<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/dody-linda-kasranto-459448433.jpg" alt="DIVONIS SAMA: Dari kanan, AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, dan Kompol Kasranto mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (10/5)." width="100%">
<figcaption>DIVONIS SAMA: Dari kanan, AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, dan Kompol Kasranto mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (10/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>AKBP Dody, Linda, dan Kompol Kasranto Divonis 17 Tahun Penjara</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; &rdquo;Saya akan banding! Saya akan buktikan bahwa keadilan itu ada. Saya akan beri tahu seluruh anggota Polri. Kita kasih contoh bahwa saya dikorbankan!&rdquo; tegas AKBP Dody Prawiranegara.</p> <p>Statemen itu dilontarkan mantan Kapolres Bukittinggi tersebut setelah menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dia tidak terima divonis penjara 17 tahun dan denda Rp 2 miliar dalam kasus jual beli barang bukti narkotika. Kasus itu pulalah yang menjerat mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa. Teddy sendiri telah divonis penjara seumur hidup.</p> <p>Selain AKBP Dody, hakim kemarin juga membacakan vonis untuk empat terdakwa lain. Yakni, Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto (mantan Kapolsek Kalibaru), Syamsul Maarif (mantan asisten AKBP Dody), Aiptu Janto Situmorang (personel Polsek Kalibaru), dan M. Nasir alias Daeng (perantara).</p> <p>Dody, Linda, dan Kasranto masing-masing divonis hukuman penjara 17 tahun dan denda Rp 2 miliar. Vonis untuk Syamsul Maarif sedikit lebih rendah dari ketiga terdakwa lain, yakni penjara 15 tahun dan denda Rp 2 miliar. Vonis paling rendah diterima mantan anggota Polsek Kalibaru Aiptu Janto Situmorang dan Daeng.</p> <p>Janto mendapatkan vonis hukuman penjara 13 tahun dan denda Rp 2 miliar subsider enam tahun penjara. Sedangkan Daeng mendapatkan vonis sembilan tahun penjara dengan jumlah denda yang sama dan subsider enam bulan penjara bila denda tidak dibayar.</p> <p>Sidang vonis untuk Dody, Linda, Kasranto, dan Syamsul Maarif digelar berantai kemarin di PN Jakarta Barat. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih mengatakan bahwa terdakwa Dody terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran sabu-sabu, seperti dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). &rdquo;Karena itu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dody dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda Rp 2 miliar subsider enam bulan,&rdquo; terangnya.</p> <p>Majelis hakim meyakini Dody terlibat menawarkan narkoba untuk dijual, menjual, serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Jual beli narkotika tersebut atas perintah Teddy Minahasa. &rdquo;Ada sejumlah hal yang memberatkan,&rdquo; ujar hakim. Yakni, perbuatan Dody bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Perbuatan tersebut juga dirasakan meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, Dody merupakan anggota kepolisian, tapi melibatkan diri dalam peredaran narkotika. &rdquo;Tidak mencerminkan anggota kepolisian yang baik di masyarakat,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Hakim Jon menuturkan, Dody yang pernah menjabat Kapolres Bukittinggi seharusnya memberantas narkotika. Perbuatan terdakwa Dody juga telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri.</p> <p>Untuk Linda, hakim Jon mengatakan bahwa Linda terbukti menawarkan, menjual, serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika yang beratnya lebih dari 5 gram. <strong>(idr/c6/oni)</strong></p>

”Saya akan banding! Saya akan buktikan bahwa keadilan itu ada. Saya akan beri tahu seluruh anggota Polri," ujar AKBP Dody.

AKBP Dody Prawiranegara: Saya Dikorbankan, Saya Akan Banding!

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AKBP-Dody-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol" width="100%">
<figcaption>Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com - AKBP Dody Prawiranegara menyatakan akan melakukan banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menghukum dirinya dengan hukuman 17 tahun pidana penjara. Hal itu ia sampaikan di ruang persidangan usai sidang ditutup oleh hakim.</p> <div dir="auto">"Saya akan banding, saya akan buktikan keadilan itu ada," teriaknya di ruang persidangan kepada wartawan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya banding dilakukan Mantan Kapolres Bukittinggi itu, guna membuktikan kepada para anggota kepolisian, bahwa dirinya merupakan korban dari kekuasaan atasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya beritahu kepada seluruh anggota polri, kita kasih contoh, bahwa saya dikorbankan," pungkas Dody.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, divonis pidana penjara selama 17 tahun. Hal itu disampaikan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikepalai Irjen Pol Teddy Minahasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Dody dihukum penjara selama 20 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Ketua PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih menyatakan bahwa Dody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyisihkan, menukar, dan menjual narkotika jenis sabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01574526/3-hal-yang-meringankan-hukuman-akbp-dody-prawiranegara">3 Hal yang Meringankan Hukuman AKBP Dody Prawiranegara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara dengan pidana 17 tahun penjara," tegas Hakim Jon Sarman di persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anak dari mantan jenderal bintang dua di kepolisian itu juga diminta untuk membayar denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan. Hakim menyatakan Dody bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div>

"Saya akan banding, saya akan buktikan keadilan itu ada," teriaknya di ruang persidangan kepada wartawan, Rabu (10/5).

Divonis 17 Tahun Penjara, AKBP Dody Langsung Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Linda-Pujiastuti-Fedrik-Taraigan-3.jpg" alt="Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membeberkan hal-hal yang meringankan hukuman AKBP Dody Prawiranegara. Hal itu sehubungan dengan vonis 17 tahun penjara yang didapatnya karena terlibat kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikepalai Irjen Pol Teddy Minahasa.</p> <div dir="auto">Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Jon Sarman Saragih menyatakan kejujuran dan pengakuan Dody atas keterlibatannya dalam kasus ini sejak awal menjadi hal yang meringankan hukumannya. Sehingga, ia lolos dari tuntutan jaksa agar menghukumnya hingga 20 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal-hal meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya," ujar Hakim Ketua Jon Sarman dalam persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01574522/gubernur-jatim-usulkan-pengangkatan-6141-guru-pppk">Gubernur Jatim Usulkan Pengangkatan 6.141 Guru PPPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal meringankan yang kedua, hakim menilai Mantan Kapolres Bukittinggi itu tak turut serta menikmati hasil kejahatan dalam penjualan narkotika jenis sabu tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa belum pernah dihukum," tandas Hakim Jon Sarman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, divonis pidana penjara selama 17 tahun. Hal itu disampaikan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikepalai Irjen Pol Teddy Minahasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Dody dihukum penjara selama 20 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01574480/fitur-pelatihan-kesehatan-apple-watch-bakal-makin-canggih-dengan-teknologi-ai">Fitur Pelatihan Kesehatan Apple Watch Bakal Makin Canggih dengan Teknologi AI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Ketua PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih menyatakan bahwa Dody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyisihkan, menukar, dan menjual narkotika jenis sabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara dengan pidana 17 tahun penjara," tegas Hakim Jon Sarman di persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anak dari mantan jenderal bintang dua di kepolisian itu juga diminta untuk membayar denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kejujuran dan pengakuan AKBP Dody Prawiranegara atas keterlibatannya dalam kasus ini sejak awal menjadi hal yang meringankan hukumannya.

3 Hal yang Meringankan Hukuman AKBP Dody Prawiranegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mantan-Kapolres-Bukittinggi-AKBP-Doddy-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - AKBP Dody Prawiranegara divonis hukuman penjara selama 17 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menurut hakim, ada empat yang memberatkan hukuman terhadap Mantan Kapolres Bukittinggi yang berperan sebagai penukar sabu dengan tawas itu.</p> <div dir="auto">"Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika," ujar Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian hal memberatkan yang kedua, hakim menilai bahwa perbuatan Mantan Kapolres Bukittinggi itu juga telah meresahkan masyarakat. Selain itu, titel Dody sebagai anggota kepolisian turut menjadi pemberat hukuman dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01574515/jaksa-tuntut-hakim-agung-nonaktif-sudrajad-dimyati-13-tahun-penjara">Jaksa Tuntut Hakim Agung Nonaktif Sudrajad Dimyati 13 Tahun Penjara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seharusnya terdakwa sebagai penegak hukum memberantas peredaran narkotika, namun terdakwa menyebabkan diri dalam peredaran narkotika," tegas Hakim Ketua Jon Sarman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga tidak mencerminkan apadat penegak hukum yang baik di masyarakat," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan keterlibatannya dalam pusaran peredaran narkotika jenis sabu yang dikepalai Irjen Pol Teddy Minahasa itu, hakim menilai perbuatannya telah merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, divonis pidana penjara selama 17 tahun. Hal itu disampaikan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikepalai Irjen Pol Teddy Minahasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01574509/terlibat-di-pusaran-kasus-sabu-teddy-mantan-kapolres-bukittinggi-divonis-17-tahun-penjara">Terlibat di Pusaran Kasus Sabu Teddy, Mantan Kapolres Bukittinggi Divonis 17 Tahun Penjara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Dody dihukum penjara selama 20 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Ketua PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih menyatakan bahwa Dody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyisihkan, menukar, dan menjual narkotika jenis sabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara dengan pidana 17 tahun penjara," tegas Hakim Jon Sarman di persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menurut hakim, ada empat yang memberatkan hukuman terhadap Mantan Kapolres Bukittinggi yang berperan sebagai penukar sabu dengan tawas itu.

Divonis 17 Tahun Penjara, Ini 4 Hal yang Memberatkan Hukuman AKBP Dody

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-4JPG-2098744969.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol&nbsp;Teddy Minahasa&nbsp;divonis dengan pidana penjara&nbsp;seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Barat dalam kasus&nbsp;narkoba&nbsp;jenis sabu." width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol&nbsp;Teddy Minahasa&nbsp;divonis dengan pidana penjara&nbsp;seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Barat dalam kasus&nbsp;narkoba&nbsp;jenis sabu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Enam terdakwa yang terkait dengan kasus Irjen Pol Teddy Minahasa akan menghadapi vonis terkait kasus peredaran narkotika jenis sabu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini, Rabu (10/5).</p> <div dir="auto">Enam terdakwa itu adalah AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Syamsul Ma'arif, dan Muhamad Nasir. Enam orang tersebut didakwa terlibat dalam pusaran peredaran sabu dan uang dari hasil penjualan melibatkan Teddy Minahasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan penelusuran laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Barat, Dody, Linda dan Kasranto akan disidang di ruangan yang sama. Sedangkan tiga terdakwa lain, yaitu Janto, Syamsul, dan Nasir menjalani sidang di ruang berbeda</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang berikutnya agendanya pembacaan putusan hari Rabu, 10 Mei 2023 jam 09.00 WIB. Terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata Hakim Ketua Jon Sarman Saragih, Rabu (26/4) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Jaksa dalam dakwaannya menyatakan bahwa Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy. Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</div>

Narkotika jenis sabu yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram. Semuanya atas perintah Teddy

Enam Orang  Terdakwa Terkait Kasus Sabu Teddy Minahasa Jalani Sidang Vonis Hari Ini 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mantan-Kapolres-Bukittinggi-AKBP-Doddy-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Penuntut Umum menampik semua pleidoi atau nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara. Hal itu sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang didalangi Irjen Pol Teddy Minahasa.</p> <div dir="auto">"Kami berkesimpulan menolak dalil-dalil pleidoi Dody Prawiranegara," kata Jaksa di depan muka sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasannya, menurut jaksa, pleidoi yang disampaikan penasihat hukum Dody tak sistematis dan tidak membantah mengenai dakwaan terhadap dirinya dengan pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa berperan sebagai orang yg bersedia bekerja sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, jaksa menilai bahwa semua pleidoi yang disampaikan oleh Dody Prawiranegara pantas untuk ditolak. Sebab, tak ada bantahan terhadap materi dakwaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan uraian di atas, kami dalam perkara ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan tetap pada surat tuntutan yang kami bacakan pada hari senin tgl 27 maret tahun 2023 (tuntutan 20 tahun)," tegas jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, terdakwa kasus peredaran narkotika dalam kasus Teddy Minahasa, AKBP Doddy Prawiranegara dituntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan," kata salah satu JPU membacakan tuntutan, Senin (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doddy dituntut hukuman tersebut karena dinilai terbukti melanggar ketentuan berupa Pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu hal yang memberatkan Dody, kata JPU lantaran merupakan anggota kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Dody Prawiranegara bersama Teddy Minahasa, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda alias Anita terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli menukar narkotika golongan satu," kata Jaksa.</div>

Menurut jaksa, pleidoi yang disampaikan penasihat hukum Dody tak sistematis dan tidak membantah mengenai dakwaan

Kasus Narkoba, Jaksa Tolak Pleidoi AKBP Dody Prawiranegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mantan-Kapolres-Bukittinggi-AKBP-Doddy-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara mengaku telah memaafkan Irjen Pol Teddy Minahasa meski telah membuatnya terjerat dalam pusaran kasus narkotika jenis sabu. Hal itu ia sampaikan dalam nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</p> <p>"Saya AKBP Dody Prawiranegara, insya Allah sudah memaafkan Teddy Minahasa. Insya Allah saya nggak ada dendam," ujar Dody dalam persidangan, Rabu (5/4).&nbsp;</p> <p>Ia mengatakan bahwa seberat apapun situasi yang menderanya saat ini, Mantan Kapolres Bukittinggi itu percaya bahwa kejujuran tak ada yang sia-sia.</p> <p>"Semoga saya dapat menjadi pribadi lebih baik lagi di kemudian hari serta dapat menjalankan semua ini dengan hati yang ikhlas," ungkapnya.</p> <p>Sebelumnya, AKBP Dody Prawiranegara menyampaikan tak mungkin mau menjual narkoba hasil sitaan jika bukan atas perintah dari atasan, yaitu Irjen Pol Teddy Minahasa.</p> <p>"Saya tegaskan itu tidak mungkin. Ini terjadi kerana ketidakmampuan saya untuk menghandle rasa takut yang begitu besar kepada pimpinan yang memerintahkan saya, yaitu Irjen Teddy Minahasa," katanya saat membacakan pledoi di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (5/4).</p> <p>Dengan suara yang parau, Dody menyatakan telah mencoba menolak perintah dari Teddy Minahasa tersebut, namun tak juga mempan.</p> <p>"Yang mana perintah penyisihan tersebut sudah saya tolak dua kali kepada Kapolda, Namun penolakan saya tersebut sama sekali tidak dihiraukan," ungkap Mantan Kapolres Bukittinggi itu.</p>

Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara mengaku telah memaafkan Irjen Pol Teddy Minahasa meski terjerat dalam pusaran kasus narkotika.

Meski Merasa Terjebak Kasus Sabu, AKBP Dody Akui Telah Maafkan Teddy Minahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Mantan-Kapolsek-Kalibaru-Kompol-Kasranto-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara merasa bahwa kejujuran dirinya dalam mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa tak dihargai oleh beberapa pihak. Hal itu ia sampaikan saat membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</p> <p>"Saya merasakan kejujuran saya dalam membuka kasus ini secara terang-benderang seolah tidak dihargai oleh beberapa pihak," ujarnya di muka persidangan sambil terisak, Rabu (5/4).</p> <p>"Yang mana tidak menjadikan pertimbangan yang meringankan saya," sambung Dody menyindir Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya 20 tahun penjara.</p> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461732/bacakan-pleidoi-akbp-dody-limpahkan-kesalahan-ke-teddy-minahasa">Bacakan Pleidoi, AKBP Dody Limpahkan Kesalahan ke Teddy Minahasa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengaku bahwa selama bertugas sebagai polisi, dirinya berkomitmen memberantas narkoba. Hanya saja, Dody mengulang terus pernyataannya bahwa semua yang dia lakukan dalam pusaran kasus ini lantaran perintah Irjen Pol Teddy Minahasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pun selalu melakukan pemberantasan terhadap narkoba tanpa terkecuali," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, terdakwa kasus peredaran narkotika dalam kasus Teddy Minahasa, AKBP Doddy Prawiranegara dituntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan," kata salah satu JPU membacakan tuntutan, Senin (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doddy dituntut hukuman tersebut karena dinilai terbukti melanggar ketentuan berupa Pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu hal yang memberatkan Dody, kata JPU lantaran merupakan anggota kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Dody Prawiranegara bersama Teddy Minahasa, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda alias Anita terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli menukar narkotika golongan satu," kata Jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara merasa kejujuran dirinya dalam mengungkap kasus peredaran narkotika tidak dihargai.

Dituntut 20 Tahun Penjara, AKBP Dody Merasa Kejujurannya Tak Dihargai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AKBP-Dody-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol" width="100%">
<figcaption>Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara menegaskan bahwa dirinya sejak awal bekerja keras meniti karier di kepolisian sebagai Kapolres Bukittinggi. Menurutnya hal itu akan menjadi titik balik dirinya untuk membangun karier yang lebih baik.</p> <p>Atas kerja keras yang diklaimnya tersebut, Dody menyampaikan bahwa tak mungkin dirinya rela merusak semua perjuangan itu hanya dengan cara menjual narkoba sitaan.</p> <p>"Saya tegaskan itu tidak mungkin. Ini terjadi kerana ketidakmampuan saya untuk menghandle rasa takut yang begitu besar kepada pimpinan yang memerintahkan saya, yaitu Irjen Teddy Minahasa," katanya saat membacakan pledoi di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (5/4).</p> <p>Dengan suara yang parau, Dody menyatakan telah mencoba menolak perintah dari Teddy Minahasa tersebut, namun tak juga mempan. "Yang mana perintah penyisihan tersebut sudah saya tolak dua kali kepada Kapolda, Namun penolakan saya tersebut sama sekali tidak dihiraukan," ungkap Mantan Kapolres Bukittinggi itu.</p> <p>Sebelumnya, terdakwa kasus peredaran narkotika dalam kasus Teddy Minahasa, AKBP Doddy Prawiranegara dituntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</p> <p>"Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan," kata salah satu JPU membacakan tuntutan, Senin (27/3).</p> <p>Doddy dituntut hukuman tersebut karena dinilai terbukti melanggar ketentuan berupa Pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</p> <p>Salah satu hal yang memberatkan Dody, kata JPU lantaran merupakan anggota kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika.</p> <p>"Menyatakan Dody Prawiranegara bersama Teddy Minahasa, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda alias Anita terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli menukar narkotika golongan satu," kata Jaksa.</p>

AKBP Dody menyatakan telah mencoba menolak perintah dari Teddy Minahasa tersebut, namun tak juga mempan.

Bacakan Pleidoi, AKBP Dody Limpahkan Kesalahan ke Teddy Minahasa

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara, terdengar menahan tangis dengan kuat saat membacakan pledoi atau nota pembelaan, dalam kasus yang peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya bersama Irjen Pol Teddy Minahasa.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mantan-Kapolres-Bukittinggi-AKBP-Doddy-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak</figcaption>
</figure> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Dody dengan suara bergetar menyatakan penyesalannya karena akhirnya terlibat juga dalam pusaran kasus peredaran narkotika jenis sabu sekira 5 kg tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461728/legislator-gerindra-mengeluh-tak-lagi-dapat-jatah-sarung-dari-pertamina-dasco-minta-saya-aja">Legislator Gerindra Mengeluh Tak Lagi Dapat Jatah Sarung dari Pertamina, Dasco: Minta Saya Aja!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada kata lain yang saya ucapkan selain menyatakan rasa penyesalan yang amat dalam," ujarnya di muka persidangan, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (5/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rasa penyesalan ini kepada Allah yang Maha Pemurah, karena sebagai umat beragama saya telah tersesat dalam labirin ini," sambung Dody.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, dengan tangisannya yang akhirnya pecah, ia berharap bahwa Tuhan mengampuni dirinya yang mengaku tersesat itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, saya menyadari hidup tidak akan pernah lepas dari ujian Allah, semoga Allah mengampuni saya," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Mantan Kapolres Bukittinggi itu mengaku sejak awal telah bersikap jujur untuk membuka kasus ini seluas-luasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461723/kpk-yakin-dewas-akan-profesional-tangani-laporan-mantan-dirlidik-kpk-brigjen-pol-endar-priantoro">KPK yakin Dewas Akan Profesional Tangani Laporan mantan Dirlidik KPK Brigjen Pol Endar Priantoro</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak awal penetapan saya berusaha menyampaikan fakta demi fakta dengan sangat kooperatif, jujur, dan terbuka di depan penyidik," pungkas Dody.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, terdakwa kasus peredaran narkotika dalam kasus Teddy Minahasa, AKBP Doddy Prawiranegara dituntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan," kata salah satu JPU membacakan tuntutan, Senin (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doddy dituntut hukuman tersebut karena dinilai terbukti melanggar ketentuan berupa Pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu hal yang memberatkan Dody, kata JPU lantaran merupakan anggota kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461726/gubernur-papua-nonaktif-lukas-enembe-ditetapkan-sebagai-tersangka-kasus-pencucian-uang">Gubernur Papua Nonaktif Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Dody Prawiranegara bersama Teddy Minahasa, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda alias Anita terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli menukar narkotika golongan satu," kata Jaksa.</div>

"Tidak ada kata lain yang saya ucapkan selain menyatakan rasa penyesalan yang amat dalam," ujarnya di muka persidangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AKBP Dody Prawiranegara

Berita Terkini