<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/MAYDAY1-2394973314.jpg" alt="Sebanyak 4.786 personil Polda Jawa Tengah dan anggota Polres jajaran dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi peringatan May Day, Rabu (1/5/2025)." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 4.786 personil Polda Jawa Tengah dan anggota Polres jajaran dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi peringatan May Day, Rabu (1/5/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 4.786 personil Polda Jawa Tengah dan anggota Polres jajaran dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi peringatan May Day, Rabu (1/5/2025). Sedangkan jumlah keseluruhan masa peserta aksi peringatan hati buruh sedunia di Jawa Tengah ini mencapai sebanyak 18.950 orang. Berdasarkan data yang tercatat di Polda Jawa Tengah, jumlah unjuk rasa (Unras) terdiri dari 9 titik pada 6 Kabupaten/Kota. Perkiraan Jumlah massa sebanyak 4.450 orang. Selain Unras,b peringatan May Dya juga ada 25 titik pada 24 Kabupaten/Kota. Perkiraan jumlah massa sebanyak 18.950 orang. "Jumlah masa diperkirakan itu, dari seluruh Jawa Tengah. Itu jumlah yang tertulis dalam pengajuan ijin mengemukakan pendapat di muka umum, tertulis itu. Kemungkinan dalam pelaksanaan tidak sampai sebanyak itu," ungkap Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (1/5/2024). Kabid Humas menyebut, ada total jumlah personel pengamanan sebanyak 4.786 personil. Selain dari anggota Polres jajaran, juga diback up personil Brimob Polda Jawa Tengah. "Kalau anggota dari Polda sifatnya membantu, standby di Mako, Polres gabungan, ditambah satuan sabhara 1 kompi, kemudian Brimob yang standby di empat lokasi, ada di Semarang, Pekalongan," sambungnya. Satake menambahkan, aksi unjuk rasa dilakukan dalam batasan waktu hingga pukul 18.00 petang. Kabid Humas berharap, peserta unjuk rasa bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan tertib dan menjaga aturan yang yang telah ditentukan. "Kita berharap sebelum jam 6 sudah selesai. Peserta aksi juga bisa menjaga ketertiban," pungkasnya. Sementara terlihat, ribuan personel disiagakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (1/5/2024). Petugas bersiaga di depan gerbang. Beberapa sarana prasarana pengamanan demonstrasi juga disiapkan kepolisian. Wakapolrestabes Semarang, AKBP Wiwit Ari Wibisono mengatakan, total ada sekitar 1.400 personel gabungan yang diturunkan untuk menjaga demontrasi agar berjalan dengan tertib dan aman. Pihaknya memastikan pengamanan ini akan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. "Hari ini kita akomodir pengamanannya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita masih menunggu hari ini ada dua kelompok lagi yang akan datang, dan kita siapkan sekitar 1.400 personel 950 personel dari Polrestabes dan sisa dibantu dari Polda," katanya. Selain melakukan pengamanan unjuk rasa, kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang sedang melakukan aktivitas tidak terganggu oleh kegiatan demonstrasi. Pihaknya menyebut ada 3000 massa peserta aksi unjuk rasa. "Iya tetap ada pengalihan arus lalu lintas ada penjagaan jalur yang dilewati agar tidak mengganggu," tegasnya. Pihaknya menghimbau kepada para demonstrasi selama mengemukakan pendapat dimuka umum dengan damai dan tertib. Kepolisian juga bakal mengedepankan pengamanan persuasif terlebih dahulu manakala ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan ketegangan. "Kita minta aksi aman tanpa anarkis. Kita pengamanan kedepankan persuasif dan negosiasi, upaya persuasif kita lakukan agar menenangkan dan kita berusaha mendekatkan diri kepada massa," pungkasnya. Selain berorasi, para buruh juga membawa poster, termasuk pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan di depan gedung pemerintah Jawa Tengah yang berdampingan dengan Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terlihat, sampai sejauh aksi unras berlangsung aman dan damai. (mha)

Selain berorasi, para buruh juga membawa poster, termasuk pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan di depan gedung pemerintah Jawa Tengah.

Sebanyak 4.786 Polisi Kawal 18.950 Buruh pada Aksi May Day di Jawa Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/DEMO-BURUH.jpg" alt="Ilustrasi Demo. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Demo. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Senayan pada Sabtu (14/5). Sebab, lokasi tersebut akan digunakan untuk aksi buruh bertajuk May Day Fiesta.  ”Kami imbau kepada seluruh warga Jakarta sebaiknya pada Sabtu (14/5) sejak pagi hingga sore hindari kawasan Senayan dan depan Gedung DPR/MPR,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (12/5).  Selain kawasan tersebut, Sambodo juga meminta masyarakat untuk menghindari kawasan lain yang ikut terdampak aksi May Day Fiesta. Yakni Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai Simpang Semanggi hingga depan Gedung DPR/MPR, kemudian kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Bundaran Senayan hingga Simpang Semanggi.  Lebih lanjut Sambodo Purnomo Yogo meminta masyarakat yang hendak berolahraga raga di kawasan GBK menunda kegiatan tersebut. Sebab, khawatir dipadati bus yang membawa massa buruh ke lokasi aksi.  ”Sabtu (14/5) juga sebaiknya enggak berolahraga dulu di GBK karena dari pagi akan ada kedatangan bus antara 800 sampai 1.000 bus yang akan angkut massa yang menghadiri May Day Fiesta,” ujar Sambodo.  Sambodo menambahkan, kepolisian tidak menutup kawasan tersebut untuk umum, meski telah mengeluarkan imbauan untuk menghindari kawasan GBK pada Sabtu (14/5).  ”Tidak ditutup untuk umum tapi sebaiknya masyarakat umum menghindari dulu kawasan tersebut,” tutur Sambodo Purnomo Yogo.

Polda Metro Imbau Warga Hindari Kawasan Senayan karena Demo pada Sabtu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kspi-minta-jatah-menteri-tenaga-kerja-ke-prabowo-begini-respons-pan_m_209218.jpeg" alt="Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden KSPI Iqbal Said usai menandatangani kontrak politik di acara deklarasi pencaresan Prabowo untuk Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden KSPI Iqbal Said usai menandatangani kontrak politik di acara deklarasi pencaresan Prabowo untuk Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Namun dukungan itu tidak gratis. Mereka meminta jatah agar perwakilan buruh bisa &lrm;menjadi Menteri Tenaga Kerja. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan, meminta jatah menteri adalah hal yang wajar. Namun, pada akhirnya semua akan ditentukan oleh Presiden terpilih itu sendiri, apakah ingin menjadikan buruh sebagai pembantunya atau tidak. "Menteri kan hak prerogatif presiden. Yang menang (siapa), kan belum tahu. Tapi bahwasanya itu sebagai aspirasi, harus kita hormati," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/5). Menurut <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/19/205648/wakil-ketua-dprd-dki-minta-anies-pecat-tujuh-kepala-dinas-ini" target="_blank">Wakil Ketua DPR</a> itu, meminta jatah setelah memberikan dukungan politik merupakan bagian dalam teori organisasi. Memang kedua belah pihak bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. &lrm;Sehingga tidak bisa disalahkan. "Itu teori dalam organisasi, dan kita tidak bisa menyalahkan organisasinya," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, memang sudah lazimya adanya kontrak politik itu&lrm;, dan buruh perlu dilibatkan dalam pemerintahan, misalnya diberikan jabatan Menteri Tenaga Kerja. "Jadi, jika rakyat memilih (Prabowo) menjadi Pr&lrm;esiden, maka menteri tenaga kerja berasal dari serikat buruh," ujar Said usai deklarasi dukungan ke Prabowo Subianto sebagai capres di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/4). Menurut Said, ini bukan persoalan etis atau tidak. Sebab, di luar negeri saja apabila ada kontrak politik dengan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209030/presiden-buruh-sarankan-prabowo-gandeng-rizal-ramli-jadi-cawapres" target="_blank">buruh</a>,&nbsp;maka orang yang menjadi bagian dari buruh diberikan jabatan menteri. "Jadi itu lazim di Amerika dan Jerman," katanya. Said menambahkan, Prabowo Subianto juga tidak mempermasalahkan jika nanti buruh menduduki jabatan Menteri Tenaga Kerja, Pengurus PGRI, ataupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KSPI Minta Jatah Menteri Tenaga Kerja ke Prabowo, Begini Respons PAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/di-asean-tingkat-produktivitas-buruh-indonesia-masih-tertinggal_m_208959.jpeg" alt="Ilustrasi suasana aksi demo May Day" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana aksi demo May Day</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Tuntutan peningkatan kesejahteraan dari buruh itu bukan hal baru bagi pemerintah. Jika hal itu selalu terjadi, dikhawatirkan akan terjadi pergeseran industri ke wilayah lain. "Untuk beberapa kasus seperti di Batam dan Jawa Barat memang ada pergeseran industri ke Jawa Tengah karena upah buruhnya lebih murah," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada JawaPos.com, Selasa (1/5). Meski demikian, menurut Bhima &nbsp;problem perburuhan di Tanah Air adalah terkait pada produktivitas. Dalam Global Competitiveness, Index produktivitas tenaga kerja menduduki posis ke-8 sebagai masalah besar dalam daya saing nasional. "Sebenarnya yang jadi problem laten itu adalah produktivitas buruh kita di level Asean masih tertinggal dari Malaysia, Vietnam dan Thailand," tuturnya. Selain itu indikator pasar tenaga kerja Indonesia juga belum efisien dengan peringkat ke 96 dari 137 Negara. Skill gap&nbsp; yang masih besar antara kebutuhan pelaku usaha dan keahlian pekerja menjadi hambatan bagi investasi. Menurutnya, aksi demo para buruh bukan masalah utama perburuhan dalam negeri. Sebab, tingkat produktivitas dan inovasi yang akan jadi pendorong kualitas buruh dalam negeri. "Kemudian soal pendidikan angkatan kerja yang sebagian besar lulusan SMP kebawah yakni 60 persen. Investasi masuk kalau tenaga kerja nya produktif dan inovatif. Soal demo serikat buruh ada di urutan akhir yang jadi pertimbangan," tandasnya.&nbsp;

Di ASEAN, Tingkat Produktivitas Buruh Indonesia Masih Tertinggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pan-curiga-banyaknya-tenaga-kerja-asing-karena-mou-dengan-tiongkok_m_208919.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Isu tenaga kerja asing (TKA) santer disuarakan para buruh di perayaan May Day tahun ini. Pemicunya yaitu dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Menyoroti isu TKA, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh P Daulay mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan isi penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Indonesia dan Tiongkok. Penandatananyan MoU itu dilaksanakan di Great Hall of The People dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Xi Jinping pada 26 Maret 2015 lalu. Saleh menduga, saat ini MoU tersebut ditindaklanti dengan pelaksanaan &lsquo;turn key project&rsquo;. Artinya, proyek-proyek Indonesia yang dikejarkan Tiongkok diharuskan menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari negeri tirai bambu itu. "Jadi inti dari turn key project itu kan tenaga kerjanya di investasikan oleh Tiongkok, tapi tenaga kerjanya dari Tiongkok juga," kata Saleh di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (1/5). Indonesia, kata Saleh, seharusnya mendapatkan keuntungan dari berbagai investasi asing yang ditawarkan dari negara lain. Maka dari itu, dirinya pun mengkritik berbagai investasi yang justru merugikan Indonesia. Misalnya, kata dia, sebuah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), investasinya berasal dari negara lain. Demikian juga tenaga kerja yang menggarap proyek itu berasal dari negara yang menanamkan modal tersebut. &ldquo;Katakanlah proyeknya sudah selesai. Lalu listrik PLTU dijualnya ke mana? Dijualnya ke kita. Kita yang beri, kita yang pakai. Lalu kita dapat apa? Kita ini hanya menjadi pasar bagi mereka," tukasnya. Lebih lanjut, Saleh menegaskan, pihaknya meminta pemerintah untuk membuka secara transparan mengenai kesepakatan antara Indonesia dan Tiongkok itu. Pasalnya, kondisi ini sudah mulai meresahkan masyarakat luas. "Perdebatannya saja sudah meresahkan apalagi keberadaannya (pekerja asing). Karena itu, PAN meminta agar turn-key project ditinjau, dievaluasi karena investasi Tiongkok dan investasi asing pada umumnya menurut kami tidak serta-merta mendatangkan keuntungan bagi indonesia," pungkasnya.

PAN Curiga Banyaknya Tenaga Kerja Asing Karena MoU dengan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/said-iqbal-jangan-pilih-presiden-yang-tidak-cabut-aturan-pengupahan_m_208915.jpeg" alt="Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengajak kepada seluruh elemen buruh untuk tidak memilih Presiden Joko Widodo yang belum mencabut aturan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Hal itu diungkapkan Iqbal saat memberikan orasi pada hari buruh Internasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/5). Alasan itu dilontarkan karena Presiden Jokowi belum juga mencabut PP tersebut. Aturan tedsebut dianggap menyengsarakan buruh Indonesia. "Jangan pilih presiden kalau presidennya tidak mau cabut PP 78. Itu PP 78 harus dicabut, dalam empat tahun ini upah murah," tegas Iqbal. Iqbal juga berpandangan pada era pemerintahan Jokowi, BBM premium sudah perlahan menghilang. Selain itu, listrik yang tiap tiga bulan sekali mengalami kenaikan mencapai Rp 75.000 hingga Rp 100.000. "Harga listrik naik tiap tiga bulan, upah tetap. Artinya upah kita turun," jelasnya. Tak hanya itu, Iqbal juga menolak masuknya buruh kasar dari negeri Tiongkok. Hal ini menyebabkan kurang diliriknya para pekerja di Indonesia. "Kita tidak rasis, kita setuju investasi masuk, yang kita tidak setuju lapangan kerja orang Indonesia direbut buruh kasar China," jelasnya. Oleh karena itu, Iqbal mengajak kepada seluruh elemen buruh Indonesia untuk dapat menyuarakan isu ganti presiden pada Pemilu 2019. "2019, mari rebut kembali ganti presiden untuk mensejahterakatan buruh. Hari ini outsorching kembali merajalela sampai 75 persen," pungkasnya.

Said Iqbal: Jangan Pilih Presiden yang Tidak Cabut Aturan Pengupahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganti-presiden-bergaung-di-aksi-may-day-depan-gedung-dprmpr_m_208872.jpeg" alt="Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais turut serta dalam unjuk rasa buruh di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/5)." width="100%">
<figcaption>Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais turut serta dalam unjuk rasa buruh di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imbauan&nbsp;Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) terkait May Day tidak disusupi agenda politik, tidak digubris. Buktinya, unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI ramai dengan&nbsp;ajakan '2019 ganti Presiden'. Ucapan itu muncul saat aktivis kemanusiaan Natalius Pigai menyampaikan orasi. Ribuan buruh yang hadir kompak meneriakkan 'Ganti Presiden'.&nbsp;Kemudian dijawab dengan teriakan nada sama oleh Pigai. "Pemimpin yang kita percaya hari ini seperti ini, maka kita harus?" tanya Pigai. "Ganti Presiden!" teriak para buruh. "Ganti! Sekalipun Presiden diganti, kita masih ada stok pemimpin bangsa yang lain," jawab Pigai. Teriakan&nbsp;tersebut mencuat&nbsp;lantaran ketidakpuasan Pigai dan para buruh dengan kondisi kebijakan negara saat ini. Hal itu tercemin salah satunya dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Aturan itu diinilai tidak berpihak kepada buruh. "Pengkhianatan besar terjadi dari orang-orang besar, bukan orang kecil. Pemimpin tertinggi (Presiden) condong ke negara lain," lanjut Pigai. Selain itu Pigai juga menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 terkait Pengupahan. Mantan Komisioner Komnas HAM itu menilai PP tersebut tidak berpihak kepada kelayakan hidup para buruh Indonesia. "Karena itu sejak saya masih di Komnas HAM hingga saat ini saya konsisten ingin cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015," pungkas Pigai.

'Ganti Presiden' Bergaung di Aksi May Day Depan Gedung DPR/MPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketika-rieke-oneng-merengek-ke-pemerintah-angkat-honorer-jadi-pns_m_208795.jpeg" alt="Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah mengangkat para honorer menjadi PNS, tahun ini, Selasa (1/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah mengangkat para honorer menjadi PNS, tahun ini, Selasa (1/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka menegaskan, dalam aksinya memperjuangkan nasib buruh, pihaknya berjuang dengan damai tanpa caci maki terhadap pihak mana pun. "Aksi kita tidak marah-marah. Kita berjuang dengan gembira karena kita semua berjuang dengan ikhlas," ujar Rieke di Jakarta, Selasa (1/5). Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP ini mengakui, salah satu tuntutannya adalah menjadikan para tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pemeran Oneng dalam salah satu serial televisi itu pun meminta pemerintah memperhatikan nasib para honorer ini. "Jadi, 2018 ini ganti honorer jadi PNS," katanya disambut riuh para buruh yang mengikuti aksi May Day. Rieke menuturkan, untuk mewujudkan kesejahteraan buruh, KRPI juga mendesak pemerintah menjamin terwujudnya Tri Layak. Tri Layak yang dimaksud meliputi kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Menurut Rieke, jika Tri Layak ini dapat diwujudkan, maka hasilnya juga akan kembali pada pertumbuhan industri. Buruh yang layak tentunya memiliki daya beli tinggi, sehingga bisa menyerap hasil industri baik barang maupun jasa. "Dengan Tri Layak, secara sosiologis akan tercipta kesenangan bekerja. Sehingga akan berkorelasi positif pada peningkatan produktivitas bekerja. Peningkatan produktivitas tentunya akan meningkatkan kinerja industri kita," pungkasnya.

Ketika Rieke 'Oneng' Merengek ke Pemerintah, Angkat Honorer Jadi PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/said-iqbal-kspi-hanya-prabowo-yang-komitmen-jalankan-tuntutan-buruh_m_208813.jpeg" alt="Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Rizal Ramli di Pilpres 2019. Deklarasi dukungan akan dilakukan di perayaan May Day." width="100%">
<figcaption>Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Rizal Ramli di Pilpres 2019. Deklarasi dukungan akan dilakukan di perayaan May Day.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, pihaknya memutuskan akan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja nasional di Cempaka Putih, Jumat (28/4) kemarin. "Keputusan ini diambil setelah menyampaikan pandangan tentang sosok calon presiden yang akan didukung pada 2019 nanti," kata Iqbal melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/5). Menurut Iqbal, pertimbangan KSPI memberikan dukungan kepada mantan Danjen Kopassus itu lantaran dianggap memiliki komitmen untuk menjalankan 10 tuntutan buruh dan rakyat yang diajukan oleh KSPI dalam bentuk kontrak politik. "Sejauh ini hanya Prabowo yang berkomitmen untuk menjalankan tuntutan buruh dan rakyat. Karena itu, buruh KSPI secara bulat akan memberikan dukungan kepada beliau (Prabowo Subianto) menjadi presiden periode 2019-2024," ujar Iqbal. Tak hanya itu, Iqbal juga merekomendasikan Rizal Ramli sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto. Iqbal berpandangan Rizal Ramli merupakan sosok yang layak untuk mendampingi Prabowo dalam perhelatan pesta demokrasi 2019. "Karena dia (Rizal Ramli) sosok yang paham dan bisa mencarikan solusi masalah ekonomi," pungkas Iqbal. Dukungan tersebut, diakui Iqbal, akan dideklarasikan oleh buruh KSPI pada hari ini Senin (1/5) di Istora Senayan sekitar pukul 13.00 WIB.

Said Iqbal KSPI: Hanya Prabowo yang Komitmen Jalankan Tuntutan Buruh!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keluhan-honorer-asal-oku-selatan-digaji-rp-300-ribu-per-triwulan_m_208805.jpeg" alt="Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menggelar aksi May Day di depan istana negara, Selasa (1/5). Salah satu tuntutannya adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS." width="100%">
<figcaption>Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menggelar aksi May Day di depan istana negara, Selasa (1/5). Salah satu tuntutannya adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - "Kita adalah rakyat Indonesia yang hidup di negara sendiri". Begitulah salah satu teriakan yang menggema dari barisan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI). Meski panas semakin terik, para buruh termasuk tenaga kerja kontrak (TKK) bergabung dalam aksi May Day itu tetap semangat untuk menyuarakan aspirasinya di depan istana negara. Datang dari subuh tak membuat mereka lesu. Meski berasal dari berbagai daerah, tujuan mereka datang ke Jakarta sama, yaitu meminta agar pemerintah mau merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Aji, salah seorang TKK asal Serang mengaku mengikuti aksi ini lantaran hidupnya kurang sejahtera. Aji sudah bekerja sebagai TKK selama 13 tahun. Bersama kawan-kawannya, dia pun menuntut perbaikan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional ini. "Saya tenaga kerja kontrak dari Serang. Saya ikut kawan-kawan untuk meminta (pemerintah) merevisi UU ASN agar para TKK bisa menjadi Pekerja Negara Sipil (PNS)," kata Aji ditemui JawaPos.com, di Jalan Medan Merdeka Barat. Ungkapan yang sama datang dari Herdi Yansa. Tenaga kerja sukarela (TKS) di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan ini mengaku honor yang didapatnya jauh di bawah rata-rata. Katanya lagi, itu pun tak pasti. Kadang dapat, kadang tidak. Herdi telah bekerja sebagai seorang operator sejak 2008 hingga sekarang. Honor yang ia dapatkan sebesar Rp 300 ribu per triwulan. "Kenapa saya datang ke sini? Karena saya ingin agar saya bersama teman-teman seperjuangan sejahtera," ucap Herdi yang mengaku baru mendapat honor pada 2010. Bersama kawan-kawannya dari Oku Selatan, kurang lebih sebanyak 120 orang, mereka bergabung dengan KRPI menuntut revisi UU ASN. Sementara itu, Ketua KRPI Rieke Diah Pitaloka menegaskan, pihaknya mendesak pemerintah agar mengangkat honorer menjadi PNS pada tahun ini. Kedatangan legislator cantik itu semakin membuat massa semangat. Sekitar pukul 10.30 WIB, massa berhenti di depan Monas. Di situ, Rieke memberikan orasi di atas truk, sebelum memimpin barisan buruh menuju ke istana negara.

Keluhan Honorer Asal Oku Selatan, Digaji Rp 300 Ribu per Triwulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi may day

Berita Terkini