<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/MICRO-13-327937385.jpg" alt="Diskusi publik serta pelatihan AI bertema Membangun Kapasitas Digital yang Inklusif yang diselenggarakan Microsoft Elevate Indonesia berkolaborasi dengan Alunjiva Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik serta pelatihan AI bertema Membangun Kapasitas Digital yang Inklusif yang diselenggarakan Microsoft Elevate Indonesia berkolaborasi dengan Alunjiva Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Microsoft terus berkomitmen dalam memperluas literasi digital sekaligus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara etis dan inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Hal ini tercermin dalam diskusi publik serta pelatihan AI bertema Membangun Kapasitas Digital yang Inklusif yang diselenggarakan Microsoft Elevate Indonesia berkolaborasi dengan Alunjiva Indonesia di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak. Co-Founder Alunjiva Indonesia, Fany Efrita menegaskan bahwa adopsi AI harus dilakukan dengan pendekatan yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, generasi muda, dan penyandang disabilitas. &ldquo;AI sebagai alat untuk memperluas akses ekonomi digital. Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dibekali keterampilan praktis menggunakan Copilot agar mereka dapat meningkatkan produktivitas usaha dan kapasitas pembelajaran secara mandiri,&rdquo; ujar Fany pada diskusi tersebut. Ditekankan pula urgensi sinergi antara sektor teknologi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil agar transformasi digital dapat berjalan inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sebagai wakil pemerintah,Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Syamsul Akbar menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia di tengah percepatan digitalisasi. &ldquo;Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Pemerintah daerah mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas literasi digital di tingkat lokal,&rdquo; kata Syamsul. Sementara itu, sesi pelatihan AI sendiri dipandu oleh Pratiwi Hamdhana, Microsoft Elevate Certified Educator. Peserta diperkenalkan pada berbagai pemanfaatan teknologi AI, termasuk Copilot, sebagai alat bantu produktivitas untuk mendukung kegiatan usaha maupun proses belajar. Salah satu peserta dari komunitas Tuli, Figo, mengaku mendapatkan perspektif baru dalam memanfaatkan AI untuk mendukung aktivitasnya. &ldquo;Pelatihan ini memberikan akses pembelajaran yang inklusif bagi komunitas Tuli. Saya melihat potensi AI untuk mendukung produktivitas kerja dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan,&rdquo; ujarnya. Atas hal ini, Microsoft Elevate dan Alunjiva Indonesia kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi perkembangan AI secara inklusif dan bertanggung jawab.

Adopsi AI harus dilakukan dengan pendekatan yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, dan penyandang disabilitas.

Microsoft Tegaskan Komitmen AI Inklusif, Soroti Pentingnya Akses Digital yang Setara bagi Perempuan dan Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/images-2022-09-17T214156.387.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang keamanan online untuk anak-anak belum lama ini. Menurut laporan, UU itu diklaim dapat mengubah cara jejaring sosial, permainan, dan layanan lain dalam memperlakukan anak di bawah umur.  Setelah itu, California akan mengambil langkah-langkah yang lebih luas untuk melindungi data dan privasi pengguna internet di bawah usia 18 tahun. Meski ditentang oleh industri teknologi, Badan Legislatif California dengan suara bulat meloloskan Undang-Undang yang disebut Kode Desain Sesuai Usia California pada akhir Agustus lalu.  Ini adalah peraturan tingkat negara bagian pertama di Amerika Serikat yang mewajibkan layanan online yang dapat digunakan remaja untuk memberikan perlindungan yang luas bagi pengguna di bawah usia 18 tahun. UU California akan mengharuskan situs web dan aplikasi untuk membatasi fitur populer tertentu. Ini juga akan membutuhkan web dan aplikasi untuk menghentikan pengiriman pesan kepada orang asing karena dapat menimbulkan risiko bagi pengguna yang lebih muda.  Selain itu, layanan online akan memerlukan pengaturan privasi tertinggi untuk anak-anak secara default. "Kami mengambil tindakan agresif di California untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak kami," kata Gubernur Newsom dalam sebuah pernyataan.  Undang-undang baru ini juga akan memaksa layanan online untuk mengambil langkah-langkah keamanan proaktif. Ia juga menginginkan layanan online untuk merancang produk dan fitur dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik pengguna muda sejak awal.  Undang-undang tersebut dapat berlaku untuk banyak produk digital yang dapat digunakan oleh orang di bawah usia 18 tahun, termasuk jejaring sosial, platform game, mainan yang terhubung, asisten suara, dan alat pembelajaran cerdas. Dikutip via ITHome, Undang-undang itu juga bisa memiliki konsekuensi di luar California. Ini bisa mendorong banyak layanan di seluruh negeri untuk memperkenalkan perubahan selain membatasi anak di bawah umur di California.  Namun, banyak kelompok industri menentang undang-undang tersebut, dengan mengatakan undang-undang tersebut terlalu luas dan persyaratannya terlalu kabur untuk memfasilitasi implementasi.  TechNet, sebuah kelompok industri yang mewakili banyak perusahaan teknologi terbesar di Amerika , telah menekan anggota parlemen California untuk mempersempit definisi anak dalam undang-undang tersebut untuk orang di bawah 16 tahun, bukan anak di bawah umur di bawah 18 tahun.  Badan tersebut juga memperingatkan bahwa banyak layanan online untuk khalayak umum dapat dapat diakses oleh anak-anak. Ini akan membuat sejumlah besar situs web dan aplikasi tunduk pada aturan baru.  Tindakan itu juga dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi orang dewasa menurut beberapa pakar kebebasan sipil. Untuk memaksa situs web memperlakukan anak-anak secara berbeda, layanan populer yang ditujukan untuk khalayak umum dapat mengatur sistem verifikasi usia yang mengharuskan semua pengguna untuk memberikan informasi pribadi yang sensitif kepada perusahaan.  Akan tetapi, kelompok anak-anak mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk melindungi pengguna muda dari sistem otomatis yang dapat mengekspos anak di bawah umur ke konten berbahaya, mengekspos mereka ke orang dewasa yang tidak dikenal, atau menyita waktu mereka berjam-jam di dunia maya.

California Bakal Batasi Akses Digital untuk Anak-anak Demi Masa Depan

akses digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#akses digital

Berita Terkini

Microsoft Tegaskan Komitmen AI Inklusif, Soroti Pentingnya Akses Digital yang Setara bagi Perempuan dan Disabilitas

California Bakal Batasi Akses Digital untuk Anak-anak Demi Masa Depan

Download Aplikasi JawaPos.com