<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tahukah-anda-kenapa-utang-tak-pernah-lunas_c_296055.jpg" alt="Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang akan memberatkan bila tidak dikelola dengan baik</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus tagi kredit UMKM. Namun, dia menyoroti bahwa manfaat kebijakan ini masih terbatas. Hanya berlaku untuk debitur yang ada di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). &rdquo;Saya melihat bahwa tujuan utamanya bukan untuk UMKM. Tapi untuk membersihkan administrasi pembukuan dari Himbara. (Agar) tidak ada kredit macet. Walaupun memang berdampak untuk UMKM (yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank)," ungkap Eddy Misero kepada Jawa Pos. Menurut dia, kebijakan ini seharusnya mencakup seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Tidak semestinya hanya diberlakukan untuk debitur bank Himbara. Tapi juga harus memerhatikan seluruh sektor perbankan yang memiliki debitur UMKM, termasuk bank swasta. &rdquo;Kami yang punya tagihan di bank swasta bagaimana dong?&rdquo; keluh Eddy Misero. Sebab, awalnya bahwa pemerintah mengumumkan program hapus kredit macet UMKM. Tidak menekankan khusus hanya untuk Himbara. Sehingga asumsinya termasuk dengan debitur UMKM di bank swasta. &rdquo;Kita tetap bersyukur untuk kebijakan itu. Walaupun terkait kebijakan itu mari kita berterus terang.&nbsp;bahwa kebijakan itu diambil dalam rangka tertentu. Membersihkan administrasi keuangan daripada Himbara,&rdquo; beber Eddy Misero. Total nilai utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap sebesar Rp 14 triliun untuk 1 juta debitur. Di tahap awal, nilai utang yang dihapus mencapai Rp 2,4 triliun yang mencakup 67 ribu pelaku UMKM. &rdquo;Berapa sih nasabah yang dihapus bukukan dibanding 66 juta pelaku UMKM? 0,015 persen saja,&rdquo; jelas Eddy Misero. Eddy menyarankan agar kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada penghapusan utang. Yang lebih penting adalah memberikan pendampingan dan tambahan modal agar UMKM dapat naik kelas. Selain itu juga memberikan pengawasan yang ketat agar mereka lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. &rdquo;Jangan sampai (muncul asumsi) waduh ini kalau kredit macet bisa dihapus buku. Ini dapat menimbulkan moral hazard,&rdquo; tegas Eddy Misero.

Asosiasi UMKM Indonesia apresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus tagi kredit UMKM. Kebijakan itu hanya berlaku untuk debitur Himbara

Akumindo Sayangkan Kebijakan Hapus Tagih Kredit UMKM Terbatas ke Debitur Himbara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/JKT-7-Komitmen-DJP-atas-keberpihakan-dengan-UMKM-FED-5-3103340515.jpg" alt="Perajin menyelesaikan pembuatan tas di ruang kerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan tas kulit Biyantie di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perajin menyelesaikan pembuatan tas di ruang kerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembuatan tas kulit Biyantie di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen bakal berdampak terhadap keberlangsungan UMKM di tengah ekonomi yang masih mengalami pemulihan. Melihat kondisi ekonomi saat ini yang masih belum pulih sepenuhnya dan penurunan daya beli, tambahan beban pajak 1 persen poin&nbsp;ini dinilai akan semakin memberatkan pelaku UMKM. "Karena kondisi ekonomi dan masyarakat yang penghasilannya belum kembali normal, tambahan 1 persen ini akan semakin menambah beban," katanya, dikutip Minggu (24/11). Edy mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya fokus membuat kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan perkembangan sektor UMKM. Salah satunya melalui peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk produk-produk UMKM. "Dan bagaimana kita bisa bersama-sama mendorong agar pelaku UMKM bisa meningkatkan produksinya dari misalnya 1.000 potong menjadi 2.000 potong dalam sebulan," ujar dia. Rencana kenaikan PPN 12 persen pada Januari 2025 sebelumnya juga dikritik oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty. Menurut dia, kebijakan tersebut bakal berdampak terhadap UMKM, yang sangat bergantung pada stabilitas daya beli masyarakat. Ia mengingatkan jika PPN naik maka harga barang dan jasa juga akan naik, yang kemudian akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun maka sudah pasti penjualan produk UMKM juga akan turun seiring dengan naiknya harga jual. "Daripada menaikkan PPN, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lain melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih efektif," kata Evita. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang. Dia mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dikelola dengan baik agar tetap sehat, namun juga harus cukup fleksibel untuk dapat merespons berbagai situasi krisis yang mungkin terjadi. &nbsp;

Jika daya beli menurun maka sudah pasti penjualan produk UMKM juga akan turun seiring dengan naiknya harga jual.

Akumindo Sebut Tarif PPN 12 Persen Bakal Memukul UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/BELANJA-ONLINE-PIXABAY-1050747215.jpg" alt="Ilustrasi belanja online. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi belanja online. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai, masuknya produk impor ke pasar dalam negeri adalah sebuah keniscayaan, bukan disebabkan oleh platform e-commerce. Justru keberadaan e-commerce menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero mengatakan, platform teknologi hanyalah alat untuk mempertemukan konsumen dengan penjual. Salah satunya TikTok Shop yang saat ini telah bersinergi dengan Tokopedia. Ia menyebut platform tersebut hanya menjadi media bertemunya penjual dengan pembeli. "TikTok Shop tidak bisa disalahkan. Sebagai masyarakat global, kita tidak bisa menutup pasar terhadap produk impor. TikTok Shop silakan saja beroperasi sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Kita juga tidak mau produk kita dipersulit dengan aturan ketat di luar negeri," kata Edy, dalam keterangannya, seperti dikutip, Jumat (21/6). Pemerintah, lanjut Edy, pun telah memberikan barikade agar produk impor tidak membanjiri negeri ini dan tidak berhadapan langsung dengan pelaku UMKM. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Permendag yang berlaku sejak 26 September 2023 tersebut secara tegas melarang penjualan produk impor di e-commerce dengan harga di bawah USD100. Artinya, pasar produk dengan harga di bawah USD100 saat ini menjadi pasar barang lokal kita. "Berarti yang USD 100 ke atas saja yang menjadi pasar bersama. Ingat, bukan pasar impor namun pasar bersama, baik barang impor maupun barang lokal," ujar Edy. Sebagai dua raksasa di bidang digital, Edy mengatakan, kolaborasi antara TikTok Shop dan Tokopedia justru memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena menawarkan akses ke pasar yang lebih besar. Itu sebabnya, pengusaha UMKM harus serius untuk memperebutkan pasar produk dengan harga di atas USD100. "Pasar sudah terbuka, regulasi sudah dibuat. Masalahnya, kita siap atau enggak? Makanya, tidak ada lagi alasan untuk bersantai-santai. Saatnya bersaing dengan sehat sebagai masyarakat global," tegasnya. Sebelum platform e-commerce booming, sejatinya sudah banyak produk impor yang membanjiri pasar Indonesia, salah satunya produk tekstil. Bahkan, produk tekstil asal Tiongkok sudah banyak beredar sejak awal tahun 2000-an. Oleh karenanya, kata Edy, saat ini kita sudah berada di era baru mekanisme perdagangan dan Indonesia tidak boleh menjadi masyarakat terpencil yang tidak menerima produk dari luar. Sebab dampaknya justru akan membuat Indonesia tersisih dari perdagangan internasional sehingga produk dalam negeri tidak diterima di luar negeri. "Yang penting, pengawasan harus ditegakkan. Jangan sampai ada produk impor masuk secara ilegal. Mentalitas untuk menggunakan produk dalam negeri juga harus ditekankan. Kalau ini semua berfungsi dengan benar, kita akan menjadi negeri yang kuat ke depan," pungkas Edy.

Sebelum platform e-commerce booming, sejatinya sudah banyak produk impor yang membanjiri pasar Indonesia, salah satunya produk tekstil.

Akumindo: E-Commerce Merupakan Era Baru Mekanisme Perdagangan, Bukan Penyebab Banjir Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Swalayan-Giant-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Swalayan Giant di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (31/5). PT Hero Supermarket Tbk akan menutup seluruh gerai Giant di Indonesia pada akhir Juli mendatang akibat perilaku konsumen yang beralih dari ritel berkonsep hypermarket dan fokus ke sektor peralat" width="100%">
<figcaption>Swalayan Giant di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (31/5). PT Hero Supermarket Tbk akan menutup seluruh gerai Giant di Indonesia pada akhir Juli mendatang akibat perilaku konsumen yang beralih dari ritel berkonsep hypermarket dan fokus ke sektor peralat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Juan Permata Adoe meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2021, tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebaiknya dijalankan sesuai dengan ketetapan yang berlaku, hingga ekosistem ekonomi sehat.  "Kami meminta agar Kementerian Perdagangan untuk menjalankan Permendag Nomor 23 Tahun 2021," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima oleh JawaPos.com, Kamis (11/11).  Juan mengatakan, permintaan tersebut setelah pihaknya melakukan dengar pendapat dengan Aliansi14 Asosiasi Pemasok terkait revisi Permendag Nomor 23 Tahun 2021. "Kepentingannya tidak ada. Kita lagi susah, semua lagi susah. Dan kalau diubah dampaknya apa," ucapnya.  Sementara, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengatakan, Permendag Nomor 23 Tahun 2021 baru enam bulan dibuat oleh Kemendag.  "Permendag Nomor 23 itu belum juga kami jalani, feedback-nya juga belum tahu! Lho kok sudah mau direvisi. Buat aturan kok seperti main-main. Jadi kami meminta agar Permendag Nomor 23 tetap dijalankan. Dunia usaha butuh kepastian hukum," ungkapnya.  Ia memandang, peritel modern memiliki kelebihan dibanding pasar tradisional, peritel modern mempunyai kapital yang bagus, sehingga harga relative dapat bersaing. Dan juga mendapat diskon dari supplier.  "Peritel modern, mereka menjual dengan harga darip emasok (supplier)saja sudah dapat untung. Sedang kami, pasar tradisional, cara belanja kami terbatas, pakai modal sendiri, mesti cash, jarang ada yang mau menghutangi," kataya.  "Jadi, kalau Permendag Nomor 23 direvisi, keberadaan peritel modern menghawatirkan kami para pedagang pasar. Kami sangat kalah," jelasnya.  Sedangkan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan menambahkan bahwa, pihaknya berharap agar KADIN dapat menjembati ke Kemendag, agar revisi Permendag No. 23 Tahun 2021 ditunda hingga industri, pemasok ritel modern, dan pasar tradisional memiliki kesiapan dalam ekosistem usaha, dan butuh waktu transisi.  Untuk saat ini, kata dia, UMKM dan Pemasok sedang berbenah, bangkit serta mau investas ikembali. Pihaknya meminta agar KADIN dapat membantu agar Permendag tetap dijalankan, baru dievaluasi setelah ada pemulihan.  "Jika revisi Permendag Nomor 23 jadi, banyak UMKM masih belum pulih dan akan mati, ini tidak sejalan dengan harapan Presiden Jokowi untuk memajukan industri dalam negeri dan UMKM," pungkasnya.

Pelaku Usaha Minta Pemerintah Tunda Revisi Permendag 23

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/UMKM-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ilustrasi pelaku UMKM kerajinan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku UMKM kerajinan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Reformasi perpajakan bakal dilakukan pemerintah. Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) masih dibahas dengan DPR dalam sepekan ini. Namun, ada beberapa poin yang membuat pelaku usaha keberatan dengan RUU itu.  Salah satunya adalah rencana menetapkan pajak final 1 persen terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Sebelumnya, hanya 0,5 persen.  Ketua Bidang UKM (usaha kecil menengah)-IKM (industri kecil menengah) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla membeberkan bahwa berdasar hasil survei Asian Development Bank (ADB), sekitar 50 persen UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) terpaksa menutup usahanya akibat dampak pandemi Covid-19.  Ronald menambahkan bahwa sekitar 30 juta UMKM di dalam negeri gulung tikar. "Terutama di daerah yang bergantung pada pariwisata seperti Bali dan Jogjakarta. Selain pariwisata, perhotelan, serta akomodasi, makanan dan minuman sangat terdampak," ujarnya.  Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mencontohkan, situasi bisnis di Bali hampir tidak bergerak lantaran sepinya pengunjung. Hal yang sama turut terjadi di kota-kota besar yang menjadi pusat wisata.  "Oleh karena itu, secara tegas kami menolak rencana pemerintah dalam kebijakan perpajakan yang baru karena diyakini berdampak negatif pada UMKM," tegasnya.

Pandemi Belum Usai, Pajak Mau Dinaikkan, UMKM Berang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/UMKM-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ilustrasi pelaku UMKM kerajinan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku UMKM kerajinan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hadirnya holding ultra mikro (UMi) diharapkan mampu mendorong penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk UMi. Sebab, tidak sedikit UMKM yang membutuhkan kredit modal kerja baru untuk menutup kewajiban kredit yang lama alias refinancing pada masa pandemi Covid-19.  Bank Indonesia (BI) memperkirakan baki debit kredit UMKM bertambah Rp 280 triliun pada 2024. Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Yunita Resmi Sari mengatakan, per Juni 2021, baki debit kredit UMKM sudah mencapai Rp 1.107,6 triliun.  Jumlah tersebut bertumbuh 2,1 persen year-on-year (YoY). Porsi itu mencapai 19,62 persen terhadap total kredit perbankan.  "Sinergi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Penanaman Modal Madani (PNM) akan meningkatkan sekitar 4 persen rasio kredit UMKM perbankan nasional," ungkapnya Senin (2/8).  Melihat model bisnis tiga entitas itu, Yunita memperkirakan, pemberdayaan awal akan dilakukan PNM untuk membantu kelompok prasejahtera. Selanjutnya, diikuti Pegadaian dan BRI meningkatkan kapabilitas dan pengembangan usaha dengan layanan keuangan yang lebih luas.  BI telah mengategorikan empat jenis pelaku bisnis yang menjadi target pengembangan jangka menengah. Yakni, petani dan peternak dengan jumlah usaha 18 juta. Lalu, pedagang pasar basah sebanyak 11 juta usaha. Kemudian, pemilik toko dan perajin 12 juta.  Dan terakhir, pekerja lepas dengan jumlah 6 juta usaha," ujarnya.  Terpisah, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyebutkan, porsi pembiayaan UMKM saat ini masih kecil. Padahal, kenaikan kredit sangat penting untuk membangkitkan bisnis pedagang-pedagang kecil.  Sebab, pada masa krisis saat ini, banyak UMKM yang membutuhkan kredit modal kerja baru untuk menutup kewajiban kredit yang lama. Apalagi, bunga pinjaman sedang turun.  "Artinya, perbankan perlu lebih agresif jemput bola ke debitur UMKM. Semakin cepat memberikan kredit, semakin cepat pula UMKM bangkit," ujar Ikhsan kepada Jawa Pos tadi malam.

Perbankan Perlu Agresif Jemput Bola Agar UMKM Lebih Cepat Bangkit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/san-fransisco-usulkan-larangan-penjualan-rokok-elektronik_m_.jpg" alt="Pejabat San Francisco mengusulkan undang-undang untuk melarang penjualan rokok elektronik sampai dampak kesehatannya dievaluasi oleh pemerintah Amerika Serikat (AS)" width="100%">
<figcaption>Pejabat San Francisco mengusulkan undang-undang untuk melarang penjualan rokok elektronik sampai dampak kesehatannya dievaluasi oleh pemerintah Amerika Serikat (AS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) meminta pemerintah mendukung pengembangan industri rokok elektrik dengan membuat regulasi khusus yang mengatur industri rokok elektrik dan membedakannya dari rokok konvensional. Sekretaris Umum APVI Garindra Kartasasmita mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama 9 bulan terakhir sangat memukul industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) atau rokok elektrik.  Menurutnya, pandemi yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat membuat penjualan vape di pengusaha kecil dan menengah yang menjadi anggota APVI menurun drastis. Hal itu dapat dilihat dari cukai yang diperoleh pemerintah.  Garindra menyebut, pada kuartal I lalu setoran cukai industri HPTL masih sebesar Rp 350 miliar. Namun pada kuartal II, penerimaan cukai dari industri HPTL turun menjadi kisaran Rp 150 miliar-Rp 200 miliar.  Oleh karena itu, pihaknya melihat kondisi pandemi ini dapat dijadikan momentum untuk membenahi industri yang memang masih baru ini. "Industri HPTL memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan negara dan juga penyerapan tenaga kerja, sehingga harus ditata dengan baik. Dan saat ini momentum yang tepat," ujarnya, Rabu (18/11).  Garinda menuturkan, regulasi yang dimaksud diantaranya seperti standardisasi produk hingga perlindungan konsumen. Selain itu, ia menekankan perlunya mengkaji ulang tarif cukai yang sesuai dengan profil risiko produk HPTL yang memang lebih rendah dibanding rokok konvensional.  Hal senada diungkapkan Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun. Dominasi pelaku industri HPTL, kata Ikhsan, datang dari kalangan usaha rumahan berskala kecil dan menengah.  Akan tetapi, industri ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang jika ditata dengan lebih baik. Hal itu dikarenakan ditopang oleh potensi pasar yang cukup besar. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sektor ini juga terus bermunculan di berbagai kota.  Menurut Ikhsan, selain terpukul oleh pandemi, saat ini industri HPTL juga tengah berharap-harap cemas mengenai apakah tarif cukai untuk HPTL akan berubah di 2021. Pasalnya, tanpa kenaikan tarif cukai, omzet pelaku UMKM sudah turun akibat pandemi. Itu artinya, industri yang baru hadir pada 2019 dan sedang berusaha untuk tumbuh bakal tenggelam.  "Itu sebabnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan benar, bisa-bisa mematikan industri HPTL yang baru tumbuh ini. Kalau tarif cukai dinaikkan, omzet akan semakin turun," tuturnya.  Mereka berharap ada dukungan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satunya dapat melalui kebijakan yang komprehensif untuk industri rokok elektrik. Regulasi yang tepat dan iklim usaha yang kondusif tentu dapat menarik investasi dan menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.  https://www.youtube.com/watch?v=8l42onZvFvw

Industri HPTL Minta Dukungan Pemerintah Buat Regulasi Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/akumindo.jpg" alt="Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun" width="100%">
<figcaption>Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kontributor penting terhadap produk domestik bruto (PDB). Sepanjang 2019, UMKM menyumbang 60 persen PDB dan berkontribusi 14 persen pada total ekspor nasional.  Tahun ini UMKM masih bisa diandalkan sebagai pendorong perekonomian meski tantangan yang dihadapi juga cukup beragam. Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, dengan estimasi pertumbuhan UMKM yang konsisten, pihaknya meyakini total kontribusi terhadap PDB tahun ini dapat mencapai 65 persen atau sekitar Rp 2.394,5 triliun.  Realisasi kontribusi UMKM terhadap PDB tahun lalu mencapai 60,34 persen. Tahun ini, terdapat beberapa sektor usaha UMKM yang diprediksi bertahan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Di antaranya, sektor kuliner, fashion, dan handcraft.  Sektor-sektor itu mampu bertahan karena menggunakan bahan baku dalam negeri yang mampu menekan biaya. "Masih sektor-sektor tersebut. Karena mereka tidak bergantung pada produk impor untuk bahan bakunya," ujar Ikhsan.  Untuk mencapai proyeksi tahun ini, UMKM memerlukan dukungan dari pemerintah, terutama soal akses pendanaan tambahan. Sebab, kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) yang difasilitasi pemerintah dinilai belum efektif dalam mendorong kinerja UMKM karena hanya diberikan kepada usaha perdagangan, bukan usaha produksi.  Pengusaha di sektor produksi masih sangat terbatas mendapat pinjaman modal dari perbankan. Alasannya, perbankan cukup ketat menyalurkan kredit sehingga banyak pertimbangan dalam meloloskan pengusaha kecil yang bergerak sebagai produsen.  "Kenapa yang diproduksi susah dapat KUR? Karena dinilai tidak bankable. Misalnya, pengusaha ekonomi kreatif, mungkin dinilai perbankan dia hanya musiman, padahal kan dia produksi terus," ujar Ikhsan.  Menurut data Akumindo, sebanyak 80 persen KUR diserap unit perdagangan. Apabila KUR terus tersalurkan ke perdagangan, Akumindo pesimistis bakal ada dampak positif dari sektor UMKM ke perekonomian.  Ikhsan berharap pemerintah membuat aturan formal terkait alokasi KUR untuk sektor produksi. "Perbankan harus mendapat instruksi atau arahan khusus dari pemerintah, supaya ada pertimbangan khusus bagi permodalan produksi," tambahnya.  Selama ini belum ada aturan yang mengatur perbankan terkait penyaluran. Pemerintah dinilai semestinya bisa membuat peraturan tersebut. Sebab, subsidi KUR sendiri berasal dari pemerintah.  "Harusnya pemerintah bisa mengarahkan. Sebab, meski perbankan yang menjalankan, kan subsidi dari pemerintah," sahutnya.  Kinerja UMKM  Kontribusi | 2019 | 2020*  Ekspor | 14% | 18%  PDB | 60% | 61–65%  Kewirausahaan | 3,1% | 3,55%  Keterangan: *Target

Akumindo Yakin Kontribusi UMKM Tahun ini Capai Rp 2.394,5 Triliun

akumindo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#akumindo

Berita Terkini