingga penurunan pangkat. Selain IL, Panwaslu Kutim sedang membidik beberapa PNS yang melakukan pelanggaran serupa. Informasi tentang pelang&shy;garan itu terungkap dari pengakuan IL. Tindakan tegas tersebut diharapkan bisa menjadi peringatan bagi PNS agar tidak bermain-main dalam urusan netralitas pilkada.&nbsp;

Kasih Like ke Paslon Cagub di Akun Medsos, Oknum PNS Disidang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#akun facebook

Berita Terkini