<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_AKSI-KERUSUHAN_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Kerusuhan 21-22 Mei lalu yang menimbulkan banyak korban. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kerusuhan 21-22 Mei lalu yang menimbulkan banyak korban. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viral sebuah edaran mengatasnamakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk menggelar aksi massa jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi mengawal putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 itu rencananya akan digelar pada 26-28 Juni 2019.  Isi edarannya, salah satunya yakni mengawal kemenangan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang diikuti oleh 22 juta massa. Di situ disebutkan akan ada long march dari stasiun dan bandara ke sejumlah titik kumpul, salah satunya gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.  Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade membantah mengajak masyarakat untuk melakukan aksi massa pada saat pembacaan putusan MK. Dia memastikan kabar yang viral itu hanya sebatas hoax.  "Yang di bawah ini adalah hoaks. Kami BPN menegaskan ini adalah hoaks," ujar Andre melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Sabtu (15/6).  Wasekjen Partai Gerindra ini menegaskan tidak terlibat dalam gerakan massa tersebut, termasuk sebagai penyandang dana. Oleh sebab itu, masyarakat terutama pendukung 02 diimbau hati-hati supaya tidak termakan hoax yang disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.  "BPN tidak pernah menfasilitasi acara ini," tegas Andre.  Berikut edaran aksi massa mengatasnamakan BPN Prabowo-Sandi yang viral di media sosial.  Mari... rapatkan gerakan KITA. hingga akhir Juni (26-27-28 Juni).  Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno.  *( Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 - 2024 ).*  PUNCAK AKSI AKBAR TERBESAR *MENUJU KEMENANGAN* PRABOWO SUBIANTO - SANDIAGA UNO.  *AKAN BERKUMPUL &amp; BERGEMA* ORASI AKSI AKBAR SUPER DAMAI ATRAKSI ISLAMI &amp; NASIONALIS serta NASIONALISASI ASET NEGARA.  *34 PROVINSI SE-INDONESIA AKAN HADIR.*  tgl 27 - 28 Juni *2 HARI..*  Longmart dari Stasiun dan Bandara ke MK...  TITIK KUMPUL MASSA 4 - 8 TITIK JAMA'AH MENGELILINGI GEDUNG KPU.  mulai PUKUL 10.30 wib.  •• AKTRAKSI ORASI AKSI SUPER DAMAI.  •• AKTRAKSI ORASI AKSI SUPER ISLAMI.  •• ATRAKSI ORASI AKSI SUPER NASIONALIS &amp; ATRAKSI AKSI SUPER NASIONALISASI ASET NEGARA.  dgn ditutup SYUJUD SYUKUR KEMENANGAN PRABOWO - SANDI.  AKSI ORASI SELESAI DI PERKIRA hingga MALAM HARI.  TARGET MASSA AKSI MECAH REKOR MURI *MENUJU KEMENANGAN.* DEMI INDONESIA.  *12 - 22 JUTA MANUSIA KUMPUL....*  _"AKSI ini INOVASI PENETAPAN KEMENANGAN DEMI KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA atas DALIL MK. MK ada. Kita ada."_  APARAT meskipun ada. Kita Ketahui GERAKAN BERGERAK SERENTAK BERGEMA AKSI tgl 27 dan 28 Juni 2019.  *Kejutan utk Aparat bahwa poin kita belum usai KITA ADA LAGI dan KITA LEBIH BANYAK dari mereka itu...*  MENGETAHUI - BERTANDA TANGAN :  *BPN &amp; BKNI Prabowo Sandi.*  ( Badan Pemenangan Nasional &amp; Badan Kemenangan Nasional Indonesia PRABOWO SANDI ).  sebarkan seluruh rakyat indonesia. JIHAD TOTAL SETOTAL-TOTALNYA.

BPN Bantah Rencanakan Aksi Massa 22 Juta Orang Kawal Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_AKSI-KERUSUHAN_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Kerusuhan 21-22 Mei lalu yang menimbulkan banyak korban. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kerusuhan 21-22 Mei lalu yang menimbulkan banyak korban. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca terjadinya kerusuhan 21-22 Mei lalu, belakangan muncul usulan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tujuannya adalah untuk membongkar tokoh intelektual yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa ini.  Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap pembentukan TGPF belum dibutuhkan. Sebab saat ini Polri sudah membentuk tim investigasi untuk kasus ini, yang dipimpin langsung oleh Irwasum Polri.  Tito menjamin, tim ini bisa bekerja lebih efisien, mengingat akan lebih mudah menembus ke internal kepolisian dibanding pihak luar.  "Investigasi Polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri (Irwasum). Ini penting karena unsur internal ini bisa menembus batas-batas dalam institusi sendiri. Namun, mungkin kelemahannya dianggap protektif," ujar Tito di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (13/6).  Selain itu, tim investigasi Polri juga bekerja paralel dengan Komnas HAM sebagai lembaga resmi yang ditunjuk undang-undang di luar kepolisian. Kerja tim ini dianggap bisa efisien untuk mengungkap kasus 21-22 Mei.  "Kami percayakan kepada Komnas HAM dan tim investigasi untuk bisa menembus ke dalam institusi sendiri. Karena TGPF untuk menembus sangat sulit untuk meminta outsider. Tapi insider lebih mudah," imbuh Tito.  Lebih lanjut, Tito menerangkan, tim investigasi Polri tengah mendalami para korban, baik petugas maupun masyarakat. Sampai saat ini belum bisa disimpulkan korban ini merupakan perusuh atau warga biasa yang tidak terlibat aksi, namun terkena imbas.  Hasil kerja antara tim investigasi Polri dan Komnas HAM akan diumumkan bersama sekitar 23 Juni mendatang. Namun, tenggat waktu itu bisa mundur, mengingat proses mengungkap faktanya cukup sulit.  "Saya lupa tanggalnya, tanggal 23-an kalau investigasi diselesaikan. Kalau seandainya belum (selesai), maka akan berlanjut (investigasinya). Soalnya ada meliputi uji balistik dan lain-lain. Dan, ini akan disampaikan bersama," sambung Tito.  Sementara itu, Ketua Komnas HAM Achmad Taufan Damanik enggan berpendapat mengenai urgensi TGPF aksi 21-22 Mei. Dia menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku yang berwenang terhadap pembentukan TGPF.  "Kami tidak mau mencampuri itu. Kami kerja saja dengan mandat yang kami miliki, tim yamg kita miliki, koordinasi terus dengan Polri. Kami juga koordinasi dengan NGO," kata Taufan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).  Kendati demikian, Taufan mengatakan pihaknya siap jika diminta masuk dalam TGPF aksi 21-22 Mei. "Kalau presiden menunjuk Komnas HAM, ya iya. Tapi kan diputuskan pemimpin negara. Sementara kami enggak mau berandai-andai soal itu," ungkap Taufan.  Diketahui, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong pembentukan TGPF aksi 21-22 Mei. Alasan Fadli, kerusuhan itu sudah banyak memakan korban.  "Menurut saya peristiwa itu kan menimbulkan korban jiwa, kemudian masih ada orang-orang yang mungkin belum diketemukan dan sebagainya. Seharusnya ada satu TGPF ya seperti dulu 21 tahun lalu juga dibentuk TGPF," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).  Hal serupa juga disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Wakil Koordinator Kontras Bidang Strategi dan Mobilisasi, Feri Kusuma‎ menilai, Presiden Jokowi perlu membentuk TGPF aksi 21-22 Mei.  "Kami mendorong Presiden membentuk tim pencari fakta peristiwa 21-22 yang independen," ujar saat Feri di Kantor Kontras di kawasan Senen, Jakarta, Rabu (12/6).  Menurut Feri, tim ini perlu dibentuk untuk mencari dalang kerusuhan tersebut. Dengan begitu, ada orang yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam aksi itu.

Kapolri Tolak Usulan Pembentukan TGPF Kerusuhan Aksi 21-22 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_KERUSUHAN-DI-DEPAN-BAWASLU_-MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Pasukan Brimob dalam bertugas mengamankan gedung Bawaslu, Jakarta sejak Selasa (21/5)/ (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pasukan Brimob dalam bertugas mengamankan gedung Bawaslu, Jakarta sejak Selasa (21/5)/ (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak awal pekan ini pemberitaan nasional diwarnai isu-isu seputar dugaan rencana pembunuhan empat tokoh. Kronologi, deretan nama, pengakuan-pengakuan, diungkap.  Di antaranya menyangkut nama-nama populer seperti Kivlan Zen, Sofyan Yakob, dan Tim Mawar.  Bagi saya, kabar-kabar itu tak cukup mengejutkan. Bahkan, cenderung mudah ditebak jika kita mengikuti arah pemberitaan dan pernyataan-pernyataan resmi yang berseliweran, setidaknya satu bulan terakhir. Kita tentu saja tidak boleh berada dalam posisi menghalangi upaya pengungkapan dan penegakan hukum atas dugaan itu, dengan tetap mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi.  Saya meyakini, semestinya masih ada nama-nama yang akan muncul. Bisa jadi akan ada kejutan-kejutan dan kegaduhan lain. Wajar saja, toh penyidikan baru berjalan dan investigasi terus berlanjut. Menurut saya, dugaan makar dan rencana pembunuhan itu bukanlah isu tunggal terkait "aksi 22 Mei" yang berujung ricuh. Ada beberapa isu penting lain, bahkan menurut saya lebih penting diungkap. Salah satunya menyangkut penggunaan kekuatan berlebihan, kekerasan oleh aparat, penggunaan peluru tajam, dan adanya sejumlah korban meninggal dunia.  Yang mengherankan bagi saya, bagaimana mungkin pengungkapan soal makar dan rencana pembunuhan yang dikaitkan dengan "aksi 22 Mei" itu kemudian mengesampingkan fakta dan realitas di atas? Padahal, sejauh ini tak ada kejelasan seputar penggunaan kekuatan, kekerasan, dan kematian para korban. Apakah pengungkapannya tidak penting? Apakah semua korban adalah perusuh?  Kita sebenarnya juga patut bertanya, apa perlunya bagi Polri mengungkap sekian banyak materi "sensitif" terkait pengakuan para tersangka ke hadapan publik? Pengakuan bukanlah alat bukti dan "terlalu banyak" membeberkan alat bukti dan materi penyidikan di luar pengadilan berpotensi membentuk opini, persepsi, dan penghakiman oleh publik melalui media dan penyidikan itu sendiri (trial by the press, trial by the police).  Itu semestinya adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab. Terutama jika kita serius ingin keluar dari segala keriuhan pro-kontra dan Polri ingin mendapatkan dukungan penuh atas kerja-kerjanya dalam isu yang beririsan dengan agenda politik ini. Ya, politik. Sederet nama yang terungkap beririsan dengan TNI maupun Polri, pun tokoh-tokoh yang diduga menjadi sasaran bunuh. Tidakkah itu menarik? Tidakkah itu menunjukkan bahwa politik Indonesia (masih) menjadi ajang "rebutan kuasa" para pensiunan jenderal?  Saya sendiri sudah lama meyakini bahwa militerisme, praetorianisme, dan fasisme masih bersemayam di alam bawah sadar perpolitikan Indonesia. Militer kita sadar politik, dan bagi sebagian orang, pemerintahan sekarang tak cukup piawai mengendalikan para praetorian. Kondisi-kondisi pemicu cawe-cawenya militer dalam kehidupan politik pun cukup tersedia.  Namun makar? Saya kira para pensiunan itu tidak bodoh. Peluang hegemoni dan serbahadir dalam realitas demokrasi lebih menggiurkan ketimbang aksi yang bisa berdarah-darah, belum tentu berhasil, dan jelas membuatnya berhadap-hadapan dengan kekuatan-kekuatan pengusung demokrasi.  Di tengah itu semua, muncul pula kekuatan alternatif bernama Polri. Jalan demokrasi yang kita tempuh memang memberikan mandat penuh bagi mereka sebagai penegak hukum dan keamanan dalam negeri. Sejumlah nama pensiunan jenderal polisi juga bermunculan di tengah pusaran kekuasaan dan diyakini ikut menjadi pilar-pilar penopang.  Ironisnya, sejauh ini para pimpinan Polri, meski mengusung tagline "democratic policing" atau perpolisian demokratis, dinilai sering kali gagal menunjukkan komitmen. Ruler appointed police alias jenis polisi pemerintah seperti Polri itu jadi seolah ditakdirkan untuk sulit berjarak dengan kekuasaan.  Akhir-akhir ini pengungkapan kejahatan ditengarai juga sering begitu. Dangkal, tidak menggali lebih dalam, dan cenderung digunakan untuk memengaruhi persepsi publik atas suatu delik. Maka, prasangka adanya motif politik atas kerja-kerja kepolisian pun tak terhindarkan, bahkan kian kuat belakangan ini.  Penting untuk terus mengingatkan Polri agar tidak naif. Kasus tersebut jelas beririsan dengan motif-motif kekuasaan, dan terang rezim saat ini adalah pihak terkaitnya.  *) Direktur Institute for Security and Strategic Studies

Maka, Hati-hatilah Melangkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ust-lancip.jpg" alt="Ustad Lancip/ Dok PojokSatu.id (Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Ustad Lancip/ Dok PojokSatu.id (Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KH Ahmad Rifky Umar Said Barayis atau yang dikenal dengan Ustad Lancip akan diperiksa penyidik dari Polda Metro Jaya. Seharusnya, dia sudah diperiksa kasus dugaan ujaran kebencian dan berita bohong yang diketahui terjadi pada 7 Juni 2019 di Depok, Jawa Barat. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir dan dijadwalkan ulang.  Pemeriksaan itu dilakukan karena polisi ingin ia menjelaskan terkait video ceramahnya yang membahas demo pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 yang berujung rusuh. Dalam video tersebut, Ustaz Lancip menyebut korban jiwa dalam kerusuhan tersebut mencapai hampir 60 orang dan ratusan orang masih hilang.  "Iya. Sudah diagendakan pemeriksaan ulang," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, Selasa (11/6).  Seharusnya, Ustad Lancip akan dimintai keterangan penyidik kepolisian pada pada Senin  (10/6) kemarin sekitar pukul 10.00 WIB. Tapi Ustad Lancip tak hadir lantaran ada kegiatan yang bersamaan. "Pemeriksaan ulang pada Senin, 17 Juni 2019," katanya.  Pemeriksaan hari ini merupakan rujukan atas adanya laporan polisi (LP) masuk pada 7 Juni 2019. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/3473/VI/2019/PMJ/Dit Reskrimsus. Kemudian, rujukan Surat Perintah Penyelidikan nomor SP/Lidik/875/VI/RES.2.5/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 8 Juni 2019.  Untuk menghadiri pemeriksaan, ia dimohon untuk membawa dokumen atau bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ustaz Lancip disangkakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45A ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

Sebut Korban Tewas 22 Mei 60 Orang, Ustad Lancip Akan Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/soenarko-640x385.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko mesti menekam di rumah tahanan militer Guntur. Dia diduga melakukan penyelundupan senjata api untuk aksi 22 Mei.  Menanggapi hal tersebut, Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo mengatakan, dirinya tidak percaya dengan dugaan tersebut. Menurutnya, semua pihak wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.  ‎"Tidak benar Pak Soenarko menggunakan senjata rakitan. Boleh Pak Narko dibilang bersalah, tetapi jangan dibilang makar," ujar Suryo Prabowo dalam konferensi pers di Hotel Altlet Century, Jakarta, Jumat (31/5).  Suryo Prabowo, ‎meminta agar masyarakat dan media tidak mudah melabeli aksi seseorang sebagai makar. Dia juga meminta, agar tidak ada yang menyebut Soenarko sebagai pelaku makar.  "Pemberitaan mengenai Pak Soenarko jelas bukan hanya menyakiti hati keluarga Pak Sunarko dan menyakiti korps baret merah," katanya.  Terpisah, Mayor Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim menilai, Soenarko punya jasa sangat besar. Dia sedih, kini Soenarko justru dituduh sebagai pelaku makar.  "Jadi, jangan sampai kita mengalami perang saudara karena persoalan ini. Sekarang Pak Soenarko yang merupakan seorang patriot dituduh makar," katanya.  ‎Senada dengan koleganya, Kolonel Inf (Purn) Sri Radjasa Chandra tidak percaya Soenarko melakukan penyelundupan senjata jenis M4 yang merupakan senjata sniper dan akan digunakan pada aksi 22 Mei 2019. Pasalnya, selama menjadi TNI, Soenarko tidak pernah sekalipun menghukum anak buahnya dengan kekerasan.  "Pak Narko tidak pernah memiliki senjata tersebut seperti yang dituduhkan Pak Wiranto, Pak Moeldoko, dan Pak Tito‎. Pak Soenarko tidak pernah menyelundupkan senjata. Senjata yang dikirim ke Jakarta bukan untuk 22 Mei 2019," ungkapnya.  Sekadar informasi, ‎mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko ditangkap aparat gabungan. Dia harus mendekam di rumah tahanan militer Guntur, Jakarta.  Penahanan tersebut dilakukan setelah Polri dan TNI melakukan penyidikan terkait dugaan penyelundupan senjata api untuk aksi 22 Mei. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, penyidik dari Mabes Polri dan POM TNI telah melakukan penyidikan terhadap Soenarko.  Saat ini, kata Sisriadi, Soenarko dan satu orang lainya yang diduga pelaku harus mendekam di rumah tahanan militer Guntur, Jakarta. Adapun mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada Senin (20/5) lalu.  Laporanitu terdaftar dalam nomor polisi LP/B/0489/V/2019/Bareskrim tertanggal 20 Mei 2019. Soenarko dilaporkan dengan sangkaan mengarahkan sejumlah orang untuk mengepung Istana Negara dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada aksi unjuk rasa Rabu (22/5).  Soenarko diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 110 juncto 108 KUHP dan Undang-Undang Nomod 1 Tahun 1946 Pasal 163 bis juncto 416 mengenai keamanan negara atau makar.‎

Kolega Tak Percaya Soenarko Selundupkan Senjata untuk Aksi 22 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/hendak-dipolisikan-kivlan-zen-isnur-ylbhi-malah-bilang-gini_m_158296.jpeg" alt="Kivlan Zein didampingi kuasa hukumnya saat menyambangin Kantor Bareskrim Polri." width="100%">
<figcaption>Kivlan Zein didampingi kuasa hukumnya saat menyambangin Kantor Bareskrim Polri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) terhadap tersangka dugaan makar dan kepemilikan senjata api (senpi) Kivlan Zen. Kejagung pun menyebut, dua kasus itu saling berkaitan.  "Kita lihat nanti. Ya senjata, ya makar, ini kan saling berkaitan. Yang pasti tentunya penyidik sudah punya alat bukti cukup untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka. Saya sendiri ikut menyaksikan senjatanya ada, begitu juga barang-barang yang lain, pembicaraan tentang mereka juga kami sudah tahu. Alurnya seperti apa sudah jelas, tujuannya apa sudah bisa diketahui," kata Jaksa Agung M Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (31/5).  Selain SPDP Kivlan, Prasetyo menyebut, pihaknya juga telah menerima SPDP yang melibatkan tersangka dugaan makar Eggi Sudjana dan tersangka penyelundupan senjata Soenarko. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu kelengkapan berkas perkara dari sejumlah tersangka.  "Jadi, tinggal merangkai satu sama lain untuk nanti dikemas dalam satu berkas perkara yang sempurna," ucapnya.  Menurut Prasetyo, pihaknya akan mempersiapkan jaksa untuk meneliti berkas perkara. Hal itu agar terhindar dari tuduhan-tuduhan kasus tersebut telah dipolitisasi dan kriminalisasi.  "Kami tangani dengan baik agar terhindar dari praduga macam-macam. Sekarang kan selama ini ada tuduhan politisasi, kriminalisasi, tidak ada itu. Semuanya berdasarkan fakta dan bukti," ucapnya.  "Tim penanganan perkara kejaksaan tidak ada kaitannya dengan masalah politisi, tidak ada kaitannya dengan masalah kriminalisasi, dan kejaksaan juga tidak akan hirau dengan tekanan-tekanan," tegasnya.  Diketahui polisi menjerat Kivlan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang senjata api. Pelanggaran terhadap pasal ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.  Kivlan dijerat dengan undang-undang tersebut karena disangka memiliki dan menguasai senpi. Kepemilikan senpi Kivlan disebut terkait dengan enam orang tersangka yang berniat membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.  Kivlan pun telah resmi ditahan di Rutan POM DAM Jaya Guntur, Jakarta Pusat, setelah menjalani proses pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selama 28 jam.

Kepemilikan Senpi Kivlan Zen Berkaitan dengan Dugaan Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polda-sumut-buru-penyebar-hoaks-surat-suara-tercoblos-01-lainnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hardianor alias Nuy alias Annoy, 23, tak menyangka bakal mendekam di balik penjara. Unggahan statusnya di media sosial membuatnya diseret aparat untuk menjalani proses hukum. Kegarangan yang diperlihatkan di media sosial, tak berkutik saat berhadapan dengan penyidik.  Pemuda itu mengaku menyesal seumur hidup karena perbuatannya. Pasalnya, hanya gara-gara ketikan jari, dia harus berpisah dari orang tua dan istrinya selama di penjara. Saking menyesalnya, pria itu sampai meneteskan air mata. Dia mengaku sebagai korban propaganda elite politik yang tidak menerima kekalahan dalam pemilu.  "Saya sangat menyesal. Menyesal seumur hidup, karena apa yang saya unggah ke media sosial itu sebenarnya bukan buatan saya, melainkan dapat dari orang lain melalui media sosial. Saya hanya meneruskan, tetapi berakhir seperti ini," ujarnya dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Group), pada Kamis (30/5).  Hardianor menuturkan, selain harus jauh dari orang tua, akibat menyebarkan berita hoax, dia juga harus meninggalkan istrinya yang baru dinikahinya selama setahun ini. Dia juga tak bisa menafkahi keluarganya selama di penjara.  "Saya menyesal dan sengsara. Karena itu, warga atau siapa saja, bijaksanalah dalam bermedia sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian maupun hal negatif lainnya. Pasti akan berurusan dengan kepolisian. Jauh dari keluarga dan istri. Tolong kasus saya ini dijadikan pembelajaran," ujarnya.  Hardianor mengakui tak mendapatkan keuntungan apapun dari unggahannya di media sosial. Hal itu dilatari rasa simpatinya pada pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden. Namun, dia menegaskan bukan pendukung capres-cawapres tersebut.  "Saya tidak punya motivasi apa-apa. Tidak punya niat melakukan pidana dan hanya ikut-ikutan membagikan. Intinya, saya menyesal karena sudah merugikan kehidupan ini, sampai dipenjara," katanya.  Hardianor ditangkap aparat karena hoax dan ujaran kebencian yang diunggahnya di akun medsos. Tulisan yang diunggahnya sangat ekstrem.  Dia menyebut polisi menggunakan peluru tajam untuk membunuh rakyat yang dipasang dengan gambar Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, ada beberapa tulisan lainnya yang lebih vulgar dan mengandung ujaran kebencian.  Selain Hardianor, Polda Kalteng juga meringkus Risnawati, oknum guru honorer di Kotawaringin Timur. Risnawati yang menggunakan akun Facebook dengan nama Adinda Riswa, membuat sejumlah unggahan yang membuatnya terjerat hukum.  Di antaranya, ikut menyebarkan hoax anggota polisi dari Tiongkok yang sempat viral. Kabar itu terbukti hoax dan langsung dibantah Mabes Polri.  Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Hendra Rochmawan menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku penyebar ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Polisi mengidentifikasi ada banyak pengguna internet melakukan hal demikian.  "Kami lakukan pemantauan terhadap ujaran kebencian. Sangat banyak. Mencapai ratusan bahkan ribuan. Kami juga mengantisipasi akun proganda elite politik yang tidak menerima kekalahan dan tidak memiliki jiwa patriot bangsa," ujarnya.  Hendra mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar bijak bermedia sosial. Langkah saring sebelum sharing (menyebarkan informasi) wajib dilakukan. Kemudian, tak menyebarkan hoax, pornografi, ujaran kebencian, dan maupun terkait SARA.  "Kalau teman-teman menerima berita foto atau video yang belum jelas kebenarannya, tolong jangan langsung dibagikan, tapi tanyakan dulu kepada pihak terkait atau tanyakan dulu kepada Humas Polda Kalteng," ujarnya.  Mantan Kapolres Palangka Raya ini menuturkan, sejauh ini kepolisian sudah menahan tiga orang pelaku penyebar hoax dan ujaran kebencian. Selain itu, ada sebelas warga yang dibina karena masalah yang sama. Penindakan akan terus dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelakunya.

Simpati pada Capres Kalah, Sebar Hoax, Menyesal Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_PENGAMANAN-JALAN-KE-ARAH-GEDUNG-KPU_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Ilustrasi pengamanan aksi demo. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengamanan aksi demo. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja aparat pada aksi 22 Mei mendapat apresiasi dari DPP KNPI. Polri dinilai berhasil meredam aksi massa di sejumlah kawasan di Jakarta, meski mendapat provokasi hebat dari sejumlah oknum.  Ketua Bidang Keamanan DPP KNPI Frans Pasaribu menuturkan, penangkapan terhadap puluhan preman bayaran Tanah Abang menjadi bukti bahwa ada banyak 'penumpang gelap' dalam aksi yang berpusat di depan Kantor Bawaslu itu. "Ini harus diusut tuntas siapa aktor intelektualnya. Para preman-preman itu sudah jelas bertindak sesuai si pemberi order," ujar Frans dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/5).  Frans menyebut siapa pun yang 'bermain' dalam aksi Mei kemarin harus ditindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. "Hukum seberat-beratnya. Tak ada ruang bagi para perusak demokrasi. Demonstrasi hakikatnya adalah penyampaian aspirasi, bukan provokasi, agitasi," tegas dia.  Frans juga mengingatkan untuk seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga kondusifitas. Jika ada elemen pemuda atau organisasi yang membuat keruh suasana, maka sikapnya dipertanyakan.  "Artinya oknum-oknum ini mendukung kerusuhan tersebut. Ini harus kita cegah, jangan menyebar narasi-narasi negatif. Baik kepada aparat maupun masyarakat," ungkapnya.  Pada kesempatan itu, Frans juga meminta kepolisian untuk mengungkap pelaku yang menyebarkan video hoax yang memperkeruh suasana.  "Saya bersyukur dan mengapresiasi langkah Polri dan Kominfo yang buru-buru memblokir atau membatasi akses media sosial. Ini jadi pelajaran buat publik," pungkasnya.

KNPI Apresiasi Kinerja Polri dan Kominfo Amankan Aksi 22 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dokumen-rahasia-peristiwa-65-terungkap-menhan-ri-as-gelar-pertemuan_m_1508341125_163468.jpeg" alt="Menhan Ryamizard Ryacudu (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menhan Ryamizard Ryacudu (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko terseret kasus dugaan dugaan penyeludupan senjata. Dugaan kasus itu tidak membuat elite pemerintahan meyakininya. Buktinya Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tidak yakin Soenarko melakukan penyelundupan senjata.  Menurut Ryamizard senjata itu adalah barang rampasan saat perang dulu yang masih dimiliki Soenarko.  "Prajurit itu sudah berpengalaman. Soenarko itu di bawah saya dua, tiga tahun. Dia sudah pengalaman di Papua, Timtim, Aceh segala macam. Dia punya senjata. Ya, itu senjata rampasan," ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis (30/5).  Terkait tuduhan ada dugaan Soenarko akan melakukan tindakan pembunuhan pejabat negara dengan senjata tersebut, Ryamizard pun tidak percaya. Dia meyakini Soenarko adalah prajurit TNI yang setia terhadap negara.  "Kalau katanya mau membunuh pejabat saya rasa jauhlah. (Kalau dia membunuh, red)‎ saya tembak kepala dia. Enggak akanlah gitu-gituan. Jangan terlalu khawatir," kata Ryamizard yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.  Menantu mantan wakil presiden Tri Soetrisno itu berseru, para mantan prajurit TNI harus tetap menjaga perdamaian. Jangan ada yang tidak puas dengan hasil pemilu dan lantas melakukan tindakan anarkistis.  Jika ada yang tidak puas, Ryamizard akan menemui mantan prajurit TNI yang tidak puas terhadap hasil Pemilu 2019 tersebut.  Untuk diketahui, kini Soenarko tengah mendekam di rumah tahanan militer Guntur. Dia diduga melakukan penyelundupan senjata api untuk aksi 22 Mei lalu.

Menhan Tidak Yakin Soenarko Lakukan Penyelundupan Senjata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_AKSI-KERUSUHAN_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Kerusuhan 21-22 Mei lalu yang menimbulkan banyak korban. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kerusuhan 21-22 Mei lalu yang menimbulkan banyak korban. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setidaknya delapan orang dinyatakan meninggal dunia saat terjadinya kerusuhan aksi 21-22 Mei di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Mereka disebut-sebut meninggal akibat luka tembak.  Peneliti dari ‎Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo menduga, kedelapan orang yang meninggal dunia diduga akibat, ditembak bukan oleh aparat kepolisian. Dia menengarai ulah itu dilakukan oleh oknum yang sengaja ingin menciptakan kegaduhan.  "Jadi, bukan polisi kalau menurut saya. Kalau polisi menembak, apa untungnya buat polisi? Rugi semua," ujar Hermawan saat ditemui di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu (29/5) malam.  Hermawan mengatakan, oknum tersebut sengaja menyamar di tengah-tengah kerumunan massa. Selain itu, dugaan lainnya yaitu pelaku penembakan adalah orang yang terlatih.  Karena dia mendapatkan informasi korban yang meninggal terkena tembakan di bagian leher serta dada. Sementara apabila pihak kepolsian yang melakukan penembakan pada saat ‎kerusuhan tersebut dipastikan tidak menyasar leher maupun dada.  ‎"Jadi, memang ada unsur kesengajaan melihat titik sasaran penembakan di tempat yang sama," katanya.  Selain itu, jenis senjata api yang digunakan oknum untuk menembak bukanlah yang sering dipakai oleh penembak jitu. Dia menduga oknum menggunakan pistol dengan jenis Glock.  "Kalau sniper polisi kan pelurunya itu besar. Jadi, kalau dituduh aparat yang menembak, enggak masuk akal saya," ungkapnya.  Terpisah, ‎Direktur Imparsial Al Araf menduga aksi 21-22 Mei memang merupakan upaya makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Namun makar itu tidak berhasil dilakukan.  "Saya rasa dalam aspek tertentu, saya katakan bahwa peristiwa kemarin suatu peristiwa yang gagal," katanya.  Makar tersebut gagal karena tidak banyak massa yang ingin melakukan hal tersebut. Tidak seperti di era Orde Baru. Masyarakat setuju untuk mengganti pemerintahan.  "Ya, suatu upaya yang gagal karena membaca kondisi objektif tidak utuh, ada satu syarat yang nggak terpenuhi, yakni krisis ekonomi," tegasnya.  Saat ini menurutnya, kondisi masyarakat berbeda dari saat 1998. Karena saat ini masyarakat sulit terprovokasi. Sehingga dugaan aksi makar ini memang tidak berhasil.  "Sebenarnya proses amuk itu menurut saya gagal karena lintasnya (krisis ekonomi), ekonomi Indonesia stabil, sehingga upaya mancing massa nggak dapat. Masyarakat juga nggak mau terpancing, beda dari 1998," pungkasnya.  Sekadar informasi, ‎dalam rangkaian aksi 21-22 Mei 2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta, yang berujung pada kericuhan di beberapa tempat, tercatat delapan orang tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka.  Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah memerintahakan untuk melakukan investigasi dari meninggalnya kedelapan orang itu.  "Kapolri sudah bentuk tim investigasi dipimpin Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Moechgiyarto untuk mengetahui penyebab dan semua aspek," ujar Iqbal.

Delapan Orang Tewas Tertembak Saat Aksi 21-22 Mei

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Aksi 22 Mei

Berita Terkini