<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/Screenshot_20251016_120159_Maps-1-2713674899.jpg" alt="Potret gerbang depan SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten. sejumlah HRD dan Pengusaha mem-blacklist lulusan sekolah itu usai kasus siswa merokok. (Google Maps)" width="100%">
<figcaption>Potret gerbang depan SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten. sejumlah HRD dan Pengusaha mem-blacklist lulusan sekolah itu usai kasus siswa merokok. (Google Maps)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus siswa SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, yang mogok sekolah untuk membela temannya usai ditampar guru karena kedapatan merokok, kini memasuki babak baru yang tampaknya lebih serius. Meski sekolah menyatakan konflik telah berakhir damai, jejak digital dari peristiwa ini rupanya meninggalkan dampak sosial yang lebih luas, bahkan hingga ke dunia kerja. Sejumlah pengusaha dan praktisi HRD disebut mulai menyimpan catatan terkait kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses rekrutmen di masa depan. bahkan sudah ada yang menyatakan mem-blacklist lulusan sekolah tersebut.&nbsp; Informasi ini mencuat setelah unggahan ulang di berbagai media sosial, termasuk akun Instagram @fakta.indo, memancing ribuan komentar publik. Banyak warganet menilai aksi siswa yang membela pelanggaran disiplin justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai tanggung jawab dan integritas yang dibutuhkan di dunia kerja. &ldquo;Gw selaku pemilik perusahaan, ini jelas gw blacklist! Kasih tanda aja ijazahnya lulusan tahun ini, ga bakal gw terima. Ngurus karyawan macam begini bisa bikin masalah,&rdquo; tulis salah satu netizen yang mengaku memiliki usaha. Nada serupa juga muncul dari banyak komentar lain, terutama dari pengguna yang bekerja di bidang sumber daya manusia atau perekrutan karyawan. <h2>Konsekuensi Reputasi Moral Runtuh</h2> Mereka menilai, membela pelanggaran atas nama solidaritas menunjukkan lemahnya pendidikan karakter dan kesadaran moral. &ldquo;Blacklist dari HRD dan pemilik bisnis bukan kebetulan, tapi konsekuensi dari reputasi moral yang runtuh. Dunia kerja tidak butuh orang yang menormalisasi pelanggaran disiplin,&rdquo; tulis seorang warganet lainnya. Meski begitu, sebagian masyarakat juga menyoroti bahwa tindakan menampar siswa tetap tidak dapat dibenarkan secara etika dan hukum. Namun, mereka menilai niat kepala sekolah untuk menegakkan disiplin seharusnya tidak diabaikan begitu saja. &ldquo;Kalau sudah seperti ini, wajar pemilik perusahaan atau pimpinan lembaga berpikir ulang. Karena menyangkut karakter. Kalau kebiasaan melanggar aturan terbawa ke dunia kerja, bisa merugikan banyak pihak,&rdquo; komentar warganet lainnya. Diketahui, kasus ini berawal dari tindakan Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri, yang menampar seorang siswa usai ketahuan merokok di lingkungan sekolah.&nbsp; Aksi itu sempat memicu kemarahan sejumlah siswa yang kemudian melakukan mogok sekolah sebagai bentuk solidaritas. <h2>Sempat Dinonaktifkan, kepala Sekolah Bertugas Lagi</h2> Meski sempat dinonaktifkan dari jabatannya, Dini Fitri kini telah kembali bertugas setelah tercapai kesepakatan damai antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Proses belajar pun disebut telah kembali berjalan normal. Namun demikian, perdebatan publik menunjukkan bahwa isu ini telah berkembang dari sekadar konflik di sekolah menjadi refleksi lebih besar tentang krisis moral dan disiplin di dunia pendidikan. Banyak pihak menilai, kasus SMAN 1 Cimarga menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter tidak berhenti di ruang kelas, ia akan menjadi cermin yang menentukan masa depan siswa di dunia kerja. Sebelumnya, aksi protes siswa SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak viral di media sosial, usai melaporkan kepala sekolahnya ke polisi.&nbsp; Penyebabnya, ada siswa yang mengaku mendapat kekerasan&nbsp;setelah ketahuan merokok di sekolah. Tak hanya protes dan lapor polisi, ratusan murid lainnya mogok mendukung sang murid yang ketahuan merokok di sekolah itu. Dalam video yang beredar, terlihat spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengserkan" terpampang di depan gerbang masuk SMAN 1 Cimarga. Tampak keriuhan terjadi di lapangan ketika sang siswa memprotes kepala sekolahnya. Siswa berinisial IPL itu mengaku ditampar kepala SMAN 16 Cimarga Dini Fitria. Tak hanya itu, dia juga mengklaim ditendang di bagian kaki. Tak terima anaknya diperlakukan seperti itu, orang tua IPL pun memutuskan melaporkan kepala sekolah Dini ke Polres Lebak.&nbsp; Terkait kejadian itu, Dini memberikan klarifikasi. Dia membenarkan telah menampar IPL. Namun dia membantah melakukannya dengan keras disertai tendangan. "Saya&nbsp;keplek&nbsp;(tampar) tapi&nbsp;nggak&nbsp;ada merah-merah&nbsp;acan, ini spontan lah&nbsp;keplekan&nbsp;perempuan, bukan membela diri saya&nbsp;keplek. Sekali.&nbsp;Nggak nendang," ujarnya dalam video yang diunggah akun&nbsp;Serba Core, dikutip Senin (13/10). Hal itu menurut Dini dilakukannya lantaran IPL berbohong dan tak mengaku meski sudah terciduk&nbsp;sedang merokok di lingkungan sekolah. "Berpapasan dia dengan saya, di tangannya rokok&nbsp;ngebul. Lari dia," papar Dini. Melihat itu, Dini pun meneriaki IPL dan menegurnya karena merokok. Namun, siswa itu membantah. Oleh karena itu, secara spontan Dini pun menamparnya.

Kasus mogok sekolah siswa SMAN 1 Cimarga akibat tindakan guru menampar, berdampak pada catatan reputasi di dunia kerja.

HRD dan Pengusaha Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Lebak, Buntut Aksi Mogok Siswa Bela Kawan Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/image-45-816071229.png" alt="Zendaya dan Timoth&eacute;e Chalamet, pemeran film Dune: Part Two yang jadwal tayangnya ditunda hingga tahun depan." width="100%">
<figcaption>Zendaya dan Timoth&eacute;e Chalamet, pemeran film Dune: Part Two yang jadwal tayangnya ditunda hingga tahun depan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi pemogokan penulis dan aktor Hollywood yang terus berlanjut menyebabkan sejumlah film harus merubah jadwal tayangnya. Termasuk Dune: Part Two yang mulanya akan tayang pada 3 November 2023. Dilansir dari Variety, film Dune: Part Two yang menceritakan kisah Paul Atreides (diperankan Timoth&eacute;e Chalamet) ini akan tayang pada 15 Maret 2024. Hal ini telah dikonfirmasi oleh rumah produksi film tersebut, yakni Warner Bros pada Kamis (24/8). Legendary Entertainment, perusahaan media Amerika Serikat yang berkolaborasi dengan Warner Bros untuk memproduksi Dune: Part Two, juga menyetujui mengenai tanggal rilis terbarunya. Penundaan ini merupakan buntut dari aksi mogok WGA (Writers Guild of America) dan SAG-AFTRA (Screen Actors Guild) yang terus berlanjut. Akibat dari mogok SAG-AFTRA, para aktor tidak diizinkan melakukan wawancara pers untuk film yang terkena dampak. Hal ini berarti bahwa para pemain ternama dalam Dune: Part Two tidak bisa ikut berpartisipasi dalam serangkaian wawancara pers untuk film dengan anggaran besar tersebut. Film lain yang juga diproduksi oleh Legendary dan Warner Bros yakni Godzilla x Kong: The New Empire juga menunda tanggal rilisnya. Mulanya akan dijadwalkan tayang pada 14 Maret 2024, ditunda satu bulan menjadi 12 April 2024. Akan tetapi, baik Warner Bros maupun Legendary yakin bahwa liburan musim semi tahun depan bagi para siswa, serta liburan Paskah akan memberikan peluang bagi kedua judul film ini untuk sukses. Selain Chalamet, terdapat para pemeran Dune: Part Two lainnya, yaitu Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem Dave Bautista, Christopher Walken, Lea Seydoux, dan masih banyak lagi. Tak hanya Dune: Part Two, film aktris Zendaya lain, yang berjudul Challengers pun turut terkena imbasnya. Film yang mengisahkan mengenai drama olahraga tenis tersebut, juga ditunda tayang hingga tahun depan.

Aksi pemogokan penulis dan aktor Hollywood yang terus berlanjut menyebabkan sejumlah film harus merubah jadwal tayangnya.

Akibat Pemogokan Penulis dan Aktor Hollywood, Dune: Part Two Diundur hingga 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/reuters_fr_doc1.jpg" alt="Ilustrasi dokter memeriksa seorang pasien. Benoit Tessier/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter memeriksa seorang pasien. Benoit Tessier/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satu dokter magang di Prancis melakukan bunuh diri setiap pekan, ungkap serikat dokter setempat. Para dokter berdemo di Paris untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik.  Prancis menghadapi tiga epidemi yakni Covid-19, flu, dan bronkiolitis. Jumlah pasien unit gawat darurat meningkat, sehingga menyebabkan waktu tunggu yang lama.  Dokter, yang dianggap sebagai pilar kedua dalam sistem layanan kesehatan Prancis, menggelar aksi mogok sejak 26 Desember. Mereka meminta kondisi kerja yang lebih baik dan kenaikan upah.  Ribuan dokter melakukan aksi jalan kaki ke Kementerian Kesehatan dan sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang para dokter magang yang mengakhiri hidupnya. Demonstran mengecam lemahnya sistem kesehatan, mengkritik kelangkaan tenaga kesehatan dan krisis serius lainnya.  Jean-Francois Damour mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu, 150 orang meninggal pada Desember di unit gawat darurat lantaran tidak sempat ditangani. ”Eksistensi layanan profesional perawat rata-rata lima tahun dan Prancis saat ini membutuhkan 60.000 perawat, sementara 180.000 orang lainnya keluar dari sektor layanan kesehatan lantaran tidak tahan lagi,” kata Damour, dokter spesialis di pengobatan vaskular.  Para dokter meminta tarif jasa mereka dinaikkan dari 25 euro (sekitar Rp 411.408) menjadi 50 euro (sekitar Rp 824.410).  Menteri Kesehatan Francois Braun sebelumnya menjelaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan kenaikan tarif dokter. ”Menaikkan (tarif dokter)? Kenapa tidak. Sebagai imbalannya, saya ingin pasien di Prancis mempunyai akses ke dokter di mana saja, termasuk malam hari dan selama akhir pekan. Mari selesaikan negosiasi,” kata Braun.

Satu Dokter Magang di Prancis Bunuh Diri Setiap Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/air-asia-minati-citilink-indonesia-petinggi-garuda-bilang-begini_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai Citilink Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi maskapai Citilink Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maskapai penerbangan Citilink Indonesia memberikan bantahan terkait isu adanya mogok kerja karyawan. Di mana hal itu berimbas kepada keterlambatan penerbangan di Bandara Internasional Juanda Surabaya pada 6 Maret lalu.  Mengenai hal itu, VP Corporate Secretary &amp; CSR Citilink Indonesia Diah Suryani menuturkan bahwa itu bukan karena mogok kerja, melainkan adanya kendala operasional pada layanan ground handling Citilink.  "Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut diakibatkan adanya alasan operasional, yaitu permasalahan pada provider penyedia jasa layanan ground handling Citilink. Informasi bahwa petugas Citilink mogok kerja adalah tidak benar," tutur dia, Senin (7/3).  Adapun, kata dia saat ini maskapai berwarna putih-hijau itu sudah beroperasi secara normal. Para penumpang yang terdampak juga akan diberikan kompensasi.  "Saat ini penerbangan Citilink berjalan dengan normal. Bagi penumpang yang terdampak, Citilink juga telah memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tuturnya.  Ia menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi erat dengan provider layanan ground handling dan stakeholder terkait, untuk memastikan bahwa operasional penerbangan Citilink dapat terus berjalan dengan baik.  "Citilink senantiasa mengutamakan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan, oleh karena itu kami selalu berupaya sejak dini dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan," tambahnya.  "Kami memohon maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang prima bagi seluruh penumpang," seru Diah.

Citilink Bantah Keterlambatan Layanan di Juanda Karena Pemogokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/trok-mogok.jpg" alt="Sejumlah pengemudi truk melakukan aksi mogok dengan memarkir kendaraannya di sekitar Terminal Bus Madureso Kabupaten Temanggung, Selasa (22/2). Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengemudi truk melakukan aksi mogok dengan memarkir kendaraannya di sekitar Terminal Bus Madureso Kabupaten Temanggung, Selasa (22/2). Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan pengemudi truk menggelar aksi mogok di sekitar Terminal Madureso, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (22/2). Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan dan pelarangan truk over dimension over loading (ODOL).  Dalam aksi tersebut para pengemudi memarkir truk mereka di sekitar Terminal Bus Madureso Temanggung. Yakni di pinggir jalan lingkar, sebelah selatan terminal, dan jalan arah masuk Kota Temanggung.  Para pengemudi truk yang berkumpul di sebelah selatan Terminal Madureso minta sejumlah truk yang tengah melintas untuk berhenti. Pada aksi tersebut, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan Kami tidak menolak kebijakan ODOL tapi kami menuntut solusi kebijakan ODOL dan Peraturan mumet hargai perjuangan sopir.  Sejumlah perwakilan pengemudi truk melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Suprianto di kantor Dishub Temanggung. Ketua Paguyuban Sopir Truk Temanggung (Patut) Anwar Sururi mengatakan, itu adalah aksi damai untuk mengetahui lebih jauh tentang kendaraan ODOL. Sebab, mayoritas sopir belum tahu.  ”Jadi kami ke Dishub hanya untuk mencari tahu ODOL itu yang bagaimana. Kami datang ke sini agar nanti di jalan kami tidak melanggar,” kata Anwar seperti dilansir dari Antara.  Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Suprianto menuturkan, para pengemudi dari berbagai paguyuban angkutan barang di Temanggung mengadakan aksi solidaritas mendukung teman-teman sopir di daerah lain. Mereka juga menyampaikan aspirasi yang sama.  ”Jadi kegiatan ini tidak hanya lokal di Temanggung, memang beberapa daerah juga terjadi. Mereka ingin menyampaikan aspirasi kaitannya dengan keberatan aturan ODOL,” apar Suprianto.  Dia menuturkan, pada prinsipnya kebijakan tersebut merupakan kebijakan nasional dari Kementerian Perhubungan. Aspirasi para sopir akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan lewat Dishub Provinsi Jateng.  Sementara itu, unjuk rasa ratusan sopir truk di Kabupaten Kudus yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan truk over dimension and over loading (ODOL), menutup akses Jalan Lingkar Selatan Kudus, Jawa Tengah. Ratusan truk berbagai ukuran parkir di sisi kiri ruas Jalan Lingkar Selatan Kudus di depan Terminal Induk Jati. Sementara itu, di ruas sebelah kanan yang semula bisa dilalui juga dibuat parkir truk yang kebetulan melintas diminta ikut aksi sehingga ikut parkir.  Akses Jalan Lingkar Selatan Kudus tersebut, tidak bisa dilalui mobil. Penutupan akses juga terjadi di perempatan Jalan Lingkar Kencing dan lampu merah depan DPRD Kudus. Mereka menunggu hasil audiensi perwakilan pedemo dengan DPRD setempat.  ”Tuntuan kami, aturan soal ODOL harus direvisi dan jangan buat aturan yang merugikan masyarakat kecil,” kata sopir truk Muh Ali Ikhsan.  Menurut dia, hampir semua truk ketika mengangkut barang mengalami kelebihan karena selama ini tarifnya tergolong murah. Untuk biaya operasional, kapasitas muatannya juga harus disesuaikan.  ”Kalau pemerintah memberlakukan normalisasi ODOL harus ada perbaikan dimensi kendaraannya agar sesuai dengan ketentuan,” tutur Ali.  Menurut dia, dengan kebjakan itu akan terjadi lonjakan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat karena mahalnya tarif jasa angkutan barang. Dia mencontohkan tarif pengangkutan pasir jika sebelumnya truk colt diesel dengan tarif Rp 2,5 juta bisa mengangkut 16 ton pasir. Dengan aturan baru yang tarif sama hanya bisa mengangkut 4,5 ton pasir.

Ratusan Pengemudi Truk Mogok di Sekitar Terminal Bus Temanggung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG20220218114528.jpg" alt="Stok tempe mulai menipis di Pasar Tambahrejo. Rafika Yahya/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Stok tempe mulai menipis di Pasar Tambahrejo. Rafika Yahya/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para perajin tempe dan tahu mulai hari ini selama tiga hari ke depan menggelar aksi mogok produksi. Artinya, stok tahu dan tempe kosong di pasaran. Hal itu merupakan bentuk protes para perajin karena pemerintah dianggap tidak mampu menstabilkan harga kedelai yang sedang meroket di pasar dunia.  Harga kacang kedelai impor dalam beberapa pekan terakhir terus meroket. Dari yang semula hanya sekitar Rp 8.000 per kilogram (kg), kini harganya mencapai Rp 11.240 per kg. Kondisi ini membuat para perajin tahu dan tempe menjerit karena sudah tak mampu lagi bertahan dan terancam gulung tikar.  Ketua Umum Paguyuban Dadi Rukun Rasjani mengatakan, kenaikan harga kacang kedelai impor ini semakin menambah tekanan ekonomi bagi para perajin tempe dan tahu yang selama ini sudah kesulitan karena pandemi.  "Alih-alih memberi subsidi guna membantu para pelaku ekonomi kecil ini, pemerintah justru terkesan membiarkan harga kacang kedelai naik tajam," ujarnya dalam keterangannya, Senin (21/2).  Rasjani menyebut, perajin tempe meminta pemerintah turun tangan untuk mengendalikan harga kacang kedelai impor. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh sekitar seratus perajin tempe dari berbagai wilayah di Depok dan sekitarnya.  Selain menumpuk peralatan produksi, mereka juga membentangkan berbagai spanduk berisi protes atas kenaikan harga kacang kedelai. "Pemerintah tak bisa lagi tutup mata dengan nasib mereka. Mereka juga mendesak importir dan distributor kedelai impor tak seenaknya menaikkan harga," pungkasnya.

Aksi Mogok, Produsen Merasa Pemerintah Tak Mau Tahu soal Tahu-Tempe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pembuataan-Tahu-2-1.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di Pabrik Tahu Kawasan Duren Tigak, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu (Gakoptindo) mencatat harga kedelai di tingkat pengrajin naik di kisaran Rp10.800 hingga Rp11.000. Sementara, harga t" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembuatan tahu di Pabrik Tahu Kawasan Duren Tigak, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu (Gakoptindo) mencatat harga kedelai di tingkat pengrajin naik di kisaran Rp10.800 hingga Rp11.000. Sementara, harga t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa harga komoditas seperti minyak kelapa sawit dan kedelai sedang mengalami kenaikan yang tinggi. Jika melambungnya harga minyak kelapa sawit mempengaruhi harga minyak goreng, maka meroketnya harga kedelai mempengaruhi pasokan tahu dan tempe di pasaran.  Berdasarkan pantauan JawaPos.com, stok tempe dan tahu di Pasar Kebayoran Lama dan Bintaro kosong. Hal tersebut karena mulai hari ini hingga tiga hari ke depan atau 21-23 Februari 2022 ada aksi mogok produksi oleh para perajin atau produsen tempe dan tahu.  "Cari tempe tahu nggak ada. Kosong. Nggak jualan. Baru ada Kamis. Soalnya pada mogok yang bikin tempe sama tahunya," kata salah satu pedagang di pasar Kebayoran Lama Jakarta kepada JawaPos.com, Senin (21/2).  Pedagang tersebut mengaku, memang harga tahu dan tempe naik sejak awal tahun ini. Itu dikarenakan harga bahan bakunya semakin mahal.  "Naik terus, dari Rp 6.000 (per kg) ke Rp 8.000. Terus Rp 9.000, Rp 11.000, Rp 12.000. Naiknya seribu dua ribu. Kedelainya mahal katanya," ucapnya.  Hal yang sama juga terjadi di Pasar Bintaro. Tempe dan tahu tidak ditemukan di pasar tersebut.  "Udah habis tadi pagi. Sekarang ya sudah nggak ada. Besok juga nggak ada. Katanya yang bikin mogok gara-gara kedelai naik," ujar salah satu pedagang di Bintaro.  Sementara, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin meminta, agar pemerintah dapat memberikan solusi bagi para perajin tahu dan tempe untuk menekan harga kedelai yang terus mengalami sejak akhir tahun lalu.  Aip mengatakan, harga kedelai sudah naik sejak Desember 2021 dari seharga Rp 7.500 per kilogram lalu naik ke Rp 9.000 per kilogram, dan harga saat ini mencapai Rp 11.000 per kilogram.  "Harga kedelai saat ini 11.500 per kg. Harga jual tempe 5.000 hingga Rp 6.000 per 500 gram, atau antara 10.000 hingga 12.000 per kg. Jadi, sudah pasti rugi. Karena ada biaya produksi (dimasak, rendam, minyak atau gas, makan dan lain-lain)," kata Aip saat dihubungi oleh JawaPos.com.  Aip menegaskan, para perajin tahu dan tempe akan mogok produksi pada hari ini 21 hingga 23 Februari 2022 mendatang secara serentak di seluruh Tanah Air karena kerugian yang dialami selama ini. "Kalau nggak rugi nggak akan mogok," pungkasnya.

Produsen Mogok, Tak Ada Tempe-Tahu di Pasar sampai Tiga Hari ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/tahutempemogok.jpg" alt="Aksi unjuk rasa pengrajin kedelai yang tergabung dalam Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI). Antara" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa pengrajin kedelai yang tergabung dalam Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aksi mogok produksi yang dilakukan pengrajin tahu dan tempe wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berlangsung sejak  Kamis (31/12) dipicu naiknya harga kedelai akan berakhir pada  Minggu (3/1). Ketua Bidang Hukum Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI) Fajri Safii seperti dilansir dari Antara mengatakan, aksi mogok produksi tersebut terpaksa dilakukan mengingat harga kedelai naik hingga 35 persen. Para pengrajin tahu dan tempe melakukan aksi mogok produksi dengan harapan  pemerintah mendengar keluhan sehingga mengeluarkan kebijakan agar harga kedelai bisa kembali normal.  Menurut Fajri, saat ini lonjakan harga kedelai mencapai kisaran Rp 9.000 sampai Rp 10.000. Padahal, harga kedelai pada bulan lalu, di kisaran Rp 7.000 sampai Rp 7.500 per kilogram.  ”Kenaikan harga kedelai sebesar itu menyebabkan para pengrajin tahu mogok produksi karena tidak sanggup lagi membeli kedelai,” terang Fajri Safii pada Sabtu (2/1).  Menurut dia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 24/M-DAG/PER/5/2013 tentang ketentuan impor kedelai dalam rangka stabilitas harga kedelai dianggap menghambat tumbuhnya importir-importir baru. Akibatnya, importir lama bisa semaunya menentukan harga dan melakukan kesepakatan harga atau kesepakatan pembagian wilayah pemasaran.  ”Hal ini bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” ungkap Fajri.  Sementara itu, Ketua Umum Sahabat Pengrajin Tempe Pekalongan (SPTP) Indonesia Haryanto mengaku, tak sedikit perajin yang tergabung dalam organisasinya yang gulung tikar akibat kenaikan harga kedelai.  Pengrajin tahu dan tempe asal Pekalongan yang kini tinggal di Tangerang, itu berharap kepada pemerintah untuk bisa menekan kembali harga kedelai seperti semula.  ”Dengan kenaikan harga kacang kedelai impor yang sangat tinggi dari Rp 7.000 menjadi Rp 9.500 per kilonya telah menimbulkan keresahan. Lonjakan harga ini membuat para pengrajin gulung tikar. Kami berharap pemerintah bisa menstabilkan kembali harga seperti semula,” ujar Haryanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jnkhKmrFyQw

Aksi Mogok Pengrajin Tahu dan Tempe di Jabodetabek Berakhir Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Demo-Tolak-Omnibus-Law-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat serikat buruh di Indonesia menolak ikut serta aksi mogok nasional yang direncanakan akan digelar pada 6 hingga 8 Oktober 2020 terkait pengesahan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.  Keempat serikat buruh tersebut yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSARBUMUSI).  Pernyataan sikap tersebut ditanda-tangani masing-masing pimpinan Konfederasi Serikat Buruh/Pekerja, Ketua Umum KSPSI Yoris Raweai, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Presiden KSARBUMUSI Syaiful Bahri Anshori, Presiden KSPN Ristadi.  Keempat serikat buruh menolak aksi mogok tersebut dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir yang menghantam sektor ekonomi dan kesehatan pekerja imbas penyebaran pandemi covid-19. Apalagi ribuan pekerja telah mengalami pemotongan gaji hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).  "Menimbang saran masukan yang berkembang terutama daerah-daerah dan pengurus tingkat perusahaan akan situasi dan kondisi ribuan anggota yang masih banyak dirumahkan serta belum selesainya kasus ribuan PHK pekerja/buruh anggota kami," tulisnya dalam keterangan resmi, seperti dikutip Senin (5/10).  Di sisi lain, penolakan atas pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dinilai dapat dilakukan secara kritis tanpa harus melalukan aksi mogok nasional yang akan merugikan pekerja dan dunia usaha.  Mereka akan melakukan koreksi dan penolakan atas segala kebijakan apapun yang merugikan rakyat, khususnya pekerja atau buruh Indonesia, termasuk soal Omnibus Law RUU Cipta, soal cara jalan perjuangan tentu tidak harus sama dengan komponen Serikat pekerja atau buruh lain untuk tujuan yang sama.  Maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, ke empat serikat pekerja tersebut tidak akan ikut aksi mogok nasional. “Kepada seluruh anggota kami untuk tetap tenang tapi tetap waspada dengan situasi yang berkembang,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rZXzREWOgDA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Penjelasan 4 Serikat Buruh yang Menolak Ikut Mogok Nasional Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/22_prancis.jpg" alt="Protesters march during a mass stirke in the Old Port of Marseille, southern France, Wednesday, Dec. 5, 2019. Workers across the public sector fear President Emmanuel Macron" width="100%">
<figcaption>Protesters march during a mass stirke in the Old Port of Marseille, southern France, Wednesday, Dec. 5, 2019. Workers across the public sector fear President Emmanuel Macron</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aksi mogok kerja besar-besaran melanda Prancis, Kamis (5/12). Itu terjadi setelah para pekerja sipil dari berbagai sektor bergabung dengan demonstran rompi kuning. Mereka memprotes rencana perubahan regulasi pensiun.  Pengacara, polisi, serta pekerja sekolah, transportasi umum, rumah sakit, dan bandara sepakat tak masuk kerja sebagai bentuk protes. Keputusan tersebut menimbulkan banyak kesulitan bagi warga Prancis lainnya. Orang tua bingung mencari penitipan anak karena sekolah tutup. Menara Eiffel libur karena jumlah petugas tak mencukupi.  Masalah transportasi bahkan lebih parah. Maskapai Air France memangkas 30 persen penerbangan domestik. Setengah dari perjalanan Eurostar juga dihapus. Di ibu kota Paris, hanya ada lima di antara 16 jalur yang masih berjalan.  ”Saya mulai bekerja 2001 dengan kontrak yang semula menyatakan pensiun dini 50 tahun lalu diubah menjadi 52,5 tahun. Dan, sekarang batas usia itu akan ditambah,” ujar Cyril Romero, masinis kereta dari Toulouse, kepada BBC.  Hampir semua pegawai sipil marah terhadap rencana reformasi dari kabinet Emmanuel Macron. Mereka menuding Macron berencana menaikkan batas usia minimum pensiun serta mengurangi manfaat yang diterima para pekerja yang pensiun.  Menurut media lokal, mogok kerja bisa berlangsung lebih dari sehari. Aksi mogok kerja atas kebijakan pensiun pada 1995 bertahan hingga tiga minggu.

Protes Perubahan Regulasi Pensiun, Pekerja Sipil Lumpuhkan Prancis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi mogok

Berita Terkini