<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/aksi-212-dituding-makar-ini-jawaban-habib-rizieq_m_106657.jpeg" alt="Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab" width="100%">
<figcaption>Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab membantah keras bahwa aksi 212 yang digelarnya&nbsp;bersama jutaan umat muslim, adalah bagian dari upaya makar. Penegasan itu disampaikan Rizieq usai dimintai keterangan sebagai&nbsp;saksi kasus dugaan makar Rachmawati Soekarnoputri.&nbsp; "Kami tidak pernah merasakan ada aroma makar. Saya tekankan lagi bahwa aksi 212 yang kita gelar dengan damai bukan aksi&nbsp;makar, &nbsp;bukan aksi anti NKRI, bukan aksi anti Bhineka Tunggal Ika," tegasnya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (1/2). Aksi 212, kata Rizieq, adalah murni aksi penegakkan hukum untuk menuntut penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera&nbsp;diproses hukum dan dipenjarakan. "Tidak ada aroma makar. Aksi 212 murni aksi penegakkan hukum supaya penista agama dihukum," jelas dia.&nbsp; Di kesempatan itu, Rizieq juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat Islam yang selalu setia untuk mengawal dan&nbsp;membela agama serta ulama.(jar/rmol/mam/JPG)

Aksi 212 Dituding Makar, Ini Jawaban Habib Rizieq

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69309_88510_aksi-412.jpg" alt="Suasana aksi 412" width="100%">
<figcaption>Suasana aksi 412</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di arena free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) partai politik pendukung pemerintah ikut serta dalam aksi Kebhinekaan yang bertema &#39;Kita Indonesia&#39;. Dalam perhelatan itu, setidaknya banyak atribut partai politik di arena CFD yang nyatanya melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Koordinator Utama Aksi Kita Indonesia, Yorrys Raweyai mengaku, alasan massa menggunakan atribut politik karena untuk mencegah disusupi oleh oknum yang ingin merusak acara itu. Pasalnya, bagaimanapun acara tersebut dihadiri oleh massa banyak sehingga rentan disusupi oleh oknum. &quot;Ini gabungan partai massa banyak di CFD sehingga kalau kita tidak ada indentitas (oknum) takut membaur,&quot; ujar Yorrys saat dihubungi, Rabu (7/12). Oleh sebab itu Yorrys besama pihak-pihak terkait pun memutuskan untuk menghindari oknum yang menyusup,&nbsp; akhirnya dipilih peserta aksi harus memakai atribut partai politik. &quot;Nah kita berpikiran seluruh parpol harus memakai atribut supaya bisa membedakan,&quot; katanya. Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar ini menambahkan, aksi Kebhinekaan tersebut juga tidak ada kepentingan politik. Ini ia tegaskan karena tidak ada pidato politik serta atribut calon gubernur DKI Jakarta. &quot;Saya memberikan jaminan di situ tak ada statemen politik,&quot; ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, aksi yang dinamakan &#39;Kita Indonesia&#39; digelar hari Minggu, 4 Desember 2016 lalu, di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan MH Thamrin. Aksi yang diinisiasi oleh aliansi kebangsaan ini didukung oleh berbagai elemen kebangsaan, termasuk dengan partai politik dan diikuti oleh ribuan massa pendukung. Namun, acara tersebut meninggalkan kesan tidak baik di mata masyarakat yang tengah menikmati CFD. Pasalnya telah melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Apalagi banyak sampah sisa kotak bekas makan dibiarkan menumpuk dan berserakan. Selain sampah bekas sisa makanan, terlihat juga tanaman dan taman di kawasan itu rusak akibat peserta.(cr2/JPG)

Ini Alasan Massa 412 Pakai Atribut Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69308_88509_Yorrys-Raweai.jpg" alt="Yorrys Raaweai" width="100%">
<figcaption>Yorrys Raaweai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Kebhinekaan yang bertema &#39;Kita Indonesia&#39; yang berlangsung di arena car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) banyak mendapatkan kecaman. Dalam perhelatan itu, setidaknya banyak atribut partai politik di arena CFD yang nyatanya melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Koordinator Utama Aksi Kita Indonesia, Yorrys Raweyai mengaku meminta maaf kepada semua pihak bahwa perhelatan yang diselenggarakan nyatanya menabrak aturan yang ada. &quot;Saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta pada pemerintah, bahwa kita sudah melakukan kesalahan sesuai dengan Pergub CFD itu tidak boleh untuk fasilitas politik,&quot; ujar Yorrys saat dihubungi, Rabu (7/12). Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar juga meminta maaf, karena setelah aksi Kebhinekaan itu banyak fasilitas dan tanaman-tanaman ibu Kota yang menjadi rusak. Oleh sebab itu, Yorrys menegaskan siap menerima sanksi apapun. &quot;Kita siap terima sanksi apapun diberikan kepada kami,&quot; katanya. Alasan massa menggunakan atribut partai politik menurut Yorrys karena dirinya takut perhelatan tersebut akan disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak acara. &quot;Nah kita berpikiran seluruh parpol harus memakai atribut supaya bisa membedakan,&quot; ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, aksi yang dinamakan &#39;Kita Indonesia&#39; digelar hari Minggu, 4 Desember 2016 lalu, di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan MH Thamrin. Aksi yang diinisiasi oleh aliansi kebangsaan ini didukung oleh berbagai elemen kebangsaan, termasuk dengan partai politik dan diikuti oleh ribuan massa pendukung. Namun, acara tersebut meninggalkan kesan tidak baik di mata masyarakat yang tengah menikmati CFD. Pasalnya telah melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Apalagi banyak sampah sisa kotak bekas makan dibiarkan menumpuk dan berserakan. Selain sampah bekas sisa makanan, terlihat juga tanaman dan taman di kawasan itu rusak akibat peserta.(cr2/JPG)

Koordinator Aksi 412 Akhirnya Minta Maaf dan Bersedia...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69298_88499_Aksi-kita-Indonesia-bundaran-HI_Ismail-PohanIndopos_Indoposkecil.jpg" alt="Bendera Partai Golkar di Bundaran HI saat Aksi Kita Indonesia, Minggu (4/12)" width="100%">
<figcaption>Bendera Partai Golkar di Bundaran HI saat Aksi Kita Indonesia, Minggu (4/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buntut dari Aksi Kebhinekaan yang bertema &quot;Kita Indonesia&quot; yang menimbulkan kerusakan di sejumlah taman sepanjang kawasan Car Free Day (CFD), Bundaran HI, Minggu (4/12), panitia penyelenggara meminta maaf kepada masyarakat Jakarta. Atas kelalaian itu, Koordinator Utama Aksi Kita Indonesia, Yorrys Raweyai mengakui, bahwa kegiatan itu melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. &quot;Saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta pada pemerintah, bahwa kita sudah melakukan kesalahan sesuai dengan Pergub CFD itu tidak boleh untuk fasilitas politik,&quot; ujar Yorrys saat dihubungi, Rabu (7/12). Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar itu juga meminta maaf, karena setelah aksi Kebhinekaan itu banyak fasilitas dan tanaman-tanaman Ibu Kota yang menjadi rusak. Oleh sebab itu, Yorrys menegaskan siap menerima sanksi apapun. &quot;Kita siap terima sanksi apapun diberikan kepada kami,&quot; katanya. Yorrys beralasan soal massa menggunakan atribut partai politik, karena dirinya takut perhelatan tersebut akan disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak acara. &quot;Nah kita berpikiran seluruh parpol harus memakai atribut supaya bisa membedakan,&quot; ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, aksi yang dinamakan &quot;Kita Indonesia&quot; digelar hari Minggu, 4 Desember 2016 lalu, di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan MH Thamrin. Aksi yang diinisiasi oleh aliansi kebangsaan ini didukung oleh berbagai elemen kebangsaan, termasuk dengan partai politik dan diikuti oleh ribuan massa pendukung. Namun, acara tersebut meninggalkan kesan tidak baik di mata masyarakat yang tengah menikmati CFD. Pasalnya telah melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Apalagi banyak sampah sisa kotak bekas makan dibiarkan menumpuk dan berserakan. Selain sampah bekas sisa makanan, terlihat juga tanaman dan taman di kawasan itu rusak akibat peserta. (cr2/JPG)

Minta Maaf, Panitia Aksi 412: Kami Siap Menerima Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69276_88477_demo-merah-putih.jpg" alt="Aksi 412 di sekitaran Bundaran HI yang kini menyisakan beberapa persoalan" width="100%">
<figcaption>Aksi 412 di sekitaran Bundaran HI yang kini menyisakan beberapa persoalan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak sampah berserakan dalam aksi Kebhinekaan yang bertema &#39;Kita Indonesia&#39; yang berlangsung di arena car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), pada Minggu (4/12). Hal itu lantas menimbulkan kecaman dari masyarakat, lantaran foto-foto sampah tersebut diunggah oleh netizen di berbagai jejaring media sosial. Apalagi perhelatan itu melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor lantaran banyak atribut partai politik. Koordinator Utama Aksi &quot;Kita Indonesia&quot;, Yorrys Raweyai menyesalkan dengan foto-foto sampah yang diunggah oleh netizen itu. Menurut dia sampah tersebut difoto pada saat acara masih berlangsung. &quot;Acara belum bubar sudah diposting sampah di mana-mana,&quot; ujar Yorrys saat dikonfirmasi, Rabu (7/12). Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar menegaskan, pada perhelatan tersebut juga sudah disiapkan relawan untuk membersihkan sampah-sampah yang dibuang oleh peserta aksi. Mereka mulai bekerja membersihkan sampah setelah acara selesai. Tutur Yorrys relawan itu terdiri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 3 ribu, dan dari Nahdlatul Ulama (NU) sebanyak 2 ribu. &quot;Mereka mulai kerja setelah bubar (acara selesai),&quot; katanya. Sebelumnya diberitakan, aksi yang dinamakan &#39;Kita Indonesia&#39; digelar hari Minggu, 4 Desember 2016 lalu, di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan MH Thamrin. Aksi yang diinisiasi oleh aliansi kebangsaan ini didukung oleh berbagai elemen kebangsaan, termasuk dengan partai politik dan diikuti oleh ribuan massa pendukung. Namun, acara tersebut meninggalkan kesan tidak baik di mata masyarakat yang tengah menikmati CFD. Pasalnya telah melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Apalagi banyak sampah sisa kotak bekas makan dibiarkan menumpuk dan berserakan. Selain sampah bekas sisa makanan, terlihat juga tanaman dan taman di kawasan itu rusak akibat terinjak-injak peserta aksi. (cr2/JPG)

Koordinator Aksi 412 Kesal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69195_88394_Idrus-Marham-4.jpg" alt="Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai politik pendukung pemerintah menyelenggarakan acara aksi Kebhinekaan yang diberi tema &#39;Kita Indonesia&#39;, pada perhelatan caf free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), Minggu (4/11). Banyak pihak menyesalkan acara tersebut karena terdapat atribut partai politik yang jelas melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan tidak ada peraturan yang dilanggar dalam perhelatan itu. Karena acara tersebut bukanlah ajang kampanye partai politik. &quot;Bahwa yang tidak boleh itu kampanye dalam momentum Pilgub. Toh ada orang datang pakai ini (atribut partai) tidak boleh,&quot; ujar Idrus di DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta, Selasa (6/12). Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan itu menambahkan perhelatan yang diselenggarakan di CFD bukan acara partai politik, melainkan acara Kebhinekaan yang kemudian dihadiri oleh partai politik pendukung pemerintah, termasuk Partai Golkar. &quot;Itu kan sebagai sarana parade budaya untuk persatuan dan kesatuan. Gak ada yang salah,&quot; katanya. Sementara itu, tutur Idrus partai politik juga berhak menyelenggarakan acara di arena CF. Menurut dia yang tidak boleh adalah melakukan kampanye. Idrus mencontohkan, beberapa kali partai berlogo pohon beringin itu menyelenggarakan acara di arena CFD. &quot;Kita juga pernah lakukan gerak jalan menggunakan Golkar. Kan pernah juga,&quot; pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, aksi yang dinamakan &#39;Kita Indonesia&#39; digelar hari Minggu, 4 Desember 2016 lalu, di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan MH Thamrin. Aksi yang diinisiasi oleh aliansi kebangsaan ini didukung oleh berbagai elemen kebangsaan, termasuk dengan partai politik dan diikuti oleh ribuan massa pendukung. Namun, acara tersebut meninggalkan kesan tidak baik di mata masyarakat yang tengah menikmati CFD. Pasalnya telah melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Apalagi banyak sampah sisa kotak bekas makan dibiarkan menumpuk dan berserakan. Selain sampah bekas sisa makanan, terlihat juga tanaman dan taman di kawasan itu rusak akibat peserta.(cr2/JPG)

Golkar Berkelit Langgar Aturan Pergub di Aksi 412

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69157_88356_demo-merah-putih.jpg" alt="Aksi 412 di sekitaran Bundaran HI yang kini menyisakan beberapa persoalan" width="100%">
<figcaption>Aksi 412 di sekitaran Bundaran HI yang kini menyisakan beberapa persoalan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Parade Kita Indonesia yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Minggu (4/12) begitu menyita perhatian. Ada yang mengapresiasi, tapi banyak juga yang mencibir. Bahkan beberapa pihak menilai aksi itu bertujuan hanya untuk kepentingan politik saja. Salah satu komentar itu datang dari Sekjen DPD FPI Jakarta Habib Novel Bamukmin. Menurutnya, Aksi 412 itu berbeda dibandingkan Aksi Bela Islam yang digelar pada 14 Oktober, 4 November, dan 2 Desember. &quot;Kami tak mau komentari aksi itu. Jauh daripada aspirasi umat dan hanya kepentingan politik saja. Mereka (massa) dibayar, jauh daripada tertib, mengotori, pengerusakan luar biasa,&quot; ujar Novel. Menurut dia, Aksi 212 dan Aksi 412 tidak dapat disamakan. Dia menjelaskan, Aksi 212 untuk tujuan mulia yaitu dakwah. Sementara aksi 412 tujuan dari syahwat politik. &quot;Sakit hati mereka ini terhadap penghinaan agama tak bisa dibeli, mereka sudah sadar saatnya bangkit tak mau diperbudaki,&quot; kata dia seperti diberitakan RMOLJakarta (Jawa Pos Group). (ian/rmol)

Nih Komentar Pedas FPI Soal Aksi 412

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69136_88334_demo-merah-putih.jpg" alt="Massa yang turut hadir dalam aksi 412 di sekitaran bundaran HI" width="100%">
<figcaption>Massa yang turut hadir dalam aksi 412 di sekitaran bundaran HI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi parade kebudayaan pada Minggu (4/12) lalu masih sangat menarik untuk dikupas. Masih banyak orang membicarakan aksi yang mempertontonkan kekayaan budaya nusantara, solidaritas bahkan sampai aksi kurang menyenangkan. Jumlah massa yang hadir di aksi 412 pun tak luput dari perhatian masyarakat yang katanya mencapai 500 ribu orang. Partai Nasional Demokrat (NasDem) khususnya, mengklaim mendatangkan lebih dari 100 ribu orang di acara yang sempat ternodai kegiatan politik tersebut. &quot;Ada 100 ribu smpai 150 ribu massa yang dikerahkan Nasdem,&quot; kata Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (6/12). Anggota Tim Pemenangan Basuki-Djarot ini menegaskan, jumlah massa tersebut merupakan akumulasi dari setiap orang yang datang ke parade kebhinekaan hasil usaha Partai NasDem. &quot;Itu seluruh Indonesia,&quot; pungkasnya.&nbsp; Mungkin Anda bisa percaya atau tidak atas klaim tersebut. Yang jelas, banyak persoalan yang muncul dari aksi tersebut. Mulai dari tanaman yang rusak karena diinjak-injak peserta, sampah berserakan, hingga protes yang datang dari inisiator car free day.&nbsp; Seperti diketahui, tak hanya partai NasDem saja yang terlibat dalam aksi Kita Indonesia. Partai lain seperti Golkar dan PPP kubu Djan Faridz juga ikut berkontribusi membawa massa. (uya/JPG)

Nasdem Klaim Datangkan 100 Ribu Massa Dalam Aksi 412, Percaya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69132_88330_aksi-412.jpg" alt="Peserta Aksi Kita Indonesia memenuhi areal Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (4/12)." width="100%">
<figcaption>Peserta Aksi Kita Indonesia memenuhi areal Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (4/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Parade Kebhinekaan &#39;Kita Indonesia&#39; yang digelar bertepatan dengan car free day (CFD) Minggu (4/12) terus menuai kritikan. &nbsp; Pasalnya, dalam perhelatan tersebut dipenuhi oleh atribut partai politik pendukung pemerintah, yang sudah jelas melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. &quot;Aksi itu mempertontonkan degalan politik dan aksi ugal-ugalan, ketidakteraturan, pelanggaran etika dan hukum. Anehnya, penegak hukum nampak abai, cuek dan membiarkan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi,&quot; ujar Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago kepada JawaPos.com, Selasa (6/12). Direktur Eksekutif Voxpol Center itu menambahkan, Parade Kebhinekaan tidak mencerminkan arti yang sesungguhnya. Sebab acara itu dibungkus adanya partai politik lainnya. Karenanya, patut diduga, Parade Kebhinekaan itu sangat kental aroma politisnya. &quot;Ibaratnya ini panggung politik buat mereka-mereka (politikus),&quot; tegas dia.&nbsp; Pangi meminta Pemprov DKI dan penegak hukum memberi sanksi tegas kepada parpol yang terlibat dalam parade kebhinekaan tersebut. &quot;Harus (diberikan sanksi), sebagai efek jera,&quot; pungkasnya.(cr2/JPG)

Banyak Dipenuhi Atribut Partai, Aksi 412 Dinilai Dagelan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69048_88246_aksi-412.jpg" alt="Suasana aksi 412" width="100%">
<figcaption>Suasana aksi 412</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai politik pendukung pemerintah menyelenggarakan acara aksi Kebhinekaan yang diberi tema &#39;Kita Indonesia&#39;, pada perhelatan caf free day (CFD) atau hari bebas kendaeaan bermotor (HBKB), Minggu (4/11). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengkritisi penyelenggaran tersebut karena jelas-jelas melanggar Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Menurut dia, semua pihak termasuk para tokoh bangsa dan elite politik harusnya menjadi teladan yang baik kepada masyarakat dalam mematuhi setiap regulasi dan peraturan yang ada. &quot;Jangan kita menggebu mau minta rakyat dan orang lain mematuhi regulasi. Tapi kita elite bangsa ini yang memberi teladan melanggar,&quot; ujar Sodik saat dikonfirmasi, Selasa (6/12). Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, pemerintah juga terlihat banyak memberi kesulitan dan hambatan untuk pelaksanaan Aksi Bela Islam III pada 2 Desember lalu. Namun untuk aksi 4 Desember malah memberikan banyak fasilitas. &quot;Ini sama dengan menggali lubang kubur sendiri. Rakyat sudah sangat cerdas memahami hal-hal seperti ini,&quot; pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, aksi yang dinamakan &#39;Kita Indonesia&#39; digelar hari Minggu, 4 Desember 2016 lalu, di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan MH Thamrin. Aksi yang diinisiasi oleh aliansi kebangsaan ini didukung oleh berbagai elemen kebangsaan, termasuk dengan partai politik dan diikuti oleh ribuan massa pendukung. Namun, acara tersebut meninggalkan kesan tidak baik di mata masyarakat yang tengah menikmati CFD. Pasalnya telah melanggar&nbsp; Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Apalagi banyak sampah sisa kotak bekas makan dibiarkan menumpuk dan berserakan. Selain sampah bekas sisa makanan, terlihat juga beberapa atribut parade terinjak-injak oleh ribuan massa. Selain itu, beberapa peserta parade juga terlihat naik ke pot bunga untuk mengabadikan gambar.(cr2/JPG)

Gelar Aksi 412, Elit Bangsa Contoh Buruk Bagi Masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aksi 412

Berita Terkini