<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/4WgvB7AdMy2lVnyeq0in6WFzINWkYybxUQeAfVWs-1-118480415.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat sekitar seribu warga yang telah meninggal dunia belum dilaporkan akta kematiannya. Usut punya usut, alasannya klasik. Masyarakat enggan melaporkan kematian keluarganya karena takut kehilangan jatah bantuan sosial (bansos). Hal ini disampaikan Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto.&nbsp; "Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya itu meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Nah, ini rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial," tutur Eddy di Surabaya, Senin (13/10). Sebagian masyarakat beranggapan bahwa jika akta kematian dilaporkan, maka data keluarga akan terhapus dari daftar penerima bantuan. Padahal, kata Eddy, bansos tetap diberikan kepada ahli waris yang sah. "Ini padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial sendiri, (sudah menyampaikan) ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,&rdquo; tambahnya. Menurut dia, kekhawatiran tersebut muncul karena kurangnya pemahaman warga soal sistem data bansos. Banyak yang takut melaporkan akta kematian karena mengira data keluarga akan terhapus dan bantuan dihentikan. "Jadi ini ketakutannya adalah ketika ini mereka laporkan (akta kematian anggota keluarganya), data keluarga akan hilang dari data kemiskinan, sehingga tidak menerima bansos. Padahal tidak seperti itu,&rdquo; terang Eddy. Ia menilai fenomena masyarakat enggan melaporkan akta kematian anggota keluarganya dapat mengganggu akurasi data kependudukan di Kota Surabaya. Fenomena ini juga berdampak pada penyaluran bansos. Apalagi saat ini, seluruh layanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja alias online. Tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor kelurahan maupun Mal Pelayanan Publik Siola. "Yang malas mengurus juga ada. Makanya kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Di rumah pun bisa mengakses KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada di situ," lanjutnya. Eddy meminta masyarakat Surabaya untuk tertib mengurus adminduk. Tak kalah penting, rutin memperbarui data kependudukan, mulai dari data pendidikan, perkawinan, kelahiran, kematian hingga golongan darah. "Warga Surabaya kami mohon untuk tertib adminduk dengan melakukan update data kependudukan, sehingga ketika ada permasalahan, pemerintah bisa intervensi tepat sasaran dan sesuai alamat," pungkas Eddy. <h2>Pemerintah Cairkan Bansos Yatim Piatu hingga Rp 1,8 Juta</h2> Di sisi lain, pemerintah pusat mulai mencairkan dana bansos atensi yatim piatu dengan nilai hingga Rp 1,8 juta per penerima pada pertengahan Oktober 2025 ini. Pencairan ini bagian dari program perlindungan sosial yang disalurkan secara bertahap oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Bank Mandiri. Bagi penerima yang belum menarik dananya dari periode sebelumnya, kini saatnya segera dicek. Karena saldo bantuan sudah mulai masuk ke rekening masing-masing. Bantuan bagi yatim piatu ini diberikan untuk mendukung anak-anak yang kehilangan orang tua agar tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dana yang cair kali ini merupakan akumulasi dari beberapa periode sebelumnya, mulai dari Januari hingga September 2025. Artinya, bagi penerima yang belum mencairkan dana sejak periode pertama hingga keempat, total bantuan yang bisa diterima bisa mencapai Rp 1,8 juta. <h2>KPM Bansos PKH dan BPNT Dapat Tambahan Beras dan Minyak Goreng</h2> Di sisi lain, program penyaluran Bansos PKH dan BPNT juga sedang berjalan bersamaan. Berdasarkan data terbaru per 13 Oktober 2025, pemerintah tengah menyiapkan penebalan bantuan untuk periode Oktober&ndash;November 2025. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat tambahan beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter, yang disalurkan lewat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penyalurannya dilakukan satu kali untuk dua bulan dan akan segera dimulai akhir Oktober 2025. Perubahan jumlah penerima bantuan di beberapa daerah juga tercatat masih terjadi.&nbsp; Berdasarkan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), beberapa wilayah seperti NTT (+8%), Papua Pegunungan (+7,6%), dan Sulawesi Tengah (+4,1%) mengalami peningkatan penerima bantuan. Sedangkan Aceh (-2,5%), Jambi (-2,4%), dan Jawa Barat (-3,5%) mengalami pengurangan karena hasil evaluasi kelayakan. Untuk memastikan apakah anda termasuk penerima bantuan, segera cek status melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau konfirmasi ke kantor desa setempat. Jika nama anda tercantum, segera lakukan pencairan sebelum masa aktif bantuan berakhir. Jadi, jangan tunda lagi. Segera cek rekening atau kartu ATM Anda hari ini. Siapa tahu, bantuan atensi yatim piatu hingga Rp 1,8 juta sudah masuk dan siap dicairkan.&nbsp; Sebelumnya, Oktober menjadi bulan yang dinanti-nantikan keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Sebab, pada bulan ini sejumlah bansos dari pemerintah akan dicairkan. <h2>Kabar Pencairan Bansos Dinanti</h2> Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) menantikan kabar pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat tahun ini. Kabar baiknya, pencairan dua program utama ini dipastikan segera dilakukan dan bahkan disertai dengan penebalan bantuan atau tambahan nominal bantuan yang bisa mencapai Rp 400.000 per KPM. Berdasarkan update terbaru dari sistem aplikasi SixNG, bantuan PKH dan BPNT untuk periode Oktober&ndash;Desember 2025 sudah memasuki tahap &ldquo;cek rekening&rdquo;. Artinya, proses pencairan tinggal selangkah lagi menuju rekening masing-masing penerima. Jika mengacu pada pola pencairan sebelumnya, status &ldquo;cek rekening&rdquo; biasanya hanya berjarak 1&ndash;2 minggu sebelum dana benar-benar masuk. Dengan begitu, penyaluran bantuan diperkirakan mulai berlangsung pertengahan hingga akhir Oktober 2025.

Dispendukcapil Surabaya mencatat 1.000 warga meninggal yang belum dilaporkan akta kematiannya, karena keluarganya takut kehilangan bansos.

Duh, Khawatir Jatah Bansos Hilang, 1.000 Warga Surabaya Belum Laporkan Akta Kematian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/WhatsApp-Image-2023-10-16-at-111041-3075462546.jpg" alt="Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo gencar jalankan pencatatan adminduk melalui inovasi Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang)." width="100%">
<figcaption>Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo gencar jalankan pencatatan adminduk melalui inovasi Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jelang Pemilihan Umum (Pemilu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo gencar menjalankan pencatatan administrasi kependudukan (adminduk). Khususnya kepemilikan akta kematian melalui inovasi Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang (Jebete Sayang). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, tahun politik menjadi sangat rentan penyalahgunaan suara. Khususnya untuk warga yang telah meninggal, sehingga penting mengejar pencatatan adminduk kematian di desa-desa di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Tujuan dari Jebete Sayang ini adalah untuk memastikan semua masyarakat Sidoarjo agar mempunyai dokumen adminduk mulai kelahiran hingga kematian, namun tahun politik ini yang menjadi fokus kami adalah adminduk kematian,&rdquo; ucap Reddy Kusuma. Reddy menambahkan, dalam pencatatan sipil yang perlu menjadi perhatian lebih adalah peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian. Sehingga tidak ditemukan lagi penduduk yang sudah meninggal tetapi namanya masih ada dalam data pemilih. &rdquo;Sasaran kami adalah masyarakat yang meninggal tapi belum terlaporkan, nah jika tidak dilaporkan namanya masih ada di database pusat, sehingga saat pemilu, pilkada, pilkades, nama ini muncul karena belum terhapus secara nasional,&rdquo; jelas Reddy Kusuma. Dia berharap dengan adanya program Jebete Sayang, adminduk di Kabupaten Sidoarjo akan semakin tertib dan akurat. &rdquo;Inovasi Jebete ini juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib adminduk,&rdquo; ucap Reddy Kusuma. Program Jebete Sayang itu merupakan inisiatif Disdukcapil Sidoarjo untuk memudahkan warga dalam mengurus adminduk selain pengajuan secara online. Melalui program itu, Disdukcapil akan memberikan pelayanan terpadu yang lebih efisien. Di antaranya paket Akta Kelahiran (Akta Kelahiran, KK dan KIA), paket Akta Kematian (Akta Kelahiran, KK, dan KTP perubahan status), paket Pindah Masuk/Keluar (KK, KTP perubahan status, dan KIA), layanan KIA, layanan Kartu Keluarga, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta konsultasi Informasi Adminduk.

Disdukcapil Sidoarjo jalankan pencatatan adminduk kepemilikan akta kematian melalui inovasi Jemput Bola Terpadu Sidoarjo yang Gemilang

Jelang Pemilu 2024, Pemkab Sidoarjo Gencar Catat Akta Kematian Melalui Jebete Sayang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/RSUD-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga Kota Delta yang meninggal di RSUD Sidoarjo tidak perlu lagi mengurus akta kematian secara mandiri. Pihak rumah sakit pemerintah tersebut telah menyediakan layanan secara cuma-cuma untuk memperoleh akta kematian. Layanan itu ada sejak tahun lalu, tapi belum banyak warga yang memanfaatkan.  Karena itu, kemarin (7/4) pihak RSUD mengingatkan kembali mengenai layanan yang memudahkan warga Sidoarjo tersebut. ’’Supaya mereka tidak perlu riwa-riwi ke dispendukcapil mengurus akta tersebut,’’ kata Gayuh Jaya Mantiri, Kasi Penunjang Nonmedis RSUD Sidoarjo. Mereka cukup mendapatkan akta tersebut di rumah sakit.  Syaratnya, antara lain, pemohon merupakan warga Sidoarjo. Untuk pembuatan akta, harus ada permohonan dari warga. Merupakan keluarga pasien atau orang yang meninggal dengan pengurusan jenazah dilakukan pihak RSUD.  Lalu, kartu tanda penduduk elektronik warga yang meninggal dan suami atau istri. Jika belum memiliki, pemohon bisa membawa KTP sementara atau surat keterangan yang diterbitkan dinas pendudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).  ’’Batas waktu pengajuan permohonan dan pengumpulan berkas maksimal tujuh hari kerja dari tanggal kematian,’’ lanjut Gayuh.  Lebih dari waktu tersebut, pihak keluarga dapat mengajukan permohonan pembuatan akta kematian di dispendukcapil secara mandiri. Tidak dapat lagi mengajukan melalui rumah sakit. Sebab, penentuan batas waktu juga mempertimbangkan proses penyerahan akta yang tidak sebentar.  Menurut Gayuh, setelah diajukan ke dispendukcapil, akta baru dapat diserahterimakan sekitar sepekan.

RSUD Sidoarjo Bantu Pengurusan Akta Kematian tanpa Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/klampid-dispendukcapil.jpg" alt="Tampilan halaman https://wargaklampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/." width="100%">
<figcaption>Tampilan halaman https://wargaklampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Terobosan baru terus bermunculan pada masa pandemi. Salah satunya pengurusan akta kematian. Warga tidak perlu lagi mengajukan berkas secara manual. Tinggal pakai HP langsung kelar.  Inovasi itu dirancang dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Pemohon tinggal mengakses website dispendukcapil.surabaya.go.id. Selanjutnya, memilih menu klampid.  Kepala Bagian Humas Febriadhitya Prajatara menjelaskan, setelah memilih klampid, warga disuguhi beragam fitur. Di antaranya, permohonan akta perkawinan, akta perceraian, akta kelahiran, serta akta kematian. ’’Total ada 12 menu,’’ jelasnya.  Pemohon tinggal memilih permohonan akta kematian. Selanjutnya, melengkapi data. Kemudian, memenuhi persyaratan. Febri, sapaan akrab Febriadhitya Prajatara, menuturkan bahwa ada dua dokumen yang diajukan dalam pengurusan akta kematian.  Pertama, surat keterangan. Warga yang meninggal di rumah sakit mengajukan surat dokter.  Warga yang tutup usia di rumah menyerahkan surat pernyataan keluarga. Persyaratan kedua adalah kartu keluarga (KK).  Dulu sebelum virus korona merebak, pemohon harus membawa dokumen tersebut. Lantas, diajukan ke dispendukcapil. Nah, saat ini pengajuan akta kematian dipangkas.  Persyaratan itu tetap diajukan. Namun, dengan cara mengunggah dokumen lewat klampid. Setelah rampung, pemohon mendapatkan tanda bukti. Yaitu, e-kitir. Status akta kematian sudah selesai atau belum bisa dilihat di e-kitir. Caranya cukup mudah. ’’Tinggal scan QR code di e-kitir. Setelah rampung, akta kematian tinggal di-download,’’ ucapnya.  Inovasi anyar itu diharapkan mampu memberikan jawaban. Terutama bagi warga yang saat ini menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terinfeksi penyakit korona.  Menurut Febri, pemkot sejatinya telah membuat terobosan lain. Kewenangan kepengurusan akta bisa dilakukan di kecamatan. Camat memiliki kewenangan mencetak serta mengambil akta kematian.  Langkah itu ditujukan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan pelayanan online. ’’Pemkot mendekatkan pelayanan,’’ jelasnya.  Meski mengurus akta kematian bisa dilakukan secara mandiri di rumah, kelurahan tidak menutup pintu pelayanan. Misalnya, di Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo. Lurah Kandangan Achmad Waqot mengatakan, tidak semua warga fasih menggunakan gadget.  Karena itu, Waqot menginstruksi stafnya untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama yang tidak paham pengoperasian gadget. ’’Pemerintah menyediakan mesin e-kios. Yang bisa tersambungkan di website online klampid,” katanya kemarin.  Bulan lalu menjadi bulan yang sibuk bagi kelurahan. Waqot menyebutkan, pada Juli lalu, banyak warga yang mengurus akta kematian. ’’Kalau bulan ini alhamdulillah melandai. Semoga terus landai,” ujarnya.  BEGINI CARA GAMPANG ITU  - Tinggal buka website dispendukcapil.surabaya.go.id  - Pilih menu klampid  - Pilih fitur akta kematian, setelah itu masukkan persyaratan  - Syaratnya, warga yang meninggal di rumah sakit mengajukan surat dokter  - Warga yang tutup usia di rumah menyerahkan surat pernyataan keluarga  - Dokumen persyaratan diunggah  - Pemohon mendapatkan e-kitir  - Untuk mengecek status akta kematian, tinggal scan QR code di e-kitir

Urus Akta Kematian di Surabaya Cukup Pakai HP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/akta-kematian.jpg" alt="SERBARINGKAS: Wali Kota Eri Cahyadi (kiri) mengecek pelayanan akta kematian di kecamatan. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SERBARINGKAS: Wali Kota Eri Cahyadi (kiri) mengecek pelayanan akta kematian di kecamatan. (Allex Qomarullah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Edwin Junaedi tidak mampu menutupi kebahagiaannya. Setelah menunggu puluhan tahun, kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Rabu (19/5) dia mendapatkan secarik kertas dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).  Lembaran dokumen itu bukan kertas biasa. Namun, sarat akan makna. Secarik kertas tersebut merupakan pengingat orang tuanya. Yaitu, akta kematian sang ayah.  Tidak mudah bagi Edwin mendapatkan akta kematian tersebut. Sejak 36 tahun lalu, tepatnya 1985, keluarganya mengajukan dokumen itu. Lantaran persyaratan yang dibutuhkan kurang, akta pun tidak bisa rampung.  Kemarin mimpi Edwin akhirnya terwujud. Dia mendapatkan akta kematian sang ayah. ’’Alhamdulillah, akhirnya rampung,’’ ucapnya saat menerima dokumen di Kecamatan Tambaksari.  Warga Bulak itu menuturkan, pelayanan akta kematian berjalan sangat cepat. Setelah berkas lengkap, dia mendapatkan panggilan petugas. Kemudian, sidang berlangsung. ’’Sidang tidak sampai lima menit. Langsung dapat akta,’’ ujarnya.  Pengurusan akta kematian memang membutuhkan waktu. Sebab, ada sejumlah persyaratan yang dibutuhkan. Misalnya, Edwin. Pria 45 tahun itu kesulitan dalam melengkapi berkas.  Tahapan selanjutnya adalah penetapan pengadilan. Warga diminta datang untuk menjalani sidang. Namun, sejak penerapan program one day service, pemkot memangkas waktu yang panjang itu.  Terobosan baru itu dimulai bulan lalu. Tepatnya, 19 April 2021. Lewat program tersebut, pemkot memberikan kemudahan bagi warga.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji menjelaskan, antusiasme warga terbilang tinggi. Layanan anyar itu disambut baik. ’’Sampai saat ini sudah 100 lebih yang ikut program tersebut,’’ terangnya.  Menurut Agus, ada sejumlah persoalan mengapa warga tidak memiliki kelengkapan administratif kependudukan. Salah satunya adalah kelalaian warga. ”Contohnya, ketika memiliki anak, tidak langsung mengurus akta kelahiran,’’ jelasnya.  Faktor lain adalah berkas kurang. Contohnya, pengurusan akta kematian. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.  One day service menjadi solusi. Pemkot bersinergi dengan pengadilan negeri (PN). Pemkot menyediakan data yang dibutuhkan PN. ’’Sehingga tahapan semakin cepat,’’ ucapnya.  Selepas satu bulan berjalan, Wali Kota Eri Cahyadi melakukan pemantauan. Pria 43 tahun itu menjelaskan, pelayanan one day service selaras dengan gagasan yang dia rancang. Yaitu, pelayanan harus tuntas di wilayah.  Menurut dia, pelayanan pemkot harus prima. Sebab, tugas pemkot hanya satu. Yaitu, menyejahterakan warga. Pelayanan publik termasuk salah satu yang menjadi perhatian.  Baca Juga: <a class="d-block" title="ART Bernama Elok itu Disabet Slang sampai Disetrika Majikan" href="https://www.jawapos.com/surabaya/20/05/2021/art-bernama-elok-itu-disabet-slang-sampai-disetrika-majikan/">ART Bernama Elok itu Disabet Slang sampai Disetrika Majikan</a>  Ke depan, pelayanan one day service itu terus ditingkatkan. Pemkot dan PN akan menggelar pelayanan di seluruh kecamatan. ’’Nanti sidang bergiliran di seluruh kecamatan dan kelurahan,’’ ucapnya.  Inovasi lain dilakukan. Hari ini Eri bakal ngantor di kelurahan. Ada dua kelurahan yang menjadi jujukan suami Rini Indriyani itu. Yakni, Kelurahan Bubutan dan Krembangan Selatan.

Sidang Lima Menit, Langsung Dapat Akta Kematian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Zudan-Arif-Hendra-Eka.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menerbitkan akta kematian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Hal ini dilakukan setelah tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil melakukan identifikasi korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182 atas nama Okky Bisma.  Identifikasi itu diketahui berdasarkan hasil kecocokan sidik jari dengan data KTP elektronik (e-KTP). Setelah itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri menerbitkan akta kematian korban dan diserahkan kepada pihak keluarga pada Selasa (12/1) kemarin.  "Kami menerbitkan akta kematian atas nama Bapak Okky Bisma. Kami serahkan ke keluarga yang mewakili korban dan ditindaklanjuti oleh Jasa Raharja," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Rabu (13/1).  Zudan memastikan tidak ada mekanisme rumit yang harus ditempuh oleh keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak.  "Jadi tidak ada persyaratan yang rumit dari identifikasi tim DVI langsung kami tindak lanjuti dengan pembuatan akta kematian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh keluarga dan pihak-pihak terkait," ujar Zudan.  Zudan menyatakan, pihaknya juga akan menerbitkan tiga akta Kematian dan dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan keluarga korban. Tim DVI Polri diketahui, berhasil mengidentifikasi tiga korban yang beralamat di kota Surabaya, kota Pontianak dan Jakarta Selatan.  Sebelumnya, Karopenmas Divhumas, Brigjen Pol Rusdi Hartono menyatakan, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri sampai dengan hari ini telah berhasil mengidentifikasi empat korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182.  "Kemudian sampai jam 09.00 WIB ini juga tim berhasil mengidentifikasi empat atas nama korban Okky Bisma, Khasanah, Dadli Satrianto dan keempat atas nama Ashabul Yamin," ujar Rusdi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.  Kendati demikian, hingga kini keempat jenazah belum diserahkan kepada pihak keluarga. Karena dari pihak keluarga yang meminta supaya part body korban bisa dikumpulkan terlebih dahulu, selama proses identifikasi masih berlangsung.  "Kami jelaskan, pada prinsipnya tim siap menyerahkan itu semua (jenazah korban) tetapi pada sisi lain ada keinginan dari keluarga, ini tentunya tim menghormati dan menghargai itu," tandasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat Sriwijaya SJ-182 rute Jakarta-Pontianak dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (9/1) sekitar pukul 14.40 WIB.  Pasawat yang bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta tersebut mengangkut penumpang sebanyak 62 penumpang, terdiri dari 6 awak aktif, 40 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi dan 6 awak sebagai penumpang.  Saksukan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ItKhme5YiQA

Kemendagri Mudahkan Penerbitan Akta Kematian Korban Sriwijaya Air

akta kematian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#akta kematian