<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/anak-akidi-tio.jpg" alt="JADI SOROTAN: Heryanty bersama anak dan suami meninggalkan Gedung Widodo Budidarmo, Mapolda Sumsel, pada Senin malam (2/8). (IRWANSYAH/SUMATERA EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Heryanty bersama anak dan suami meninggalkan Gedung Widodo Budidarmo, Mapolda Sumsel, pada Senin malam (2/8). (IRWANSYAH/SUMATERA EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Heryanti, putri Akidi Tio yang memberikan sumbangan fiktif Rp 2 triliun kepada Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) pada Juli 2021 terus diselidiki pihak kepolisian. Bahkan, saat ini, Heriyanti sudah ditetapkan sebagai tersangka.  Heryanti telah ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2021. Kini, polisi memeriksa kejiwaan Heryanti. Tim penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel telah mengantongi hasil observasi kejiwaan Heryanti, namun belum akan membukanya ke publik.  “Ya, kita memang telah menerima hasil observasi-nya dari tim RS Ernaldi Bahar Palembang dan nantinya akan kita tuangkan ke dalam BAP,” kata Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Siallagan, saat pemaparan analisa-evaluasi (anev) kasus sepanjang tahun 2021, di Mapolda Sumsel, Kamis (30/12).  Hisar menyebut tim observasi kejiwaan RS Ernaldi Bahar yang terdiri dari empat dokter ahli dan seorang psikolog ini telah menuntaskan pekerjaaannya memeriksa kejiwaan Heryanti. Nantinya tim penyidik akan mengaitkan juga dengan kondisi kejiwaan dari Heryanti. Dan akan dapat dijadikan sebagai subjek hukum.  “Untuk itu nanti, kita akan mintakan pendapat dari ahli pidana apakah dengan kondisi kejiwaan seperti itu (penyelidikan) masih bisa dilanjutkan,” ungkap Hisar yang secara tidak langsung membenarkan ada masalah pada kejiwaan Heriyanti ini.  Hisar juga berjanji jika hasil pemeriksaanya sudah dikonfirmasikan kepada ahli pidana akan segera diumumkan ke publik melalui media. “Akan segera kita sampaikan hasilnya kepada rekan-rekan semua nanti ya,” tandas Hisar seperti dikutip Sumeks (Jawa Pos Group), Sabtu (1/1).  Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto, juga menyampaikan dalam pengungkapan kasus ini penyidik perlu juga menjabarkan survei prilaku. Selain itu juga landasan hukumnya, apakah yang bersangkutan memang betul atau tidak melakukan tindakan yang dituduhkan.  Diketahui, mendiang Akidi Tio, lewat perantara Prof Hardi Darmawan, menyumbang 2 triliun rupiah ke Kapolda Sumsel yang saat itu dijabat oleh Irjen Pol Prof Eko Indra Heri S, ke Mapolda pada 26 Juli 2021.  Saat itu Kapolda didampingi Gubernur Sumsel H Herman Deru, Danrem Gapo Brigjen TNI Jauhari, Kadinkes Sumsel Lesty Nurainy, dan sejumlah tokoh agama. Uang tersebut untuk penanganan Covid-19 di Sumsel.  Saat acara seremonial atau simbolis keluarga Akidi Tio, melalui Heriyanti anak bungsunya menyerahkan plakat tertulis: Sumbangan untuk penaggulangan Covid-19 dan Kesehatan di Palembang-Sumsel, dari Alm bapak Akidi Tio dan keluarga besar sebesar Rp 2 triliun. Namun, hingga saat ini sumbangan Rp 2 triliun itu belum terealisasi. Saldo di rekening Heriyanti, anak Akidi Tio, tak cukup.

Update Terbaru Kasus Anak Akidi Tio Soal Sumbangan Rp 2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kapol-kadinkes.jpg" alt="Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri memilih diam terkait pencopotan jabatannya. Kemarin (26/8), selepas mengunjungi Kabupaten OKI dan mendarat di Lapangan Helipad Pakri, Palembang, tak keluar satu patah kata pun.  Seperti dilaporkan Sumatera Ekspres, ketika awak media mencoba untuk bertanya, Kapolda dengan dilindungi sekretaris pribadi langsung masuk mobil. Kemudian, mobil pun meluncur meninggalkan awak media.  Telegram Kapolri soal mutasi tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1701/VIII/KEP/2021 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada pada Rabu (25/8). Di depan Mapolda Sumsel sudah banyak karangan bunga yang kalimatnya memberikan dukungan kepada Eko. Antara lain, dari DPW Muhammadiyah Sumsel. ’’Kapolda kebanggaan wong Palembang. Amar makruf nahi munkar.” Demikian tertulis di karangan bunga.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyatakan, mutasi Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri merupakan bagian dari pembinaan karier di organisasi Polri. Rusdi membantah mutasi dilakukan bertalian dengan peristiwa sumbangan fiktif Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio beberapa waktu lalu. ’’Terkait Kapolda Sumsel, ini sesuatu yang biasa terjadi. Menjadi bagian dari pembinaan karier,’’ jelas Rusdi dalam konferensi pers di Mabes Polri kemarin (26/8).  Sementara itu, rumah Heryanty, anak mendiang Akidi Tio, masih dijaga petugas keamanan berbaju preman. ’’Pagi tadi, Rudi –suami Heryanty– keluar seperti biasa. Membeli makanan dan kemudian masuk rumah kembali. Seperti itu setiap hari,” kata Usman, penjaga malam di area.

Pasca Pencopotan Kapolda Sumsel, Heryanty Tio Masih Dijaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kapol-kadinkes.jpg" alt="Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan perombakan jabatan di struktur Korps Bhayangkara. Salah satu yang dimutasi adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri.  Mutasi ini terjadi setelah ramainya kasus dugaan hibah fiktif Rp 2 triliun dari keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio. Mutasi terhadap Eko tertuang dalam surat telegram rahasia (TR) Nomor ST/1701/KEP/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada.  "Iya benar (Irjen Eko Indra Heri dimutasi, Red)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dihubungi, Rabu (25/8).  Dalam telegram tersebut, Eko dipindah menjadi Koordinator Staff Ahli Kapolri. Dia menggantikan Irjen Teguh Sawono yang menjabat sebagai Pati Densus 88 Anteror Polri dengan penugasan di BNPT.  Jabatan lama Eko akan diisi oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Tony Harmanto. Kapolri menunjuk Irjen Pol Teddy Minahasa Putra untuk menjadi suksesor Tony.  Sebelumnya, keluarga mendiang Akidi Tio mendadak menjadi perbincangan publik setelah menghibahkan uang senilai Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan. Anak Akidi, Heriyanti kemudian dijemput oleh jajaran Polda Sumatera Selatan terkait dana hibah tersebut yang tak kunjung cair.  Kasus ini bermula saat keluarga pengusaha sukses asal Kota Langsa, Aceh, Akidi Tio memberikan dana hibah senilai Rp 2 triliun untuk Sumatera Selatan. Dana ini ditujukan untuk penanggulangan Covid-19. Penyerahan dana bantuan turut disaksikan Gubernur Sumsel H Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dra Lesty Nuraini Apt Kes dan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji.  Namun, sampai saat ini dana hibah yang dijanjikan tidak kunjung diterima. Padahal penyerahan secara simbolis sudah dilakukan sejak 26 Juli 2021, dan Eko hadir dalam prosesinya.

Kasus Dana Hibah Rp 2 T Akidi Tio, Kapolda Sumsel Kena Mutasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/anak-akidi-tio.jpg" alt="JADI SOROTAN: Heryanty bersama anak dan suami meninggalkan Gedung Widodo Budidarmo, Mapolda Sumsel, pada Senin malam (2/8). (IRWANSYAH/SUMATERA EKSPRES)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Heryanty bersama anak dan suami meninggalkan Gedung Widodo Budidarmo, Mapolda Sumsel, pada Senin malam (2/8). (IRWANSYAH/SUMATERA EKSPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Sumatera Selatan masih mengembangkan kasus dugaan hibah fiktif senilai Rp 2 triliun dari keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio. Sejauh ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) masih mengumpulkan keterangan saksi.  "Krimum masih periksa beberapa saksi," kata Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriadi saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (20/8).  Namun, Supriyadi tak menyebut berapa banyak saksi yang telah diperiksa. Di sisi lain, Supriyadi memastikan belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. "Belum ada (penetapan tersangka)," tegasnya.  Sebelumnya, keluarga mendiang Akidi Tio mendadak menjadi perbincangan publik setelah menghibahkan uang senilai Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan. Anak Akidi, Heriyanti kemudian dijemput oleh jajaran Polda Sumatera Selatan terkait dana hibah tersebut yang tak kunjung cair.  Setelah ditelisik lebih jauh, Heriyanti ternyata pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp 7,9 miliar. Total ada 3 proyek yang diduga telah terjadi penipuan.  "Kronologinya adalah sekitar 2018 terlapor ini mengajak saudara pelapor, JBK berbisnis ada 3 item bisnis yang diajak, mulai dari kerja sama orderan songket, kemudian orderan AC, dan juga pekerjaan interior. Totalnya semua sekitar Rp 7,9 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Selasa (3/8).  Laporan tersebut dibuat oleh Ju Bang Kioh ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 14 Februari 2020. Laporan teregister dengan Nomor:LP/1025/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.

Kasus Akidi Tio, Polda Sumsel Belum Tetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210516-WA0011_3.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim internal Polri telah selesai memeriksa Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri. Pemeriksaan ini terkait dugaan danah hibah fiktif senilai Rp 2 triliun oleh keluarga pengusaha almarhum Akidi Tio.  Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, hasil pemeriksaan ini akan dilaporkan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Nantinya, orang nomor 1 di Korps Bhayangkara Polri itu yang akan menbuat keputusan perihal nasib Eko.  "Mengenai pencopotan maupun mutasi itu ada SOP-nya, kemudian ada aturannya. Tentunya ini semua kita harus mengetahui nanti bagaimana hasil daripada kegiatan Itwasum dan Propam ini setelah diajukan ke Pak Kapolri," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/8).  Argo menuturkan, saat ini pemberkasan hasil pemeriksaan masih dilaksanakan. Jika sudah selesai, akan langsung diserahkan kepada Kapolri.  "Ini masih dalam proses pembuatan," jelasnya.  Sebelumnya, keluarga mendiang Akidi Tio mendadak menjadi perbincangan publik setelah menghibahkan uang senilai Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan. Anak Akidi, Heriyanti kemudian dijemput oleh jajaran Polda Sumatera Selatan terkait dana hibah tersebut yang tak kunjung cair.  Setelah ditelisik lebih jauh, Heriyanti ternyata pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp 7,9 miliar. Total, ada 3 proyek yang diduga telah terjadi penipuan.  "Kronologinya adalah sekitar 2018 terlapor ini mengajak saudara pelapor, JBK berbisnis ada 3 item bisnis yang diajak, mulai dari kerja sama orderan songket, kemudian orderan AC, dan juga pekerjaan interior. Totalnya semua sekitar Rp 7,9 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Selasa (3/8).  Laporan tersebut dibuat oleh Ju Bang Kioh ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 14 Februari 2020. Laporan teregister dengan Nomor:LP/1025/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.

Kasus Akidi Tio, Nasib Kapolda Sumsel Segera Ditentukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kapolda-sumsel.jpg" alt="NYEKAR: Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri mengunjungi makam Akidi Tio dan istri. (POLDA SUMSEL FOR SUMEKS)" width="100%">
<figcaption>NYEKAR: Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri mengunjungi makam Akidi Tio dan istri. (POLDA SUMSEL FOR SUMEKS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hasil pemeriksaan internal terhadap Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri soal kasus hibah fiktif Rp 2 triliun bakal gelap. Sebab, Polri tidak mengumumkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Itwasum dan Paminal Divpropam Polri tersebut.  Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, hasil pemeriksaan itu hanya untuk internal Polri. Hasilnya tidak akan disampaikan secara terperinci. ”Kami tidak bisa sampaikan karena berkaitan dengan internal,” ujarnya kemarin (11/8).  Untuk selanjutnya, Itwasum dan Paminal menyerahkannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. ”Semua dilaporkan ke Kapolri,” katanya.  Kebijakan Korps Bhayangkara yang tidak terbuka terkait hasil pemeriksaan Kapolda Sumsel itu pun menuai kritik. Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, langkah itu bertentangan dengan semangat transparansi berkeadilan yang dicanangkan Kapolri. ”Seharusnya jangan terkesan menutup-nutupi kasus ini,” tegasnya.  Proses pemeriksaan saat ini memang merupakan ranah internal kepolisian. Tapi, menurut Bambang, kasus itu menyangkut masyarakat umum atau publik.Tidak diumumkannya hasil pemeriksaan itu justru akan berdampak pada kepercayaan publik.

Hasil Pemeriksaan Kapolda Sumsel soal Hibah Rp 2 T Tidak Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/kapolda-sumsel.jpg" alt="NYEKAR: Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri mengunjungi makam Akidi Tio dan istri. (POLDA SUMSEL FOR SUMEKS)" width="100%">
<figcaption>NYEKAR: Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri mengunjungi makam Akidi Tio dan istri. (POLDA SUMSEL FOR SUMEKS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mengirim tim ke Jakarta untuk meminta keterangan sejumlah kerabat Heryanty dalam kaitan bantuan bodong Rp 2 triliun. Heryanty sudah tidak terlalu sesak napas dan hasil tes PCR-nya juga negatif.  Heryanty merupakan anak bungsu mendiang Akidi Tio yang menyerahkan bantuan Rp 2 triliun secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri di Mapolda Sumsel pada 26 Juli lalu. Belakangan diketahui, bilyet giro tempat uang itu disebutkan ternyata kosong. Namun, sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.  Heryanty juga sudah resmi dilaporkan ke polisi dalam kasus lain, dugaan penipuan dan penggelapan Rp 2,5 miliar. Pelapornya adalah dr Siti Mirza.  ”Saya belum tahu. Tapi, kalau benar ada, segera kami tindak lanjuti. Ini bisa jadi data tambahan untuk pelengkap kasus bantuan Rp 2 triliun,” kata Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi kepada Sumatera Ekspres.  Supriadi juga membenarkan bahwa tim yang dikirim ke Jakarta sudah berangkat. ”Ada 4–5 orang yang akan dimintai keterangan untuk melengkapi pemeriksaan terkait dengan bantuan Rp 2 triliun ini,” jelasnya.  Menurut Supriadi, baru enam saksi yang diperiksa sejauh ini. Salah satunya, Rudy, suami Heryanty, yang mendampingi sang istri ketika menyerahkan bantuan secara simbolis. ”Untuk saksi Rudy, tidak begitu banyak pertanyaan yang diberikan penyidik. Dia hanya membenarkan adanya penyerahan styrofoam bertulisan bantuan Rp 2 T dari almarhum Akidi dan keluarga. Dia jadi saksi, bukan pengacara Heryanty,” paparnya.  Kemarin (8/8) Polda Sumsel masih melanjutkan pemeriksaan kejiwaan dan psikologi Heryanty. ”Hasilnya belum ada,” kata dia.  Supriadi menegaskan, Heryanty bakal kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan setelah dinyatakan sehat. Nanti tim dokter dari Biddokkes Polda Sumsel yang akan memastikan.  Sementara itu, kemarin siang Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri nyekar ke makam Akidi Tio dan istrinya, Ratna. Kedatangan Kapolda ke makam Akidi pada pukul 09.30 tersebut tidak terendus awak media. Kabar itu baru diketahui wartawan satu jam setelah Eko meninggalkan makam di Jalan Gotong Royong III, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang.  Tidak ada komentar dari Kapolda terkait dengan nyekar ke makam sahabatnya tersebut. Hingga tadi malam, WhatsApp wartawan koran ini pun tidak dibalas jenderal bintang dua tersebut.

Usut Kasus Bantuan Bodong Rp 2 T, Polisi Periksa Kerabat Heryanty

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/pengusaha-aceh.jpg" alt="SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMBOLIS: Dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan, menyampaikan hibah ke Kapolda Sumsel Irjen Indra Heri. (DIVHUMAS FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Eko Indra Heri S. meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat rencana bantuan Rp 2 triliun yang kemudian tak jelas juntrungannya itu. Dia mengaku tidak berhati-hati ketika mendapat informasi soal rencana donasi dari Akidi Tio (almarhum) dan keluarga tersebut.  ”Kepada rakyat Indonesia, Pak Kapolri, Mabes Polri, anggota Polri se-Indonesia, tokoh ulama, tokoh masyarakat, Pak Gubernur, Pangdam, Danrem, dan unsur forkopimda lainnya serta masyarakat Sumsel, saya meminta maaf yang setulusnya,” ujar dia dalam jumpa pers kemarin, beberapa jam sebelum diperiksa tim Mabes Polri.  Semua, kata dia, berawal saat Kepala Dinkes Provinsi Lesty Nuraini menghubunginya. ’’Katanya ada sumbangan dari keluarga almarhum Akidi (Tio) yang disampaikan melalui Prof Hardi (Darmawan),” jelasnya.  Mengingat dia bertiga dengan Lesty dan Hardi terlibat dan dilibatkan dalam satgas Covid-19, sampailah informasi itu. ’’Saya tanyakan apa maksud dan tujuan. Disebutkan, bantuan ini untuk masyarakat Sumsel, untuk menangani Covid-19,” ujarnya.  Eko menegaskan, meski bantuan bersifat pribadi, amanah dari sumbangan itu harus disampaikan. Kapolda mengaku kenal dekat dengan Akidi (almarhum) dan anak pertamanya, Johan alias Ahok, ketika dirinya tugas di Langsa, Aceh Timur. ’’Kalau Ibu Heryanty saya tidak mengenal. Saya lebih dekat dengan orang tuanya,” jelasnya.  Heryanty adalah perwakilan keluarga Akidi yang hadir saat penyerahan simbolis sumbangan tersebut di Mapolda Sumsel Senin pekan lalu (26/7). Selama bertemu Kepala Dinkes Sumsel dan Hardi Darmawan di ruang kerjanya, Kapolda mengatakan tidak ada Heryanty saat itu. Adanya rencana bantuan Rp 2 triliun yang akan disalurkan lewat cek (bilyet giro) itu diungkap Hardi. Belakangan ternyata diketahui BG tersebut kosong.  ’’Kata Prof Hardi, ini kepercayaan untuk Pak Eko. Tapi, karena ini untuk masyarakat, harus ditransparansikan, disampaikan kepada semua masyarakat yang membutuhkan,” bebernya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/08/2021/bilyet-giro-masih-kosong-heryanty-batal-diperiksa-karena-sakit/">Bilyet Giro Masih Kosong, Heryanty Batal Diperiksa karena Sakit</a>  Karena itu, digelar acara penyerahan simbolis di Mapolda Sumsel. Terlepas dari ada tidaknya dana Rp 2 triliun itu, Kapolda menegaskan sudah memaafkan keluarga Akidi. Juga, semua orang yang menghujat dan yang berempati dalam masalah tersebut.  Eko berharap, semua pihak menyudahi kegaduhan yang timbul dari masalah bantuan Rp 2 triliun itu. ”Saatnya kita pilih jadi pejuang atau pecundang ketimbang habis energi untuk hal-hal yang tidak perlu,” imbuhnya.

Kapolda Sumsel Kenal Baik Akidi Tio, tapi Tidak Heryanty

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20210805_200935.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi Daerah (Polda) Sumatera Selatan menetapkan satu orang saksi baru dalam kasus penyelesaian polemik dana hibah senilai Rp 2 triliun dari keluarga Almarhum Akidi Tio. Saksi baru tersebut bernama Rudi, salah satu pihak keluarga Akidi Tio yang turut menghadiri seremonial penyerahan pelakat dana hibah di Mapolda Sumatera Selatan pada Senin (26/7).  Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar Polisi Supriadi seperti dilansir dari Antara di Palembang mengatakan, Rudi akan segera diperiksa penyidik reserse kriminal umum untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan. Sehingga terbentuk konstruksi hukum dalam kasus tersebut.  ”Rudi segera dipanggil untuk dimintai klarifikasi apa yang dia ketahui, sebab dia juga hadir dalam prosesi penyerahan pekan lalu,” ucap Supriadi.  Rudi ditetapkan sebagai saksi bersama lima orang lainnya yakni Heryanti Tio, Rudi Sutadi, Kelvin (satu keluarga anak almarhum Akidi Tio), Hardi Darmawan (dokter pribadi keluarga), dan satu lain belum diketahui identitasnya.  Menurut Supriadi, tim penyidik akan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada para saksi dan tidak menutup kemungkinan akan ada peningkatan status nantinya. Termasuk juga memastikan tim penyidik akan terus menelusuri identitas pemilik nomor rekening yang tercantum dalam bilyet giro (bukti pencairan) dana hibah senilai Rp 2 triliun dari saksi Heryanti Tio.  ”Masih menunggu jawaban pihak otoritas perbankan (Bank Indonesia) terkait izin pemeriksaan identitas,” terang Supriadi.  Sebab meskipun Kapolda sudah memaafkan perbuatan para saksi tersebut bukan berarti proses hukum akan dihentikan, melainkan akan diselesaikan hingga tuntas. ”Permintaan maaf Itu secara pribadi dari kapolda, tapi secara permasalahan (hukum) masih kami gali dan masih kami selidiki,” ucap Supriadi.  Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesty Nurainy mengakui ikut terlibat dalam rencana pemberian dana hibah penanggulangan Covid-19 senilai Rp 2 triliun dari almarhum Akidi Tio (warga asal Langsa, Aceh Timur, Provinsi Aceh). Dia menjadi penghubung komunikasi antara Hardi Darmawan (dokter keluarga almarhum Akidi Tio) dengan Kapolda Sumsel Inspektur Jendral Polisi Eko Indra Heri.  ”Jumat (23/7) Hardi Darmawan menghubungi saya dari pesan singkat minta nomor Kapolda, lalu seizin kapolda saya berikan nomornya. Setelah itu, keduanya terlibat dalam pembahasan dan inisiasi pemberian dana hibah dari almarhum Akidi Tio tersebut,” kata Lesty.  Dia menjelaskan, sambutan kapolda saat mendengar adanya inisiasi pemberian dana dari keluarga almarhum Akidi Tio cukup hangat. Sebab, selain diperuntukkan untuk misi kemanusiaan penanggulangan Covid-19 yang memang sedang difokuskan, di sisi lain dia juga mengenal baik keluarga tersebut.  ”Apalagi yang memfasilitasi misi kemanusiaan itu saya dan Hardi, seorang tenaga kesehatan senior di sini, jadi sudah sama-sama percaya,” terang Lesty.  Hingga akhirnya pada Senin (26/7), dia diundang untuk menyaksikan seremoni penyerahan dana hibah senilai Rp 2 triliun dari pihak keluarga almarhum Akidi Tio yaitu anak perempuan bernama Heryanti dan Hardi Darmawan kepada Kapolda di gedung promoter Markas Polda Sumatera Selatan. Dalam acara tersebut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) termasuk pemuka adat lintas agama.  ”Semua menyambut baik karena memang semua baik-baik saja dan prosesi berjalan lancar,” papar Lesty.  Namun, dia tidak menyangka setelah jatuh tempo pencairan beberapa waktu setelah seremoni tepatnya pada Senin (2/8), uang senilai Rp 2 triliun itu sama sekali tidak ada kejelasan. Bahkan hingga berbuntut panjang sampai melibatkan Mabes Polri turun tangan untuk melakukan investigasi lanjutan kepada kapolda dan jajaran.  ”Kami semua sudah saling mengenal, tapi justru itu jadi masalah,” ujar Lesty.  Sebagai wujud pertanggung jawaban apabila memang diperlukan untuk dimintai keterangan dia siap hadir sebagai saksi. ”Dalam hal ini, saya siap menjadi saksi. Yang pasti saya tidak kenal sama Heryanti anak Almarhum Akidi Tio. Saya kenal hanya Hardi Darmawan,” ucap Lesty.

Polda Sumsel Tetapkan Satu Orang Saksi Baru Dana Hibah Akidi Tio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210805-WA0003_1.jpg" alt="Tim Wasriksus memeriksa Kapolda Sumsel lebih kurang selama enam jam, di gedung promoter markas Polda Sumatera Selatan, Kamis (5/8). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Tim Wasriksus memeriksa Kapolda Sumsel lebih kurang selama enam jam, di gedung promoter markas Polda Sumatera Selatan, Kamis (5/8). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim pengawasan dan pemeriksaan khusus (Wasriksus) Polri yang dipimpin Inspektur Jendral Polisi Agung Wicaksono melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Polisi Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jendral Polisi Eko Indra Heri. Pemeriksaan itu dilakukan selama lebih kurang enam jam, Kamis (5/8).  Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam agenda audit investigasi (pendalaman) ihwal dana hibah Rp 2 triliun dari almarhum Akidi Tio (warga asal Langsa, Aceh Timur, Provinsi Aceh) yang belum jelas keberadaannya.  Kepala Bidang Humas Polisi Daerah Sumatera Selatan Komisaris Polisi Supriadi seperti dilansir dari Antara di Palembang mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan secara internal Polri. Sehingga, dia tidak bisa memberikan informasi perkembangan lebih lanjut.  ”Saya tidak bisa berkomentar,” kata Supriadi pada Kamis (5/8).  Namun, dia memastikan tim penyidik reserse kriminal umum akan bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan penyelesaian permasalahan dana hibah yang diproyeksikan untuk penanggulangan Covid-19 di Sumatera Selatan itu secara profesional.  Berdasarkan pantauan, tim Wasriksus melakukan pemeriksaan lebih kurang selama enam jam. Mereka tiba di gedung promoter markas Polda Sumatera Selatan pada pukul 15.15 WIB dan meninggalkan gedung sekitar pukul 20.56 WIB.  Dalam agenda itu Kepala Polisi Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jendral Polisi Eko Indra Heri didampingi Direktur Intelijen dan Keamanan Komisaris Besar Polisi Ratno Kuncoro, Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Polisi Hisar Siallagan, Kepala Bidang Propam Komisaris Besar Polisi Dedi Sofiandi, dan Kepala Bidang Humas Komisaris Besar Polisi Supriadi.  Setelah selesai melakukan pemeriksaan tim Wasriksus meninggalkan lokasi tepat pada pukul 21.00 WIB diikuti kapolda dan jajaran.  Sebelumnya Kepala Polisi Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jendral Polisi Eko Indra Heri telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh masyarakat ihwal dana hibah Rp 2 triliun dari almarhum Akidi Tio yang belum jelas keberadaanya.  ”Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kapolri, Pimpinan di Mabes Polri, anggota Polri, masyarakat Sumsel, tokoh agama dan tokoh adat, termasuk Forkompinda Sumsel, Gubernur, Pangdam dan Danrem,” kata Eko.  Dia mengakui, kesalahan ada pada dirinya karena tidak berhati-hati dalam memastikan donasi yang diproyeksikan untuk penanggulangan Covid-19 Sumatera Selatan yang dimandatkan kepadanya tersebut sampai akhirnya menimbulkan kegaduhan. ”Kegaduhan yang terjadi dapat dikatakan sebag.ai kelemahan saya sebagai individu. Saya sebagai manusia biasa memohon maaf. Ini terjadi akibat ketidakhati-hatian saya,” tutur Eko.  Dia juga menyampaikan telah memaafkan pihak keluarga almarhum Akidi Tio yang saat ini ada lima orang ditetapkan sebagai saksi oleh tim penyidik reserse kriminal umum. Yakni Heryanti Tio, Rudi Sutadi, Kelvin (satu keluarga anak almarhum Akidi Tio), Hardi Darmawan (dokter pribadi keluarga), dan satu lagi belum diketahui identitasnya.  ”Terlepas ada atau tidaknya dana ini, saya sudah memaafkan keluarga mendiang Akidi Tio,” ucap Eko.

Kapolda Sumsel Diperiksa Tim Wasriksus Polri Selama Enam Jam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#akidi tio

Berita Terkini