<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/AKBP-Bambang-Kayun-Di-Tahan-KPK-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada Mabes Polri AKBP Bambang Kayun memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2023). KPK menahan Bambang" width="100%">
<figcaption>Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada Mabes Polri AKBP Bambang Kayun memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2023). KPK menahan Bambang</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Terdakwa AKBP Bambang Kayun menyesalkan sikap jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak menghadirkan pemberi hadiah atau janji yakni, Emylia Said dan Herwansyah ke dalam persidangan. Sebab, kehadiran saksi itu sangat penting untuk memberikan fakta transaksi suap senilai&nbsp;Rp 57.126.300.000 sebagaimana didakwakan Jaksa KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa kami penasihat hukum terdakwa sangat menyayangkan sekali tindakan penuntut umum yang tidak menghadirkan saksi korban sekaligus sebagai pemberi hadiah atau janji yaitu Emylia Said dan Herwansyah, kami penasihat hukum khawatir juga apabila nanti ternyata setelah dihadirkan dalam persidangan korban Emylia dan Herwansyah menyatakan bahwa tidak pernah member hadiah atau janji kepada terdakwa maka ini menjadi preseden buruk dalam menegakkan hukum," kata tim kuasa hukum Bambang Kayun, Sumardan membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01428314/kpk-bantu-polri-cari-penyuap-bambang-kayun-yang-berstatus-dpo">KPK Bantu Polri Cari Penyuap Bambang Kayun yang Berstatus DPO</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sumardan menyatakan, berdasarkan&nbsp;Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan. Maka berdasar ketentuan Pasal 183 KUHAP, tidak dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa karena tidak terpenuhinya dua alat bukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01428430/respons-mabes-polri-soal-kpk-tetapkan-akbp-bambang-kayun-tersangka">Respons Mabes Polri Soal KPK Tetapkan AKBP Bambang Kayun Tersangka</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti, maka penuntut umum tidak dapat membuktikan dalil dakwaan alternatif pertama sebagaimana tuntutan penuntut umum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," ucap Sumardan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sumardan pun menyinggung soal tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 57,1 miliar terhadap Bambang Kayun. Ia memandang, tuntutan Jaksa KPK tersebut bertentangan dengan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari fakta hukum tuntutan penuntut umum tersebut jelas-jelas perbuatan ilegal terdapat penyelundupan hukum, yang mana dasar dari rangkaian pidana mengacu pada dasar surat dakwaan penuntut umum, terhadap uang pengganti diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Dari munculnya uang pengganti tiba-tiba dituntutan tanpa diuraikan dalam surat dakwaan terlebih dahulu maka tuntutan a quo jelas&nbsp; bertentangan dengan hukum serta telah melakukan&nbsp; menyimpangi dari asas kepastian hukum," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, tim penasihat hukum meminta majelis hakim membebaskan segala dakwaan dan tuntutan hukum.&nbsp;Selain itu, Jaksa KPK juga diminta untuk mengeluarkan Bambang Kayun dari tahanan setelah putusan dibacakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga meminta untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya," ucap Sumardan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam tuntutan Jaksa KPK, AKBP Bambang Kayun sebelumnya dituntut dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 8 bulan kurungan. Jaksa KPK menilai, Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menerima suap.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan terdakwa Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," ucap jaksa KPK saat membacakan amar tuntutan pidana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang juga diminta jaksa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp57.126.300.000 paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila tidak dibayar, maka harta benda Bambang disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam dakwaan, AKBP Bambang Kayun disebut telah menerima uang dan satu unit mobil Toyota Fortuner dengan total sejumlah Rp 57.126.300.000 dari Emylia Said dan Herwansyah yang kini berstatus DPO Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana tersebut diduga dilakukan Bambang saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bankum Divisi Hukum Polri periode 2013-2019.</div> </div> &nbsp;

Kehadiran saksi itu sangat penting untuk memberikan fakta transaksi suap senilai Rp 57.126.300.000 sebagaimana didakwakan Jaksa KPK.

Kasus Suap Rp 57 Miliar, Bambang Kayun Sesalkan Jaksa KPK Tak Mampu Hadirkan Saksi Penyuap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/AKBP-Bambang-Kayun-Di-Tahan-KPK-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada Mabes Polri AKBP Bambang Kayun memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2023). KPK menahan Bambang" width="100%">
<figcaption>Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada Mabes Polri AKBP Bambang Kayun memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2023). KPK menahan Bambang</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/akbp-bambang-kayun/">AKBP Bambang Kayun</a> (BK). Perwira menengah Polri itu merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi pemalsuan surat hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).  Berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan KPK, Bambang Kayun menerima suap dan gratifikasi dalam bentuk uang dan kendaraan mewah. Nilainya sekitar Rp 50 miliar. Pada akhir Desember 2022, KPK melayangkan panggilan kepada Bambang. Namun, yang bersangkutan mangkir.  Kemarin (3/1) dia datang ke Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pada hari yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan bahwa Bambang telah menjadi tahanan KPK. ”Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka tersangka BK ditahan selama 20 hari,” ungkapnya.  Bambang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara KPK di Pomdam Jaya Guntur. Kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menyeret BK bermula pada 2016. Persisnya ketika BK bertugas sebagai kepala Sub Bagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Divisi Hukum (Divkum) Polri. Saat itu, dia berkomunikasi dengan Emilya Said (ES) dan Herwansyah (HW) yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan hak <a href="https://www.jawapos.com/tag/ahli-waris/">ahli waris</a> PT ACM. Keduanya lantas berkenalan dengan Bambang Kayun.  Tidak lama setelah perkenalan itu, Firli mengungkapkan bahwa ketiganya bertemu di salah satu hotel di Jakarta. Kepada Bambang, Emliya Said dan Herwansyah menjelaskan kasus mereka. ”Dari kasus yang disampaikan ES dan HW, tersangka BK kemudian diduga menyatakan siap membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang,” beber dia.  Kepada kedua terlapor itu, Bambang menyarankan mereka membuat surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan penanganan perkara. Surat itu ditujukan kepada kepala Divkum Polri. Permohonan tersebut lantas ditindaklanjuti dengan penunjukan Bambang sebagai salah seorang personel yang melakukan verifikasi. Termasuk meminta klarifikasi kepada Bareskrim Polri.  Rapat membahas permohonan perlindungan hukum yang diajukan oleh Emilya Said dan Herwansyah berlangsung pada Oktober 2016. Bambang yang diberi tugas menyusun hasil rapat menyatakan ada penyimpangan penerapan hukum, termasuk kesalahan dalam proses penyidikan terhadap keduanya. Meski begitu, Bareskrim tetap menjadikan mereka sebagai tersangka. Merujuk saran dari Bambang, keduanya melawan penetapan tersangka itu.  Emilya Said dan Herwansyah mengajukan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). ”Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar Rp 5 miliar dari ES dan HW. Teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaan BK,” beber Firli. Selama praperadilan berproses, Bambang diduga membocorkan hasil rapat Divkum Polri.  Hasilnya, gugatan praperadilan dikabulkan. PN Jakpus juga menyatakan penetapan tersangka Emilya Said dan Herwansyah tidak sah. Kemudian, masih kata Firli, pada Desember 2016, Bambang menerima satu unit mobil mewah.

Diduga Terima Rp 50 M, AKBP Bambang Kayun Kini Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-03-02-at-20.26.21.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Divisi Humas Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Divisi Humas Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri menanggapi penangkapan perwira menengah Polri AKBP Bambang Kayun oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi atau sogokan Rp 50 miliar. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, penangkapan ini tak masalah.  Menurutnya, Polri mendukung penuh proses penyidikan oleh KPK. “Nggak masalah. Polri mendukung proses penyidikan yang dilakukan KPK,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Selasa (3/1).  Dedi mengatakan tak ada masalah dalam pengusutan kasus tersebut. Saat ini proses tersebut masih berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. “Lanjut sesuai dengan prosedur,” ujarnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (4/1).  Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Perwira Polri AKBP Bambang Kayun (BK). Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi, sebesar Rp 56 miliar.  "Tersangka BK diduga menyatakan siap membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).  Firli membeberkan, Bambang Kayun mulanya menerima suap sekira Rp 5 miliar dari pasangan suami istri (Pasutri) Emilya Said (ES) dan Herwansyah (HW) terkait pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (PT ACM).  Firli menjelaskan, perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bambang Kayun bermula dari adanya pelaporan ke Bareksrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia, dengan pihak terlapor Emilya Said dan Herwansyah.  Emilya Said dan Herwansyah melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya kemudian diperkenalkan dengan tersangka Bambang Kayun, yang saat itu di mutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi.  "Sebagai tindak lanjutnya, sekitar Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta dilakukan pertemuan antara Emilya Said dan Herwansyah dengan Bambang Kayun," ungkap Firli.  Bambang Kayun lantas menyatakan siap membantu Emilya dan Herwansyah. Namun, dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang. "Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan pada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri," ujar Firli.  Menindaklanjuti permohonan dimaksud, Bambang Kayun lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap Emilya dan Herwansyah dilingkup Divisi Hukum Mabes Polri. Bambang Kayun lantas ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat, yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan.  "Dalam perjalanan kasusnya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareksrim Polri," beber Firli.  Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari Bambang Kayun, Emilya dan Herwansyah mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, Bambang Kayun menerima uang sekitar Rp 5 miliar dari Emilya dan Herwansyah dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaannya.  "Selama proses pengajuan pra peradilan, diduga tersangka Bambang Kayun membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan bahan materi isi gugatan praperadilan. Sehingga Hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah," ungkap Firli.  Lantas Bambang Kayun pada Desember 2016 juga diduga menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri. Sementara itu, pada April 2021, Emilya dan Herwansyah kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareksrim Mabes Polri dalam perkara yang sama.  "Diduga tersangka Bambang Kayun kembali menerima uang hingga berjumlah Rp 1 miliar dari Emilya dan Herwansyah untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan, hingga akhirnya Emilya dan Herwansyah melarikan diri, yang kini masuk dalam DPO Penyidik Bareskrim Mabes Polri," papar Firli.  Selain itu, Bambang Kayun juga diduga menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlah seluruhnya sekitar Rp 50 miliar. "Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data terkait dengan perkara ini," tegas Firli.  Bambang Kayun disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Respons Mabes Polri Soal KPK Tetapkan AKBP Bambang Kayun Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal membantu mencari pasangan suami istri, Herwansyah dan Emilya Said. Mereka merupakan penyuap AKBP Bambang Kayun dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris Aria Citra Mulia (ACM).  Herwansyah dan Emilya juga telah menyandang status tersangka di Bareskrim Polri. Keduanya saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO).  "Tentu kita akan bekerja sama, bersinergi dengan Bareskrim karena sama-sama tujuannya mencari seseorang," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).  "Nah, ini sudah ditetapkan DPO oleh Bareskrim, maka tentu KPK akan bekerja sama dengan Bareskrim terkait dengan pencarian saudara ES (Emilya Said) maupun HW (Herwansyah)," sambungnya.  AKBP Bambang Kayun diduga telah menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 56 miliar. Bambang Kayun mulanya menerima suap sekira Rp 5 miliar dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) Emilya Said (ES) dan Herwansyah (HW) terkait pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (PT ACM).  Emilya dan Herwansyah merupakan tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Uang Rp 5 miliar tersebut merupakan upaya Bambang Kayun memberi saran agar Emilya dan Herwansyah mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan atas penetapan tersangkanya di Mabes Polri.  "Dengan saran tersebut, tersangka BK menerima uang sekitar Rp5 Miliar dari ES dan HW dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaannya," ujar Firli.  Selama proses pengajuan praperadilan, Bambang Kayun diduga membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan bahan materi isi gugatan praperadilan. Sehingga, hakim dalam putusannya mengabulkan dan status penetapan tersangka terhadap Emilya dan Herwansyah tidak sah.  Selain uang, Bambang Kayun juga diduga menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri. Bambang Kayun diduga juga menerima uang hingga berjumlah Rp 1 miliar Emilya dan Herwansyah untuk membantu pengurusan perkaranya.  "Sehingga, keduanya (Emilya dan Herwansyah) tidak kooperatif selama proses penyidikan hingga akhirnya ES dan HW melarikan diri dan masuk dalam DPO Penyidik Bareskrim Mabes Polri," ungkap Firli.  Selain itu, lanjut Firli, Bambang Kayun juga diduga menerima gratifikasi lainnya dalam jabatannya sebagai Kassubag Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri. Ia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 50 miliar.  "Tersangka BK menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlah seluruhnya sekitar Rp 50 Miliar," tukas Firli. Bambang Kayun disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Bantu Polri Cari Penyuap Bambang Kayun yang Berstatus DPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Perwira Polri AKBP Bambang Kayun (BK). Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi, sebesar Rp 56 miliar.  "Tersangka BK diduga menyatakan siap membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).  Firli membeberkan, Bambang Kayun mulanya menerima suap sekira Rp 5 miliar dari pasangan suami istri (Pasutri) Emilya Said (ES) dan Herwansyah (HW) terkait pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (PT ACM).  Firli menjelaskan, perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bambang Kayun bermula dari adanya pelaporan ke Bareksrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia, dengan pihak terlapor Emilya Said dan Herwansyah.  Emilya Said dan Herwansyah melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya kemudian diperkenalkan dengan tersangka Bambang Kayun, yang saat itu di mutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi.  "Sebagai tindak lanjutnya, sekitar Mei 2016 bertempat disalah satu hotel di Jakarta dilakukan pertemuan antara Emilya Said dan Herwansyah dengan Bambang Kayun," ungkap Firli.  Bambang Kayun lantas menyatakan siap membantu Emilya dan Herwansyah. Namun, dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang. "Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan pada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri," ujar Firli.  Menindaklanjuti permohonan dimaksud, Bambang Kayun lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap Emilya dan Herwansyah dilingkup Divisi Hukum Mabes Polri. Bambang Kayun lantas ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat, yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan.  "Dalam perjalanan kasusnya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai Tersangka oleh Bareksrim Polri," beber Firli.  Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari Bambang Kayun, Emilya dan Herwansyah mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, Bambang Kayun menerima uang sekitar Rp 5 miliar dari Emilya dan Herwansyah dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaannya.  "Selama proses pengajuan pra peradilan, diduga tersangka Bambang Kayun membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan bahan materi isi gugatan praperadilan. Sehingga Hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah," ungkap Firli.  Lantas Bambang Kayun pada Desember 2016 juga diduga menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri. Sementara itu, pada April 2021, Emilya dan Herwansyah kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareksrim Mabes Polri dalam perkara yang sama.  "Diduga tersangka Bambang Kayun kembali menerima uang hingga berjumlah Rp 1 miliar dari Emilya dan Herwansyah untuk membantu pengurusan perkara dimaksud sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan, hingga akhirnya Emilya dan Herwansyah melarikan diri, yang kini masuk dalam DPO Penyidik Bareskrim Mabes Polri," papar Firli.  Selain itu, Bambang Kayun juga diduga menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlah seluruhnya sekitar Rp 50 miliar. "Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data terkait dengan perkara ini," tegas Firli.  Bambang Kayun disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

AKBP Bambang Kayun Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp 56 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan perwira Polri AKBP Bambang Kayun. Perwira menengah Polri itu merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT. Aria Citra Mulya (ACM).  Bambang Kayun sendiri kini menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri.  "Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka Bambang Kayun untuk 20 hari pertama, terhitung dari 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).  Firli menjelaskan, perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bambang Kayun bermula dari adanya pelaporan ke Bareksrim Mabes Polri, terkait dugaan pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia, dengan pihak terlapor Emilya Said dan Herwansyah.  Emilya Said dan Herwansyah melalui rekomendasi salah seorang kerabatnya, kemudian diperkenalkan dengan tersangka Bambang Kayun, yang saat itu di mutasi sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri untuk berkonsultasi.  "Sebagai tindak lanjutnya, sekitar Mei 2016 bertempat di salah satu hotel di Jakarta dilakukan pertemuan antara Emilya Said dan Herwansyah dengan Bambang Kayun," ungkap Firli.  Bambang Kayun lantas menyatakan siap membantu Emilya dan Herwansyah. Namun, dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang.  "Tersangka BK lalu memberikan saran diantaranya untuk mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan terkait adanya penyimpangan penanganan perkara yang ditujukan pada Kepala Divisi Hukum Mabes Polri," ujar Firli.  Menindaklanjuti permohonan dimaksud, Bambang Kayun lalu ditunjuk sebagai salah satu personil untuk melakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi pada Bareskrim Polri. Sekitar Oktober 2016, dilakukan rapat pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap Emilya dan Herwansyah dilingkup Divisi Hukum Mabes Polri. Bambang Kayun lantas ditugaskan untuk menyusun kesimpulan hasil rapat, yang pada pokoknya menyatakan adanya penyimpangan penerapan hukum termasuk kesalahan dalam proses penyidikan.  "Dalam perjalanan kasusnya, ES dan HW lalu ditetapkan sebagai Tersangka oleh Bareksrim Polri," beber Firli.  Terkait penetapan status tersangka ini, atas saran lanjutan dari Bambang Kayun, Emilya dan Herwansyah mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan saran tersebut, Bambang Kayun menerima uang sekitar Rp 5 miliar dari Emilya dan Herwansyah dengan teknis pemberiannya melalui transfer bank menggunakan rekening dari orang kepercayaannya.  "Selama proses pengajuan pra peradilan, diduga tersangka Bambang Kayun membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan bahan materi isi gugatan praperadilan. Sehingga Hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan dan status penetapan tersangka tidak sah," ungkap Firli.  Lantas Bambang Kayun pada Desember 2016 juga diduga menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri. Sementara itu, pada April 2021, Emilya dan Herwansyah kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareksrim Mabes Polri dalam perkara yang sama.  "Diduga tersangka Bambang Kayun kembali menerima uang hingga berjumlah Rp 1 miliar dari Emilya dan Herwansyah untuk membantu pengurusan perkara dimaksud, sehingga keduanya tidak kooperatif selama proses penyidikan, hingga akhirnya Emilya dan Herwansyah melarikan diri, yang kini masuk dalam DPO Penyidik Bareskrim Mabes Polri," papar Firli.  Selain itu, Bambang Kayun juga diduga menerima uang secara bertahap yang diduga sebagai gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dari beberapa pihak yang jumlah seluruhnya sekitar Rp 50 miliar.  "Tim penyidik KPK terus mengembangkan lebih lanjut informasi dan data terkait dengan perkara ini," tegas Firli.  Bambang Kayun disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai Jalani Pemeriksaan, AKBP Bambang Kayun Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-06-24-at-5.59.08-PM.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwira Polri AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemalsuan surat perkara perebutan hak ahli waris PT. Aria Citra Mulia.  "Benar, hari ini (3/1) telah hadir pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Mabes Polri terkait dengan pemalsuan surat perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (3/1).  Bambang Kayun sempat dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat, 23 Desember 2022. Namun, saat itu Bambang mangkir atau tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK.  Ali menyampaikan, Bambang Kayun saat ini tengah menjalani pemeriksaan di lantai 2 gedung KPK. Lembaga antirasuah disinyalir akan langsung menahan Bambang Kayun.  "Saat ini yang tersangka telah berada dilantai 2 gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya," ucap Ali.  KPK menegaskan, telah mengantongi lebih dari dua alat bukti terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat perwira Polri, AKBP Bambang Kayun. Lembaga antirasuah menegaskan, penetapan tersangka terhadap Bambang Kayun telah sesuai prosedur.  "Penetapan sebagai tersangka oleh KPK telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bahkan lebih dua alat bukti berupa surat dokumen sejumlah 50, keterangan 11 orang, 3 orang ahli dan petunjuk," ujar Ali.  KPK menduga, Bambang Kayun terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Meski demikian, Ali belum bersedia menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Bambang Kayun.  Menurutnya, tim penyidik masih membutuhkan waktu untuk menemukan bukti lanjutan terkait pidana yang dilakukan Bambang Kayun. KPK bakal menyampaikan informasi berkaitan dengan penyidikan kasus ini demi asas keterbukaan terhadap publik. Karena itu, Ali meminta masyarakat mendukung kinerja KPK.  "KPK akan terbuka untuk menyampaikan setiap perkembangan perkara ini pada publik dan berharap adanya dukungan dari semua pihak untuk membawa perkara ini sampai ke tahap persidangan," pungkas Ali.

AKBP Bambang Kayun Tersangka Suap Pemalsuan Surat Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti tambahan guna melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan suap AKBP Bambang Kayun Bagus P.S. Guna merampungkan berkas penyidikan perkara tersebut, tim penyidik mengamankan bukti elektronik.  "Ditemukan dan diamankan bukti berupa alat elektronik yang segera dianalisis dan disita untuk melengkapi berkas perkara penyidikan," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Kamis (29/12) dikutip dari Antara.  Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bambang Kayun bersama pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).  Bukti itu ditemukan saat tim penyidik KPK saat menggeledah rumah dan satu unit apartemen di Jakarta Utara, Rabu (28/12) yang diduga milik dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.  "Lokasi dimaksud adalah rumah kediaman dan satu unit apartemen yang diduga milik dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ucap Ali.  Bambang Kayun diduga menerima uang miliaran rupiah dan kendaraan mewah.  KPK secara resmi akan menyampaikan identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan setelah proses penyidikan dinyatakan cukup.  Bambang Kayun juga telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Namun, hakim menolak permohonan praperadilan Bambang Kayun.  Atas putusan itu, KPK tetap melanjutkan proses penyidikan kasus Bambang Kayun.  Selain itu, KPK juga mengharapkan para pihak yang dipanggil sebagai saksi agar kooperatif hadir dan jujur menerangkan apa yang diketahuinya.

KPK Sita Bukti Elektronik Terkait Kasus AKBP Bambang Kayun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Penggeledahan dilakukan pada rumat dan unit apartemen di kawasan Jakarta Utara.  Perkara ini telah menjerat perwira Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto. Tim penyidik KPK terus mencari bukti kasus tersebut.  "Rabu (28/12) Tim Penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda yang berada di wilayah Jakarta Utara," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (29/12).  Ali menjelaskan, objek penggeledahan tersebut yakni rumah kediaman dan satu unit apartemen yang diduga milik dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Rumah dan unit apartemen tersebut diduga merupakan milik AKBP Bambang Kayun.  Tim penyidik KPK berhasil mengamankan dokumen dan bukti elektronik terkait kasus tersebut. KPK akan melakukan penyitaan untuk selanjutnya dianalisis dalam menyelesaikan berkas penyidikan kasus ini.  "Ditemukan dan diamankan bukti berupa alat elektronik yang segera dianalisis dan disita untuk melengkapi berkas perkara penyidikan," tegas Ali.  Ali sebelumnya menjelaskan, telah mengantongi lebih dari dua alat bukti terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat perwira Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto. Lembaga antirasuah menegaskan, penetapan tersangka terhadap Bambang Kayun telah sesuai prosedur.  "Penetapan sebagai tersangka oleh KPK telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bahkan lebih dua alat bukti berupa surat dokumen sejumlah 50, keterangan 11 orang, 3 orang ahli dan petunjuk," ujar Ali.  KPK menduga, Bambang Kayun terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Meski demikian, Ali belum bersedia menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Bambang Kayun.  Menurutnya, tim penyidik masih membutuhkan waktu untuk menemukan bukti lanjutan terkait pidana yang dilakukan Bambang Kayun. KPK bakal menyampaikan informasi berkaitan dengan penyidikan kasus ini demi asas keterbukaan terhadap publik. Karena itu, Ali meminta masyarakat mendukung kinerja KPK.  "KPK akan terbuka untuk menyampaikan setiap perkembangan perkara ini pada publik dan berharap adanya dukungan dari semua pihak untuk membawa perkara ini sampai ke tahap persidangan," pungkas Ali.

Geledah Apartemen Bambang Kayun, KPK Temukan Berbagai Dokumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Yayanti. Dia merupakan saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat AKBP Bambang Kayun Bagus P.S sebagai tersangka.  "Hari ini, tim penyidik dalam perkara tersangka BK (Bambang Kayun) melakukan perintah membawa seorang saksi Yayanti (swasta) dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada Rabu.  Terkait alasan jemput paksa ini, sebelumnya, tim penyidik telah memanggil secara patut, namun yang bersangkutan mangkir. Karena keterangan saksi tersebut dinilai sangat dibutuhkan agar perbuatan tersangka menjadi jelas dalam proses pembuktian, maka tim penyidik pun menjemput paksa saksi Yayanti.  KPK kembali menegaskan kepada siapa pun yang dipanggil tim penyidik baik sebagai saksi maupun tersangka agar kooperatif memenuhi panggilan karena merupakan kewajiban hukum.  "Bila tidak hadir tanpa alasan sah, KPK tidak segan menjemputnya sebagaimana ketentuan hukum acara pidana," ucap Ali.  Bambang Kayun merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).  Sebelumnya, KPK telah memanggil Bambang Kayun untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (23/12). Namun, ia tidak menghadiri panggilan tanpa mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya  KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Bambang Kayun.  "KPK mengingatkan agar yang bersangkutan kooperatif hadir dan segera memenuhi panggilan selanjutnya dari tim penyidik," kata Ali dalam keterangannya pada Senin (26/12).  Bambang Kayun diduga menerima uang miliaran rupiah dan kendaraan mewah.  KPK secara resmi akan menyampaikan identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan setelah proses penyidikan dinyatakan cukup.  Bambang Kayun juga telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Namun, hakim menolak permohonan praperadilan Bambang Kayun.

Tak Patuhi Panggilan KPK, Saksi Suap AKBP Bambang Kayun Dijemput Paksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AKBP Bambang Kayun

Berita Terkini