<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-akuisisi-pt-freeport-fadli-zon-kebijakan-sontoloyo_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon saat mengunjungi skretariat Prabowo-Sandi di Colomadu, Karanganyar, Jateng, Sabtu (22/12)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon saat mengunjungi skretariat Prabowo-Sandi di Colomadu, Karanganyar, Jateng, Sabtu (22/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang mengambil alih PT Freeport Indonesia. Menurutnya, hal itu tidak perlu dilakukan mengingat PT Freeport hanya menyewa lahan milik Pemerintah Indonesia. Seharusnya, pemerintah bisa lebih cerdas dengan menunggu sampai kontrak PT Freeport rampung yakni tahun 2021 mendatang. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun. "Saya tidak menyebut itu pengambilalihan, itu kebijakan yang sontoloyo. Kita tunggu saja, kalau waktunya kita gratis. Untuk apa ngeluarin uang sampai puluhan triliun, kalau tidak salah Rp 55 triliun dan itu utang lagi. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo," tukas Fadli Zon di sela kunjungannya ke Sekretariat Prabowo-Sandi di Dukuh Tempuran RT 4 RW 6, Desa Bolon, Colomadu, Karanganyar, Sabtu (22/12). Fadli menambahkan, pengambilalihan Freeport tidak perlu dilakukan karena kontraknya habis tahun 2021. Freeport akan kembali menjadi milik Indonesia. Fadli pun mengungkapkan, seharusnya pemerintah bisa lebih bersabar hingga dua tahun ke depan. Mengingat, pembicaraan kontrak baru dimulai tahun 2019. "Seharusnya kita berpikir cerdas, jangan sampai keluar uang untuk mengambil alih sesuatu yang merupakan milik kita. Kalau sudah milik kita kok diambil alih itu kan lucu. Jadi mestinya kita tunggu, wong Freeport itu akan habis tahun 2021. Untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri?" ucap wakil ketua umum Partai Gerindra itu. Menurutnya, pemerintah sudah salah kaprah. Seolah-olah ingin membangun nasionalisme. Padahal membuat utang baru yang jumlahnya sangat besar. Langkah pemerintah ini justru sangat merugikan kepentingan nasional. "Jadi ini menurut saya betul-betul kebijakan sontoloyo," tandasnya.

Soal Akuisisi PT Freeport, Fadli Zon: Kebijakan Sontoloyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-inalum-sebut-jalur-emas-dunia-paling-kaya-berada-di-papua_m_-1.jpg" alt="Kawasan tambang Freeport." width="100%">
<figcaption>Kawasan tambang Freeport.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Inalum (Persero) selaku induk BUMN Tambang menyebut, jalur emas dunia paling kaya ada di Papua. Hal itu yang memotivasi pemerintah mengambil alih 51 persen saham Freeport Indonesia (PTFI) Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, proses akuisisi Freeport tersebut menjadi pintu pembuka jalur emas di Papua milik tanah air sendiri. Padahal sebelumnya banyak pihak takut melakukan eksplorasi. "Papua jalur emas paling kaya di dunia. Banyak, cuma tidak pernah dieksplorasi, dibikin takut dengan Papua Merdeka, tembak-tembakan dibikin seram," ujarnya saat ditemui di Energy Building Jakarta, Kamis (22/11). Budi mengungkapkan, hanya beberapa perusahaan saja yang bisa melakukan eksplorasi SDA di Papua. Salah satunya Freeport dengan segala kekuatannya.&nbsp; "Hanya segelintir elit yang bisa masuk karena emasnya masih banyak disana," tuturnya. Lebih jauh, Budi membeberkan cadangan Freeport di Papua masih banyak sekali, yang tercatat hingga sampai 2041. Melalui pembangunan 1.500 kilometer jalur bawah tanah, kinerja perusahaan pun diperkirakan bakal terus meningkat. &ldquo;Jalan dibangun ke bawah dengan lorong bawah tanah, EBITDA USD4 miliar, profit USD2 miliar atau Rp30 triliun setelah pajak. Terkait perkembangan Freeport, niatnya mesti baik dan dijalankan dengan itikad kuat karena urusannya banyak dan bermasalah," tandasnya.

Bos Inalum Sebut Jalur Emas Dunia Paling Kaya Berada Di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-inalum-sebut-jalur-emas-dunia-paling-kaya-berada-di-papua_m_.jpg" alt="Kawasan tambang Freeport." width="100%">
<figcaption>Kawasan tambang Freeport.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Inalum (Persero) selaku induk BUMN Tambang menyebut, jalur emas dunia paling kaya ada di Papua. Hal itu yang memotivasi pemerintah mengambil alih 51 persen saham Freeport Indonesia (PTFI) Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, proses akuisisi Freeport tersebut menjadi pintu pembuka jalur emas di Papua milik tanah air sendiri. Padahal sebelumnya banyak pihak takut melakukan eksplorasi. "Papua jalur emas paling kaya di dunia. Banyak, cuma tidak pernah dieksplorasi, dibikin takut dengan Papua Merdeka, tembak-tembakan dibikin seram," ujarnya saat ditemui di Energy Building Jakarta, Kamis (22/11). Budi mengungkapkan, hanya beberapa perusahaan saja yang bisa melakukan eksplorasi SDA di Papua. Salah satunya Freeport dengan segala kekuatannya.&nbsp; "Hanya segelintir elit yang bisa masuk karena emasnya masih banyak disana," tuturnya. Lebih jauh, Budi membeberkan cadangan Freeport di Papua masih banyak sekali, yang tercatat hingga sampai 2041. Melalui pembangunan 1.500 kilometer jalur bawah tanah, kinerja perusahaan pun diperkirakan bakal terus meningkat. &ldquo;Jalan dibangun ke bawah dengan lorong bawah tanah, EBITDA USD4 miliar, profit USD2 miliar atau Rp30 triliun setelah pajak. Terkait perkembangan Freeport, niatnya mesti baik dan dijalankan dengan itikad kuat karena urusannya banyak dan bermasalah," tandasnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-alasan-inalum-pilih-cari-dana-obligasi-untuk-rebut-freeport_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Inalum (Persero) induk BUMN Tambang mengaku telah mendapatkan dana sebesar USD 4 miliar untuk mengambil saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 51 persen. Dana tersebut berasal dari hasil penerbitan obligasi global di Singapura. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, alasan perseroan lebih memilih menerbitkan obligasi global dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Solusi ini dipilih lantaran bunga yang lebih rendah.&nbsp; "Kita bisa dapat ini total blended bunganya 5,9 persen. Jadi persepsi bunga itu tinggi, enggak," ujarnya saat ditemui di Energy Building, Jakarta, Kamis (22/11). Budi menuturkan lebih lanjut, pinjamaan perbankan bunganya di awal rendah, namun bunga perbankan bersifat floating mengikuti suku bunga. Namun, saat ini suku bunga sedang dalam tren naik, ditambah ada kewajiban pembayaran pokok dalam periode tertentu. Ditambah, lanjutnya, saat ini produksi Freeport tahun depan hingga 2022 mendatang tengah menurun karena tambang open pit-nya habis. Ehungga membutuhkan pembayaran diakhir. &ldquo;Obligasi bunganya fix sampai akhir masa obligasi dan pokoknya dibayar di belakang,&rdquo; tuturnya. Untuk proses transfer dana transaksi itu, Budi menambahkan, akan dilakukan hampir bersamaan dengan keluarnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).&nbsp; &ldquo;Terkait perkembangan Freeport, niatnya mesti baik dan dijalankan dengan itikad kuat karena urusannya banyak dan bermasalah," tandasnya.

Ini Alasan Inalum Pilih Cari Dana Obligasi Untuk Rebut Freeport

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-alasan-inalum-pilih-cari-dana-obligasi-untuk-rebut-freeport_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Inalum (Persero) induk BUMN Tambang mengaku telah mendapatkan dana sebesar USD 4 miliar untuk mengambil saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 51 persen. Dana tersebut berasal dari hasil penerbitan obligasi global di Singapura. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, alasan perseroan lebih memilih menerbitkan obligasi global dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Solusi ini dipilih lantaran bunga yang lebih rendah.&nbsp; "Kita bisa dapat ini total blended bunganya 5,9 persen. Jadi persepsi bunga itu tinggi, enggak," ujarnya saat ditemui di Energy Building, Jakarta, Kamis (22/11). Budi menuturkan lebih lanjut, pinjamaan perbankan bunganya di awal rendah, namun bunga perbankan bersifat floating mengikuti suku bunga. Namun, saat ini suku bunga sedang dalam tren naik, ditambah ada kewajiban pembayaran pokok dalam periode tertentu. Ditambah, lanjutnya, saat ini produksi Freeport tahun depan hingga 2022 mendatang tengah menurun karena tambang open pit-nya habis. Ehungga membutuhkan pembayaran diakhir. &ldquo;Obligasi bunganya fix sampai akhir masa obligasi dan pokoknya dibayar di belakang,&rdquo; tuturnya. Untuk proses transfer dana transaksi itu, Budi menambahkan, akan dilakukan hampir bersamaan dengan keluarnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).&nbsp; &ldquo;Terkait perkembangan Freeport, niatnya mesti baik dan dijalankan dengan itikad kuat karena urusannya banyak dan bermasalah," tandasnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/momen-bahagia-saat-jonan-peluk-bos-besar-freeport_m_.jpg" alt="Menteri ESDM Ignasius Jonan memeluk CEO Freeport McMoRan Inc. Ricard C Adkersen" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Ignasius Jonan memeluk CEO Freeport McMoRan Inc. Ricard C Adkersen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya mencapai kata sepakat dalam perjanjian Sales and Purchase Agreement (SPA). Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum. Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI. Dengan kesepakatan itu, saham PTFI yang dimiliki PT Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018. Usai penandatanganan tersebut, ada momen bahagia terjadi. Menteri ESDM Ignasius Jonan dan CE0 FCX saling berpelukan. Awalnya, Jonan sempat malu-malu untuk berpelukan, namun karena banyak suara yang meminta keduanya berpelukan, mantan Menteri Perhubungan itu pun akhirnya saling berpelukan. Dalam momen itu, Richard tampak tersenyum lebar sambil malu-malu. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN yang menyaksikan adegan tersebut juga tersenyum. Pelukan ini pun menjadi penegasan atas kebahagian kedua belah pihak atas terjalinnya kesepakatan untuk mengambil alih saham PTFI.

Momen Bahagia Saat Jonan Peluk Bos Besar Freeport

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akhir-2018-51-persen-saham-freeport-resmi-jadi-milik-ri_m_1538049380_246448-scaled.jpg" alt="Akhir 2018, 51 persen saham Freeport resmi jadi milik RI" width="100%">
<figcaption>Akhir 2018, 51 persen saham Freeport resmi jadi milik RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan Sales and Purchase Agreement (SPA). Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum. Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI. Dengan demikian, jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir 2018. "Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2 x 10 tahun sampai 2041." kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9). "Kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun," tambahnya. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target. Dia menilai upaya tersebut perlu diapresiasi. Dia menjelaskan, dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI. "Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas," katanya. Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya akan memberikan dukungan melalui kebijakan fiskal yang diberikan kepada semua pihak, termasuk Freeport. Hal ini dilakukan untuk mendukung kepastian investasi raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. "Dalam mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI. Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka dapat dipastikan bahwa PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku," jelas Sri Mulyani. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan dalam hal pengelolaan lingkungan, PTFI saat ini sementara menyusun roadmap penanganan masalah lingkungan yang merupakan peta jalan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh di wilayah PTFI. "Kami terus melakukan pembinaan dan evaluasi untuk memastikan terjaganya keberlanjutan dari lingkungan terdampak area tambang." tandasnya. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi G. Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson, disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri LHK Siti Nurbaya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Akhir 2018, 51 Persen Saham Freeport Resmi Jadi Milik RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jonan-ungkap-soal-pinjam-dana-bank-asing-untuk-akuisisi-freeport_m_.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat hadir pada kuliah umum di Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Rabu (8/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat hadir pada kuliah umum di Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Rabu (8/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengungkapkan, dana divestasi akusisi Freeport McMoran akan dilakukan menggunakan pinjaman bank asing. Hal itu, disampaikan Jonan saat kuliah umum di Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Rabu (8/8). Namun, Jonan tidak menyebut berapa nilai dan dari bank mana yang memberikan pinjaman. Hanya saja, dia mengaku optimis mampu membayar dana pinjaman dari bank asing. Dia memperkirakan, dana pinjaman bank asing tersebut akan terbayar setelah 6 hingga 7 tahun mendatang. Termasuk, bunga pinjamannya. "Mampu dibayar? Ya harus mampu. Karena nilai devidennya akan lebih besar dari pada itu (nilai 51 persen saham)," kata Jonan di Universitas Airlangga, Rabu (8/8). Bagaimana caranya? Jonan tidak menjelaskan. Dia hanya menyarankan membaca buku tentang Merger and Acquisition. Selain itu, Jonan menjelaskan prospek dari produk copper yang diproduksi Freeport. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa angka permintaan terhadap copper akan naik. Pemanfaatannya, pada sektor alat transportasi. Katanya, kendaraan roda 4 konvensional akan segera tergantikan dengan mobil listrik. Mobil listrik, tentu butuh baterai dengan menggunakan copper sebagai bahan baku. "Rasionalnya, mobil listrik tidak akan pakai mesin konvensional. Karena rata-rata kendaraan roda 4 itu bobotnya 150 kg. Nah, kalau (digantikan mobil listrik) 70 persen mesinnya diganti baterei," jelas Jonan. Seperti diberitakan sebelumnya, akusisi saham Freeport McMoran sebesar 51 persen yang ditandai dengan Head of Agreement (HoA) sempat menjadi polemik. Terutama, sumber pembiayaan pemerintah untuk menutup pembelian saham senilai USD 3,85 miliar atau setara Rp 53,9 triliun Tujuannya, untuk mengubah porsi kepemilikan saham dari 9,36 menjadi 51,38 persen. Dari total pembiayaan USD 3,85 miliar, sebanyak USD 3,5 miliar akan dibayarkan kepada Rio Tinto yang memiliki hak partisipasi Freeport sebesar 40 persen. Sementara itu, sisanya sebesar USD 350 juta akan dibayarkan kepada PT Indocoopper Investama yang memiliki saham sebesar 9,36 persen.

Jonan Ungkap Soal Pinjam Dana Bank Asing Untuk Akuisisi Freeport