<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/Sidang-Kabinet-Pertama-Di-IKN-1JPG-2466741047.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo akan menghabiskan sisa masa jabatannya dengan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) Hasan Nasbi menjelaskan alasan presiden memilih ngantor di IKN. "Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi, wajar jika Presiden Jokowi ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikutnya. Bagaimanapun ini&nbsp;legacy-nya beliau," kata Hasan dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin, sebagaimana dilansir dari Antara. Presiden Jokowi akan berkantor di IKN mulai tanggal 11 September hingga 19 Oktober. Atau hingga sehari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hasan, meski bekerja di IKN, Presiden Jokowi tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari IKN. Selain itu, Jokowi juga bisa saja mendelegasikan beberapa agenda kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Disinggung soal potensi perombakan kabinet saat Jokowi berkantor di IKN, Hasan menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden. "Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt (pelaksana tugas) maupun pejabat definitif," jelas Hasan.

Presiden Joko Widodo akan menghabiskan sisa masa jabatannya dengan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Jokowi Pilih Ngantor di IKN Kalimantan Timur hingga Akhir Masa Jabatannya, Istana: ini Legacy-nya beliau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/JKT_KELAS-EKONOMI-MENENGAH-TURUN_HANUNG-HAMBARA_03092024-2-3184972828.jpg" alt="Ilustrasi warga kelas menengah di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga kelas menengah di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kelas menengah Indonesia menjadi salah satu sorotan, menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dua periode menjabat sejak 2014 hingga 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah tercatat menurun hampir 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta jiwa. Sementara, pada 2023 jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tercatat 48,27 juta jiwa atau 17,44 persen. BPS juga melaporkan penurunan kelas menengah pada 2024 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total penduduk Indonesia. Dengan begitu, selama lima tahun terakhir ada sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah yang tercatat turun kelas. Lantas, apa itu kelas menengah dan apa parameter penentunya? World Bank atau Bank Dunia, dalam laporan yang berjudul&nbsp;Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class&nbsp;yang dirilis pada tahun 2020 lalu menilai bahwa kelas menengah berkaitan erat dengan ukuran economic security atau keamanan ekonomi. Kelas menengah Indonesia didefinisikan sebagai orang yang pengeluaran setiap bulannya antara Rp 1,2 juta&ndash;Rp 6 juta. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kelas menengah merupakan kelompok paling eksis dan berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan. Pada dasarnya, pekerjaan kelas menengah adalah pekerjaan yang memberikan sang pekerja penghasilan cukup untuk menikmati standar kehidupan kelas menengah bagi keluarganya. Selain itu, kelas menengah yang lebih banyak akan membantu mempercepat pertumbuhan konsumsi. Bahkan, kelas menengah juga dapat menjadi pendukung kuat tata kelola yang lebih baik. Juga memberi pendapatan lewat pajak yang diperlukan untuk menyediakan layanan umum. Seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, serta memulai usaha yang menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, jika kelompok yang ingin menjadi kelas menengah gagal naik tingkat ekonominya, mungkin akan berdampak pada masyarakat yang lebih terpolarisasi dan terpecah. Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa kelas menengah memegang kunci untuk membuka potensi Indonesia. Bahkan, penting bagi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan kelompok ini di semua lini. "Ini termasuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk dan mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan kerja juga akses perlindungan sosial yang memadai. Dengan dukungan tersebut, kelompok kelas menengah akan tumbuh dengan cepat dan mendorong negara dan wilayah ini menuju masa depan yang lebih cerah," tulis laporan itu. Secara keseluruhan, Bank Dunia membagi kelas konsumsi di Indonesia menjadi lima kelompok. Terdiri dari kelas miskin, kelas rentan atau vulnerable, calon kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas. Seseorang termasuk dalam kelompok kelas miskin jika memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan Indonesia, yaitu sebesar Rp 354 ribu per bulan. Sementara itu, kelas rentan mempunyai angka konsumsi atau pendapatan sebesar Rp 354 ribu&ndash;Rp 532 ribu per bulan. Sedangkan kelompok calon kelas menengah memiliki pendapatan sebesar Rp 532 ribu&ndash;Rp 1,2 juta. Kemudian, kelas menengah Rp 1,2 juta&ndash;Rp 6 juta per bulan dan kelas atas adalah mereka yang memiliki pendapatan di atas Rp 6 juta per bulan.

BPS melaporkan selama lima tahun terakhir ada sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah Indonesia yang tercatat turun kelas.

BPS Sebut Jumlah Kelas Menengah Menurun di Akhir Masa Jabatan Jokowi, ini Parameter Kelas Menengah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/anies-baswedan-resmikan-Gerha-Sabha-Adhitya-ROYYAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bahwa di sisa jabatannya sebagai gubernur yang tinggal enam hari lagi, dirinya terus mengagendakan untuk pamit ke umat dari berbagai agama yang ada di Jakarta.  "Jadi, memang benar selama beberapa waktu ini sudah terjadwal untuk pamit dengan pemuka-pemuka agama di Jakarta," ujarnya di Gerha Sabha Adithya, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (10/10)  "Kami lakukan dengan bapak Kardinal, kemudian di keuskupan agung Jakarta, kemudian juga silaturahmi, pamitan dengan PGI wilayah Jakarta, dengan seluruh tokoh-tokoh Kristen, para pendeta, begitu juga dengan GBIB, kami juga pamitan," imbuhnya.  Orang nomor satu di DKI itu juga mengaku sudah berpamitan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan para alim ulama. Selain itu, hari ini juga Anies meresmikan Gerha Sabha Adhitya sekaligus berpamitan dengan umat Hindu Dharma Hakarta.  "Jadi semua satu-satu. Cuma seperti tadi juga, saya baru berani konfirm sesudah pasti jadwalnya. Semua diniatkan untuk ditemui, semua diniatkan untuk dipamiti, tapi nanti penjadwalannya dikabarkan kemudian," tegasnya.  Dalam agenda pamitannya dengan umat Hindu di Jakarta, Anies menyampaikan terima kasihnya kepada yang bersangkutan karena telah ikut membantu Pemprov DKI Jakarta ketika dalam keadaan sulit. Menurutnya, salah satu masa sulit tersebut adalah ketika masa-masa pandemi akibat Covid-19 di Jakarta.  "Pada masa sulit pandemi, bapak-ibu termasuk yang terdepan dalam menyelematkan sesama. Kami sampaikan terima kasih. Dan di masa-masa sulit seperti itu kita saling topang, saling bantu," katanya.  Oleh karena itu, ia menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya karena akan berakhir masa tugasnya sebagai gubernur pada 16 Oktober nanti. Ia berharap, silaturahmi yang sudah terjalin tidak akan terputus meski dirinya sudah tidak menjabat sebagai gubernur.  "Saya sampaikan tadi, di ujung masa tugas, saya ingin menyampaikan permohonan pamit, pamit dalam kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta sekaligus juga tadi saya sampaikan silaturahmi kita tidak putus. Kta akan terus bekerja bersama di masa-masa yang akan datang," tegasnya. (*)

Jabatan segera Berakhir, Anies Pamit ke Pemuka Seluruh Agama DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220130-WA0001_2-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kominfotik Jakarta Utara/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kominfotik Jakarta Utara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertutur soal masa jabatannya yang selesai pada Oktober 2022 kepada jamaah Tabligh Akbar dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta Islamic Center (JIC), Koja, Jakarta Utara, Minggu (30/1).  "Jabatan saya akan berakhir pada Oktober 2022. Semoga Jakarta Islamic Center ini terus tumbuh pesat dan segera diperbaiki menjadi masjid yang nyaman dan bagus untuk jamaah,” kata Anies dalam sambutannya di hadapan jamaah Majelis Taqlim Daarut Taqwa di JIC.  Dalam kegiatan yang bertema "Kita Capai Kehidupan Bahagia yang Hakiki dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW" Anies Baswedan juga menyampaikan rasa kagumnya pada ketertiban para jamaah dari majelis taqlim yang hadir.  "Alhamdulillah, rasanya Jakarta Islamic Center hari ini beda sekali. Begitu masuk langsung terlihat ratusan ibu-ibu berjalan kaki dengan tertib, rapi, dan begitu masuk ke dalam, ibu-ibu memberikan kesan kepada kita semua bahwa Jakarta Islamic Center dapat terus berkembang pesat," katanya.  Anies juga mengingatkan para jamaah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. "Mungkin Jakarta Islamic Center sudah hampir dua tahun kosong karena pandemi, sehingga jamaahnya mulai lelah dengan aturan prokes," katanya.  Masalahnya, kata dia, virus ini tidak pernah lelah. Gejala varian baru Covid-19 yang disebut Omicron juga tidak ringan, tapi Anies meminta agar warga jangan menganggap enteng, semua virus tetap berisiko menularkan penyakit kepada warga, khususnya orang tua. "Tetap hati-hati, jangan main-main dengan Omicron. Mari tetap jaga protokol kesehatan bersama-sama, demi kepentingan bersama," katanya.  Anies mengatakan, Majelis Tabligh Akbar dan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini adalah majelis pertama yang dihadirinya di Jakarta Islamic Center setelah dua tahun lamanya ditutup. Kepada Ketua Majelis Taklim Daarut Taqwa, Ustadzah Bahijah Hamid, Anies berterima kasih karena telah mengatur jamaah dengan tertib luar biasa.  "Pertama kali saya hadir, dan ibu-ibu berbaris lurus ke belakang dengan rapi, di tempat lain tidak bisa seperti ini, ini luar biasa. Semoga ibu-ibu sehat semua, semoga yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah SWT," ujar Anies.  Turut hadir bersama dia, dalam kegiatan tersebut, antara lain, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara Wawan Budi Rohman, dan Ketua Majelis Taklim Daarut Taqwa ustazah Bahijah Hamid. (*)

Anies Bertutur soal Akhir Jabatannya yang akan Selesai pada Oktober