<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/2tjoXbsHwInMCJVl6rNSzZVgwOzl1gujERsuoZSP-2907119863.jpg" alt="Penampakan tumpukan uang senilai Rp 6.625.294.190.469,74 akan diserahkan Satgas PKH kepada pemerintah di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penampakan tumpukan uang senilai Rp 6.625.294.190.469,74 akan diserahkan Satgas PKH kepada pemerintah di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil mengembalikan uang senilai Rp 6,6 triliun kepada negara. Pengembalian ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pendiri firma analitik big data Evello, Dudy Rudianto mengungkapkan, pengembalian uang ini mendapat respon positif dari netizen. Hasil analisa&nbsp;di platform TikTok sejak 24 hingga 25 Desember 2025, mendapati data animo masyarakat yang begitu besar. &ldquo;Interaksi yang tercipta mencapai 1,9 juta kali yang menunjukkan besarnya animo publik melalui platform Tiktok,&rdquo; kata Dudy, Kamis (25/12). Selain itu, para pengguna TikTok juga menyebarkan video ke platform lain. Total sebaran yang&nbsp;ditemukan terkait Satgas PKH dari TikTok berbagai platform mencapai 212 ribu. &ldquo;Selain besarnya sebaran, Evello juga melihat adanya temuan menarik yaitu sebaran dari TikTok ke Whatsapp mencapai 21 ribu dan bahkan warga Tiktok juga ramai mengunduh video-video Tiktok tentang kerja Satgas PKH sebanyak 44 ribu unduhan," jelasnya. Warga Tiktok juga ramai berkomentar tentang keberhasilan ini. Jumlah percakapan kata Dudy mencapai 93 ribu komentar dengan beragam topik. Dari pendalam terhadap interaksi yang ada, Evello mendeteksi adanya 65 persen percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan, baik terhadap Presiden Prabowo dan Satgas PKH. &ldquo;Pada kelompok percakapan ini, tak jarang mereka memanggil Jaksa Agung dengan sebutan sebagai Mas Adam&rdquo; terang Dudy. Dari 65 persen percakapan positif tersebut, sebanyak 15 persen meminta agar Presiden dan Satgas PKH menghukum siapa saja orang-orang yang berada di balik korporasi tersebut. &ldquo;Mereka bahkan meminta agar Satgas PKH membuka terang-benderang siapa saja orang dibalik uang yang disita tersebut,&rdquo; pungkas Dudy. &nbsp;

Meminta agar Presiden dan Satgas PKH menghukum siapa saja orang-orang yang berada di balik kejahatan ini.

Selamatkan Uang Negara Rp 6,6 T, Prabowo dan Satgas PKH Diminta Ungkap Aktor Intelektual Kejahatan Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/JKT_DEMO-DI-DEPAN-MAKO-BRIMOB_HANUNG-HAMBARA_29082025-3-2576247473.jpg" alt="Sejumlah masa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Polri didorong mengusut tuntas kasus kerusuhan demo pada akhir Agustus 2025 dengan menangkap aktor intelektual. Otak demonstrasi ini diyakini bisa ditemukan oleh aparat dengan melakukan penelusuran dari bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, termasuk kesaksian para pelaku demo.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyakini ada aktor intelektual dalam kerusuhan tersebut. Sebab, arah demonstrasi menjadi tidak jelas hingga berujung pada peristiwa penjarahan beberapa pejabat publik.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Semua aktor intelektual harus ditangkap semua tanpa terkecuali, jangan Tanggung-tanggung. Artinya kan memang, yang ditangkap jangan hanya yang dilapangan saja," kata Trubus kepada wartawan, Kamis (6/11).&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016799464/blts-kesra-rp-900-ribu-belum-cair-ini-3-kemungkinan-penyebabnya-yang-wajib-anda-cek">BLTS Kesra Rp 900 Ribu Belum Cair? Ini 3 Kemungkinan Penyebabnya yang Wajib Anda Cek!</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Trubus menilai, kerusuhan Agustus 2025 bukan aksi spontan. Pengerusakan terjadi begitu masif di sejumlah lokasi, seperti telah direncanakan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Polisi harus wajib bersungguh-sungguh menangkap aktor intelektualnya. Ini agar kasus serupa tidak terjadi kembali," imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Di kesempatan terpisah, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengusulkan agar dibentuk Tim Koneksitas terdiri dari TNI-Polri guna mengungkap kerusuhan Agustus 2025.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Saya menyatakan pemeriksaan ini penting, belum tentu memang bisa juga mereka sebagai pelakunya. Tetapi pemeriksaan yang mendalam kemudian cermat menggunakan pendekatan scientific crime investigation," ujar Sugeng&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Di sisi lain Teguh menilai para aktivis yang ditangkap tidak memiliki kekuatan untuk mengorganisir atau menggerakkan orang-orang di lapangan. Apalagi untuk melakukan tindak pidana kekerasan, pembakaran, dan menjarah rumah-rumah para anggota DPR, sampai rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Misalnya orang-orang yang yang teridentifikasi itu alat komunikasinya pada saat itu harusnya bisa disita. Kalau sekarang dilakukan ini memang sudah sangat sulit karena data-data komunikasi mereka di lapangan tidak disita pada saat itu bisa saja data-data tersebut dihapus," tandasnya.&nbsp;</div>

Polri didorong mengusut tuntas kasus kerusuhan demo pada akhir Agustus 2025 dengan menangkap aktor intelektual. 

Polri Didorong Tangkap Aktor Intelektual Kerusuhan Demo Agustus 2025 di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/WhatsApp-Image-2025-08-24-at-225920-2610435389.jpeg" alt="Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih, Ilham Pradipta, 37. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih, Ilham Pradipta, 37. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Cempaka Putih, Ilham Pradipta, 37. Polisi memastikan telah menangkap empat orang diduga aktor intelektual yang menjadi dalang di balik kasus tersebut. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim membenarkan penangkapan tersebut. &ldquo;Benar,&rdquo; kata Abdul Rahin dikonfirmasi, Minggu (24/8).&nbsp; Penangkapan ini merupakan hasil kerja intensif tim di lapangan setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Empat terduga pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial C, DH, YJ, dan AA.&nbsp; Berdasarkan keterangan kepolisian, tiga orang berinisial DH, YJ, dan AA berhasil diamankan di wilayah Solo, Jawa Tengah, sekitar pukul 20.15, pada (23/8) sekitar pukul 20.15 WIB di wilayah Solo, Jawa Tengah. Sementara satu pihak lainnya berinisial C ditangkap sehari kemudian, pada Minggu (24/8), sekitar pukul 15.30 WIB di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.&nbsp; Kepolisian memastikan, penangkapan berlangsung tanpa perlawanan dan seluruh tersangka langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Hingga kini, para tersangka masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Aparat kepolisian akan mendalami peran masing-masing tersangka dalam merencanakan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap korban, Ilham Pradipta. Diketahui, seorang kepala cabang bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus) bernama Mohamad Ilham Pradipta ditemukan tewas di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Ilham diduga menjadi korban penculikan oleh orang tidak dikenal. Dugaan penculikan Ilham disampaikan oleh perwakilan pihak keluarga yang enggan disebutkan namanya. Dia menyebut, rekaman Closed Circuit Television (CCTV) menjadi bukti bahwa Ilham diangkut paksa oleh beberapa orang tidak dikenal dari Lotte Grosir di Pasar Rebo pada Rabu (20/8).&nbsp; &nbsp;

Penyidik Polda Metro Jaya tangkap 4 pelaku pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ilham Pradipta. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan.

Polda Metro Jaya Tangkap 4 Aktor Intelektual Diduga Pelaku Pembunuhan Kacab Bank BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/JKT1-RILIS-TERSANGKA-PEMBUBARAN-PAKSA-DISKUSI-FED-7JPG-490173658.jpg" alt="Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto memberikan keterangan saat Rilis tersangka pembubaran paksa diskusi yang di Hadiri oleh Sejumlah tokoh di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (29/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto memberikan keterangan saat Rilis tersangka pembubaran paksa diskusi yang di Hadiri oleh Sejumlah tokoh di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (29/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Polda Metro Jaya masih mengembangkan kasus pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan. Sejauh ini sudah 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara terkait adanya kemungkinan aktor intelektual, masih terus didalami.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini (aktor intelektual) masih terus didalami, mohon waktu ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Senin (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait motif pembubaran juga masih dikembangkan oleh penyidik. Selain itu, pengejaran kepada tersangka lainnya juga masih dikembangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015169260/spesifikasi-velg-tbw-x-muklay-bikin-mobil-jadi-tambah-ganteng-nggak-harus-mahal">Spesifikasi Velg TBW X Muklay, Bikin Mobil Jadi Tambah Ganteng Nggak Harus Mahal</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini (motif) masih didalami terus, kemudian terhadap beberapa pelaku yang sudah terekam di video dan berdasarkan hasil keterangan tersangka itu akan terus dikejar dan dicari untuk dimintai pertanggungjawaban," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, tersangka kasus pembubaran diskusi di&nbsp;Kemang, Jakarta Selatan bertambah. Terbaru, secara keseluruhan Polda Metro Jaya telah menetapkan 9 tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015169281/pelaku-pembubaran-diskusi-kemang-nyatakan-bukan-simpatisan-jokowi">Pelaku Pembubaran Diskusi Kemang Nyatakan Bukan Simpatisan Jokowi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya Polda Metra Jaya baru menetapkan 5 tersangka. Kini bertambah 4 orang yakni YL, WSL, FMC, dan RAS, sehingga seluruhnya berjumlah 9 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"4 pelaku lainnya telah ditangkap dan dilakukan penahanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam kepada wartawan, Senin (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Empat tersangka baru ini memiliki peran berbeda-beda. YL berperan merusak properti hingga meja, WSL merusak banner dan tiang layar proyektor, FMC merusak layar proyektor, dan RAS merusak properti.</div>

Terkait motif pembubaran juga masih dikembangkan oleh penyidik. Selain itu, pengejaran kepada tersangka lainnya juga masih dikembangkan.

Polisi Masih Dalami Adanya Aktor Intelektual Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pengunjuk-Rasa-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Bentrok-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja terlibat bentrok dengan polisi di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Foto: Dery Ridwansaha/ J" width="100%">
<figcaption>Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja terlibat bentrok dengan polisi di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. Foto: Dery Ridwansaha/ J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tadi malam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD bersama Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyampaikan sikap atas aksi demo kemarin.  Menurut Mahfud, pemerintah menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat. Termasuk yang terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja. Namun, pemerintah tidak bisa terima apabila semua itu dibarengi tindakan di luar batas yang mengganggu ketertiban umum.  ”Tindakan itu jelas merupakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan,” tegas Mahfud. Dia memastikan bahwa pemerintah akan bersikap tegas untuk menindak pelaku yang melanggar aturan dalam demo tersebut.  ”Atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” kata dia. Pemerintah juga memastikan memproses hukum semua pihak yang terlibat. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi pihak-pihak di balik aksi tersebut juga bakal dikejar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/10/2020/demo-kontra-uu-cipta-kerja-meluas-di-berbagai-daerah/">Demo Kontra UU Cipta Kerja Meluas di Berbagai Daerah</a>  ”Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis,” terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Semestinya, lanjut Mahfud, ketidaksetujuan terhadap UU Cipta Kerja disalurkan melalui mekanisme konstitusi. Mahfud juga kembali menegaskan bahwa UU Cipta Kerja dibuat untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan untuk menyengsarakan. ”Melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha,” ungkap dia.  Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang dialog terkait dengan polemik UU Ciptaker. Bukan hanya di level pusat, ruang dialog tersebut juga harus dilakukan pemerintah daerah (pemda) dan DPRD. ”Karena aksi (penolakan UU Ciptaker) tersebar di seluruh Indonesia,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.  Komnas HAM menyebutkan bahwa semakin banyak ruang dialog yang dibangun, akan semakin banyak pula kanal yang bisa digunakan massa untuk meluapkan gagasannya kepada pihak pemerintah dan wakil rakyat. ”Pemerintah dan DPR agar membuka dialog yang sejati dengan masyarakat secara luas didasarkan prinsip transparansi,” imbuh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JWeIOXugyXk&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pemerintah Siap Proses Semua Pelaku dan Aktor yang Tunggangi Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/jaksa_2.jpg" alt="Tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rony Bugis menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (19/3). Rony Bugis bersama dengan rekannya Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang perdana atas k" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rony Bugis menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (19/3). Rony Bugis bersama dengan rekannya Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang perdana atas k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktor intelektual penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disebut tak muncul dalam fakta persidangan. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) usia membacakan surat tuntutan terhadap kedua terdakwa yakni, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.  "Dalam fakta persidangan seperti itu (aktor intelektual) tidak ada yang muncul, mengarah kepada perintah seseorang untuk melakukan pemyiraman itu tidak ada," kata Jaksa Ahmad Patoni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Jaksa Ahmad Patoni menyebut, sejumlah saksi yang dihadirkan ke persidangan bahkan Novel sendiri yang merupakan korban tidak muncul adanya aktor intelektual. "Tidak pernah ada muncul kalau ada perintah mengarah kepada terdakwa untuk melakukan penyiraman," beber Jaksa Ahmad Patoni.  Bahkan, Jaksa menyebut salah satu motif penyerangan terhadap Novel yakni kasus sarang burung walet. Namun, menurutnya bukan hal itu saja yang mendasari kedua pelaku menyerang Novel.  "Iya, banyak lah masalah apa saja nggak hanya burung walet ada yan lain. Yang jelas, karena institusi Polri merasa dihancurkan oleh Novel," tegas Jaksa Ahmad Patoni.  Sebelumnya, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama satu tahun," kata Jaksa Fedrik Adhar membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.  Jaksa meyakini, Ronny Bugis bersama-sama-sama dengan Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiyaan berat dengan terencana. Terencana, yang dimaksud jaksa adalah kedua terdakwa terbukti melakukan pemantauan rumah Novel sebelum melancarkan aksinya.  Kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami penyakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan.  Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cidera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar dibagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel.  Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Sebut Tak Ada Aktor Intelektual Penyerangan Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Novel-Baswedan-Terbaru-Derry.jpg" alt="Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan khawatir kasus penyiraman air keras terhadapnya terhenti hanya di dua terdakwa yang saat ini sedang menjalani persidangan. Hal ini berdasarkan temuan sejumlah kejanggalan dalam persidangan.  "Hal yang saya khawatirkan karena selaras dengan fakta-fakta tentunya kita tidak boleh membiarkan apabila ada suatu apa namanya praktik peradilan sesat atau suatu permainan dalam persidangan dan itu berbahaya," kata Novel dalam diskusi 'Menyoal Persidangan Air Keras terhadap Novel Baswedan', Senin (18/5).  Novel memandang persidangan yang masih berjalan ini seolah-olah diarahkan kepada tiga hal, yaitu penyerangan berdasarkan motif pribadi, menggunakan air aki dan disiramkan ke bagian badan yang kemudian memercik ke wajah. Hal ini untuk menutup upaya pembuktian guna mencari tahu siapa aktor intelektual yang menyuruh kedua terdakwa melakukan tindak kejahatan.  "Saya katakan seolah-olah karena saya sudah melihat, saya sudah mengamati hal dan kemudian saya ingin menggambarkan agar punya cluster yang tepat dalam penjelasan saya," ucap Novel.  Sementara itu, anggota Tim Advokasi Yati Andriyani menilai terdapat persoalan dalam pengusutan kasus Novel. Terlebih banyak pihak yang coba menghalangi proses pengungkapan kasusnya.  "Begitu banyak pihak-pihak yang menghalangi pengungkapan kasus ini. Narasi negatif yang menyerang pribadi Bang Novel dan lembaga," ujar Yati.  Dua oknum Brimob Polri, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis didakwa melakukan perbuatan penganiayaan secara terencana yang mengakibatkan luka-luka berat. Keduanya menyebabkan mata Novel Baswedan sakit sehingga kornea kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan.  Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cedera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar di bagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel. Bahkan, akibat perbuatan kedua terdakwa, mata kanan dan kiri Novel berpotensi mengalami kebutaan. Hal ini pun berdampak pada kinerja Novel sebagai penyidik KPK.  Atas perbuatannya, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis didakwa melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=joEqh9W3z4E  https://www.youtube.com/watch?v=yzFL_FIfIhA  https://www.youtube.com/watch?v=6MLxJkqHU3I

Novel Khawatir Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Tak Terungkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/di-moskow-din-syamsuddin-serukan-teologi-bersama-untuk-kerukunan_m_.jpg" alt="Din Syamsuddin" width="100%">
<figcaption>Din Syamsuddin</figcaption>
</figure><div dir="auto">  JawaPos.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin angkat bicara mengenai insiden penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Menurutnya, aparat kepolisian harus mengusut tuntas pelaku hingga keakar-akarnya. Din pun turut bersedih atas peristiwa penusukan yang menimpa Wiranto.  "Sebaiknya kejadian demi kejadian seperti itu dapat diselesaikan secara tuntas dengan mengungkap pelakunya dan kemungkinan ada aktor intelektualis di baliknya," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Minggu (13/10).  Mantan Ketua Umun Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menyebut, apa yang dilakukan aparat kepolisian yang cepat menyimpulkan pelakunya terpapar ekstrimisme atau terkait dengan kelompok radikal, tidak menyelesaikan dan tak akan menuntaskan akar pemasalahan. Kesimpulan seperti itu justru membuat generalisasi yang bakal berbahaya.  "Tentang penyimpulan bahwa pelaku tindak kekerasan adalah orang yang terpapar ekstrimisme dan radikalisme apalagi menyebut Kelompok ISIS, pada hemat saya, merupakan simplifikasi masalah yang tidak akan mengakhiri masalah serta merupakan generalisasi yang berbahaya," ucap Din.  "Sebagian warga masyarakat, khususnya umat Islam, banyak yang merasa bosan dengan pendekatan seperti itu dan akhirnya hilang kepercayaan dan kemudian bersikap abai," sambungnya.  Selain itu, lanjut Din, peristiwa yang menimpa Wiranto juga membuat rakyat akan merasa lebih terancam keamanannya. Pasalnya, sekelas pejabat tinggi saja tidak terjamin keamanannya. Hal ini menunjukkan suasana tidak positif karena negara dinilai tidak aman.  Oleh karenanya, Din berharap insiden penusukan yang menimpa Wiranto dapat diselesaikan secara jernih dengan melakukan proses penegakan hukum secara transparan, imparsial, dan berkeadilan. "Jika tidak, maka masing-masing pihak akan mengemukakan versi dan interpretasinya dengan bukti-bukti sebagai disinformasia terhadap pihak lain. Suasana demikian akan menimbulkan sikap saling tidak percaya satu sama lain," pungkasnya.  </div>

Din Harap Penyerangan Wiranto Diselesaikan hingga Aktor Intelektualnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/M-Iqbal.jpg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M. Iqbal (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M. Iqbal (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri mulai mendalami adanya upaya pembunuhan terhadap 4 pejabat negara dan 1 pimpinan peneliti survei yang melibatkan 6 tersangka. Dari pengakuan tersangka yang sudah diamankan itu, penyidik sudah mengantongi identitas aktor intelektual yang diduga menyuruh melakukan pembunuhan.  "HK menerima perintah dari seseorang. Seseorang ini pihak kami sudah mengetahui identitasnya. Sedang didalami," ungkap Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal, saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (27/5).  Meski begitu, mantan Kapolrestabes Surabaya itu enggan membeberkan identitas terduga pelaku intelektual tersebut. Pasalnya prosesnya masih dalam tahap penyelidikan, apabila diungkap maka akan mengganggu proses yang berjalan.  Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan, empat tokoh nasional yang diincar oleh para tersangka merupakan pejabat negara, tapi dipastikan bukan presiden. Guna menyingkap perkara ini, polri masih melakukan pendalaman.  "Sedang proses pendalaman, penyidikan, saat semakin mengerucut akan disampaikan ke publik," imbuhnya.  Dalam kesempatan ini, mantan Wakapolda Jawa Timur itu sempat menunjukkan senjata api rakitan laras panjang yang diduga akan digunakan untuk melakukan penembakan. Dari situ terlihat memang upaya pembunuhan ini sudah direncanakan.  "Senjata api laras panjang ini, coba dilihat, ini ada teleskopnya. Jadi, diduga kuat memang ingin menghabisi dari jarak jauh. Walau rakitan, ini efeknya luar biasa," ucap Iqbal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kapolri-ridwan-640x425.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menunjukan senjata api berjenis M4 di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). (ridwan)  Sebelumnya, Polri kembali mengungkap fakta hukum terhadap peristiwa kerusuham 22 Mei 2019. Terbaru mereka mengamankan 6 tersangka yang diduga merencanakan pembunuhan kepada 4 pejabat negara saat aksi massa berlangsung.  Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol M Iqbal mengatakan, tersangka sudah melakukan pengamatan kepada target terkait aktifitas sehari-harinya. Beruntung keempat pejabat ini selamat dari upaya percobaan pembunuhan.  "Mereka (tersangka) mencari momentum yang tepat. Tetapi walau sudah digambar, mapping video dan jam kantornya, alhamdulillah Tuhan beri kekuatan pada petugas kami sehingga konsep preventif strike berhasil," kata Iqbal di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (27/4).  Enam tersangka yang diduga merencanakan pembunuhan ini pun sudah diamankan petugas. Mereka ditangkap di tempat dan waktu berbeda. Para tersangka itu berinisial HK, AZ, IR, TJ, AD dan AF. Salah satunya merupakan perempuan.  Dari para tersangka juga turut diamankan sejumlah barang bukti seperti dari tersangka HK ada sepucuk pistol taurus kaliber 38. Dua box peluru kaliber 38 jumlah 93 butir. Dari tersangka AZ sepucuk pistol kaliber 52, dan 5 butir peluru.dari tersangka TJ sebuah senpi laras panjang rakitan kaliber 22, dan senpi laras pendek rakitan kaliber 22. Adapula sebuah rompi antipeluru bertuliskan polisi.  Akibat perbuatannya, para tersangka diduga melalukan pidana kepemilikan senjata api ilegal sebagaimana yang dimaksud pasal 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dengan hukuman maksimal seumur hidup atau selama lamanya 20 tahun penjara. Ata 20 tahun penjara.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kapolri-ridwan-640x425.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Polri Kantongi Nama Aktor Intelektual yang Suruh Bunuh 4 Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/teridentifikasi-polri-bidik-aktor-intelektual-hoax-surat-suara_m_.jpg" alt="Pelaku penyebaran hoax 7 kontainer surat suara tercoblos" width="100%">
<figcaption>Pelaku penyebaran hoax 7 kontainer surat suara tercoblos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidikan terhadap hoax 7 kontainer surat suara sudah tercoblos masih berlanjut. Usai menangkap pembuat sekaligus buzzernya, polisi langsung mendalami apakah ada aktor intelektual di balik ini semua. "Aktor intelektualnya sudah diidentifikasi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Rabu (9/1). Namun untuk menjerat aktor intelektual tersebut, polisi perlu bukti yang cukup. Seperti halnya mereka menetapkan Bagus Bawana Putra (BBP) sebagai tersangka pembuat hoax ini. "Artinya harus ada analisa yang sangat mateng dan juga proses pembuktian ilmiah harus clear. Apalagi itu jejak digital, bukan sembarangan," tutur jenderal bintang satu itu. Untuk mengungkap aktor intelektual, pihaknya membutuhkan jejak komunikasi antara Bagus dan si aktor intelektual. Jejak komunikasi juga bisa ditelusuri dari rekaman suara, WhatsApp, hingga Telegram. "Jejak komunikasi meskipun handphonenya dibuang, nomor sudah dibuang, itu butuh waktu," sebut Dedi. Memang hingga kini BBP mengaku hanya bekerja sendiri sebagai pembuat. "Dari hasil pemeriksaan sementara (hoax tujuh kontainer surat suara idenya dia. Aktor intelektualnya masih didalami. Pemeriksaan belum selesai," pungkas mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.&nbsp;

Teridentifikasi, Polri Bidik Aktor Intelektual Hoax Surat Suara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aktor intelektual

Berita Terkini