<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/akh-muzakki-3208259293.png" alt="Akh. Muzakki" width="100%">
<figcaption>Akh. Muzakki</figcaption>
</figure> MENGUATNYA&nbsp;sertifikasi halal, yang awalnya menurut Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 untuk menjamin layanan produk halal, kini menimbulkan aksi dan reaksi yang gaduh di sejumlah kelompok masyarakat. Bahkan, jika tidak diantisipasi, aksi dan reaksi itu sudah mengarah pada eksklusivisme dan intoleransi antarkelompok sosial. Beberapa waktu terakhir, di sejumlah platform media sosial, mulai Instagram hingga WhatsApp, kegaduhan muncul terhadap fenomena sertifikasi halal. Kegaduhan tersebut muncul akibat tumbuhnya pemahaman dan praktik yang kontradiktif atas fenomena kehalalan produk pada satu sisi dan gejala menguatnya politik identitas di bidang ekonomi sosial di balik fenomena sertifikasi halal. Bahkan, etnisitas sudah dibawa masuk untuk mengaduk-aduk dua kecenderungan berbeda dimaksud. Teologi Plus Kesehatan Menunjuk pada fenomena di atas, sudah saatnya dikembangkan konsep halal inklusif yang menjadi bagian pengembangan gerakan inklusi sertifikasi halal di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya menjadikan sertifikasi sebagai urusan pengarusutamaan cara hidup penganut agama tertentu. Tapi juga menjadi gerakan penguatan higienitas dan gaya hidup sehat yang menjangkau seluruh masyarakat lintas agama dan kepercayaan. Ada premis dasar yang dibutuhkan untuk lahirnya konsep besar halal inklusif di atas. Yakni bahwa halal itu lebih dari sekadar urusan teologi, tapi sudah berkaitan dengan jaminan kesehatan. Bentuknya adalah jaminan higienitas. Alasannya sederhana sekali. Sebuah produk, mulai makanan hingga kosmetik, baru bisa mendapatkan status halal setelah melalui uji laboratorium yang ketat. Bukan saja soal kandungan materialnya, tapi hingga pengolahannya. Bahkan, proses awal penanaman dan pemerolehan bahan material juga sudah menjadi perhatian penting dari proses sertifikasi halal. Jangkauannya bukan sekadar soal hilir, melainkan hulu sebuah produk. Memang, setelah lolos uji pemeriksaan laboratorium, sebuah produk baru mendapatkan sertifikasi halal jika lolos sidang halal di komisi fatwa. Memang ada proses teologisasi atas produk yang lolos uji laboratorium. Tapi, rangkaian uji kehalalan produk itu justru sangat erat kaitannya dengan jaminan higienitas hingga perlakuan terhadap material produk yang diujihalalkan. Di sejumlah negara seperti Rusia, Jepang, dan Korea Selatan, orang mulai melirik produk alal bukan karena mereka meyakini secara teologis tentang status kehalalan produk itu. Alih-alih, mereka mengonsumsi produk halal tersebut karena meyakini jaminan higienitasnya. Jadi, di negara-negara maju itu, sudah muncul fenomena gaya hidup baru: halal itu higienis dan sertifikasi halal itu jaminan higienitas. Fenomena kesadaran baru atas higienitas cenderung akan membesar. Semakin besar pendapatan ekonomi seqseorang, semakin tinggi pula kebutuhan mereka terhadap jaminan higienitas, ada atau tidak ada sertifikasi halal. Konsumsi atas produk halal di dunia juga semakin hari semakin meningkat. Penyumbang penting di antaranya justru berasal dari warga bangsa yang tidak identik dengan dunia Islam. PR Halal Inklusif Memang, untuk menggerakkan gagasan halal inklusif, tidak boleh hanya berhenti pada penguatan sertifikasi halal dan kampanye atas kehalalan produk. Harus dilakukan gerakan inklusi sertifikasi halal. Prasyaratnya ada dua. Pertama, menjamin bahwa sertifikasi halal diikuti dengan jaminan layanan yang &rdquo;halal&rdquo; pula terhadap konsumen. Consuming behavior yang cenderung positif terhadap produk halal harus segera diikuti dengan jaminan kepuasan (satisfaction guarantee) yang tidak bersifat eksklusif dan cenderung menegasikan kelompok konsumen yang berbeda. Justru harus lebih cenderung inklusif dan menjangkau (reaching out) berbagai konsumen lintas batas teologi dan kepercayaan serta identitas keagamaan. Kedua, gerakan inklusi sertifikasi halal harus dilengkapi dengan perilaku yang apresiatif dan inklusif terhadap yang berbeda. Praktik ini ditandai oleh semakin tingginya penghormatan kepada mereka yang cara konsumsinya berbeda seiring dengan gaya hidup internal diri yang semakin menjadikan status kehalalan produk sebagai acuan konsumsi. Sungguh lacur jika cara konsumsi dan gaya hidup yang mengacu ke status kehalalan produk justru diikuti dengan perilaku dan praktik hidup yang menistakan cara konsumsi dan daya hidup yang berbeda darinya. Halal inklusif tidak saja mendorong siapa pun untuk selalu berada dalam penguatan kemuliaan diri pada cara konsumsi dan gaya hidup yang berbasis pada status kehalalan produk hasil uji laboratorium dan proses legalisasi fatwa. Namun pada saat yang sama menggerakkan pemahaman, sikap, dan praktik hidup yang menjadikan penghormatan kepada yang berbeda sebagai prinsip kemuliaan hidup bersama. Dengan begitu, halal inklusif justru menjauhkan seseorang dari cara dan gaya hidup yang eksklusif dari dan intoleran terhadap lainnya. Lebih dari itu, tak perlu ada kecurigaan dan prasangka yang tak perlu terhadap menguatnya sertifikasi halal.&nbsp;(*) <hr /> *) AKH. MUZAKKI, Rektor dan guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Sudah saatnya dikembangkan konsep halal inklusif yang menjadi bagian pengembangan gerakan inklusi sertifikasi halal di Indonesia.

Halal Inklusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Ahmad-Muzzaki-175113780.png" alt="Akhmad Muzakki" width="100%">
<figcaption>Akhmad Muzakki</figcaption>
</figure> HAJI&nbsp;tahun ini cukup spesial. Bukan karena momentum haji akbar, seperti yang selama ini menjadi pengharapan banyak calon jemaah, melainkan karena menjadi kesempatan emas bagi calon jemaah haji (CJH) lansia untuk melaksanakannya. Pandemi Covid-19 menjadi latar belakang pembatasan usia yang menghilangkan kesempatan bagi CJH berusia di atas 65 tahun untuk berhaji. Kebijakan itu diambil untuk kepentingan hifdzun nafs (menjaga keselamatan jiwa) mereka. Gemuknya jumlah calon jemaah haji lansia membuat pemerintah harus menyiapkan sekian paket kebijakan untuk memfasilitasi mereka. Salah satunya, para CJH lansia harus diberi perbantuan yang semestinya, sesuai dengan kebutuhan dan keleluasaan hidup bagi mereka dalam usia tua itu. Perdebatan di publik tentang siapa yang layak memberi perbantuan kepada CJH lansia sempat mengemuka. Dari internal masyarakat, muncul permintaan agar kebijakan perbantuan itu membuka ruang bagi anggota keluarga CJH lansia untuk diperkenankan menjadi pendamping. Tentunya dengan konsekuensi pembiayaan mandiri. Argumentasi mereka, hanya anggota keluarga yang mengerti apa yang dibutuhkan dan bagaimana pelayanan diberikan kepada CJH lansia tersebut. Pemerintah pun telah menyiapkan tenaga pendamping haji lansia dari kaum profesional di bidang pelayanan yang dibutuhkan CJH lansia. Mereka berasal dari kalangan profesional ASN yang memiliki kompetensi serta keterampilan profesional di bidang psikologi, gizi, dan kesehatan. Substansi dasar di balik perdebatan itu adalah bahwa kebijakan pendampingan dan pelayanan khusus bagi CJH lansia patut melintasi kebutuhan peribadatan. Manasik haji adalah mekanisme terukur yang senantiasa menjadi prosedur tetap yang diterapkan pemerintah kepada semua calon jemaah haji, lansia atau bukan. Bahkan, sebagai prosedur tetap, manasik itu diselenggarakan oleh pemerintah melalui layanan kantor Kementerian Agama bidang haji maupun penyelenggara layanan haji secara mandiri. Apalagi, ibadah haji adalah ibadah massal yang menghadirkan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Semua melaksanakan ibadah dalam rukun dan syarat yang sama, juga dalam waktu dan tempat yang sama pula. Tentu, banyaknya jumlah peserta ibadah haji itu menyisakan kerawanan tertentu jika prosedur tetapnya terlewati, dan hal itu bisa membatalkan sahnya haji. Namun, kini, banyaknya CJH lansia menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji. Tantangan itu bukan berasal dari urusan peribadatan semata, melainkan juga urusan teknis lainnya. Tantangan pada urusan peribadatan di antaranya berputar pada masalah penjaminan pelaksanaan ritual haji oleh para calon jemaah haji agar tetap dalam pemenuhan syarat dan rukun sahnya haji. Pada urusan teknis non peribadatan, tenaga pendamping dan pelayan haji lansia penting untuk melakukan mitigasi risiko dan masalah yang berpotensi muncul selama pelaksanaan haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan. Pertama, menjaga stabilitas mental calon jemaah haji lansia. Mental mereka tidak boleh jatuh karena gagal beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru di lokasi peribadatan haji yang cenderung sangat berbeda dari lokasi keseharian mereka. Lebih dari itu, calon jemaah haji lansia akan berada di tengah lautan manusia calon jemaah haji dengan beragam latar belakang tradisi, budaya, dan kecenderungan kebiasaan yang beragam lintas batas negara beserta peradabannya di dunia. Tentu, kondisi itu butuh ketahanan mental yang baik dalam diri calon jemaah haji lansia untuk melakukan proses adaptasi dan penyesuaian diri. Baik dalam kepentingannya dengan pemenuhan kebutuhan pribadi maupun kebutuhan ritual dan sosial sekaligus yang berdimensi publik. Kedua, ibadah haji yang menuntut kondisi fisik yang baik menjadikan pendampingan dan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh calon jemaah haji lansia. Pasalnya, tingkat kesehatan tubuh yang secara alami cenderung menurun ketimbang sebelumnya membuat kewaspadaan harus lebih ditingkatkan dalam kerja pendampingan dan pelayanan khusus tersebut. Hampir selalu kita diingatkan dengan jawaban serupa oleh lansia ketika ditanya soal kabar. Seakan seragam, mereka hampir selalu menjawab begini: &rsquo;&rsquo;Ya begini ini sehatnya orang tua. Pagi enakan, agak siang dikit mulai terasa pegel-pegel.&rsquo;&rsquo; Bagi calon jemaah haji lansia, mengirimkan pesan penting bahwa penjagaan kesehatan, termasuk melalui penjaminan gizi dalam asupan makanan dan minuman, menjadi bagian dari kebutuhan dasar lansia. Keberadaan para CJH yang untuk sementara &rsquo;&rsquo;tercerabut&rsquo;&rsquo; dari lingkungan kecil keluarganya dalam waktu lebih dari satu bulan menjadi lahan bagi tumbuhnya masalah mental-psikologis, fisik, hingga kesehatan. Di sinilah kemuliaan pendamping CJH lansia tidak saja berdimensi nilai kemanusiaan yang tinggi, tapi juga nilai spiritual yang mendalam. Besarnya jumlah calon jemaah haji lansia menjadikan pendamping dan pelayan khusus CJH lansia sebagai bagian dari penentu utama yang terukur bagi suksesnya pelaksanaan haji tahun ini.&nbsp;(*) <hr /> *) Akh. Muzakki, Rektor dan Pembina Pusat Analisis Haji, Umrah, dan Bisnis Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Gemuknya jumlah calon jemaah haji lansia membuat pemerintah harus menyiapkan sekian paket kebijakan untuk memfasilitasi mereka.

Pendampingan Calon Jemaah Haji Lansia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/akh-muzakki-3208259293.png" alt="Akh. Muzakki" width="100%">
<figcaption>Akh. Muzakki</figcaption>
</figure> SOROTAN&nbsp;publik terbukti efektif dalam kapasitasnya sebagai pengembang kritik sosial. Akibat gencarnya reaksi kritis terhadap sejumlah praktik hedon-pamer diri di media sosial oleh pejabat negara dan keluarganya, kini muncul fenomena baru di ruang publik: ramai-ramai &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri. Para pejabat beserta keluarganya kini sibuk dan memaksakan diri untuk menyatakan bahwa yang ada pada diri mereka adalah palsu. Termasuk fashion, tas, dan bahkan praktik yang awalnya mereka pamerkan dalam unggahan di akun medsos. Itu semua mereka lakukan untuk proteksi diri dari sorotan publik. Di Jakarta, sebagai contoh, ramai dibicarakan kasus istri dan anak pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dinilai publik gemar memamerkan tas mewah mereka. Seperti tas yang tampak sangat menyerupai Hermes Birkin Crocodile yang harganya mencapai USD 105 ribu alias Rp 1,5 miliar. Juga Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, dan Dior yang masing-masing bernilai puluhan juta rupiah. Lantas, mereka menyatakan ke publik bahwa tas-tas yang mereka kenakan itu bermerek palsu. Intinya, akibat sorotan publik, &rsquo;&rsquo;pemalsuan&rsquo;&rsquo; pun diakrabi oleh diri manusia dewasa yang sedang dalam posisi mengemban jabatan publik belakangan ini. Sebelumnya, ramai pula di panggung Indonesia seorang pejabat Pemprov Riau yang merayakan ulang tahun anaknya di hotel bintang lima The Ritz-Carlton Jakarta. Akibat viralnya kegiatan itu beserta kritik kuat oleh publik, sang ayah harus memaksakan diri dengan sembunyi di balik tabir kepalsuan. Dia menyebut acara ulang tahun sang putri diadakan di sebuah toko. Publik pun makin menyorot dan menyingkap tabir kepalsuan itu karena menganggap tidak ada toko di hotel bintang lima di Jakarta tersebut. Selama ini, hedonisme yang mengumbar keserbaberlimpahan kekayaan dan pemujaan diri pada kemewahan material akrab dengan tampilan diri para pesohor di negeri ini. Kesuksesan diukur dari tampilan diri dengan produk barang dan jasa berbalut merek nan mahal. Pengenaan produk lokal bahkan dianggap sebagai praktik yang akan memicu degradasi marwah diri. Tapi, kini semuanya berubah. Hedonisme elite hanya melahirkan jengah emotif di kalangan publik secara luas. Pemujaan diri dengan produk barang dengan brand internasional dan merek terkenal nan mahal akhirnya hanya menyulut kemarahan publik akibat insensitivitas mereka terhadap nasib rakyat kebanyakan. Harus diakui, kemajuan teknologi informasi yang memfasilitasi siapa pun untuk mengekspresikan kehendak dan aspirasinya di ruang publik maya telah ikut menstimulasi praktik pamer diri. Muncullah konsep yang menunjuk pada kecenderungan, atau mudahnya disebut dengan budaya flexing (pamer diri). Secara konkret, konsep itu merujuk pada tabiat dan kecenderungan personal yang memanjakan diri dengan praktik suka pamer kekayaan dan umbar kemewahan. Pakar cultural studies, Juha Park dan Jaehoon Chun (The Characteristics of Fashion Flex on Social Media, 2021:31&ndash;43), mengidentifikasi kecenderungan flexing dalam tata busana di media sosial ke dalam tiga karakteristik. Pertama, konsumsi yang mencolok dianggap sebagai ekspresi aktif dari selera individu yang berorientasi pada konsumsi dan menekankan individualitas melalui konsumsi itu. Kedua, khalayak menggunakan gaya atau produk fesyen serupa untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial yang menyenangkan diri dan orang lain dengan menggunakan berbagai fungsi platform media sosial. Ketiga, tindakan mengejar kemapanan psikologis di media sosial ditunjukkan secara aktif untuk mengeksplorasi material dan pengalaman tertentu yang terkait dengan fesyen untuk kepentingan kebahagiaan diri. Menunjuk kepada kerangka konseptual di atas, praktik pamer diri selama ini, termasuk di dunia maya, adalah bagian dari kecenderungan hidup sejumlah elite untuk menunjukkan dua kepentingan. Yakni, eksistensi diri dan ekspresi kebahagiaan. Saat ekspresi material yang mereka anggap simbol kebahagiaan itu diungkapkan secara eksplosif ke publik, termasuk melalui akun media sosial, praktik itu berbenturan dengan ukuran kemapanan diri dan kebahagiaan yang dialami dan dirasakan langsung oleh publik secara kebanyakan. Di sinilah, reaksi dan sorotan publik itu pun muncul dalam derajat yang kuat. Lalu, fenomena &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri (self-defense mechanism) para elite terhadap kuatnya sorotan dan kritik publik yang menyasar praktik flexing mereka. Padahal, publik pun memiliki literasi informasi dan komunikasi yang cenderung semakin maju dengan didukung tingkat kepekaan sosial yang tinggi yang memampukan mereka untuk mengukur tindakan sosial dengan logika dan nilai kepantasan sosial. Karena itu, menyatakan secara terbuka bahwa barang yang sedang dikenakan adalah palsu tidak akan menyurutkan sorotan dan kritik publik. Menyeruaknya fenomena &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri di kalangan sejumlah pesohor publik tidak bisa dipisahkan dari praktik perengkuhan kebahagiaan semu. Kecenderungan flexing hanya bagian kecil saja dari ketergelinciran langkah ke dalam kubangan kebahagiaan semu itu. Maka wajar, tabir kepalsuan akan selalu digunakan untuk memproteksi diri dari sorotan publik. Hanya saja, kebohongan satu pasti akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Nah, seberapa kuatkah seseorang akan memegangi dan berlindung di balik tabir kepalsuan yang digelarnya? Tentu, fenomena &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri akan selalu tumbuh saat diri salah mengambil langkah dan terjebak dalam kebahagiaan semu.&nbsp;(*) <hr /> *) AKH. MUZAKKI, Rektor dan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Muncul fenomena baru di ruang publik: ramai-ramai ’’memalsukan’’ diri. Itu reaksi kritis terhadap sejumlah praktik hedon-pamer diri.

Fenomena ’’Memalsukan’’ Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/akh.-muzakki.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KONTROVERSI besar soal biaya haji 2023 memang telah berakhir dengan munculnya kesepakatan antara pemerintah dan parlemen (DPR) pada rapat panitia kerja (15/2/2023). Namun, masih ada yang tersisa tapi mendesak untuk diselesaikan. Yakni mengenai penguatan nilai dasar ibadah haji yang beririsan dengan dampaknya pada tata kelola perhajian. Bagian sentralnya adalah penumbuhan kesadaran dan mental di balik peribadatan haji.  Haji kini bukan soal hak individu keumatan. Haji belakangan sudah menjadi isu tata kelola publik. Bentuknya tidak terlepas dari penjaminan agar setiap individu muslim yang berkemampuan diri bisa mendapatkan jaminan layanan untuk berhaji yang setara lintas zaman.  Ada dua kata kunci penting yang patut diuraikan secara memadai, yakni berkemampuan diri dan lintas zaman. Isu pertama menyangkut kesadaran mental tentang pelaksanaan konsep wajib haji. Isu kedua menyangkut jaminan administrasi dan layanan yang harus dikelola pemangku kepentingan publik terhadap akses untuk berhaji secara setara bagi setiap warga muslim dalam babakan waktu yang panjang secara sama pula.  Islam mempersyaratkan ”berkemampuan diri” dalam berhaji. Dalam Alquran surah Ali ’Imran (3:97) dijelaskan, substansi berkemampuan diri yang menjadi syarat wajib haji diilustrasikan dengan kata istitha’ah. Sejumlah ulama memaknai substansi istitha’ah dengan kemampuan dalam bentuk fasilitasi, mulai perbekalan hingga mobilitas.  Makna dasarnya, ada jaminan kemampuan diri secara finansial untuk melakukan perjalanan haji sebagai ibadah yang menuntut konsumsi finansial cukup tinggi untuk bisa melunaskan penunaian semua rangkaiannya dan sekaligus kemampuan fisik yang memadai untuk melaksanakannya.  Konkretnya, kata ”berkemampuan diri” tidak bisa hanya sekadar dimaknai dalam pengertian kesehatan fisik, tapi lebih-lebih juga kemampuan finansial. Artinya, mereka yang belum berada dalam situasi ”selesai dengan dirinya” secara finansial belum termasuk ke dalam kriteria wajib haji. Apabila seorang muslim belum memenuhi kriteria berkemampuan secara finansial, dia sejatinya belum termasuk dalam kategori wajib haji.  Memaksakan diri hanya akan menyisakan masalah legal-ritual dan sosial-ekonomi. Akhirnya, kriteria wajib haji menjadi terdegradasi akibat ketentuan legal-ritual yang disiasati dan tata kelola sosial-ekonomi tertatih-tatih menyusul ukuran kemampuan finansial yang dinegosiasi melalui jalur fasilitasi nonalami. Ujungnya, haji menjadi problem rutin tahunan yang jika dilakukan ikhtiar pembenahan tata kelola rawan dipolitisasi tanpa henti.  Dalam kaitan inilah, dana talangan haji sebagai skema pembiayaan oleh perbankan kepada calon jemaah haji memantik kontroversi besar. Mereka yang belum memiliki kesiapan finansial untuk mendanai perjalanan haji akhirnya terstimulasi untuk ikut berencana melaksanakannya.  Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), memang telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memperbolehkan pemberian dana talangan haji dengan menggunakan prinsip al-Qardh.  Namun, ada catatan penting yang harus disampaikan. Fatwa ini lebih menunjuk pada mekanisme pembiayaan dan bukan secara langsung berurusan dengan persoalan posisi dana talangan dalam kaitannya dengan ketentuan atau kriteria ”berkemampuan diri” (istitha’ah).  Tapi, kini, dalam praktiknya, karena mudarat yang ditimbulkan terhadap tata kelola perhajian menyusul longgarnya pelaksanaan ketentuan istitha’ah di atas, dana talangan haji pun mulai dipersoalkan. Mudzakarah Perhajian Indonesia 1444 H/2022 M di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, (29/11/2022) mengoreksi praktik penyelenggaraan dana talangan haji itu. Salah satu butir rekomendasinya berbunyi: tidak menoleransi penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istitha’ah dan menjadikan daftar antrean haji semakin panjang.  Mudarat yang ditimbulkan pada daftar antrean menuntut dilakukannya intervensi kebijakan perhajian lintas zaman. Mengapa tata kelola ”lintas zaman” kini menjadi isu? Antrean haji semakin hari semakin panjang. Membayarnya seseorang ke bank mitra haji untuk mendapatkan porsi haji menjadi salah satu perihal mendasarnya. Masalahnya bukan soal apakah baik atau tidak seseorang untuk bisa mendapatkan porsi haji. Akan tetapi, cara seseorang untuk mendapatkan porsi haji dengan menggunakan dana talangan dari perbankan yang menjadi masalah.  Harus diakui, suka atau tidak suka, hasil rekomendasi Mudzakarah Perhajian Indonesia di atas harus menjadi peringatan kepada kita semua tentang dampak buruk dari penyediaan dana talangan haji yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Memang tidak dinafikan bahwa ada keuntungan timbal balik antara individu warga masyarakat dan perbankan atas penyediaan dana talangan haji.  Namun, dana talangan haji dalam kenyataannya turut berkontribusi pada ambruknya mental warga masyarakat terhadap konsep istitha’ah sebagai kriteria konseptual wajib haji. Dana talangan haji kini menimbulkan komplikasi tidak saja pada tata kelola penyelenggaraan haji, tapi juga diskursus fiqhiyah atas konsep istitha’ah.  Di sinilah konsep ”haji keadilan dan keberlanjutan” penting diintroduksi. Berhaji bukan urusan hari ini semata, melainkan urusan jaminan yang harus diberikan secara relatif serupa kepada seluruh muslim dari masa ke masa. Deliberasi itu bukan tanpa edukasi. Deliberasi mempersyaratkan adanya edukasi.  Agar semua komponen warga masyarakat selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Agar selalu ada hikmah maslahat di balik setiap hajat. Dengan begitu, akan selalu ada proses pembelajaran di setiap permusyawaratan. Pendewasaan adalah akibat saja dari tradisi bijak yang terlembagakan. Dan itulah deliberasi yang terpujikan melalui edukasi yang mencerdaskan. Literasi haji kini tidak hanya menjadi tuntutan, tapi juga sudah menjadi kebutuhan publik. (*)  <hr />  *) AKH. MUZAKKI, Guru Besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

Literasi Haji Lintas Zaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/akh.-muzzaki.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>RECOVER Together, Recover Stronger. Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Atau, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Itu memang tema besar yang diusung dan dikampanyekan secara global saat Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022.  Namun, jargon tersebut rasanya juga pantas kita gelorakan pada kehendak besar bangsa ini untuk segera keluar dari jebakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat masa lalu. Kehendak itu mencuat seiring dengan keluarnya pernyataan resmi Presiden Jokowi yang telah melakukan pengakuan dan penyesalan negara atas kejadian pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Presiden pun berkomitmen besar untuk memulihkan hak korban serta agar peristiwa masa lalu kelam itu tidak terjadi lagi di masa mendatang (Jawa Pos, 12/1/2023).  Pernyataan presiden di atas disampaikan menyusul rekomendasi Tim Penanganan Nonyudisial Pelanggaran HAM yang berat masa lalu atas 12 peristiwa, mulai peristiwa 1965 hingga peristiwa Wasior di Papua tahun 2001. Tim yang lahir dari amanat Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang dikenal dengan kependekan Tim PPHAM tersebut merekomendasikan segera diakhirinya luka bangsa akibat pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Salah satunya adalah melakukan resosialisasi para korban dan masyarakat secara lebih luas.  Nurani publik menghendaki terajutnya kembali harmoni bangsa dengan pulih dan bangkit bersama dari masa lalu yang kelam. Namun, pertanyaannya lalu, apa yang harus dilakukan atas kebutuhan resosialisasi di atas? Pertanyaan itu penting dicermati menyusul temuan Tim PPHAM yang menunjukkan adanya korban langsung, tidak langsung, dan tidak teridentifikasi dari beragam kejadian pelanggaran HAM berat masa lalu di atas.  Artinya, terdapat warga bangsa yang sama sekali tidak terkait dengan konflik maupun isu politik yang ada di balik suatu peristiwa. Bahkan, ada anggota keluarga yang tidak tahu apa-apa atau bahkan karena sudah lintas generasi sekalipun terkena imbas berat sebagai korban tidak langsung. <h3>Mewujudkan Sekolah Kerukunan</h3> Pendidikan persekolahan merupakan instrumen resosialisasi yang efektif yang harus ditransformasikan. Sederhana alasannya. Sekolah adalah hulu bagi lahirnya beragam perilaku anak bangsa. Karena ia merupakan ruang publik yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk perubahan dalam jangka panjang.  Pendidikan sekolah harus menjadi ruang publik bagi terlaksananya sekolah kerukunan. Utamanya untuk kepentingan resosialisasi pasca pelanggaran HAM berat masa lalu. Resosialisasi, seperti pada rekomendasi Tim PPHAM di atas, dapat dimulai dari konsep sekolah kerukunan ini. Sekolah wajib menjadikan kerukunan dan harmoni sebagai isu lintas bidang (cross-cutting issue) dalam setiap penyelenggaraan aspek-aspek pendidikan, baik kurikuler, nonkurikuler, maupun ekstrakurikuler.  Sekolah kerukunan lebih-lebih menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dipraktikkan di sekolah-sekolah negeri, atau sekolah yang diselenggarakan atas dukungan finansial penuh oleh pemerintah. Pasalnya, kata negeri berarti mengandung amanat sebagai ruang penguatan hajat hidup bersama sebagai sebuah bangsa.  Pepatah klasik memang benar: tak kenal maka tak sayang. Ragu, sinis, sentimen negatif, dan saling curiga akibat luka hati-fisik kerap muncul karena faktor tidak saling kenal secara mendalam. Rasa sayang adalah buah semata dari praktik saling kenal dimaksud.  Hanya, agar bisa menjadi penggerak praktik publik, pepatah tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang menyentuh hajat hidup orang banyak secara sekaligus. Sekolah, apalagi yang berkategori negeri, harus menjadi tidak saja sebagai titik, tapi juga ruang temu bagi sekian banyak perbedaan di tengah masyarakat. Apalagi ditunjang oleh pengalaman buruk masa lalu atas pelanggaran HAM berat.  Sebagai konsekuensi dari kata negeri (public atau state), sekolah dalam kategori ini tidak boleh justru mematikan api dan semangat titik dan ruang temu dimaksud. Jika itu terjadi, sebetulnya sekolah negeri telah ”membunuh” bangsa dan negerinya sendiri dari titik dini kehidupan rakyatnya. Sebab, pengalaman yang positif saat bersekolah akan berdampak panjang untuk masa depan hidup anak bangsa. Pun sebaliknya, masa lalu yang buruk di sekolah akan mendorong munculnya pola dan kondisi anak bangsa yang buruk dalam menjalani masa depannya.  Karena itu, sekolah harus menjadi ruang harmoni. Sekolah sudah sepatutnya menjadi penyemai nilai dan praktik resosialisasi menuju reharmonisasi sosial yang penting bagi kohesi bangsa ini. Karena itu, sudah menjadi tugas bersama agar ruang publik seperti sekolah menjadi penyemai nilai ”mesra penuh harmoni” tersebut. <h3>Menyertakan Pendidikan Sosial</h3> Hanya, untuk kepentingan resosialisasi secara lebih meluas atas para korban pelanggaran HAM berat masa lalu dengan berbagai jenisnya seperti pada temuan Tim PPHAM di atas, resosialisasi tidak boleh berhenti pada pendidikan persekolahan. Pendidikan sosial juga harus disertakan untuk menyempurnakan desain resosialisasi untuk mengobati luka bangsa ini akibat pelanggaran HAM berat masa lalu dimaksud. Forum-forum sosial yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, baik yang terstruktur seperti RT/RW maupun yang tidak terstruktur seperti upacara adat-budaya serta perkumpulan arisan warga sekalipun, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat resosialisasi di atas.  Untuk itulah, para pemangku kepentingan bangsa ini patut belajar dari serangkaian kejadian kelam masa lalu, seperti pelanggaran HAM berat, yang berpotensi menjadi disinsentif bagi penciptaan kerukunan sosial. Kepentingannya sederhana, yakni agar prinsip hidup utama bisa tercipta, khususnya harmoni untuk penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.  Apalagi, anggitan resosialisasi mengharuskan adanya inisiatif dan kehendak besar dalam memperbaiki tata kelola ruang publik di atas pengalaman pahit pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini semua agar bangsa ini bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dari masa lalu yang kelam, seperti atas pelanggaran HAM berat di atas. Meminjam bahasa terkini kaum muda, bangsa ini tidak boleh gamon (gagal move on) dari masa lalu yang kelam. (*)  <hr />  *) AKH. MUZAKKI, Guru besar dan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, mantan anggota Tim PPHAM

Resosialisasi Korban Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/AKH.-MUZAKKI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>WAKTU dan tempat ibarat dua sisi mata uang. Keduanya berkelindan. Tidak bisa dipisahkan walau bisa dibedakan. Konsep kelindan ini harus digunakan untuk membaca aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (7/12/2022) pukul 08.20 WIB.  Seperti diberitakan secara luas oleh berbagai kanal televisi nasional dan portal berita, aksi bom bunuh diri itu dilakukan oleh seorang lelaki yang ikut tewas di lokasi. Kronologinya, lelaki pelaku tersebut menerobos masuk ke mapolsek ketika para personel kepolisian sedang apel pagi. Pelaku lalu mengacungkan senjata. Dan tak lama setelah itu terjadi ledakan yang juga menewaskan pelaku. Tak jauh dari lokasi ledakan, ditemukan sebuah motor berwarna biru bertulisan ”KUHP = Hukum Syirik/Kafir; Perangi Para Penegak Hukum Setan; QS, 9:29.”  Penyidikan memang sedang dilakukan secara tanggap oleh aparat keamanan. Termasuk kaitan antara pelaku bom bunuh diri dan motor yang tergeletak tak jauh darinya dan sekaligus tulisan berideologi khusus seperti diduga di atas. Namun, apa yang bisa dicermati dari aksi bom bunuh diri di atas dengan menggunakan konsep kelindan waktu-tempat di atas?  Dari sisi waktu, saya ingin mengatakan bahwa kita semua penting untuk meningkatkan kewaspadaan pada potensi serangkaian aksi terorisme serupa hingga yang berbentuk aksi bom bunuh diri seperti di atas. Mengapa begitu? Sejarah mencatat bahwa aksi terorisme kerap memanfaatkan momen Desember sebagai waktu pelancaran aksi serangan.  Desember merupakan momentum penting sebagai bulan istimewa yang mempertemukan momentum agama dan momentum sosial pergantian tahun. Rangkaian momentum panjang ini menandai adanya kebutuhan orang dalam jumlah besar untuk memperingati keduanya.  Sebagai momentum agama, tentu warga masyarakat dalam jumlah yang tidak kecil akan memperingati Desember sebagai bulan khusus untuk perayaan Natal bersama. Momentum pergantian tahun membuat Desember sebagai bulan khusus yang mampu mempertemukan orang dalam jumlah besar dalam bulan yang sama untuk melakukan perayaan atasnya secara sosial keagamaan.  Apalagi jika benar pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang (UU) menjadi konteks eksternal, maka tentu hal itu menjadi faktor pemicu semata dari lahirnya keputusan untuk melakukan serangan aksi bunuh diri di atas. Oleh pelaku, pengesahan RUU KUHP dimaksud dimanfaatkan sebagai pemercepat dan penguat semata. Dan sekaligus titik legitimasi atas pentingnya tindakan aksi bunuh diri pada momen Desember itu.  Teror adalah alat untuk menebar ketakutan. Desember adalah momentum yang akan mempertemukan warga dalam jumlah besar untuk melakukan peringatan sosial keagamaan atas momentum Nataru. Teror dan Desember itu digunakan untuk mempertebal rasa takut sebagai konsekuensi dari aksi teror yang ditebar melalui aksi bom bunuh diri itu.  Aksi tebar ketakutan melalui tindak bom bunuh diri itu semakin kuat dilakukan oleh para aktivis terorisme melalui pesan lokasi kejadian. Markas kepolisian, sebagaimana juga markas TNI, adalah bagian dari lokasi yang kini dipandang strategis oleh para aktivis tindak pidana terorisme.  Sejarah mencatat, ada sejumlah aksi tindak pidana terorisme dalam perkembangan terkini di negeri ini yang menjadikan markas kepolisian sebagai objek serangan. Pada Mei 2018 ada serangan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Surabaya. Pada 2017, ada aksi teror penusukan terhadap personel kepolisian di Mapolda Sumatera Utara (25/6/2017) dan terhadap personel kepolisian di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berjarak hanya 100 meter dari gedung kompleks Mabes Polri. Sebelumnya, pada Juli 2016 ada bom bunuh diri yang terjadi di Mapolres Surakarta. Serangan bom bunuh diri juga dilancarkan pelaku tindak pidana terorisme di masjid yang berada di Markas Kepolisian Resor Cirebon Kota (15/04/2011).  Kenapa aksi serangan dilakukan kepada markas aparat keamanan, khususnya kepolisian? Tentu maksud utamanya adalah mengirimkan pesan cepat bahwa kalau markas kepolisian saja bisa diserang dengan leluasa, tempat-tempat umum lainnya pun sama sekali bukan mustahil dijadikan objek serangan. Sinyal itu diberikan untuk semakin melengkapi resonansi aksi tebar ketakutan kepada publik secara luas.  Aksi serangan kepada markas kepolisian di atas, lebih jauh, semakin meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka (self-confidence level) di tengah kehidupan masyarakat luas. Semakin sukses aksi serangan ke objek-objek yang menjadi simbol aparat keamanan, semakin meningkat kepercayaan diri mereka untuk bergerak di tengah masyarakat.  Apalagi, terorisme selalu hadir dengan karakteristik yang meliputi kehendak untuk mengejar tujuan yang absolut (absolute end). Secara kategorial, tujuan yang absolut dimaksud bergerak mulai dari standar moralitas absolut, pembenaran diri dan pendewaan target, rasa memperoleh identitas baru, hingga kehendak untuk tampil di panggung sejarah dengan mampu menumbangkan orang-orang yang kuat dan bergengsi.  Meminjam perspektif A. Kaplan (1978: 237–254), kehendak untuk mengejar tujuan yang absolut ini membuat terorisme akan selalu mengalami proses yang disebut dengan naik-turunnya situasi batin mereka (psychodynamics) dalam merencanakan dan melangsungkan aksi serangan. Apalagi, tindakan aparat keamanan dalam menangani terorisme membuat kerja mereka mengalami proses penyempitan yang signifikan. Situasi ini yang membuat dinamika naik-turunnya kehendak dan situasi batin mereka semakin mengalami penurunan yang sangat berarti.  Nah, aksi teror di kantor polisi Astana Anyar, Bandung, itu akan menambah rasa percaya diri para pelaku teror. Rasa percaya diri tersebut bakal semakin menambah daya dorong dan daya tekan pada diri para pelaku tindak pidana terorisme. Kepercayaan diri adalah awal semata dari makin bertambahnya daya dorong dan sekaligus daya tekan bagi lahirnya praktik tindak pidana terorisme itu sendiri.  Kelindannya waktu dan tempat dalam kasus teror bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar di atas menyediakan lahan subur tidak saja bagi pembenihan. Tapi juga sekaligus penguatan kesempatan bagi aksi tebar ketakutan berbalut teror. Meningkatnya kepercayaan diri akibat suksesnya peledakan bom bunuh diri seharusnya menjadi alarm bagi kewaspadaan bersama terhadap ancaman terorisme yang makin dekat, caranya dengan gerak bersama. (*)  <hr />  *) AKH. MUZAKKI, Guru besar dan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, pernah mengajar di Australian Defense Force Academy (ADFA) Canberra

Kelindan Waktu-Tempat Bom Astanaanyar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/MUZAKKI.jpg" alt="AKH. MUZAKKI" width="100%">
<figcaption>AKH. MUZAKKI</figcaption>
</figure>POLITISASI agama dan politik identitas telah menimbulkan polarisasi dan keterbelahan warga bangsa. Wajar jika dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI (16/8/2022) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan: ”Jangan lagi ada politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial.”  Mendorong ke permukaan apa yang disebut dengan politik gagasan (politics of ideas) adalah ikhtiar solusi atas menyeruaknya politisasi agama dan politik identitas. Ada yang menggembirakan, yakni munculnya kesadaran baru partai politik utama menjelang Pemilu 2024 ini dengan mengusung politik gagasan daripada politik aliran atau politik identitas. Representasinya adalah tiga koalisi, mulai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar-PPP-PAN, koalisi Partai Gerindra-PKB, hingga koalisi Partai Demokrat-Nasdem-PKS serta poros PDIP (Jawa Pos, 15/08/2022).  Pengalaman sepuluh tahun terakhir memberikan pelajaran penting bahwa politik aliran dan atau politik identitas tidak membantu penguatan kohesi sosial kebangsaan. Alih-alih, fraktur sosial lebih kerap mengemuka dan mengharu biru di atas panggung kebangsaan. Polarisasi sosial akhirnya menjadi penanda kuat atas fraktur sosial tersebut. Pelajaran yang diberikan para pendiri bangsa ini tentang pengutamaan nilai dan kohesi kebangsaan daripada aliran pun seakan hilang dari kesadaran dan basis kognitif publik.  Fakta di atas memberikan kesadaran baru kepada hampir semua pemangku kepentingan politik di negeri ini. Lelah hati, lelah pikiran, dan bahkan lelah fisik akibat menguatnya politik aliran dan atau politik identitas menjadi konteks psikososial-politik bagi perlunya praktik jaga jarak dari politik aliran dan atau politik identitas menuju penguatan kohesi kebangsaan.  Pada titik inilah, rangkaian awal dalam derap menuju Pemilu 2024 menjadi saksi mulai menguatnya kesadaran atas pentingnya politik gagasan. Bukan lagi agama, aliran, kepercayaan, dan bahkan fakta kesukuan yang menjadi komoditas politik untuk pemenangan kontestasi, melainkan ide-ide cemerlang yang diproduksi untuk memperkuat lahirnya kebajikan bersama melalui instrumen politik kekuasaan. Dalam politik gagasan, semakin dekat dan konkret gagasan yang ditawarkan dengan kebajikan bersama, semakin memberikan daya tarik kepada publik seluas-luasnya.  Mayoritas dan minoritas adalah fakta sosial-demografis. Tetapi, fakta itu harus dikonversi dan sekaligus ditransformasikan menjadi bahan dasar bagi materi kebijakan politik menuju penentuan kebajikan dan kemaslahatan publik seluas-luasnya. Politik aliran dan atau politik identitas mungkin hanya membantu untuk memenangi ”peperangan politik” (winning the political war), tapi tidak akan otomatis bisa memenangi ”pertempuran politik” (winning the political battle). Yang disebut terakhir hanya terpenuhi saat nilai kebangsaan bisa semakin diperkuat melalui penguatan kebajikan bersama daripada sekadar kemenangan politik kuasa.  Mengapa begitu? Sederhana sekali jawabannya. Bangsa ini dibangun di atas kebinekaan. Multikulturalisme lahir jauh sebelum kemerdekaan. Karena itu, semua denominasi dalam bentuk agama, suku bangsa, bahasa, dan ras memiliki saham yang sama atas Indonesia.  Menguatnya kesadaran atas pentingnya politik gagasan dalam perkembangan terkini perpolitikan Indonesia memberikan harapan besar kepada kembalinya kesadaran keindonesiaan kita. Kita memang telat dari sisi desain dan aksi politik gagasan. Negara yang lebih maju seperti Amerika Serikat (AS) memang telah melakukan aksi konkret atas politik gagasan dimaksud. John Kenneth White (lihat bukunya The Politics of Ideas, 1998), sebagai contoh, menjelaskan bahwa politik gagasan menjadi isu publik yang sangat mengemuka di Negeri Paman Sam sejak tahun 1990-an.  Hanya, pengalaman AS membuktikan bahwa politik gagasan itu sempat terhuyung dan lalu melemah pada kurun terakhir. Menangnya Donald Trump pada Pemilu 2016 menjadi saksi atas menguatnya kembali politik identitas dalam panggung politik nasional AS. Bangsa Amerika pun mengalami polarisasi dan fraktur sosial yang cukup serius sejak saat itu. Penguatan polarisasi dan fraktur sosial itu kembali terjadi pada Pemilu 2020 lalu saat Trump harus berhadapan dengan Joe Biden.  Harus disebut, politik gagasan mendapatkan tantangan serius dari politik bau busuk informasi. Menguatnya media sosial diiringi dengan membanjirnya berbagai informasi yang, dalam banyak hal, masyarakat pun tak mampu memverifikasi dan memvalidasi kebenarannya. Akhirnya disinformasi dan bahkan informasi palsu (hoax) pun tak bisa dihindarkan dari ruang publik.  Literasi digital, karena itu, menjadi kebutuhan mendesak yang harus diperkuat saat politik gagasan diupayakan untuk mengemuka. Upaya tersebut harus dilakukan dengan pendekatan pentahelix yang mempersyaratkan partisipasi aktif nan sinergis antara pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media serta partai politik dalam mengendalikan laju produksi hoaks itu. Itu karena negara sebesar dan semaju AS pun harus berjibaku dengan persoalan hoaks dimaksud.  Lebih dari itu, partai politik penting untuk menghadirkan politik gagasan ke dalam politik kehadiran (politics of presence). Anne Phillips (From a Politics of Ideas to a Politics of Presence?, 1998) menyebutkan, politik kehadiran ini dibutuhkan untuk memperkuat pilar sosiologis atas gagasan politik yang diproduksi dan dipraktikkan di tengah masyarakat oleh para pemangku kepentingan politik, terutama partai politik, dalam merespons perbedaan.  Politik kehadiran ini meniscayakan partai politik untuk terus membersamai kemajemukan masyarakat. Tidak hanya melakukan edukasi politik, tapi juga sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan aksi sosial politik yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.  ”Mendadak merakyat” adalah fenomena masa lalu yang kerap bisa dengan mudah disaksikan di ruang publik, persis menjelang perhelatan kontestasi politik, mulai pemilu hingga pilkada. Praktik tersebut justru kontraproduktif bagi politik gagasan karena hanya cenderung berdimensi pencitraan. Untuk itu, penting bergerak dari sekadar politik gagasan menuju politik kehadiran di tengah masyarakat yang plural secara terstruktur dan berkelanjutan agar bangsa ini terhindar dari politik aliran dan politik identitas yang berujung pada lahirnya polarisasi dan fraktur sosial, seperti yang diperingatkan Presiden Jokowi di atas. (*)  <hr />  *) AKH. MUZAKKI, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Pengurus Komite Komunikasi Digital Provinsi Jawa Timur

Menyempurnakan Politik Gagasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/akh-muzzaki.jpg" alt="Akh Muzzaki" width="100%">
<figcaption>Akh Muzzaki</figcaption>
</figure>PUBLIK mungkin bertanya: mengapa khilafah harus dipermasalahkan di Indonesia? Bukankah pengusung khilafah, minimal hingga masa terkini, tidak mempertontonkan praktik ekstremisme kekerasan (violent extremism)? Mengapa mereka harus diributkan? Mengapa pula khilafah dipersalahkan?  Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul kembali hari-hari ini. Latar belakangnya adalah konvoi bermotor di wilayah Jakarta Timur pada Minggu (29/5) lalu dengan membawa atribut khilafah. Pelakunya adalah kelompok Khilafatul Muslimin. Mereka secara mencolok melakukan kampanye menggunakan motor atas ideologi khilafah.  Memang, pengusung ideologi khilafah tidak tunggal. Tapi, rekam jejak Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai pemimpin kelompok Khilafatul Muslimin di atas mendapat catatan tebal dari aparat keamanan. Tercatat oleh Densus 88, sebagai misal, yang bersangkutan pernah ditangkap karena terkait dengan tindak terorisme melalui kelompok Negara Islam Indonesia (NII).  Rekam jejak yang demikian memperparah profil khilafah di ruang publik. Setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan dan dilarang di Indonesia oleh pemerintah sejak 19 Juli 2017 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas), kemunculan kelompok Khilafatul Muslimin di atas membelalakkan mata publik bahwa sebagai ideologi, khilafah tidak pernah mati.  Lalu, apa kaitan khilafah dan radikalisme? Dalam diskursus terkini, radikalisme memiliki tiga wajah. Wajah pertama adalah radikalisme konstitusi. Semua negara memiliki konstitusinya masing-masing. Dan Indonesia telah menyepakati UUD 1945 sebagai konstitusi dengan Pancasila sebagai ideologi negara.  Mereka yang mencoba merongrong konstitusi, apalagi hingga berupaya secara sistematis untuk menggantinya, adalah pelaku radikalisme konstitusi. Ukurannya tidak harus melalui praktik ekstremisme kekerasan. Memproduksi dan melakukan diseminasi terhadap gagasan, konsep, dan aksi perongrongan, apalagi penggantian konstitusi, sudah menjadi bagian dari anggitan radikalisme dimaksud.  Di negara mana pun, merongrong konstitusi adalah pelanggaran superberat. Karena itu, semua negara berkepentingan untuk menjamin basis kognitif dan praktik warga negaranya dalam konformitas yang tinggi dengan konstitusi yang dianut. Semua itu dilakukan untuk menjamin kelangsungan negara dan berbagai konsensus konstitutif yang dimilikinya.  Wajah kedua adalah radikalisme takfiri. Radikalisme jenis ini awalnya berangkat dari prinsip klaim kebenaran (truth claim) atas yang kepercayaan diyakini dan melakukan nihilisasi dan sekaligus negasi atas selainnya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, radikalisme jenis ini juga menerjemahkan prinsip ideologis tersebut dengan gerakan untuk membenci dan memusuhi semua selainnya.  Konsep negara dan bangsa tidak mendapat tempat dalam anggitan radikalisme takfiri ini. Karena itu, yang ada dalam basis konseptual radikalisme jenis ini adalah argumen keagamaan semata. Tidak ada rekognisi terhadap argumen kewarganegaraan. Konsep kafir adalah bagian dari perbendaharaan ideologis keagamaan. Namun, para pengusung radikalisme takfiri memakainya untuk melabeli dan menghukumi siapa saja yang berbeda kepercayaan dan keyakinan dengannya di sebuah negara-bangsa. Akibatnya, selainnya dianggap kafir dan mereka menggerakkan identifikasi itu untuk urusan yang juga berkaitan dengan kewarganegaraan.  Wajah ketiga radikalisme adalah radikalisme jihadis. Wajah ketiga ini merupakan varian radikalisme paling tinggi. Prinsip dasar yang dikembangkannya tidak sekadar melabeli mereka yang berkeyakinan agama dan ideologi berbeda dengan cap kafir, tapi juga berusaha memerangi mereka dengan aksi ekstremisme kekerasan. Penusukan, perampokan, hingga bom bunuh diri adalah bentuk-bentuk aksi yang biasa dilakukan dalam radikalisme jihadis. Jika berhasil membunuh individu atau kelompok selainnya, mereka yakin akan masuk surga. Jika terbunuh pun dalam aksi itu, mereka juga meyakini akan masuk surga.  Dalam konteks inilah, semua negara tidak sepatutnya melakukan politik pembiaran terhadap setiap potensi dari ketiga wajah radikalisme di atas. Salah satu ruang publik yang vital untuk ini adalah pendidikan. Setiap negara memiliki kepentingan dengan pendidikan dan menjadikannya sebagai instrumen penting untuk memperkuat basis kognitif dan praktik warga negara seperti dimaksud di atas agar bisa menjadi warga negara yang baik (good citizens).  Seorang pakar filsafat dan etika dari Curtin University of Technology, Australia, Stephan Millett (2008:23), sebagai misal, menyatakan: The end (telos) of education is to produce good citizens, where ”good” here is partly determined in light of the constitution of the state. Artinya, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan warga negara yang baik, di mana kata ”baik” dimaksud ditentukan dan diukur sesuai dengan konstitusi yang dianut masing-masing negara itu.  Maka, sungguh aneh di negeri ini jika ada lembaga pendidikan yang menolak Pancasila dan UUD 1945, tapi tetap dibiarkan beroperasi. Sungguh ironis jika ada sikap warga sekolah yang menolak hormat bendera atau mengikuti upacara bendera atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi kemudian tetap tidak dianggap sebagai persoalan serius sehingga tidak ada tindakan yang tegas untuk melakukan penertiban. Praktik pembiaran sama dengan menjerumuskan warga bangsa sendiri.  Lebih-lebih, membiarkan kelompok yang mengampanyekan upaya untuk mengganti konstitusi dan ideologi negara adalah awal dari kesalahan fatal pemimpin bangsa. Karena itu, mempermasalahkan khilafah adalah bentuk kewaspadaan dini yang harus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan bangsa dan negara.  Pemerintah dan publik tak perlu menunggu munculnya aksi ekstremisme kekerasan untuk sekadar menjustifikasi adanya radikalisme. Sebab, menolak konstitusi dan ideologi negara dengan disertai upaya untuk menggantinya, serta mengusung pikiran takfiri yang menolak perbedaan paham kepercayaan dan praktik sosioreligius-kultural, telah menjadi bagian dari varian dan sekaligus ancaman radikalisme.  Pada titik inilah mengapa publik penting untuk menyoal dan mempermasalahkan khilafah. Radikalisme konstitusi bisa saja kemudian bergerak ke arah radikalisme takfiri melalui pengembangan pemikiran monolitik yang tidak mengakui keberadaan selainnya hingga radikalisme jihadis yang berbasis praktik ekstremisme kekerasan. Hanya soal waktu pergeseran pergerakan itu akan mewujud. Apalagi, rekam jejak pemimpin gerakan khilafah, seperti dijelaskan di atas, tidak clean and clear dari ekstremisme radikal. (*)  <hr />  *) AKH. MUZAKKI, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, wakil sekretaris jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Radikalisme Khilafah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PTM-Surabaya.jpg" alt="SERAP MATERI: Siswa sedang mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SERAP MATERI: Siswa sedang mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Satuan pendidikan kembali mengurangi kapasitas siswa dalam pembelajaran tatap muka (PTM). Jumlahnya kini dikurangi menjadi 25 persen per kelas. Apakah kebijakan yang berubah-ubah itu tidak membingungkan masyarakat? Berikut wawancara dengan pakar pendidikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/akh-muzakki/">Akhmad Muzakki</a>:  ---  Bagaimana pendapat Anda tentang PTM yang selalu berubah format karena mengikuti kondisi pandemi?  Sebetulnya, kondisi seperti ini biasa saja. Buka tutup sesuai dengan kondisi pandemi. Dunia internasional memang begitu. Sebab, ini kondisi darurat. Semua kegiatan, termasuk bidang pendidikan, mau tidak mau harus mengikuti tren pandemi. Itu demi menyeimbangkan antara kewajiban menjaga keselamatan jiwa dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya.  Sebetulnya, keinginan masyarakat tentang sekolah selama pandemi seperti apa?  Kalau disurvei, jelas semua orang menginginkan sekolah tatap muka. Tidak ada yang membantah. Itu pasti. Tapi, kan tidak bisa begitu saja mengikuti keinginan semua orang tua siswa.  Sebab, ada kondisi darurat yang memaksa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pertemuan-tatap-muka/">PTM</a> tidak memungkinkan untuk dilakukan secara penuh. Selera publik juga tidak selalu bisa mengikuti tren yang benar. Dalam kondisi seperti ini, kita wajib mendasarkan kebijakan pada analisis kesehatan.  Apakah kebijakan yang berubah-ubah itu berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat?  Saya kira tidak akan seperti itu. Di sinilah pentingnya pemerintah untuk melakukan edukasi publik terus-menerus kepada masyarakat.  Agar warga selalu siap dengan berbagai opsi pembelajaran di setiap kondisi pandemi. Mulai <a href="https://www.jawapos.com/tag/ptm/">PTM</a> dengan kapasitas penuh, 50 persen, 25 persen, hingga bisa jadi nanti kembali sepenuhnya PJJ (pembelajaran jarak jauh, Red).  Bagaimana soal kualitas pendidikan?  Di sinilah pentingnya relasi sekolah dan rumah diperkuat lagi. Orang tua harus bisa menumbuhkan kembali peran rumah sebagai sekolah kedua bagi anak. Di sisi lain, sekolah juga harus menjadi rumah kedua bagi siswa. Ini tidak bisa diwujudkan tanpa sinergi guru dan orang tua.  Bagaimana mewujudkan konsep itu?  Nah, merealisasikannya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a> harus memperkuat fungsi parenting education. Bahwa orang tua sangat memiliki andil dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan anak.  Pemerintah bisa melakukan intervensi lewat berbagai perangkat daerah. Termasuk memanfaatkan lembaga-lembaga terkait yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di level terendah. Yaitu, tingkat RT/RW. Kalau penguatan ekonomi keluarga bisa dilakukan, seharusnya penguatan fungsi pendidikan keluarga juga bisa.

Akhmad Muzakki: Kembalikan Fungsi Rumah sebagai Sekolah Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/AKH.-MUZAKKI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TULISAN Listiyono Santoso ”Selilit Perusak Nalar Kebangsaan” di koran ini (Jawa Pos, 28/1/2022) menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Ada dua alasan penting. Pertama, politik ruang publik selalu menjadi penanda indeks kebangsaan. Setiap kali ada ikhtiar penataan ruang publik, selalu pula indeks kebangsaan bergerak, naik atau turun. Kedua, penguatan literasi kebangsaan beserta penerjemahan konkretnya tidak boleh telat. Karena akan menjadi awal bagi kegaduhan politik di ruang publik kebangsaan kita.  Kebangsaan kerap ditakar oleh primordialisme yang berlebihan. Ada pergeseran pola dan sumber primordialisme yang bisa mengganggu kebangsaan setelah jatuhnya Soeharto. Yakni dari nilai sosiokultural yang menjadi pola dan sumber dari primordialisme konvensional ke regionalisme, yang saya sebut dengan istilah ”primordialisme plus”.  Selama ini primordialisme merujuk kepada nilai normatif yang bersumber pada agama dan kepercayaan, tradisi, suku, serta ras. Sedangkan kini regionalisme menunjuk kepada supremasi kedaerahan atau kewilayahan yang menjadi faktor pemburuk menguatnya primordialisme.  Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilu Presiden 2019 telah mempertontonkan naiknya praktik primordialisme berbasis agama. Sementara itu, sejumlah kasus terakhir antara lain ”pertikaian” antara anggota DPR RI Arteria Dahlan dan sejumlah gugus masyarakat Sunda tentang penggunaan bahasa Sunda dalam acara formal Kajati Jabar. Juga ada perkara pegiat media sosial Edy Mulyadi dengan sejumlah elemen masyarakat Kalimantan Timur soal rencana lokasi ibu kota negara. Dua peristiwa itu setidaknya telah menjadi penanda perkembangan primordialisme baru yang berbalut regionalisme.  ”Primordialisme plus” di atas mengilustrasikan naiknya sentimen dan bahkan supremasi kedaerahan dan atau kewilayahan atas lainnya. Akibatnya menimbulkan sentimen negatif dan disinsentif yang buruk pada kebangsaan. Kasus-kasus di atas tidak semestinya dibaca sebagai nir kebangsaan semata. Tapi harus pula dimaknai sebagai penanda munculnya fenomena regionalisme yang mengagungkan supremasi kewilayahan tertentu atas lainnya. Fenomena itu sekaligus sebagai tambahan atas menguatnya primordialisme berbasis sosiokultural seperti agama.  Listiyono benar sekali. Bahwa primordialisme yang tak terkendali itu sangat mengganggu kebangsaan. Ekstremnya, merusak kebangsaan. Karena itu, pemahaman dasar penting diperkuat kembali. Bahwa kesepakatan bangsa ini untuk membangun kebangsaan Indonesia berbasis Bhinneka Tunggal Ika harus menempatkan diri siapa pun dari elemen bangsa ini untuk tunduk pada kesepakatan kebangsaan yang lama dijadikan sebagai nilai keindonesiaan kita.  Kita tentu masih ingat dengan pembelajaran numerik pada matematika dasar. Bahwa menghitung pecahan dalam penjumlahan yang bilangan penyebutnya berbeda-beda, seperti 1/2 saat dijumlahkan dengan 1/3 dan 1/4, maka langkah yang paling awal dan mendasar yang harus dilakukan adalah menyamakan bilangan penyebut. Konkretnya, bilangan penyebut dalam kasus angka penjumlahan dimaksud meliputi angka 2, 3, dan 4. Selama bilangan penyebut tidak disamakan, selama itu pula bilangan pecahan itu tidak akan bisa didapatkan penyelesaiannya saat dijumlahkan.  Nah, dalam konteks kebangsaan, suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai Jawa, Madura, Bugis, Banjar, Batak, Papua, hingga Dayak dan lain-lainnya, adalah bilangan penyebut. Persis seperti angka 2, 3, dan 4 pada ilustrasi numerik di atas, suku-suku bangsa di atas sama dengan bilangan penyebut. Mereka pasti berbeda satu sama lain. Selama tidak dilakukan penyamaan pada ”bilangan penyebut kebangsaan” itu, selama itu pula perbedaan suku bangsa di atas tidak akan bisa dijumlahkan ke dalam kebangsaan Indonesia dan bahkan justru akan menjadi beban bagi kebangsaan ini.  Sebagai tambahan, dari sisi kewilayahan, negeri ini memiliki 17 ribu lebih pulau. Terdapat dinamika internal yang tinggi pada tiap-tiap pulau itu. Bukan hanya diversitas yang muncul, tapi juga celah dan ketimpangan kualitas serta kuantitas pembangunan yang masih mengemuka. Ribuan pulau itu, faktanya, bisa menjadi bilangan penyebut bagi keindonesiaan kita.  Realitasnya lagi, tiap-tiap suku bangsa yang berbeda-beda tersebut menghuni dan atau berasal dari wilayah tertentu pula. Jika tidak disadari, semua itu akan bisa menjadi pemantik regionalisme yang memperberat timbangan primordialisme.  Nah, supaya bisa dilakukan penyelesaian, ”bilangan-bilangan penyebut kebangsaan” dalam bentuk suku bangsa dan kewilayahan di atas harus dilakukan penyamaan. Pancasila adalah penyama bilangan penyebut bagi kebangsaan dan keindonesiaan kita. Bersama Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dilahirkan oleh para pendiri bangsa ini sebagai kesepakatan moral yang dibuat untuk melakukan penyamaan bilangan penyebut. Itu semua dilakukan untuk terciptanya kebangsaan Indonesia yang dibangun di atas diversitas sosial, budaya, etnis, dan agama serta bahkan kewilayahan.  Bahwa masih terdapat sejumlah masalah pada implementasi nilai-nilai Pancasila adalah bagian yang tak terpisahkan dari eksperimentasi dan praktik kebangsaan yang menuntut semua kita untuk memperbaikinya. Tetapi, bahwa Pancasila menjadi kekuatan penyamaan ”bilangan-bilangan penyebut kebangsaan” yang beragam, apakah itu bernama agama, suku bangsa, budaya, dan kewilayahan, harus diikhtiarkan selalu penguatannya.  Semakin majunya teknologi informasi melalui berbagai aplikasi digital serta semakin terbukanya sumber informasi untuk kebutuhan produksi dan konsumsi informasi membuka ruang lebih lebar bagi aktivitas sosial di ruang maya. Jika tidak diantisipasi lebih dini, munculnya gelombang metaverse yang menandai berkembangnya realitas virtual (virtual reality) dan fakta bayangan (imaginary facts), lebih-lebih, membuat ruang publik akan semakin terbuka terhadap sentimen primordialisme. ”Bilangan penyebut kebangsaan” akan bertambah banyak. Saat ”bilangan penyebut kebangsaan” melalui balutan agama, sosiokultural, dan regionalisme semakin mendesakkan energi negatif pada kebangsaan, bukan tidak mungkin ruang publik kita akan cenderung semakin bopeng.  Momen-momen politik, khususnya menjelang tahun 2024 yang ditandai dengan transisi kepemimpinan nasional dan bahkan lokal, bukan tidak mungkin akan tercengkeram kuat oleh primordialisme berbalut agama, sosiokultural, dan kewilayahan. Maka penting disadari, kebangsaan kita tidak boleh tergadaikan dan tersudut oleh bertemunya primordialisme dengan regionalisme di atas. (*)  <hr />  *) Oleh AKH. MUZAKKI, Wasekjen PBNU, guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Regionalisme dan Bilangan Penyebut Kebangsaan

akh muzakki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#akh muzakki

Berita Terkini