<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/Truck-Tambang-Parung-Panjang-Dery-Ridwansah-6JPG-2637702988.jpg" alt="Truk-truk tambang Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/11/2023). Kondisi Jalan Parung Panjang terlihat sangat parah. Terdapat banyak lubang hingga aspal yang tidak rata di sepanjang jalan raya tersebut. truk-truk bermuatan batu yang melintas menja" width="100%">
<figcaption>Truk-truk tambang Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/11/2023). Kondisi Jalan Parung Panjang terlihat sangat parah. Terdapat banyak lubang hingga aspal yang tidak rata di sepanjang jalan raya tersebut. truk-truk bermuatan batu yang melintas menja</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sempat beredar kabar bahwa aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin akan segera dibuka kembali menyusul keluarnya surat dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Sempat berembus kabar bahwa pemerintah akan mulai membuka aktivitas pertambangan untuk wilayah Parung Panjang dan sekitarnya mulai Rabu besok. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan bahwa Parung Panjang dan sekitarnya belum dapat dibuka kembali aktivitas pertambangannnya.&nbsp; "Untuk wilayah tambang di Parung Panjang tetap ditutup sementara. Kalau ada informasi akan dibuka kembali, itu informasi hoax," kata Dedi Mulyadi melalui video unggahannya di Instagram. Menurut KDM, surat yang beredar dikeluarkan Dinas ESDM terkait aturan baru yang mengatur beberapa poin, salah satunya tentang kendaraan yang boleh melintas di jalan raya adalah kendaraan sumbu 2 dengan muatan sumbu terberat (MST) tidak lebih dari 8 ton, bukan berlaku untuk wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. "Surat yang beredar ditujukan untuk para pemegang IUP di luar wilayah Parung Panjang," ungkapnya. Adapun untuk wilayah Parung Panjang dan sekitarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku akan tetap melakukan pemberhentian sementara sampai dengan audit yang melibatkan peneliti dari IPB dan ITB,hasilnya keluar. "Saya pastikan Pemprov Jabar sedange melakukan audit investigatif agar berbagai peristiwa yang terjadi bisa ditemukan dan dianalisis fakta-fakta yang sebenarnya. Baik peristiwa lalu lintas, peristiwa lingkungan hidup, ketaatan membayar pajak, reklamasi, dan sejenisnya," ungkapnya. Mengakhiri pembicaraannya, Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa untuk aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya m, tetap diputuskan ditutup untuk sementara waktu sebelum menemukan titik pijak akademis. &nbsp;

"Untuk wilayah tambang di Parung Panjang tetap ditutup sementara. Kalau ada informasi akan dibuka kembali, itu informasi hoax," kata Dedi KD

Soal Kabar yang Beredar Aktivitas Tambang Parung Panjang Dibuka Mulai Rabu Besok, KDM: Itu Informasi Hoax!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/Parung-Panjang-2JPG-2251825863.jpg" alt="Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Apa yang sempat disampaikan aktivis Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron bahwa permasalahan truk tambang di Parung Panjang dan sekitarnya jadi ruwet dan sulit untuk diselesaikan, karena banyak pihak yang bermain dua bahkan tiga kaki.&nbsp; Hal ini kembali menjadi perhatian setelah viral di media sosial rekaman suara diduga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono. Dalam rekaman suara tersebut, ia menyatakan bahwa SE Gubernur Dedi Mulyadi akan dicabut atau berlaku tidak lebih dari satu minggu.&nbsp; "Saya yakin betul tidak lebih dari satu minggu. Mudah-mudahan dinamika yang terjadi ini bisa segera selesai sehingga kita bisa berproduksi seperti sedia kala," kata Bambang Tirtoyuliono. Dalam rekaman itu, Bambang Tirtoyuliono justru terkesan tidak berdaya atas keluhan yang disampaikan perwakilan sejumlah perusahaan tambang atas adanya SE Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tertanggal 19 September 2025.&nbsp; Bukannya dia mengingatkan pelanggaran bertahun-tahun yang dilakukan truk tambang, Bambang justru meyakinkan perusahaan tambang akan dapat melakukan aktivitas tambang tanpa dibatasi jam operasional. Mengingat SE Gubernur Dedi Mulyadi yang dikeluhkan perusahaan tambang memberikan penekanan pada kepatuhan dan ketundukan para pengusaha tambang terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 56 Tahun 2023.&nbsp; "Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi menyikapi dinamika yang terjadi. Saya mohon kepada teman-teman semua untuk agak sedikit bersabar untuk dua tiga hari ke depan. Ini dinamikanya luar biasa dan kita yang disalahkan, saya tidak terima sebetulnya," kata Bambang Tirtoyuliono. Berdasarkan rekaman suara yang diunggah Bro Ron di akun media sosialnya, Bambang Tirtoyuliono mengaku tidak ingin perusahaan tambang dirugikan. Kalaupun ada yang dirugikan akibat SE Gubernur Dedi Mulyadi, tapi kerugiannya jangan sampai terlalu besar. "Jaga marwah kita, saya akan perjuangkan teman-teman semua," kata Bambang ke perwakilan perusahaan tambang. Bro Ron tampak emosional setelah mendengarkan rekaman suara yang diduga Bambang Tirtoyuliono. Dia pun bingung Bambang yang merupakan bawahan Gunernur Dedi Mulyadi kenapa terkesan bisa melawan atau mengangkangi kebijakan atasannya. "Kok yakin sekali Surat Edaran Gubernur akan dicabut dalam 1 minggu? Kok Pak Kadis tidak mau disalahkan? Selama ini yang berulah dan tidak mau diatur adalah pengusaha tambang beserta driver truk. Peraturan Bupati dari 2023 perihal jam operasional seperti tidak ada artinya. Marwah apa yang mau dijaga Pak Kadis?," ujar Bro Ron di Instagram. "Saya sangat tidak percaya hasil evaluasi anda karena di rekaman ini sangat jelas anda berpihak kepada para pengusaha tambang. Rakyat Parung Panjang selama ini sudah menderita dari kerugian waktu, energi, bahkan kesehatan. Jangan tunggu RAKYAT MARAH..!!," imbuh Bro Ron. &nbsp;

Dalam rekaman itu, Bambang Tirtoyuliono justru terkesan tidak berdaya atas keluhan yang disampaikan perwakilan sejumlah perusahaan tambang

Beredar Rekaman Diduga Kadis ESDM Jabar, Sebut SE KDM soal Penghentian Operasional Tambang di Parung Panjang Berlaku Tak Lebih dari 1 Minggu

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/Parung-Panjang-1JPG-2433411861.jpg" alt="Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Sudamanik telah menyampaikan pemberitahuan ditujukan kepada karyawan dan para pelanggannya. Surat itu berisi tentang penghentian aktivitas tambang untuk sementara waktu, setelah mendapat surat teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan nomor 7920/ES.09/PEREK tanggal 25 September 2025. Bukan hanya PT Sudamanik, PT Lotus SG Lestari juga membuat pengumuman memberhentikan aktivitas pertambangan untuk sementara waktu, berdasarkan surat pengumuman yang dibuat pada 26 September 2025. Berdasarkan surat yang diperoleh JawaPos.com, PT. Lotus SG Lestari membuat surat tersebut ditujukan kepada pelanggan dan mitra usahanya. "PT Lotus SG Lestari wajib menghentikan seluruh aktivitas operasional dan penjualan mulai tanggal 26 September 2025, sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," demikian keterangan dalam surat pemberitahuan. PT Lotus SG Lestari menyatakan, penutupan sementara ini dilakukan perusahaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan instruksi pemerintah. "Segala bentuk pelayanan, distribusi, maupun transaksi penjualan produk akan ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya," lanjutnya. PT Lotus SG Lestari dalam pernyataannya mengaku siap untuk mematuhi segala ketentuan yang diatur pemerintah, termasuk ikut bertanggung jawab dalam hal mendukung ketertiban, keselamatan, serta keberlanjutan tata kelola pertambangan di wilayah Jawa Barat. Sebelumnya, sejumlah warga Tangerang marah karena Dishub Kabupaten Bogor dianggap membiarkan truk tambang melintas di luar jam operasional yang telah diatur dalam Perbup 56/2023, dimana truk tambang mulai beroperasi pada pukul 22.00- 05.00 WIB. Sejumlah warga menggeruduk petugas Dishub Kabupaten Bogor yang pada saat itu sedang beristirahat. Mereka marah karena truk tambang dibiarkan melintas. Video penggerudukan ini sempat viral di media sosial. Beberapa hari kemudian, sopir truk tambang di perbatasan Legok-Tangerang mengamuk dengan memblokade jalan gara-gara dilarang melintas di luar jam operasional tambang. Hal ini mengakibatkan kemacetan parah karena jalan dari kedua arah jadi mengunci. Banyak warga Parung Panjang dan sekitarnya marah atas situasi tersebut. </div>

Bukan hanya PT Sudamanik, PT Lotus SG Lestari juga membuat pengumuman memberhentikan aktivitas pertambangan untuk sementara waktu

Selain PT Sudamanik, Gubernur Dedi Mulyadi Juga Hentikan Aktivitas Tambang PT Lotus SG Lestari di Parung Panjang