<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/w7QazdElQQuHayCnmX29dNsWiVKiwcJvcTjrChlu-1-3768064383.jpg" alt="Kunjungan Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto pada hari ini ke Parung Panjang diwarnai sejumlah pelanahanan masyarakat. (Abdul Rahman/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Kunjungan Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto pada hari ini ke Parung Panjang diwarnai sejumlah pelanahanan masyarakat. (Abdul Rahman/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Kunjungan Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto ke Parung Panjang pada hari ini, Kamis (8/5), disertai dengan sejumlah pelayanan untuk masyarakat sekitar. Mulai dari pembuatan akta kelahiran, KTP, hingga pembayaran pajak tahunan.</p> <p>Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat Parung Panjang dan sekitarnya. Mereka pun berbondong-bondong datang ke Millenium City, Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, untuk mengurus dokumen administrasi kenegaraan.</p> <p>Akan tetapi, banyak warga dibuat kecewa karena mereka tidak mendapatkan nomor antrean. Terutama untuk pembuatan akta kelahiran yang paling banyak dipadati warga.</p> <p>"Aku kecewa sudah mengorbankan pekerjaan nggak masuk kerja hari ini, tapi nggak dikasih nomor antrean," kata Eka Saputra saat berbincang dengan JawaPos.com di Millenium City Parung Panjang, Kamis (8/5).</p> <p>Hal senada juga diungkapkan Salimah saat ditemui di tempat yang sama. Dia mengungkapkan, nomor antrean yang diberikan petugas hanya sekitar 300-an saja. Sedangkan warga yang datang hampir mencapai 1000 orang.&nbsp;</p> <p>Alhasil, lebih banyak warga yang tidak dilayani dari pada mereka yang dilayani. Dia pun menganggap pelayanan semacam ini hanya pelanahanan basa basi.</p> <p>"Ini pelayanan basa basi. Ini yang bikin masyarakat malas mengurus akta kelahiran dan semacamnya. Warga sebenarnya bukan tidak mau mengurus, tapi birokrasi yang ada sekarang cenderung tidak melayani," keluhnya.</p> <p>Kunjungan Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto pada hari ini ke Parung Panjang agendanya adalah untuk membahas penanganan jalan terdampak kegiatan tambang.</p> <p>Acara ini rencananya akan berlangsung siang ini dan akan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bogor, Dishub Provinsi Bogor Jawa Bawat, pihak kepolisian, dan sejumlah pihak terkait lainnya.</p>

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengunjungi Parung Panjang, namun banyak warga kecewa karena tidak mendapatkan nomor antrean untuk pembuatan akta

Dihadiri Bupati Bogor, Banyak Warga Keluhkan Tak Dapat Nomor Antre untuk Bikin Akta Kelahiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/SrbndbO8ErTIyEX3TedXTBkBrnFY4o69IIWC7M7C-762750123.jpg" alt="Kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&ndash;</strong>Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya Achmad Zaini menuturkan telah menerima 36 aduan kasus penahanan ijazah dari pekerja.</p> <p>Sebagai informasi, buntut ramainya kasus ijazah ditahan, Pemkot Surabaya membuka tiga Posko Pengaduan sejak Kamis (17/4). Lokasinya ada di Lobi Balai Kota Surabaya, kantor Disperinaker Surabaya, dan Kantor Disnakertrans Jawa Timur.</p> <p>"Sampai hari ini, laporan yang masuk ada 36 kasus. Dari jumlah itu, selesai 13 dan 13 kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian. Perusahaannya ini ada yang di Surabaya dan luar daerah," tutur Achmad Zaini di Balai Kota, Kamis (24/4).</p> <p>Selain menyelesaikan 13 kasus penahanan ijazah pekerja, lanjut Zaini, Disperinaker Surabaya sedang melakukan verifikasi terhadap tujuh laporan lain. Verifikasi berkaitan dengan dokumen pendukung yang belum lengkap.<br />&nbsp;<br />"Karena dokumen yang diberikan (pelapor pekerja) kepada kami kurang lengkap, contohnya tanda terima tidak ada, bukti kontrak kerja dengan perusahaan tidak ada, atau slip gaji juga tidak ada," imbuh Achmad Zaini.</p> <p>Selain ijazah, Zaini juga menyoroti adanya pekerja yang melapor ke Posko Aduan karena dokumen akta kelahiran ditahan perusahaan. Hal ini menjadi atensi Disperinaker Surabaya.</p> <p>"Bukan hanya ijazah, kemarin juga ada akta kelahiran, alhamdulillah berhasil kami selesaikan melalui komunikasi dan negosiasi antara pemkot dan pihak perusahaan. Dokumen pribadi pekerja akhirnya dikembalikan," terang Zaini.</p> <p>Kabar baiknya, Posko Pengaduan akan beroperasi selama tiga bulan, artinya sampai pertengahan Juni. Selama periode tersebut, Disperinaker melayani aduan dari pekerja maupun pelaku usaha.</p> <p>"Prinsipnya jangan gaduh, sehingga suasana iklim usaha di Surabaya ini kondusif. Kawan-kawan pekerja bisa bekerja dengan baik, dan teman-teman pengusaha juga bisa berusaha dengan baik," &nbsp;tukas Zaini.</p> <p>Guna mempermudah pelaporan, Disperinaker menyediakan <em>hotline</em> di nomor 0882000667287 dan 082231319074, serta tautan pengaduan daring. Pekerja cukup mengirimkan bukti tanpa datang ke posko langsung.</p>

Disperinaker Surabaya menerima 36 aduan kasus penahanan ijazah, buka posko pengaduan hingga Juni 2023, hotline tersedia

Tak Hanya Ijazah, Pemkot Surabaya Juga Temukan Penahanan Akta Kelahiran Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/IMG_8529-1-1562669718.jpg" alt="Disdukcapil Surabaya bekerjasama dengan Fasyankes untuk mempermudah pengurusan adminduk bayi baru lahir. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Disdukcapil Surabaya bekerjasama dengan Fasyankes untuk mempermudah pengurusan adminduk bayi baru lahir. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Surabaya kini lebih mudah. Bagi bayi baru lahir, dokumen seperti akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga penambahan jiwa dalam Kartu Keluarga (<span class="il">KK</span>) bisa diurus dalam 1x24 jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ketika warga yang selesai bersalin, anaknya sudah memiliki akta kelahiran, KIA, dan&nbsp;<span class="il">KK</span>&nbsp;yang sudah berubah,&rdquo; ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto di Surabaya, Jumat (7/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pelaksanaanya, Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes). Ada 61 rumah sakit, 104 praktik mandiri bidan (PMB), dan 63 puskesmas Surabaya, yang bisa mengurus dokumen bayi baru lahir dalam sehari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015618468/1000-cc-turbo-irit-bbm-bisa-lawan-toyota-raize-dan-daihatsu-rocky-cek-harga-terbaru-mobil-nissan-magnite">1.000 Cc Turbo Irit BBM Bisa Lawan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky, Cek Harga Terbaru Mobil Nissan Magnite</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fasilitas layanan kesehatan yang bekerjasama dengan Disdukcapil, beberapa diantaranya merupakan rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan Kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena warga Surabaya yang berada di perbatasan ada yang melahirkan di rumah sakit Gresik atau Sidoarjo, terbaru kita kerjasama dengan RSUD Eka Candrarini. Nanti pengurusan dokumennya melalui rumah sakit tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semua kelahiran bayi di Surabaya, proses pengajuan akta dilakukan melalui unit kesehatan. Akta kelahiran dan&nbsp;<span class="il">KK</span>&nbsp;yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh orang tua. Sementara KIA, akan dikirim Disdukcapil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu digaris bawahi bahwa layanan adminduk bayi baru lahir dalam sehari hanya ditujukan untuk mereka yang lahir di Kota Surabaya. "Tetapi bayi yang lahir di luar Surabaya, para orang tua harus mengajukan pengurusan dokumen secara mandiri,&rdquo; tutur Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015618459/bak-bumi-dan-langit-selisih-gaji-fantastis-pelatih-duo-manchester-ruben-amorim-dan-pep-guardiola-hampir-empat-kali-lipat">Bak Bumi dan Langit! Selisih Gaji Fantastis Pelatih Duo Manchester Ruben Amorim dan Pep Guardiola, Hampir Empat Kali Lipat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mengetahui lokasi fasyankes yang bekerjasama dengan Pemkot Surabaya terkait pengurusan adminduk bagi bayi baru lahir, masyarakat dapat mengecewakan di laman&nbsp;<a href="https://disdukcapil.surabaya.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://disdukcapil.surabaya.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1739003791479000&amp;usg=AOvVaw375vlBkPtZiFIYv0NIyZmC">https://disdukcapil.surabaya.<wbr />go.id/</a>.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian ke halaman "kerjasama pelayanan". Di sana, tersedia daftar rumah sakit, daftar praktik mandiri Bidan, dan daftar Puskesmas, yang sudah bekerjasama dengan Disdukcapil terkait layanan adminduk akta kelahiran, KIA, dan&nbsp;<span class="il">KK</span>&nbsp;bayi baru lahir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap, melalui kerjasama ini, dokumen adminduk bagi setiap kelahiran di Surabaya bisa terjamin dengan baik," tandas Kadisdukcapil Eddy Christijanto.&nbsp;<strong>(*)</strong></div>

Bagi bayi baru lahir, dokumen seperti akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga penambahan jiwa dalam Kartu Keluarga bisa diurus.

Tak Perlu ke Disdukcapil! Begini Cara Cek Fasyankes yang Bisa Urus Akta Kelahiran dan KIA Bayi Baru Lahir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/wow-24-persen-penduduk-di-daerah-ini-tak-memiliki-akta_m_138178.jpeg" alt="akta kelahiran. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>akta kelahiran. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki akta kelahiran sebagai dokumen identitas otentik. Dokumen tersebut merupakan sebuah bukti yang sah terhadap kelahiran seseorang di wilayah NKRI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) di wilayah kabupaten atau kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika sudah memiliki dokumen akta kelahiran, maka wajib disimpan di tempat yang aman agar tidak sampai hilang. Namun, jika tidak sengaja hilang karena suatu hal semisal bencana, apa yang harus dilakukan masyarakat?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014052061/bertugas-sebagai-penyelenggara-pemungutan-dan-penghitungan-suara-berikut-tata-kerja-kpps">Bertugas sebagai Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Berikut Tata Kerja KPPS</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut adalah langkah-langkah untuk mengurus akta kelahiran yang hilang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dikutip dari laman SIPPN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Mengisi formulir Pelaporan Hilang dan Rusak akta Pencatatan Sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Mengurus Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi Akta kelahiran yang Hilang atau Kebakaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Menyediakan kutipan Akta Kelahiran bagi akta kelahiran yang Rusak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Data Terbarukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Fotocopy E-KTP orang tua atau yang bersangkutan (yang kehilangan akta).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Melampirkan alamat e-mail dan nomor handphone (HP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Dalam hal kutipan Akta Kelahiran yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa, dapat diterbitkan kembali berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014052049/gercep-tangani-keluhan-warga-pemkot-surabaya-bakal-benahi-sejumlah-jembatan-pada-2024-akan-dimulai-di-titik-ini">Gercep Tangani Keluhan Warga, Pemkot Surabaya Bakal Benahi Sejumlah Jembatan pada 2024, akan Dimulai di Titik Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika sudah lengkap seluruh berkas di atas, maka pemohon mengurusnya di kantor Dispendukcapil sesuai KTP atau Kartu Keluarga yang bersangkutan. Nantinya tinggal mengikuti alur pengurusan di kantor tersebut karena bisa berbeda-beda setiap daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemohon juga bisa mengurusnya secara online melalui aplikasi. Namun, setiap daerah memiliki aplikasi kependudukan yang berbeda-beda. Misalnya jika pemohon merupakan warga Surabaya, maka bisa mengurusnya dengan menginstal aplikasi WargaKu Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah instal dan mendaftar akun, maka pemohon dapat memilih menu Kependudukan. Jika sudah masuk, klik menu Layanan Kependudukan dan pilih Akta Kelahiran atau Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil (Cetak Ulang Akta), kemudian ikuti langkah-langkah selanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aplikasi kependudukan setiap daerah dapat diinstal melalui Play Store. Namun perlu diperhatikan bahwa aplikasi tersebut memang resmi dibuat oleh Pemda terkait. Jika bukan dibuat oleh Pemda, maka lebih baik jangan diinstal.</div>

Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) di wilayah kabupaten atau kota.

Akta Kelahiran Hilang atau Rusak? Jangan Panik, Ikuti Langkah-langkah Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230320-WA0101.jpg" alt="Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Ombudsman RI Perwakilan Bali ajukan lima tindakan korektif setelah menemukan proses maladministrasi dalam penerbitan identitas kependudukan berupa KTP, KK, dan akta kelahiran palsu milik dua warga negara asing.<br /> <br /> Kepala Ombudsman Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyampaikan, tindakan korektif itu dirancang setelah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dusun Sekar Kangin, Desa Sidakarya, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar.<br /> <br /> ”Pertama, Kepala Desa Sidakarya selaku atasan terlapor II memberikan pembinaan kepada seluruh kepala dusun di Desa Sidakarya agar menggunakan asas kehati-hatian dalam hal pengurusan administrasi kependudukan,” kata Sri seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Dalam tindakan korektif yang pertama itu, Ombudsman Bali bertujuan ingin fokus pembinaan di wilayah kejadian, sementara empat lainnya ditujukan kepada Disdukcapil Denpasar.<br /> <br /> Sri mengatakan, terlapor I dalam hal ini Disdukcapil Denpasar agar melakukan perbaikan terhadap standar pelayanan. Hasil dalam pengecekan iris mata diberikan penanda, sehingga jelas pengecekan dilakukan pada tanggal berapa dan dimiliki oleh siapa.<br /> <br /> Selanjutnya, Disdukcapil Denpasar diminta melakukan perbaikan prosedur pelayanan terutama bagi penduduk yang sebelumnya tidak memiliki administrasi kependudukan wajib dilakukan verifikasi dan validasi.<br /> <br /> ”Karena ini sebenarnya, dia menggunakan prosedur untuk penduduk rentan yang tidak mempunyai administrasi kependudukan sebelumnya. Sehingga, seharusnya kalau menggunakan mekanisme tersebut harus ada verifikasi dan validasi yang jelas sesuai aturan. Tapi ini bertemu pun tidak pernah tapi malah mau membantu dan mencarikan KK untuk ditumpangi,” tutur Sri.<br /> <br /> Tindakan korektif selanjutnya adalah terlapor I atau Disdukcapil Denpasar melakukan perbaikan sistem, terutama dalam sistem <em>taringdukcapil.denpasarkota.go.id</em>, sehingga dapat diketahui riwayat pengajuan tiap akun kepala keluarga.<br /> <br /> ”Yang terakhir adalah Disdukcapil Denpasar diminta melakukan pembinaan kepada seluruh kepala dusun dan kepala desa di Kota Denpasar terkait aturan pelayanan administrasi kependudukan,” papar Sri.<br /> <br /> Kelima tindakan korektif itu lanjut dia, akan dipantau dalam waktu 30 hari. Apabila tidak dilaksanakan terlapor, statusnya akan dinaikkan menjadi rekomendasi oleh Ombudsman RI.<br /> <br /> Sebelumnya, atasan dari terlapor yang terlibat dalam kasus penerbitan administrasi kependudukan palsu atas nama MNZ warga negara Syria dan KR warga negara Ukraina sudah menyepakati bersama Ombudsman Bali.<br /> <br /> Sri berharap, tak ada lagi kejadian maladministrasi serupa dengan cara perbaikan sistem. Sehingga, tak ada celah yang dapat digunakan oknum untuk memanipulasi data.

Ombudsman Bali Ajukan Tindakan Korektif Dampak Maladministrasi KTP WNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/akta-lahir.png" alt="APLIKASI BUAT AKTA: Warga Surabaya Desy menggunakan situs wargaklampiddispendukcapil.surabaya.go.id untuk melaporkan kelahiran kerabatnya, Selasa (3/1). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>APLIKASI BUAT AKTA: Warga Surabaya Desy menggunakan situs wargaklampiddispendukcapil.surabaya.go.id untuk melaporkan kelahiran kerabatnya, Selasa (3/1). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jumlah pemohon akta kelahiran terus meningkat sejak 2021. Hal itu dipicu instruksi yang dikeluarkan Wali Kota Eri Cahyadi. Ada empat instruksi wali kota (inwali) yang menetapkan untuk menghapus denda (sanksi) administratif bagi yang telat mengurus dokumen kelahiran.<br /> <br /> Kabid Pelayanan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Laily Susanti mengatakan bahwa inwali mulai diterbitkan pada 2021. Sebelumnya, pada 2020, jumlah yang mengurus akta kelahiran tercatat hanya 40.488 anak.<br /> <br /> Kemudian, pada 2021, yang mengurus permohonan akta kelahiran meningkat hingga 104.067 orang. ’’Ada peningkatan hingga 80 ribu anak,” terangnya.<br /> <br /> Melihat jumlah kepengurusan terkerek setelah inwali dikeluarkan, inwali kembali dibuat pada awal 2022. Laily menyebutkan, sepanjang tahun lalu, dispendukcapil mencatat ada 163.775 anak yang memiliki dokumen akta kelahiran. Nah, tahun ini pemkot kembali membebaskan denda keterlambatan hingga Juni 2023.<br /> <br /> Kepala Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji meminta agar masyarakat memanfaatkan pembebasan denda tersebut. Menurut dia, tak jarang, denda menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.<br /> <br /> ”Keberatan membayar denda, akhirnya tidak diurus-urus dokumen kependudukannya. Padahal, akta lahir adalah hak anak dan kewajiban bagi orang tuanya,” jelasnya.<br /> <br /> Sonhaji mengklaim 98 persen anak-anak Surabaya telah mengantongi akta kelahiran. Berdasar data dispendukcapil, ada 700 ribu anak-anak (usia di bawah 17 tahun) yang tinggal di Surabaya. Artinya, 25 hingga 30 persen penduduk Surabaya adalah anak-anak.<br /> <br /> Untuk mempermudah pelayanan pengurusan dokumen akta kelahiran, kata Sonhaji, pihaknya melakukan beberapa hal. Tak hanya pembebasan denda, tapi juga kerja sama dengan puluhan rumah sakit hingga bidan. Para orang tua bisa mengurus dokumen kelahiran langsung setelah melahirkan di rumah sakit atau bidan.<br /> <br /> Kerja sama itu dimulai pada 2021. Beberapa rumah sakit yang bisa melayani pengurusan akta kelahiran, antara lain, RS Pura Raharja, RS Royal Surabaya, hingga RS Islam A. Yani.<br /> <br /> Sonhaji menyampaikan bahwa di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemkot warga juga dapat mengurus dokumen kematian hingga perubahan anggota dalam kartu keluarga.

Denda Keterlambatan Dihapus, Pengurusan Akta Lahir Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/imam-dan-anak-dolly.jpg" alt="Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafi</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Sejumlah anak eks lokalisasi Dolly, Kota Surabaya, yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga (KK).<br /> <br /> Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan, kasus tersebut dialami enam anak penghuni Panti Asuhan Bilyatimi Kota Surabaya. ”Saya terkejut mengetahui hal ini. Ternyata penutupan lokalisasi Dolly pada 2014 masih menyisakan persoalan,” kata Imam seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Menurut Imam, hal itu diketahui saat mengunjungi Panti Asuhan Bilyatimi pada Selasa (11/10). ”Karena ini Surabaya, harusnya tidak boleh ada yang tidak punya adminduk (administrasi kependudukan). Karena kalau anak itu tidak punya NIK (nomor induk kependudukan), akta kelahiran, nanti anak itu tidak bisa sekolah. Terus pemerintah juga tidak bisa mengintervensi bantuan sosial,” ujar Imam Syafi'i.<br /> <br /> Mendapati hal itu, Imam melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. ”Dispendukcapil siap membantu anak-anak itu untuk memperoleh haknya, mendapatkan administrasi kependudukan mereka,” tutur Imam.<br /> <br /> Pengasuh Panti Asuhan Bilyatimi Nur Fadilah mengatakan, anak-anak eks lokalisasi Dolly yang tidak punya akta kelahiran dan KK, kebanyakan berusia 6 tahun hingga 14 tahun. Namun ada juga yang masih berusia 11 bulan.<br /> <br /> ”Mereka tidak ada orang tuanya. Ada yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya dipenjara, terus ibunya sendiri juga bingung <em>ngasih</em> makan,” terang Nur Fadilah.<br /> <br /> Nur menjelaskan, pihaknya sudah berupaya mengurus adminduk untuk anak-anak tersebut. Tapi sudah 2 tahun ini, menemui jalan buntu.<br /> <br /> ”Sudah kami lakukan koordinasi dengan kelurahan, tapi dilimpahkan ke Dinsos. Lalu dari Dinsos, kami diarahkan ke Polrestabes. Kemudian setelah di sana, kami di BAP. Lalu malah dilimpahkan ke Dinsos lagi, sampai sekarang belum ada keterangan dalam mengurus administrasi anak-anak ini. Ini sudah 2 tahun berjalan,” papar Nur Fadilah.<br /> <br /> Karena tidak memiliki adminduk, kata dia, anak-anak tersebut tidak tersentuh program bantuan dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan sosial lain. Bahkan mereka juga kesulitan untuk sekolah.<br /> <br /> ”Kami berharap pengurusan administrasi kependudukan atau surat-surat pentingnya itu dipermudah, supaya kami sebagai pengasuh bisa gampang membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit,” tutur Nur Fadilah.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Sonhaji mengatakan, pengurusan akta kelahiran maupun KK saat ini lebih mudah dengan menggunakan aplikasi <em>e-Klampid</em>. ”Justru, dengan adanya <em>e-Klampid</em> warga atau pemohon adminduk semakin mudah, cukup mengakses dari rumah,” ucap Agus.<br /> <br /> Mengenai persoalan anak-anak tersebut, Agus mengatakan, ada beberapa kemungkinan seperti pengasuh panti tidak mengerti prosedur terbaru pengurusan adminduk. Selain itu, pengasuh tidak mengerti siapa yang ditanyai saat mengurus adminduk di kelurahan.<br /> <br /> ”Kalau ke loket biasanya langsung ditangani petugas kelurahan,” kata Agus Sonhaji.<br /> <br /> Meski demikian, lanjut dia, pihaknya dalam waktu dekat akan ke panti asuhan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak eks Dolly. ”Mereka bisa mendapatkan akta kelahiran melalui KK dari panti asuhan,” kata Agus Sonhaji.

Sejumlah Anak Eks Dolly Surabaya Kesulitan Dapat Akta Kelahiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Pembuataan-KTP_Salman-Toyibi_1-6.jpg" alt="Warga melalukan perekaman data kependudukan di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang dalam" width="100%">
<figcaption>Warga melalukan perekaman data kependudukan di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang dalam</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Permohonan ganti data jenis kelamin beberapa kali diterima Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pertama kali, permohonan diterima pada 2018. Tahun ini, PN Surabaya mengabulkan permohonan ganti data jenis kelamin oleh WW, warga Surabaya. Pengajuan itu disampaikan WW untuk mengubah data jenis kelamin menjadi perempuan.<br /> <br /> WW memohon kepada hakim agar data jenis kelamin di dalam kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran diubah. Dari sebelumnya tertulis dan terbaca laki-laki menjadi perempuan. WW juga memohon kepada hakim untuk memerintahkannya mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya apabila permohonannya dikabulkan.<br /> <br /> ”Untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan data jenis kelamin pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca laki-laki yang benar adalah perempuan,” tulis WW dalam <em>petitum</em> permohonannya.<br /> <br /> Humas PN Surabaya Anak Agung Gede Agung Parnata membenarkan adanya permohonan tersebut. Pemohon ingin mengubah data jenis kelamin di KK yang dianggap keliru.<br /> <br /> ”WW tidak mengganti jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan. Sepertinya itu salah tulis,” ujar Agung saat dikonfirmasi pada Senin (1/8).<br /> <br /> Pemohon perubahan ganti data jenis kelamin pertama diajukan seorang transpuan berinisial AW. Dalam permohonan itu, AW meminta hakim untuk menyetujui permohonan perubahan data jenis kelamin pada dokumen kependudukan.<br /> <br /> Beberapa di antaranya adalah akta kelahiran, KTP, KK, beserta dokumen kependudukan lain. AW meminta hakim mengubah dokumen yang sebelumnya tertulis dan terbaca laki-laki menjadi perempuan.<br /> <br /> Permohonan itu dikabulkan hakim tunggal Pujo Saksono setelah AW bisa membuktikan kalau jenis kelaminnya sudah berganti dari laki-laki menjadi perempuan. Hakim Pujo memerintahkan transpuan tersebut menyerahkan penetapannya untuk mengurus perubahan data jenis kelamin pada dokumen kependudukan di Dispendukcapil Nganjuk.<br /> <br /> Pada 2018, PN Surabaya menerima permohonan ganti data jenis kelamin dan nama dari transgender berinisial YP. Pemohon ingin mengganti data jenis kelamin di dokumen kependudukan dari sebelumnya tertulis dan terbaca laki-laki menjadi perempuan.<br /> <br /> Selain itu, namanya juga diganti dari sebelumnya berinisial YP menjadi DP. Hakim tunggal Dede Suryaman mengabulkannya setelah pemohon bisa membuktikan kalau jenis kelaminnya berganti setelah dioperasi.<br /> <br /> Pada 2020, PN Surabaya juga pernah menerima permohonan ganti jenis kelamin dari penderita hipospadia. Pemohon yang sebelumnya tercatat berjenis kelamin perempuan memohon agar data kependudukannya diubah menjadi laki-laki.<br /> <br /> Dia juga mengajukan permohonan ganti nama dari nama perempuan berinisial PN menjadi nama laki-laki berinisial APA. Permohonannya dikabulkan setelah berdasar bukti medis pemohon terbukti berjenis kelamin laki-laki sejak lahir. Hanya karena menderita hipospadia kelaminnya terlihat seperti perempuan.

PN Surabaya Sudah 3 Kali Kabulkan Pemohon Ganti Data Jenis Kelamin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659340273550.jpg" alt="Ilustrasi perubahan data jenis kelamin. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perubahan data jenis kelamin. Dok JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menerima permohonan ganti data jenis kelamin oleh WW, warga Surabaya. Pengajuan itu disampaikan WW untuk mengubah jenis kelamin menjadi perempuan.<br /> <br /> WW memohon kepada hakim agar data jenis kelaminnya di kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran diubah. Dari sebelumnya tertulis dan terbaca laki-laki menjadi perempuan.<br /> <br /> WW juga memohon kepada hakim untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya apabila permohonannya dikabulkan. ”Untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan data jenis kelamin pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca laki-laki yang benar adalah perempuan,” tulis WW dalam <em>petitum</em> permohonannya.<br /> <br /> Saat dikonfirmasi, Humas PN Surabaya Anak Agung Gede Agung Parnata membenarkan adanya permohonan tersebut. Dia menyebut pemohon hanya ingin mengubah data jenis kelamin di KK yang dianggap keliru.<br /> <br /> Namun, WW tidak mengganti jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. ”Sepertinya itu salah tulis,” ujar Agung saat dikonfirmasi pada Senin (1/8).<br /> <br /> Dia menyebut bahwa perubahan data pada dokumen kependudukan harus diajukan permohonan di pengadilan negeri. Sehingga tidak bisa diajukan melalui dispendukcapil.<br /> <br /> Jika permohonan dikabulkan, penetapan hakim bisa dibawa pemohon untuk mengurus perubahan data di dispendukcapil. ”Kalau di Surabaya perubahan data di dokumen kependudukan pakai penetapan pengadilan,” jelas Agung.<br /> <br /> Permohonan WW itu melalui sidang perdana pada Jumat (29/7). Sesuai jadwal, Jumat (5/8), hakim akan membacakan penetapan permohonan.<br /> <br /> Bila pemohon bisa membuktikan diri seorang perempuan dan data jenis kelamin di KK dan akta kelahiran miliknya berbeda, permohonannya dapat dikabulkan.

PN Surabaya Terima Permohonan Ganti Data Jenis Kelamin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lebih-dari-700-anak-di-solo-belum-memiliki-akta-kelahiran_m_.jpg" alt="Ilustrasi akta lahir" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi akta lahir</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Pemkot Surabaya memperpanjang waktu bebas sanksi untuk pengurusan akta kelahiran. Penetapan itu tertuang dalam Instruksi Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 dan efektif sejak 1 Agustus hingga 31 Desember 2022.<br /> <br /> Lurah Wonorejo Ari Hardini menuturkan, pihaknya telah menyosialisasikan informasi tersebut melalui berbagai forum warga. Termasuk memaparkan cara dan mekanisme pengajuan akta kelahiran. ”Pengajuan ini bisa dilakukan sendiri melalui aplikasi e-klampid, ya. Bisa juga melalui kelurahan,” katanya Selasa (26/7).<br /> <br /> Dia mengungkapkan, urus akta bebas sanksi itu sejatinya telah berlangsung pada periode awal. Mulai 1 Februari hingga 31 Juli mendatang. Setiap hari, kata Ari, jumlah warga yang mengajukan urus akta biasanya mencapai 2–3 orang. Sebulan terakhir, ada 21 pengajuan. ”Itu mayoritas dewasa, ya. Totalnya 18 orang. Akta untuk anak yang baru lahir hanya tiga orang,” terangnya.<br /> <br /> Ditanya tentang syarat pengajuan, Ari menjelaskan bahwa warga dapat mengakses langsung melalui aplikasi ataupun website e-klampid. Kemudian, unduh dan isi surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran kelahiran dan mutlak kebenaran suami istri. Termasuk surat keterangan kelahiran dari dokter serta buku nikah. ”Ya, warga bisa login langsung di aplikasi itu. Kalau mengalami kesulitan, bisa mendaftar melalui kelurahan, ya,” tuturnya.<br /> <br /> Serupa dengan Kelurahan Wonorejo. Lurah Pucang Sewu Kenny Pieter Tupamahu menyatakan, akta kelahiran akan diterbitkan selama tujuh hari kerja. Melalui aplikasi e-klampid, baik berbasis website maupun Android, warga pemohon akta bakal mendapat pemberitahuan secara langsung. ”Jadi, memang harus rajin-rajin buka, ya,” ujarnya.<br /> <br /> Jika warga pemohon telah menerima pemberitahuan tersebut, akta dapat dicetak secara pribadi maupun melalui kelurahan. Akta baru tanpa legalisir lanjutan. Sebab, akta sudah dilengkapi barcode resmi. ”Mayoritas pengajuan memang dewasa. Tadi (kemarin, Red) yang mengajukan usia 40–60-an tahun untuk pengurusan waris. Nah, salah satu syaratnya itu akta kelahiran,” jelasnya.

Urus Akta Lahir, Warga Surabaya Bebas Sanksi hingga Desember

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#akta kelahiran

Berita Terkini