<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG20220622140454.jpg" alt="Dispendukcapil saat konferensi pers soal akta pernikahan beda agama. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Dispendukcapil saat konferensi pers soal akta pernikahan beda agama. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya tidak bisa melakukan pencatatan dan mengeluarkan akta perkawinan pasangan suami-istri (pasutri) beda agama. Pencatatan akta perkawinan itu bisa dilakukan bila ada surat dan putusan pengadilan berdasar Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2006.  ”Jadi ketika ada permohonan akta perkawinan nonmuslim yang seagama ke Dispendukcapil langsung bisa kita proses. Tapi untuk permohonannya beda agama, kita mengikuti aturan di UU, yakni membutuhkan syarat penetapan pengadilan,” kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji Agus Sonhaji, Kamis (23/6).  Dia menjeaskan, salah satu tugas dan kewajiban Dispendukcapil adalah melayani masyarakat terkait dengan pencatatan sipil. Di antara pencatatan sipil itu meliputi akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan.  Menurut dia, pencatatan akta perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan. Artinya, akta perkawinan itu dikeluarkan Dispendukcapil karena pihak pemohon sudah melengkapi dengan adanya putusan dari pengadilan.  ”Karena permohonan akta perkawinan pasutri beda agama itu sudah mencukupi ketentuan persyaratan yang berlaku di undang-undang, permohonan itu kita proses,” jelas Agus.  Agus menyebut, menerbitkan akta perkawinan sudah menjadi tugas dan kewajiban Dispendukcapil. Termasuk apabila pengajuan akta perkawinan beda agama itu sudah ada keputusan atau penetapan hakim di pengadilan.  ”Sehingga kita melaksanakan perintah putusan pengadilan dan kita terbitkan (akta perkawinan) tanggal 9 Juni 2022,” ungkap Agus.  Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya itu menegaskan, yang mengesahkan perkawinan agama bukan Dispendukcapil. Termasuk pula terkait dengan pengesahan perkawinan beda agama.  ”Jadi, Dispendukcapil hanya bertugas mencatatkan dan mengeluarkan akta perkawinan,” ucap Agus.  Persoalan tersebut bermula ketika BA pengantin pria beragama Islam bersama calon pengantin wanitanya EDS yang beragama Kristen, mengajukan akta perkawinan ke Dispendukcapil Surabaya. Akan tetapi karena syarat pengajuan akta perkawinan mereka kurang, permohonan itu ditolak.  Keduanya lantas mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Permohonan itu kemudian dikabulkan pada 26 April 2022 dan tercantum pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Dispendukcapil Catat Pernikahan Beda Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/desain-batik-jawa-di-cincin-kawin-the-palace-x-anne-avantie_m_.jpg" alt="Berkolaborasi dengan desainer kenamaan Anne Avantie, The Palace kembali merilis koleksi cincin pernikahan bertajuk" width="100%">
<figcaption>Berkolaborasi dengan desainer kenamaan Anne Avantie, The Palace kembali merilis koleksi cincin pernikahan bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah menerbitkan akta perkawinan untuk ZA dan EDS, pasangan suami istri (pasutri) yang menikah beda agama.  Akta perkawinan mereka diterbitkan pada 9 Juni lalu. Kadispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji menyampaikan bahwa dokumen itu diterbitkan setelah keluar putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Langkah tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Sebagai elemen pemerintah, kami bertindak berdasar undang-undang," kata Agus kemarin (22/6).  Agus menceritakan, ZA, pengantin laki-laki beragama Islam, dan EDS, pengantin perempuan beragama Kristen, mengajukan akta perkawinan ke Dispendukcapil Surabaya. Permohonan pertama diajukan pada 25 Maret 2022.  Setelah melakukan kajian, dispendukcapil pun mengembalikan permohonan itu pada 29 Maret. ’’Akta perkawinan tidak bisa diterbitkan karena tidak cukup persyaratan. Yaitu, berupa putusan pengadilan,’’ jelas Agus.  Pada hari yang sama atau 29 Maret, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan. Tapi, pada hari itu juga permohonan dikembalikan lagi. Lalu, pada 26 Mei, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan pencatatan akta perkawinan. Kali ini disertai amar putusan pengadilan dari PN Surabaya.  Dispendukcapil pun mengabulkan permohonan dengan menerbitkan akta perkawinan. ’’Jadi, kami menerbitkan (akta perkawinan, Red) berdasar perintah pengadilan,’’ jelasnya.  Agus menegaskan, kebijakan itu didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Tercantum pada pasal 35 huruf A bahwa pencatatan akta perkawinan bagi umat yang berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan.  Artinya, akta perkawinan itu dikeluarkan dispendukcapil karena pihak pemohon sudah melengkapi dengan adanya putusan dari pengadilan. ’’Karena permohonan akta perkawinan pasutri beda agama itu sudah mencukupi ketentuan persyaratan yang berlaku di undang-undang, permohonan diproses dengan menerbitkan akta kelahiran,’’ katanya.  Terpisah, pakar hukum perdata Unair Faizal Kurniawan menyatakan, perkawinan beda agama sebenarnya tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai agama masing-masing.  Meski begitu, putusan pengadilan untuk menetapkan permohonan nikah beda agama sebenarnya justru dikeluarkan untuk mengamankan UU Perkawinan yang merupakan undang-undang pertama pasca masa kolonial yang bernuansa agamais tersebut. Pengadilan bisa menjembatani pasangan yang akan menikah beda agama karena mereka tidak bisa menikah di tempat lain.

Dispendukcapil Keluarkan Akta Perkawinan Berdasar Putusan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/agus-sonhaji-6.jpg" alt="Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mencatat dan mengeluarkan permohonan akta perkawinan pasangan suami-istri beda agama pada 9 Juni. Itu setelah ada putusan pengadilan.  ”Karena permohonan akta perkawinan pasutri (pasangan suami-istri) beda agama itu sudah mencukupi ketentuan persyaratan yang berlaku di undang-undang permohonan itu kami proses,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Persoalan itu bermula ketika ZA, pengantin pria beragama Islam, bersama calon pengantin wanitanya, EDS yang beragama Kristen, mengajukan akta perkawinan ke Dispendukcapil Surabaya. Akan tetapi karena syarat pengajuan akta perkawinan mereka kurang, permohonan itu ditolak.  Keduanya lantas mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 13 April. Permohonan itu kemudian dikabulkan pada 26 April dan tercantum pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.  Agus mengatakan, pencatatan akta perkawinan itu berlandas Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  ”Salah satu tugas dan kewajiban Dispendukcapil adalah melayani masyarakat terkait dengan pencatatan sipil. Di antara pencatatan sipil itu meliputi akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan,” terang Agus.  Menurut dia, ketika ada permohonan akta perkawinan nonmuslim yang seagama ke Dispendukcapil, langsung bisa diproses. Akan tetapi untuk permohonannya beda agama, mengikuti aturan UU, yakni membutuhkan syarat penetapan pengadilan.  Dia menjelaskan, pada pasal 35 huruf a UU No 23 Tahun 2006 disebutkan, pencatatan akta perkawinan dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan. Artinya, akta perkawinan itu dikeluarkan Dispendukcapil karena pihak pemohon sudah melengkapi dengan putusan dari pengadilan.  Agus menyebut menerbitkan akta perkawinan sudah menjadi tugas dan kewajiban Dispendukcapil. Termasuk apabila pengajuan akta perkawinan beda agama itu sudah ada keputusan atau penetapan hakim di pengadilan.  ”Sehingga kami melaksanakan perintah putusan pengadilan dan kami terbitkan (akta perkawinan) tanggal 9 Juni 2022,” terang Agus.  Agus kembali menegaskan, yang mengesahkan perkawinan agama bukan Dispendukcapil. Termasuk pula terkait dengan pengesahan perkawinan beda agama.  ”Jadi, Dispendukcapil hanya bertugas mencatatkan dan mengeluarkan akta perkawinan,” ujar Agus.

Dispendukcapil Surabaya Catat Akta Perkawinan Pasutri Beda Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/dispendukcapil-surabaya.jpg" alt="PHYSICAL DISTANCING: Layanan kependudukan Pemkot Surabaya di Siola kini memberlakukan sistem online untuk menghindari persebaran Covid-19. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PHYSICAL DISTANCING: Layanan kependudukan Pemkot Surabaya di Siola kini memberlakukan sistem online untuk menghindari persebaran Covid-19. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Bukan zamannya lagi bagi pengantin baru datang secara fisik untuk mengurus akta perkawinan. Sebab, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) telah membuat inovasi layanan pencatatan secara virtual. Setelah pemberkatan dari pemuka agama, kedua mempelai cukup mengikuti Zoom meeting singkat dengan petugas bagian pencatatan.  UMAR WIRAHADI, Surabaya  Sepasang pengantin Evander Aloysius dan Stephanie Kusbianto terlihat begitu bahagia dengan gaun pengantin yang indah Sabtu (31/10) lalu. Keduanya baru saja melangsungkan pernikahan di Gereja St. Vincensius A Paulo Surabaya.  Setelah menjalani pemberkatan pagi itu, keduanya menepi sejenak di pojok gereja. Mengaktifkan gadget, lalu membuka link Zoom yang sudah dikirim Dispendukcapil Surabaya. Melalui link tersebut, pasangan itu langsung tersambung dengan petugas yang stand by sejak beberapa menit lalu. Setelah semua siap, ”rapat” virtual pun dimulai. Petugas yang duduk di depan laptop langsung membacakan data-data perkawinan. Mulai nama kedua mempelai, identitas masing-masing orang tua, hingga nama pastor yang melakukan pemberkatan.  Evander dan Stephanie tampak serius menyimak dokumen yang dibacakan. Setelah petugas tuntas membacakan data, sang pengantin langsung menimpali. ”Benar, Pak. Semua data yang dibacakan tadi sudah benar,” ujar Evander Aloysius dengan wajah ceria.  Pemuda 29 tahun itu tak henti-henti memegang tangan istri yang duduk di sampingnya. ”Terima kasih Mas Evander dan Mbak Stephanie. Data ini segera kami proses. Semoga Anda berdua bahagia selalu,” tutup petugas bernama Sumartok itu. Rapat online sekitar 15 menit tersebut berakhir.  Kepada Jawa Pos yang ikut dalam pertemuan online itu, Evander mengakui sangat terbantu dengan sistem tersebut. Sebab, dia tidak perlu repot-repot datang ke kantor dispendukcapil untuk mengurus akta perkawinan. Terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 yang semua orang harus menghindari sumber-sumber keramaian. ”Kami sangat terbantu dengan pelayanan secara online ini. Juga mempersingkat waktu,” tutur Evander.  Begitulah proses layanan pencatatan akta perkawinan secara virtual oleh Dispendukcapil Surabaya. Sumartok menyampaikan, saat ini pihaknya hampir setiap hari melayani pencatatan perkawinan secara virtual. Sejak diaktifkan pada 10 Oktober, hingga kini sudah ada 291 orang yang memanfaatkan layanan tersebut. ”Makin ke sini, makin banyak yang secara virtual. Soalnya, kan simpel dan hemat waktu,” ujar Sumartok.  Selain masyarakat pengguna layanan, petugas pencatatan perkawinan juga sangat terbantu. Saat ini, sambung Sumartok, pihaknya tidak perlu repot-repot datang ke lokasi untuk memastikan proses pencatatan. ”Setelah pakai virtual ini, kami lebih tenang. Nggak risiko (terjangkit Covid-19, Red) kalau bertemu orang di luar,” akunya.  Kelebihannya, para mempelai pun bisa melakukan Zoom meeting dari mana saja. Selain di tempat ibadah, banyak juga yang memilih tempat khusus. Termasuk di dalam kamar hotel. Sebab, setelah menjalani pemberkatan, biasanya sebagian pasangan tidak langsung pulang ke rumah. Namun, mereka berbulan madu dengan menginap di hotel untuk beberapa lama. Nah, sembari menghabiskan waktu berdua di hotel itulah, mereka menyempatkan diri untuk Zoom meeting dengan petugas dispendukcapil. ”Zoom dari hotel itu sering sekali. Kan bebas dari mana saja asalkan ada sambungan internet,” paparnya.  Membayangkan bahwa yang dihadapi adalah sepasang pengantin baru, tentu ada rasa canggung bagi petugas pencatatan. Apalagi saat mengetahui mereka mengikuti Zoom meeting di dalam kamar hotel. Pikiran melayang ke mana-mana. ”Memang ada saja yang kayak gitu. Nggak fokus atau canggung gitu. Tapi, kita harus tetap fokus dalam menjalankan tugas,” ucap pria 43 tahun itu, lalu tertawa.  Kadispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji menyampaikan bahwa pencatatan akta perkawinan secara virtual merupakan salah satu inovasi selama masa pandemi Covid-19. Sebetulnya, ide tersebut, tutur dia, kali pertama dicetuskan oleh Wali Kota Tri Rismaharini. Bahkan, muncul sebelum pandemi melanda Surabaya pada Maret lalu. ”Saat itu, Bu Wali berpikir bagaimana agar pelayanan dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien,” ujar Agus Imam Sonhaji.  Untuk bisa menggunakan layanan itu, caranya simpel. Pemohon cukup memasukkan data melalui aplikasi klampid-dispendukcapil.surabaya.go.id.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QHv7Wl8Vt7o

Ada Mempelai yang Zoom Meeting sambil Berbulan Madu

akta perkawinan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#akta perkawinan

Berita Terkini

Dispendukcapil Catat Pernikahan Beda Agama

Dispendukcapil Keluarkan Akta Perkawinan Berdasar Putusan Pengadilan

Dispendukcapil Surabaya Catat Akta Perkawinan Pasutri Beda Agama

Ada Mempelai yang Zoom Meeting sambil Berbulan Madu

Download Aplikasi JawaPos.com