<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/IMG_20251027_171450_282-102283347.jpg" alt="Aliansi Kramatwatu melawan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Pondok Cilegon Indah (PCI), Kota Cilegon, Banten, Senin (27/10). (Desi Purnama Sari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Aliansi Kramatwatu melawan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Pondok Cilegon Indah (PCI), Kota Cilegon, Banten, Senin (27/10). (Desi Purnama Sari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Massa yang tergabung dalam Aliansi Kramatwatu kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Pondok Cilegon Indah (PCI), Kota Cilegon, Banten, Senin (27/10), terkait penyelesaian aktivitas truk tambang di wilayah tersebut. Koordinator masa aksi Agung Permana mengatakan, aksi jilid kedua ini terpaksa dilakukan karena pemerintah belum juga menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) untuk mengatur jam operasional truk tambang. &rdquo;Respons ada, akan tetapi terlambat. Lambatnya pemerintah hari ini untuk segera mengeluarkan peraturan,&rdquo; kata Agung seperti dilansir dari Antara. Dia menegaskan, kelambanan respons tersebut telah berdampak buruk bagi masyarakat. Kelambanan pemerintah terbukti setelah terjadi kecelakaan beruntun seminggu pasca aksi pertama pada 16 Oktober. &rdquo;Ketika kita aksi kemarin di tanggal 16 setelah seminggu itu terjadi lagi yang namanya tabrakan beruntun. Dari situ saja kita sudah melihat bahwa Pemerintah Provinsi Banten sangat lambat,&rdquo; ujar Agung. Massa aksi yang terdiri dari sekitar 500 mahasiswa, pelajar, masyarakat, dan karang taruna, ini menuntut Gubernur Banten hadir menemui mereka secara langsung. &rdquo;Keinginan kami tetap, kami ingin terbitkan yang namanya jam operasional truk di Kramatwatu dan kami sepakat tidak akan bubar sebelum Gubernur Provinsi Banten itu hadir,&rdquo; tegas Agung. Dia menyoroti truk-truk over dimension over load (odol) masih melintasi di wilayah Kramatwatu. Sebab, diduga menghindari sistem pengawasan muatan yang ada di gerbang tol lain. &rdquo;Kalau di Serang Barat tidak ada sistem deteksi. Makanya truk-truk odol melintas di Kamatwatu,&rdquo; ungkap Agung. Selain menuntut Pergub, massa aksi juga mendesak pemerintah untuk menutup tambang-tambang ilegal di Banten yang dinilai sebagai akar permasalahan. Aliansi Kamatwatu Melawan mengancam akan menggelar aksi jilid ketiga dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. &rdquo;Jangan sampai pada hari ini pemerintah tidak mengeluarkan Pergub, maka kita akan adakan aksi lanjutan untuk jilid ketiga. Dengan masa yang lebih banyak lagi,&rdquo; ucap Agung. &lrm;Sejumlah massa aksi tampak menutup arus lalu lintas arah Cilegon menuju Serang. Mereka secara bergiliran melakukan orasi menuntut agar truk bermuatan berlebih tidak melintas melalui jalan utama. &lrm;Tidak hanya berorasi massa aksi juga turut membakar ban bekas dan mencegat beberapa truk yang melintas. Aparat kepolisian dan TNI yang berjaga sempat berupaya menghalau massa.

Massa Aliansi Kramatwatu gelar aksi unjuk rasa terkait penyelesaian aktivitas truk tambang di Simpang Pondok Cilegon Indah, Kota Cilegon

Aliansi Kamatwatu Kembali Turun ke Jalan Soal Truk Tambang di Serang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/1000259305-2802518582.jpg" alt="Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati di depan kantor DPRD Pati menuntut Bupati Sudewo lengser dari jabatannya, Jumat (19/9). (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati di depan kantor DPRD Pati menuntut Bupati Sudewo lengser dari jabatannya, Jumat (19/9). (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan warga Kabupaten Pati kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri. Sebab, bupati dianggap sebagai pemimpin yang arogan dan diduga korup. Aksi unjuk rasa Masyarakat Pati Bersatu (MPB) digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Pati. &rdquo;Mari kita berjuang bersama-sama untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Jangan lupa berdoa bersama-sama semoga tuntutan kita terkabulkan,&rdquo; kata salah satu orator aksi, Supriyono seperti diilansir dari Antara. Warga Kabupaten Pati, kata dia, tidak sudi dengan pemimpin yang tidak konsisten, warga Pati juga ingin bebas dan lepas dari pemimpin korup dan arogan. &rdquo;Ingat, demo harus dilakukan dengan damai, santun, dan sopan. Jangan anarkis. Mari kawal aspirasi masyarakat dengan damai,&rdquo; ujar Supriyono. Tristoni, Tim Advokasi Masyarakat Pati Bersatu menyoroti dugaan adanya praktik penggembosan dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati. Tim advokasi menemukan sejumlah bukti dan informasi terkait dugaan tersebut. Dia menegaskan bahwa data lengkap baru bisa disampaikan secara resmi di kantor tim advokasi. &rdquo;Ya, karena kita menemukan ada bukti-bukti dan informasi yang kita dapatkan, tapi tidak bisa kami sampaikan di sini. Kalau mau, nanti bisa disampaikan di kantor,&rdquo; ujar Tristoni. Tristoni menilai indikasi penggembosan terlihat jelas dari sikap sejumlah anggota Pansus yang dinilai pasif. Dia mencontohkan, beberapa kader dari partai tertentu tidak aktif bertanya maupun menggali informasi saat sidang berlangsung. &rdquo;Contoh dari Partai Gerindra, ada kader yang tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, bahkan pertanyaannya cenderung konyol. Begitu juga dengan beberapa partai lain, seperti Partai Golkar dan NasDem, tidak terdengar suaranya selama ini,&rdquo; ungkap Tristoni. Lebih lanjut, Tristoni menegaskan, tetap konsisten memperjuangkan tiga tuntutan utama yang sudah disampaikan kepada DPRD Pati. Pihaknya menekankan agar lembaga legislatif itu tetap mengedepankan kepentingan rakyat. &rdquo;Yang penting, kita menuntut agar DPRD Pati tetap on the track dan mementingkan kepentingan rakyat Pati. Karena DPRD Pati merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Pati, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat Pati,&rdquo; tegas Tristoni.

Ratusan warga Kabupaten Pati kembali berunjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri karena dianggap arogan dan didugas korup

Warga Pati Kembali Demo Tuntut Bupati Pati Mundur dari Jabatannya

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/DISHUB-05-A-4004024903.jpg" alt="Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam podcast Banyak Tanya Jawapos/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam podcast Banyak Tanya Jawapos/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jumlah penumpang Transjakarta kembali meningkat signifikan pasca aksi unjuk rasa yang terjadi sepekan terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring dengan adanya perbaikan sejumlah halte yang rusak di berbagai titik di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, per tanggal 1 September jumlah penumpang hanya 100 ribu, lalu naik menjadi 300 ribu pada 2 September, kemudian melonjak hingga 1,3 juta pada 3 September. Angka ini mendekati kondisi normal sebelum aksi unjuk rasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Artinya aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan tentu kita harapkan bahwa masyarakat yang ada di Jakarta maupun Jabodetabek umumnya itu kembali beraktivitas seperti biasa, sehingga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi kita kembali normal,&rdquo; kata dia kepada Jawapos.com, Kamis (4/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016530605/kolaborasi-apik-adi-nvidia-ciptakan-robot-humanoid-yang-bisa-berpikir-real-time">Kolaborasi Apik! ADI &amp; NVIDIA Ciptakan Robot Humanoid yang Bisa Berpikir Real-Time</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah perbaikan ini turut diikuti kebijakan penggratisan tarif layanan transportasi publik. &ldquo;Jadi dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 7 hari berikutnya ini kita gratiskan untuk layanan Transjakarta, MRT dan bahkan LRT Jakarta,&rdquo; terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diketahui, sebanyak 44 halte Transjakarta menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah oknum demonstan. Dari jumlah itu, lima halte mengalami kerusakan paling parah akibat dibakar massa, yaitu di kawasan Sudirman, Bundaran Senayan, Polda Metro, serta dua halte di kawasan Senen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Jumlah penumpang hanya 100 ribu pada 1 September kembali naik menjadi hingga 1,3 juta pada 3 September 2025.

Sempat Turun saat Ada Aksi Unjuk Rasa, Jumlah Penumpang Transjakarta Kini Naik Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/unjuk-rasa-1046759707.jpg" alt="Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat, hari ini Senin (3/2). (Humas Polres Jakarta Pusat)" width="100%">
<figcaption>Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat, hari ini Senin (3/2). (Humas Polres Jakarta Pusat)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat, hari ini Senin (3/2). Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro menuturkan, rekayasa arus lalu lintas bersifat situasional tergantung perkembangan dinamika situasi di lapangan. "Pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional," ujarnya, Senin (3/2). Sebanyak 1.394 personel gabungan dikerahkan guna mengamankan aksi. Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI. Pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI. "Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, kami melibatkan 1.394 personel gabungan," terangnya. Susatyo meminta seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan. Para koordinator lapangan (korlap) dan orator juga diimbau untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Ia memastikan, personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya. "Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas sekitaran Gedung DPR RI," ucap Susatyo. &nbsp;

Sebanyak 1.394 personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait dikerahkan guna mengamankan aksi.

Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia Gelar Aksi di Depan DPR, Begini Pengaturan Arus Lalu Lintasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/demo-bem-si-1231549329.jpeg" alt="Aksi dorong dengan polisi warnai demo BEM SI di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/10). (Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi dorong dengan polisi warnai demo BEM SI di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/10). (Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sejumlah mahasiswa dari aliansi BEM Seluruh Indonesia ( BEM SI) menggelar aksi di kawasan patung kuda Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/19). Para mahasiswa menyinggung soal banyaknya partai politik yang berbondong-bondong merapat ke koalisi Prabowo-Gibran. Untuk itu, masyarakat dan mahasiswalah yang akan menjadi oposisi pemerintah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mahasiswa dan rakyar akan menjadi oposisi abadi, saat ini para parpol sudah menjadi kacung politik," ujar salah seorang orator dari atas mobil komando.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aksi dorong mendorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian mewarnai aksi tersebut. Mahasiswa mencoba masuk ke jalan menuju istana negara namun dihadang oleh petugas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, polisi hanya menutup setengah jalur di Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke Istana Negara. "Jangan terprovokasi, kita mau masuk, itu (kendaraan lain) bisa," ucap orator tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, aksi dorong mendorong tersebut tak berlangsung lama. Suasana aksi kembali kondusif. Mahasiswa pun membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Para mahasiswa menyinggung soal banyaknya partai politik yang berbondong-bondong merapat ke koalisi Prabowo-Gibran.

Aksi Dorong dengan Polisi Warnai Demo BEM SI di Monas, Mahasiswa Resah Semua Partai Berbondong-bondong Merapat ke Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/IMG_20230502_200715-2045776597.jpg" alt="Sejumlah mahasiswa diamankan polisi karena melanggar batas waktu penyampaian aspirasi saat peringatan Hardiknas di Kota Makassar, Selasa (2/5)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa diamankan polisi karena melanggar batas waktu penyampaian aspirasi saat peringatan Hardiknas di Kota Makassar, Selasa (2/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aparat kepolisian mengamankan tujuh orang yang menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) melebihi batas waktu penyampaian aspirasi. Mereka juga memblokir di Jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Kami&nbsp;amankan karena waktunya sudah habis, jadi kami bubarkan, sementara mereka menutup jalan dan mengganggu masyarakat dan arus lalu lintas,&rdquo; ujar Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Hutagaol seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/5) malam. Seluruh pendemo yang diamankan langsung dibawa ke kantor Polrestabes Makassar menggunakan mobil Jatanras untuk ditenangkan sekaligus dilakukan pemeriksaan lanjutan. &rdquo;Yang diamankan tadi ada sekitar tujuh orang. Kita akan lihat, sebab mereka dalam penyampaian pendapatnya. Jadi kita membawa mereka sementara ke kantor untuk penenangan dan pemeriksaan,&rdquo; papar Hutagaol. Saat ditanyakan apakah mahasiswa yang diketahui tergabung dalam Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) sudah menyampaikan izin unjuk rasa, bahkan aksinya sampai pukul 19.00 wita, padahal aturan batas waktu penyampaian pendapat hanya pukul 17.00 wita, kata dia, masih akan diperiksa. &rdquo;Terkait surat pemberitahuan aksinya, kita akan cek kembali. Kebetulan dia melaporkannya kemarin, apakah mereka menyampaikan sampai jam berapa dan bagaimana kegiatan mereka, kita tetap periksa,&rdquo; tutur Hutagaol. Mengenai berapa jumlah titik aksi memperingati Hardiknas pada sejumlah wilayah Kota Makassar, dari laporan yang masuk ada 24 titik aksi. Selain itu, sejumlah jalan protokol seperti Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan Sultan Alauddin, dan Perintis Kemerdekaan, diblokir mahasiswa. Sebelumnya, para aktivis dari KPPM mulai menggelar aksi di Jalan Poros Trans Sulawesi, Sultan Alauddin sekitar pukul 15.00 wita. Mahasiswa memblokir jalan tersebut dengan menahan mobil kontainer yang melintas sembari membakar ban bekas. Dalam aksinya mereka menuntut mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, meminta Menteri Tenaga Kerja mengevaluasi kinerja Disnaker Sulsel, sejahterakan buruh, mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi karena dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945. &rdquo;Kami juga mendesak agar Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dicabut. Segera mewujudkan pendidikan gratis, demokratis, ilmiah dan berversi kerakyatan, termasuk menghentikan komersialisasi pendidikan,&rdquo; ucap Jenderal Lapangan Aksi Mujahidin.

Polrestabes Makassar amankan 7 peserta aksi unjuk rasa Hardiknas karena melebihi batas waktu dan memblokir jalan protokol

Polisi Amankan Tujuh Mahasiswa di Kota Makassar saat Aksi Hardiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/IMG-20230421-WA0028-2881817185.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di DKI Jakarta berjalan aman dan kondusif." width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di DKI Jakarta berjalan aman dan kondusif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah menerima laporan pengumpulan massa untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, disampaikan akan ada 50 ribu orang yang menggelar unjuk rasa di Jakarta. "Dari laporan mereka sekitar 50.000, mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Dengan momen Lebaran Idul Fitri mungkin mengharapkan semangat saudara-saudara kita untuk membangun negeri," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/5). Untuk mengamankan massa, sebanyak 6.000 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan. Selain itu disiapkan kekuatan cadangan apabila eskalasi keamanan meningkat. "Kekuatan cadangan untuk TNI ada 3.500, untuk Polri masih disiapkan kurang lebih 1.000, yang nanti disiapkan untuk sewaktu-waktu kita gunakan apabila situasi mengharuskan kita menambah pasukan," imbuhnya. Kapolda Metro Jaya mengimbau massa menyampaikan aspirasinya secara tertib dan menghindari terjadinya kerusuhan. Petugas juga akan mengantisipasi potensi adanya oknum-oknum penyusup. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meminta kepada jajarannya dalam mengamankan unjuk rasa Hari Buruh Internasional atau May Day berfokus untuk menberikan rasa aman dan nyaman. Para petugas di lapangan diminta mematuhi perintah atasan, dan tidak bergerak sendiri-sendiri. "Kami minta kepada pemimpin satuan tidak ada rekan-rekan yang berhadapan langsung membawa senjata api. Ingat tidak ada yang membawa senjata api," kata Karyoto di Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/5). Selain senjata api, Karyoto juga menekankan penggunaan gas air mata tidak boleh sembarangan. Gas air mata hanya boleh ditembakkan setelah ada instruksi darinya. "Penggunaan gas air mata adalah menunggu perintah dari saya. Saya dan beberapa perwira Polda nanti akan menilai apakah layak menggunakan gas air mata atau tidak," imbuhnya. Mantan Deputi Penindakan KPK itu menekankan agar petugas di lapangan tidak bergerak sembarangan. Petugas juga diminta menghindari gesekan dengan massa.

Polda Metro Jaya telah menerima laporan pengumpulan massa untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Polda Metro Jaya Terima Laporan 50 Ribu Orang Ikut Unjuk Rasa pada Peringatan Hari Buruh Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220918-WA0087.jpg" alt="Tangkapan layar dua alat berat PT Adijaya Karya Makmur terbakar di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (18/9). Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar dua alat berat PT Adijaya Karya Makmur terbakar di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (18/9). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Palu mengerahkan 300 personel untuk mengamankan kantor PT Adijaya Karya Makmur (AKM). Pengamanan dilakukan setelah perusakan oleh massa yang berunjuk rasa di lokasi tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (18/9).  ”Sekitar 500 orang menyerang kantor PT AKM. Mereka saat ini melakukan blokade jalan. Makanya, kami menambah pasukan lagi dari Brimob sebanyak 100 personel dan Ditsamapta Polda Sulteng juga 100 personel,” kata Kapolres Palu Kombespol Barliansyah seperti dilansir dari Antara di Palu, Minggu (18/9).  Dia menjelaskan, dampak dari perusakan itu menyebabkan seorang karyawan PT AKM mengalami luka serius. Korban terkena benda tajam di bagian kepala dan telah dilarikan ke rumah sakit (RS) untuk dirawat secara intensif.  Selain melakukan perusakan terhadap kantor, lanjut Barliansyah, massa yang semula berunjuk rasa itu membakar tiga alat berat serta satu mobil operasional bak terbuka.  ”Saat ini, kami sudah langsung melakukan penyelidikan dengan melihat video maupun foto siapa saja warga yang terlibat perusakan maupun pembakaran itu. Kami akan proses ke pidana untuk bertanggung jawab,” jelas Barliansyah.  Kombespol Barliansyah menambahkan, situasi terkini di lokasi kejadian sudah dalam kendali aparat keamanan. Akan tetapi, masyarakat belum membubarkan diri melakukan blokade jalan.  Kapolres Palu meminta masyarakat memahami tidak ada ruang untuk aktivitas pertambangan ilegal (PETI) di Kelurahan Poboya, Kota Palu.

Polres Palu Kerahkan 300 Personel Pasca Perusakan Kantor PT AKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DEMO-12-09-2022.jpg" alt="Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh beberapa elemen masyarakat. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh beberapa elemen masyarakat. ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menyiagakan sedikitnya 6.142 personel gabungan TNI-Polri dan pemerintah daerah untuk pengamanan aksi unjuk rasa di beberapa titik Jakarta, Senin ini.  "Pengamanan disiagakan 6.142 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi, di Jakarta.  Personel gabungan tersebut telah disebar di lokasi unjuk rasa antara lain Bundaran Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda) dan Gedung DPR/MPR RI.  Terkait aksi unjuk rasa tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa.  "Diimbau kepada masyarakat untuk menghindari sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas, ruas jalan Abdul Muis dan Medan Merdeka, Harmoni , Gedung DPR / MPR, dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat oleh elemen masyarakat," demikian dilansir dari akun Twitter Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro.  Adapun skema pengalihan arus lalu oleh pihak kepolisian di sekitar istana kepresidenan sebagai berikut :  1. Arus lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan.  2. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira (situasional).  3. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit/Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto  4. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu.  Sedangkan rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR RI akan dilakukan situasional, menyesuaikan kondisi aksi unjuk rasa.  Menurut informasi yang dihimpun, Senin ini beberapa elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat di sekitar Istana Negara.  Salah satu tuntutan dalam unjuk rasa tersebut adalah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).  Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter sejak Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Polda Metro Siagakan 6.142 Personel Amankan Demo Tolak Kenaikan BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Jenazah-Polisi.jpg" alt="Jenazah perwira Brimob Polda Sultra Ipda Imam Agus Husein yang gugur usai mengamankan aksi unjuk rasa di Kota Kendari, disemayamkan di Mako Brimob Polda Sultra. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Jenazah perwira Brimob Polda Sultra Ipda Imam Agus Husein yang gugur usai mengamankan aksi unjuk rasa di Kota Kendari, disemayamkan di Mako Brimob Polda Sultra. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perwira <a href="https://www.jawapos.com/tag/brimob/">Brimob</a> Kepolisian Daerah (Polda) Sultra Ipda Imam Agus Husein yang gugur saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kota-kendari/">Kota Kendari</a>, Sulawesi Tenggara, akan dimakamkan di kampung halamannya di <a href="https://www.jawapos.com/tag/provinsi-sumatra-utara/">Provinsi Sumatra Utara</a> (Sumut).  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat <a href="https://www.jawapos.com/tag/polda-sultra/">Polda Sultra</a> Kombespol Ferry Walintukan mengatakan, jenazah almarhum akan dibawa ke alamat orang tuanya di Jalan William Iskandar Nomor 14, Kelurahan Penyabungan 2, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumut.  ”Rencana kami dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan upacara pelepasan terhadap rekan kami almarhum Ipda Imam Agus Husein yang akan diberangkatkan ke Sumatera Utara, Mandailing Natal,” kata Ferry Walintukan seperti dilansir dari Antara di Brimob Polda Sultra.  Ferry menyampaikan, jenazah almarhum disemayamkan di Mako Brimob Polda Sultra, bakal diberangkatkan ke kampung halamannya pada pukul 07.30 wita dari Bandar Udara Haluoleo Kendari. Upacara kehormatan pelepasan jenazah alumnus Akpol 2020 itu akan digelar pada Selasa (12/4) sekitar pukul 07.30 wita di Mako Brimob Polda Sultra, dengan inspektur upacara Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Priatiwanto.  ”Kita rencanakan (upacara pelepasan jenazah) sekitar jam 07.30 wita, pemberangkatan pesawat sekitar jam 09.00 wita,” terang Ferry Walintukan.  Terkait kronologis meninggalnya almarhum yang menjabat sebagai PS Kanit 2 Subden 2 Den Gegana Satbrimob Polda tersebut, Ferry belum bisa memberi keterangan lebih jauh. ”Kronologinya kami belum bisa menjelaskan karena menunggu dari Brimob untuk bisa menjelaskan kronologis kejadian, kemudian penyebab kematian kami menunggu Bidokkes untuk bisa menjelaskan apa penyebab kematian almarhum,” ucap Ferry Walintukan.  Almarhum Ipda Imam Agus Husein merupakan alumnus Akpol 2020. ”Almarhum dinas pertama di Polda Sultra dan masuk dalam Satuan Brimob Polda Sultra,” kata Ferry.

Perwira Polisi Gugur saat Amankan Demo di Sultra Dimakamkan di Sumut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi unjuk rasa

Berita Terkini