<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-04-at-14.32.20.jpeg" alt="Sejumlah aktivis difabel Jateng menemui Gubernur Ganjar Pranowo. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis difabel Jateng menemui Gubernur Ganjar Pranowo. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah aktivis difabel serahkan daftar isian masalah (DIM) ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan substansi rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Difabel pada Rabu (3/3). Para aktivis memberikan konteks situasi dan kondisi lokal Jawa Tengah terkait masalah, tantangan, dan harapan, pelaksanaan pemenuhan hak difabel di Jawa Tengah.  Didik Sugiyanto dari Komunitas Sahabat Difabel Semarang menyampaikan, daftar isian masalah itu berasal dari masukan-masukan pegiat hak difabel dari semua ragam difabilitas dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dia berharap perda baru nanti bukan hanya mencakup penanganan masalah tetapi juga aspek pencegahan difabilitas.  ”Seperti pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, stunting atau gizi buruk, penyakit degenerative, dan sebagainya,” ujar Didik.  Cara pandang penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan selama ini masih terkesan belas kasihan. Harapan ke depan, perda baru bisa mengubah cara pandang tersebut menjadi human right and social model.  ”Cara pandang ini sangat mendasar karena menciptakan atmosfer yang bisa dirasakan oleh kalangan difabel,” paparnya.  Perwakilan dari Gerkatin Jawa Tengah Mahendra Teguh menyampaikan, difabel tuli mengalami kesulitan dalam berkomunikasi pada saat pandemi Covid-19. Sebab, para petugas kesehatan selalu memakai masker sehingga menyulitkan kawan-kawan tuli untuk membaca gerak bibir lawan bicara.  ”Terkait vaksinasi Covid-19, kawan-kawan tuli juga butuh informasi yang jelas tetapi sampai saat ini masih mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan para petugas kesehatan yang rata-rata belum bisa menggunakan isyarat,” ujar Teguh.  Sementara itu, Sunarman Sukamto dari PPRBM Solo menyampaikan, pelaksanaan pemenuhan hak difabel membutuhkan payung hukum yang kuat, komprehensif, dan implementatif. Menurut dia, daftar isian masalah yang disampaikan merupakan kumpulan berbagai masukan situasi dan kondisi faktual dan aktual yang dihadapi para difabel sehari-hari.  Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo menyambut baik dan mengapresiasi masukan dari Jaringan Kawal Jateng Inklusi (Jangka Jati) berupa daftar isian masalah (DIM) sebagai substansi Raperda Jawa Tengah. Menurut dia, inisiatif perda baru oleh Dinas Sosial Jawa Tengah itu sudah muncul pada 2020.  ”Target Dinas Sosial, akhir Maret draf raperda sudah selesai berproses bersama stakeholder terkait dan diserahkan kepada DPRD provinsi Jawa Tengah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda baru,” ujar Harso.  Dia berharap, perda baru tersebut sudah ditetapkan bersama pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Tengah pada 2021. Kepala dinas sosial juga berjanji selalu melibatkan perwakilan difabel dalam setiap proses pembahasan.  ”Difabel akan dilibatkan secara bergiliran sesuai dengan topik pembahasan. Dinas sosial akan selalu bersama jaringan difabel untuk bersama-sama mempertahankan substansi dan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Harso.  Selain menyerahkan DIM kepada Dinas Sosial Jawa Tengah, para aktivis hak difabel juga menyerahkan DIM tersebut kepada Komisi E DPRD Jawa Tengah dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.  Gubernur mendukung Dinas Sosial Jawa Tengah untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang hak-hak difabel. Agar Jawa Tengah memiliki Perda yang lebih baik. Gubernur siap bertemu dengan perwakilan jaringan difabel Jawa Tengah.  ”Saya mengharapkan ada masukan yang konkret,” ujar Ganjar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=seF4kTVBzNo

Aktivis Difabel Serahkan DIM Raperda Hak Difabel ke Pemprov Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Tunanetra-Fazlur-Rahman-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penyandang tunanetra Fazlur Rahman menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Fazlur menuntut Kemenhub sebagai regulator memberi tindakan tegas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). PT KCI dinilai abai ter" width="100%">
<figcaption>Penyandang tunanetra Fazlur Rahman menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Fazlur menuntut Kemenhub sebagai regulator memberi tindakan tegas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). PT KCI dinilai abai ter</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Merespons beredarnya naratif akademik dan Rancangan Perda (Peraturan Daerah) Jawa Tengah tentang Difabel, para aktivis difabel dari berbagai penjuru Jawa Tengah terlibat diskusi intensif melalui jaringan media sosial.  Ada banyak kritik dan masukan terkait naratif akademik dan Raperda tersebut.  Para aktivis tersebut melakukan pertemuan virtual untuk melakukan presentasi masing-masing bidang, sekaligus mendapat masukan dari bidang lain, pada Jumat (19/2). Semua kritik dan masukan tersebut disusun ke dalam daftar isian masalah (DIM).  Sunarman Sukamto, seorang aktivis Difabel dari PPRBM Solo menjelaskan, banyak hal yang menjadi sorotan para aktivis difabel Jawa Tengah. Salah satu contohnya di bidang ketenagakerjaan. Selama ini, masih banyak kasus yang dikeluhkan kawan-kawan difabel di berbagai daerah. Sebab, masih banyak pemahaman dan praktik yang cenderung membatasi atau menolak difabel dalam mengakses kesempatan kerja.  ”Salah satunya adalah kasus Muhammad Baihaqi seorang difabel netra yang sudah lolos seleksi CPNS tetapi didiskualifikasi karena alasan seorang difabel netra dianggap tidak mampu menjadi seorang guru matematika di SMA umum. Padahal yang bersangkutan sudah memiliki ijazah sebagai guru matematika profesional dari Kemenristekdikti dan sudah mengajar matematika di SMA umum selama beberapa tahun. Ini pemerintah. Bagaimana masyarakat umum?” ujar Sunarman.  Di bidang pendidikan, masih perlu mendorong konsistensi implementasi pendidikan inklusi sesuai UU dan peraturan pemerintah pusat. Dalam Perda baru nanti, banyak usul agar di Jawa Tengah segera dibentuk unit layanan difabel (ULD) kependidikan dan semua sekolah wajib menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan agar siap menerima dan mendidik peserta didik difabel.  ”Pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota juga diwajibkan mendukung sarana dan prasana implementasi pendidikan inklusi. Selama ini, banyak sekolah belum siap bahkan menolak menerima anak-anak difabel dengan alasan belum siap SDM dan sarana prasarana,” tutur Sunarman yang sudah tiga tahun terakhir bekerja di Kantor Staf Presiden RI.  Menurut Sunarman, hal penting lainnya adalah soal implementasi. ”Sebab, peraturan dan perencanaan yang baik, kalau tidak diimplementasikan, tidak akan memberikan manfaat konkret bagi kawan-kawan difabel,” kata Sunarman.  Sementara itu, Edy Supriyanto, dari Sehati Sukoharjo mengatakan, draf raperda tersebut belum sesuai dengan aspirasi disabilitas di Jateng. Bahkan menurut dia, draf raperda tersebut masih sangat terkesan copy paste dari UU 8/2016.  ”Ke depan, dalam perda baru, semua difabel berhak untuk didata. Di samping itu, organisasi atau instansi perangkat daerah juga wajib memiliki data terpilah. Misalnya data difabel terkait kebencanaan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Diusulkan juga agar difabel dan organisasi difabel dilibatkan dalam pendataan karena mereka yang lebih tahu tentang difabel di sekitarnya,” ujar Edy.  Edy mengharapkan, fasilitas dan layanan publik di Jawa Tengah wajib memiliki standar pelayanan yang aksesibel dan ramah bagi semua ragam difabel. Dalam Perda baru nanti, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota perlu melibatkan semua ragam difabilitas dalam menyusun standar aksesibilitas fasilitas dan pelayanan publik.  ”Hal ini berangkat dari fakta di lapangan masih banyak fasilitas dan pelayanan publik yang belum ramah kepada difabel. Masih banyak pandangan, sikap, dan perlakuan pelayan publik yang masih abai dan diskriminatif terhadap difabel. Hal itu menjadi hambatan utama bagi difabel untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya,” tutur Edy.  Dalam waktu dekat, para aktivis difabel berharap bisa melakukan audiensi virtual dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pihak terkait untuk menyampaikan secara langsung aspirasi tersebut. Para aktivis difabel dari seluruh pelosok Jawa Tengah tersebut bersepakat tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusi (Jangka Jati).  Mereka bertekad akan terus mengawal aspek formil (proses) maupun aspek materiil (substansi) agar Perda Jawa Tengah yang baru bisa sesuai aspirasi para difabel se-Jawa Tengah dan mampu menjawab masalah-masalah di lapangan. Lebih jauh, para aktivis difabel se-Jawa Tengah berharap agar Perda Difabel Jawa Tengah bisa jadi model bagi nasional.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LNrl4c2kckI

Perda Baru Jateng Terkait Difabel Harus Sesuai Kebutuhan dan Aspirasi

aktivis difabel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aktivis difabel

Berita Terkini

Aktivis Difabel Serahkan DIM Raperda Hak Difabel ke Pemprov Jateng

Perda Baru Jateng Terkait Difabel Harus Sesuai Kebutuhan dan Aspirasi

Download Aplikasi JawaPos.com