<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/c26a28dd-3be5-42a8-9e5e-648ce7af0c64-97692041.jpeg" alt="Mobil-mobil terbakar di jalanan selama demonstrasi di Teheran, Iran, pada 8 Januari 2026. (Reuters)." width="100%">
<figcaption>Mobil-mobil terbakar di jalanan selama demonstrasi di Teheran, Iran, pada 8 Januari 2026. (Reuters).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Teheran menegaskan masih menjaga jalur komunikasi dengan Amerika Serikat (AS), meski negara itu sedang menghadapi gelombang protes nasional yang berujung bentrokan berdarah dan tekanan internasional yang kian meningkat. Situasi ini disebut sebagai salah satu tantangan terberat bagi pemerintahan ulama Iran sejak Revolusi Islam 1979.&nbsp;Pernyataan tersebut disampaikan pemerintah Iran pada Senin (12/1) waktu setempat, saat Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan berbagai opsi respons atas tindakan keras aparat keamanan Iran terhadap demonstran. Trump sebelumnya menyatakan AS membuka peluang untuk bertemu pejabat Iran, sekaligus mengklaim telah menjalin kontak dengan kelompok oposisi Iran di luar negeri. Di saat bersamaan, Trump juga melontarkan ancaman, termasuk kemungkinan aksi militer, menyusul laporan kekerasan mematikan terhadap massa aksi. Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS, Human Rights Activists News Agency (HRANA), menyebut telah memverifikasi kematian 640 orang sejak protes pecah pada 28 Desember dan meluas ke berbagai kota. HRANA juga mencatat sedikitnya 10.694 orang ditangkap. Namun, Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi data tersebut secara independen. Internet Diputus, Informasi Terhambat Arus informasi dari Iran semakin terbatas sejak pemerintah memberlakukan pemadaman internet pada Kamis lalu. Kebijakan ini menyulitkan verifikasi lapangan dan memperkecil ruang pelaporan independen terkait skala dan dampak unjuk rasa. Protes yang awalnya dipicu keluhan ekonomi, mulai dari inflasi tinggi hingga kesulitan hidup, berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, termasuk seruan agar pemerintahan ulama mundur. Meski demikian, hingga kini belum terlihat perpecahan di lingkaran elite Syiah, militer, maupun aparat keamanan. Di sisi lain, gerakan protes juga dinilai belum memiliki kepemimpinan pusat yang jelas, dengan oposisi yang masih terfragmentasi. Rekaman video yang telah diverifikasi menunjukkan warga berkumpul di Pusat Forensik Kahrizak, Teheran, pada Minggu (11/1) lalu. Dalam video tersebut tampak deretan kantong jenazah berwarna gelap, memperkuat kekhawatiran publik terkait jumlah korban jiwa. Pemerintah Iran sendiri belum merilis angka resmi korban tewas. Otoritas Teheran menuding kekerasan dipicu campur tangan AS serta kelompok yang mereka sebut sebagai 'teroris' yang didukung AS dan Israel. Media pemerintah lebih banyak menyoroti kematian aparat keamanan dalam pemberitaan mereka. Kementerian Intelijen Iran pada juga mengumumkan telah menangkap tim-tim yang mereka labeli sebagai teroris. Dalam pernyataan yang dimuat media pemerintah, kelompok tersebut dituding bertanggung jawab atas pembunuhan relawan paramiliter pro-pemerintah, pembakaran masjid, serta serangan terhadap fasilitas militer. Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengakui adanya 'pesan-pesan yang saling bertentangan' dari Washington. Meski demikian, ia menegaskan komunikasi tetap berjalan. &ldquo;Saluran komunikasi antara Menteri Luar Negeri kami, Abbas Araqchi, dan utusan khusus AS Steve Witkoff terbuka, dan pesan dipertukarkan bila diperlukan,&rdquo; ujar Baghaei. Ia menambahkan, jalur tidak langsung melalui Swiss sebagai perantara tradisional juga masih digunakan. Araqchi, dalam pertemuan dengan para duta besar asing di Teheran, menegaskan Iran siap menghadapi perang, namun tetap membuka pintu dialog. Sikap ini mencerminkan strategi ganda Teheran di tengah tekanan eksternal dan gejolak internal. Pada hari yang sama, duta besar Inggris, Italia, Jerman, dan Prancis dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Iran. Menurut kantor berita semi-resmi Tasnim, mereka diminta menyampaikan kepada pemerintah masing-masing agar menghentikan dukungan terhadap aksi protes di Iran. Teheran menilai dukungan politik maupun media asing terhadap demonstrasi sebagai 'intervensi yang tidak dapat diterima' terhadap keamanan dalam negeri.&nbsp;Seorang sumber diplomatik Prancis mengatakan para duta besar Eropa tersebut menyampaikan keprihatinan serius atas situasi yang berkembang. Di dalam negeri, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, saat berpidato di Lapangan Enqelab, Teheran, menyebut Iran tengah menghadapi 'perang di empat front': perang ekonomi, perang psikologis, perang militer melawan AS dan Israel, serta perang melawan terorisme. Araqchi juga mengungkapkan bahwa sejak protes meletus, sebanyak 53 masjid dan 180 ambulans dilaporkan dibakar. Rekaman CCTV dari dalam Masjid Abuzar di Teheran, yang telah diverifikasi Reuters, menunjukkan sekelompok orang merusak interior masjid, melempar buku-buku ke lantai, dan menghancurkan perabot. Media pemerintah menyebut masjid tersebut dibakar pada 9 Januari lalu. &nbsp;

Iran klaim tetap buka jalur komunikasi dengan AS di tengah protes berdarah, pemadaman internet, tekanan Trump, dan tudingan intervensi asing

Iran Klaim Tetap Buka Jalur Komunikasi dengan AS di Tengah Tekanan Protes Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/UVfj6I6IGDUwe1RzGD4RgVeHS90RZPRVVLuWetMc-1557326090.jpg" alt="Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru memamerkan aksi militer besar-besaran di Gaza. Aksi brutal itu dilakukan militer Israel di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016731958/janji-eduardo-perez-ke-bonek-persebaya-surabaya-siap-lumat-psbs-biak-di-maguwoharjo">Janji Eduardo Perez ke Bonek! Persebaya Surabaya Siap Lumat PSBS Biak di Maguwoharjo</a>&nbsp; Dalam pidato di hadapan parlemen Isralr, Knesset, Senin (20/10), Netanyahu mengungkapkan bahwa pasukan Israel menjatuhkan 153 ton bom ke wilayah Gaza sehari sebelumnya, langkah yang memicu kritik luas atas dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan penghentian tembakan. Pidato yang semula dimaksudkan untuk menunjukkan 'keberhasilan perang di tujuh front' itu justru memperkuat kesan bahwa pemerintahan Netanyahu masih mengedepankan kekuatan militer di atas diplomasi.&nbsp; Ia menyebut serangan udara itu sebagai balasan atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas, meski kelompok tersebut membantah terlibat dalam insiden yang menewaskan dua tentara Israel. &ldquo;Satu tangan kami menggenggam senjata, tangan lainnya terulur untuk perdamaian. Perdamaian hanya dibuat oleh pihak yang kuat,&rdquo; ujar Netanyahu, dalam pidato yang beberapa kali diinterupsi oleh para anggota oposisi itu. Namun, bagi banyak pengamat, ucapan itu terdengar seperti paradoks. Serangan bom di tengah gencatan senjata memperkuat tudingan bahwa Israel tidak pernah serius menghentikan perang yang telah menewaskan ribuan warga sipil Palestina.&nbsp; Organisasi HAM menilai tindakan itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama jika dilakukan tanpa bukti kuat atas pelanggaran gencatan senjata oleh pihak lain. Netanyahu juga menegaskan bahwa Gaza kini 'sepenuhnya terkepung' dan berjanji mempertahankan kendali atas semua perbatasan, menolak ajakan untuk mengakhiri perang lewat negosiasi.&nbsp; &ldquo;Jika saya mendengarkan sebagian dari kalian dan menarik pasukan dari Gaza, kita tidak akan mencapai posisi ini,&rdquo; katanya. Pernyataan itu memperdalam ketegangan di dalam negeri. Oposisi menuduh Netanyahu tidak hanya gagal mengakhiri perang, tetapi juga mengabaikan diplomasi internasional dan memperburuk posisi Israel di mata dunia.&nbsp; Sementara itu, mengutip RoyaNews, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menuding Netanyahu berupaya menutupi kegagalannya mengantisipasi serangan 7 Oktober dengan 'retorika militer yang kosong'. Sementara itu, masyarakat sipil Israel juga mulai menunjukkan kelelahan perang. Survei lokal menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Netanyahu terus menurun, terutama karena tidak adanya peta jalan politik yang jelas untuk fase pascaperang Gaza. Netanyahu, di sisi lain, mencoba mengalihkan perhatian ke isu eksternal. Ia menuding Iran 'tinggal beberapa bulan lagi dari memiliki bom nuklir' dan memperingatkan ancaman Hizbullah di utara.&nbsp; Ia juga mengumumkan rencana bertemu Wakil Presiden AS JD Vance serta utusan Donald Trump, Jared Kushner dan Steve Witkoff, untuk membahas masa depan Gaza. Namun bagi banyak kalangan, pengumuman itu tidak menutupi fakta utama: Israel menggempur Gaza di tengah masa gencatan senjata yang seharusnya menjamin keenangan bagi warga sipil. &ldquo;Netanyahu mungkin berbicara tentang perdamaian,&rdquo; tulis harian Haaretz dalam editorialnya, &ldquo;tapi bom-bom yang dijatuhkan di Gaza pada Minggu menunjukkan hal sebaliknya.&rdquo; (*)

Perdana Menteri Israel Netanyahu pamer aksi militer di Gaza saat gencatan senjata, kritik muncul atas pelanggaran.

Tak Berperikemanusiaan, Netanyahu dBangga Pamer Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza saat Gencatan Senjata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Kim-Jong-Un-Reuters-KCNA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) pada Rabu (17/6) menyatakan kekhawatiran mendalam soal rencana aksi militer yang diumumkan oleh angkatan bersenjata Korea Utara (Korut).  Kementerian Pertahanan Nasional Korsel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait pengumuman Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Korut tentang detail rencana aksi militer itu.  Kementerian tersebut memaparkan bahwa rencana aksi militer itu benar-benar bertentangan dengan perjanjian antar-Korea yang telah ada, termasuk perjanjian militer komprehensif yang ditandatangani oleh kedua negara Korea tersebut pada September 2018 setelah pertemuan tingkat tinggi di Pyongyang antara Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un.  Pihak kementerian mengatakan bahwa langkah itu akan menggagalkan usaha bersama maupun hasil yang telah diupayakan selama dua dekade oleh Korea Selatan dan Korut guna membangun hubungan dan memelihara perdamaian di Semenanjung Korea.  Jika Korut benar-benar merealisasikan rencana itu, negara tersebut pasti akan menanggung akibatnya, lanjut kementerian itu.  Pihak kementerian menambahkan bahwa militer Korsel telah teguh mempertahankan sikap bertahan sembari dengan saksama memantau tindakan pasukan Korut selama 24 jam setiap harinya. Lebih lanjut kementerian itu juga mengatakan pihaknya akan melanjutkan upaya untuk memastikan ketegangan militer tidak akan meruncing melalui manajemen situasi yang stabil.  Staf Jenderal Tentara Rakyat Korea Korut sebelumnya pada Rabu mengumumkan rencana aksi militer terperinci yang akan disetujui oleh Komisi Militer Sentral Partai Buruh Korea (Workers' Party of Korea/WPK).  Dalam rencana aksi tersebut, unit-unit dari tingkat resimen dan subunit satuan tembak yang diperlukan akan dikerahkan ke kawasan wisata Gunung Kumgang dan Kawasan Industri Kaesong, dua simbol terpenting dari kerja sama antar-Korea yang ditutup selama periode konfrontasi terdahulu.  Korut juga akan mengaktifkan kembali pos-pos jaga, yang sebelumnya telah ditarik dari zona demiliterisasi di bawah perjanjian militer antar-Korea tahun 2018, serta melanjutkan kembali semua jenis latihan militer reguler di area-area yang berdekatan dengan perbatasan antar-Korea.  Kantor penghubung bersama antar-Korea, yang dibuka pada September 2018 di Kota Kaesong di wilayah perbatasan Korut sebagai sarana komunikasi 24 jam antara kedua negara Korea tersebut, hancur akibat ledakan pada Selasa (16/6).  Peledakan itu terjadi tiga hari setelah Kim Yo Jong, Wakil Pertama untuk Direktur Departemen di Komite Sentral WPK, memperingatkan kemungkinan itu sebagai protes terhadap selebaran propaganda anti-Korut yang dikirim dari seberang perbatasan oleh kelompok-kelompok sipil Korsel, yang sebagian besar terdiri atas para pembelot asal Korut. (Xinhua/Antara)   &nbsp;

Korsel Khawatir dengan Rencana Aksi Militer Korut

aksi militer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi militer

Berita Terkini

Iran Klaim Tetap Buka Jalur Komunikasi dengan AS di Tengah Tekanan Protes Nasional

Tak Berperikemanusiaan, Netanyahu dBangga Pamer Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza saat Gencatan Senjata

Korsel Khawatir dengan Rencana Aksi Militer Korut

Download Aplikasi JawaPos.com