<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Ahmad-Sahroni-Dery-Ridwansah-2-1231113410.jpg" alt="Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni" width="100%">
<figcaption>Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, Propam Polri perlu mempertimbangkan penjatuhan sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKPB Achiruddin Hasibuan. Pasalnya, mantan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut itu diduga terlibat penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya terhadap seorang mahasiswa berinisial KA. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01569496/segera-ceraikan-istri-virgoun-ingin-berbakti-ke-ibu-dan-kakaknya">Segera Ceraikan Istri, Virgoun Ingin Berbakti ke Ibu dan Kakaknya</a> Sahroni menduga, AKBP Achiruddin terlibat karena kasus tersebut sempat terhenti empat bulan sejak kejadian pada Desember 2022.&nbsp; "Saya yakin pasti ada dugaan campur tangan dari AKBP Achiruddin sehingga kasus penganiayaan oleh anaknya ini sempat mandek sampai 4 bulan. Sang ayah jelas terlibat," kata Sahroni kepada wartawan, Sabtu (29/4). Sahroni menilai, pertimbangan PTDH itu untuk menjaga agar kepercayaan Polri yang sedang meningkat tidak kembali merosot.&nbsp; "Saya minta Propam Polri pertimbangkan untuk berikan sanksi terberat berupa PTDH. Jangan sampai karena kasus oknum arogan dan tidak tahu batasan seperti ini, kepercayaan publik kepada Polri yang tadinya terus meningkat, malah kembali merosot," ucap politisi Fraksi Partai Nasdem ini. Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra telah mencopot AKBP Achirudin Hasibuan sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut. Pencopotan itu dilakukan usai dirinya diperiksa Propam karena membiarkan anaknya menganiaya mahasiswa.&nbsp; Selain itu, Achiruddin juga disanksi penempatan khusus (patsus). AKBP Achirudin Hasibuan juga ditempatkan ke dalam tahanan khusus Propam Polda Sumut. AKBP Achiruddin Hasibuan terbukti melanggar kode etik Pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap pejabat Polri di dalam etika berkepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar, dan tidak patut. Sementara itu, anak AKBP Achiruddin Hasibuan, Aditya Hasibuan itu masih menjadi tersangka tunggal. Namun, proses penyidikan masih terus berjalan. Atas perbuatannya, Aditya dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara. (*) &nbsp;

Ahmad Sahroni menilai, Propam Polri perlu mempertimbangkan penjatuhan sanksi terberat berupa PTDH terhadap AKPB Achiruddin

Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Polri Pertimbangkan Sanksi PTDH Terhadap AKPB Achiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide (Instragram Achiruddin Hasibuan) JawaPos.com &ndash; Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) merespons dugaan mandegnya kasus penganiayaan anak AKBP Achiruddin Hasibuan, yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022. Setelah kasus penganiayaan itu viral, Polda Sumut menetapkan anak AKBP Achiruddin, Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Tak sampai di situ, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak juga mencopot AKBP Achiruddin Hasibuan dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut. Pencopotan ini dilakukan usai AKBP Achiruddin diperiksa Bidang Propesi dan Pengamanan (Propam) Poldasu. Selain itu, ia juga diberikan sanksi penempatan khusus (Patsus). &ldquo;Saudara AH dicopot sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut dan Nonjob. Selain itu, dia ditempatkan dalam tahanan,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, dikutip dari Sumut Pos.co (Jawa Pos Group) Kamis (27/4). <div class="td-a-ad id_inline_ad1 id_ad_content-horiz-center">Hadi menjelaskan, AKBP Achiruddin Hasibuan terbukti melanggar kode etik Pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan itu disebutkan, setiap pejabat Polri di dalam etika berkepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar, dan tidak patut. Atas dasar itu, AKBP Achiruddin dinyatakan bersalah karena membiarkan anaknya melakukan tindakan kriminal. &ldquo;Ini bentuk ketegasan Kapolda Sumut bahwa tidak mentolerir setiap prilaku dan tindakan oknum yang mencederai nama baik Polri,&rdquo; tegasnya.</div> <div class="td-a-ad id_inline_ad1 id_ad_content-horiz-center">&nbsp;</div> <div class="td-a-ad id_inline_ad1 id_ad_content-horiz-center">Sementara, Tim Polda Sumut&nbsp;menggeledah&nbsp;rumah AKBP Achiruddin Hasibuan, di Jalan Karya, Kota Medan, Sumatera&nbsp;Utara, Rabu (26/4). Tim&nbsp;Polda Sumut itu tiba di sana sekitar&nbsp;pukul 16.23 WIB. Dari depan gerbang rumah, polisi bersama kepala lingkungan setempat memanggil penghuni rumah agar dapat masuk dan melakukan penggeledahan.</div> <div class="td-a-ad id_inline_ad1 id_ad_content-horiz-center"> Di depan rumahnya ini lah peristiwa penganiayaan kepada Ken Admiral terjadi pada Desember 2022 silam. &ldquo;Iya, di sini TKP-nya,&rdquo; kata Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono di lokasi, Rabu (26/4). <div> Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara pihaknya telah menetapkan anak dari AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap mahasiswa. &ldquo;Kita menerima dua laporan. Pertama laporan penganiayaan pada Desember 2022, dengan pelapornya atas nama Ken Admiral dan menetapkan inisial AH, sebagai tersangka,&rdquo; kata Kombes Pol Sumaryono didampingi Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Armia Fahmi dan Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung dalam temu pers di Mapoldasu, Selasa (25/4) malam. Sedangkan laporan berikutnya, sebut Sumaryono, atas nama pelapornya AH. &ldquo;Itu juga sudah gelar perkara dan bukan merupakan tindak pidana,&rdquo; imbuhnya. Sumaryono menuturkan, penyidik telah melakukan upaya penjemputan paksa dan resmi menahan tersangka AH. &ldquo;Kita akan lakukan penahanan terhadap AH terkait laporan penganiayaan Pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun penjara,&rdquo; terangnya. Dijelaskannya, awalnya pada Rabu, 21 Desember 2022 pelaku bertemu dengan korban di SPBU Jalan Karya, Helvetia Medan. Setelah bertemu pelaku melakukan pemukulan dan merusak mobil korban. Kemudian, pada Kamis, 22 Desember 2022, korban mendatangi rumah pelaku di Kompleks Tasbih untuk meminta pertanggungjawaban. Namun sesuai video viral yang beredar pelaku menganiaya korban disaksikan orangtuanya pejabat KBO Ditresnarkoba Polda Sumut. &ldquo;Atas peristiwa itu, korban pun membuat laporan ke Mapolrestabes Medan. Namun, kasus penganiayaan itu ditarik ke Ditreskrimum Polda Sumut karena adanya pengaduan masyarakat (Dumas) mengenai perkara itu, yakni saling lapor. &ldquo;Dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik menetapkan AH sebagai tersangka dan ditahan. Sedangkan laporan AH yang melaporkan korban bukan tindak pidana,&rdquo; bebernya sembari menyebutkan, kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap korban karena masalah chatting seorang teman wanita. &ldquo;Jadi, antara korban dan pelaku ini saling kenal. Karena masalah chatting seorang wanita, terjadilah peristiwa penganiayaan itu,&rdquo; ungkapnya. Disinggung mengenai lambatnya penanganan kasus penganiayaan tersebut, Sumaryono mengungkapkan korban berada di luar negeri mengikuti perkuliahan. &ldquo;Beberapa hari ini korban baru kembali ke Medan. Sehingga setelah dilakukan gelar perkara terhadap pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,&rdquo; sebutnya. &nbsp; </div> </div>

“Saudara AH dicopot sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut dan Nonjob. Selain itu, dia ditempatkan dalam tahanan,”

Biarkan Anaknya Aniaya Mahasiswa, AKBP Achiruddin Dinonjobkan dan Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Propam Polda Sumut melakukan penggeledahan di rumah milik AKBP Achiruddin Hasibuan yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Sinumba Raya, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (26/4) malam. Aparat kepolisian membawa beberapa barang bukti saat melakukan penggeledahan. "Selama dua jam kita melakukan penggeledahan sejumlah barang bukti telah diamankan dari dalam rumah," Dipimpin Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Sumaryono kepada wartawan, Rabu (26/4) malam. Ia mengungkapkan, barang bukti yang diamankan itu berupa senjata Air Softgun, decoder CCTV, dan beberapa barang lainnya. Ia menyebut, barang bukti yang diamankan akan dimasukkan ke dalam berkas penyidikan. "Untuk keterangan pelapor mengenai adanya senjata laras panjang itu tidak ada ditemukan. Tetapi penyidik mendapati senjata Air Softgun milik AKBP AH," ucap Sumaryono. "Untuk senjata Air Softgun yang ditemukan itu nantinya akan diselidiki dari mana asalnya dan peruntukkannya," ujar Direktur Reskrimum Polda Sumut tersebut. Disinggung mengenai kondisi CCTV yang berada di rumah AKBP Achiruddin, Sumaryono mengakui dari hasil keterangan penghuni rumah kondisi CCTV telah rusak. "Walaupun begitu penyidik nantinya akan terus melakukan penyelidikan," ujarnya. Sebelumnya, anak perwira Polda Sumut berinisial AH yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Saat ini kasus penganiyaan yang terjadi tengah ditangani Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut. Kombes Pol Sumaryono menerangkan awalnya antara pelaku AH dan korban Ken Admiral sempat berkomunikasi melalui chatingan WhatsApp. "Kemudian, membuat janji bertemu pada 21 Desember 2022, sekitar Pukul 22.00 WIB, di SPBU Jalan Ringroad, lalu menanyakan kepada terlapor, apa hubungan saudara terlapor dengan teman pelapor D (seorang wanita). Dari pembicaraan itu terjadi perusakan mobil milik pelapor dilakukan terlapor," terang Direktur Reskrimum Polda Sumut, Selasa (25/4) malam. Sumaryono mengungkapkan korban bersama beberapa orang temannya mendatangi rumah pelaku di Jalan Karya, Helvetia, pada 22 Desember 2022 untuk mempertanyakan pemukulan perusakan mobil tersebut. "Seperti video viral yang beredar pelaku di hadapan orangtuanya AKBP AH melakukan penganiayaan terhadap korban," ungkapnya kasus itu pun ditarik ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi hingga melakukan gelar perkara khusus. "Pada gelar khusus 25 April 2023, saudara AH ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan," beber Sumaryono. Sementara itu, akibat dari kasus penganiayaan itu, AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) orangtua dari AH ikut terlibat dan dilakukan penahanan di tempat khusus oleh Bid Propam Polda Sumut.

Barang bukti yang diamankan saat penggeledahan berupa senjata Air Softgun, decoder CCTV, dan beberapa barang lainnya.

Geledah Rumah AKBP Achiruddin, Polisi Amankan Air Softgun Hingga CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/keluarga-korban-penganiayaan-4001084536.jpg" alt="Ayah korban penganyiaan, Ken Admiral, Zulfli (kanan) dan ibu Ken, Elvi." width="100%">
<figcaption>Ayah korban penganyiaan, Ken Admiral, Zulfli (kanan) dan ibu Ken, Elvi.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Polda Sumatera Utara merespons dugaan mandegnya kasus penganiayaan anak AKBP Achiruddin Hasibuan, yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022. Setelah kasus penganiayaan itu viral, Polda Sumut menetapkan anak AKBP Achiruddin, Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan, pihaknya sudah memproses kasus tersebut dengan melakukan serangkaian pemeriksaan, setelah menerima laporan. Sedikitnya 10 orang saksi telah diperiksa usai menerima laporan dari korban penganiayaan Ken Admiral. "Terkait dengan proses bahwa di awal laporan tanggal 22 Desember itu penyidik Polrestabes Medan sudah melakukan langkah-langkah dengan melakukan pemeriksaan, ada lebih dari 10 saksi yang sudah dimintai keterangan," kata Hadi kepada wartawan, Rabu (26/4). "Setelah ada laporan dari Ken Admiral tanggal 22 Desember 2022, berikutnya di tanggal 23 Desember ada juga laporan, ini kasus saling lapor. Tanggal 23 Desember Aditya Hasibuan yang membuat laporan ke Polrestabes Medan," sambungnya. Hadi mengutarakan, pihaknya tentu berhati-hati dalam memproses masuknya kedua laporan itu. Ia mengakui, pihaknya mendapat protes dari orang tua Ken Admiral, karena dianggap belum bekerja maksimal. "Penyidik tentu berhati-hati untuk melakukan proses dan langkah-langkah itu. Tapi bukan berarti mereka tidak bekerja, buktinya mereka sudah menaikan status ke tahap penyidikan dari proses penyelidikan. Hanya memang orang tua dari Ken Admiral merasa kurang puas terkait proses penanganan yang dilakukan oleh Polrestabes karena dianggap belum maksimal," papar Hadi. Oleh karena itu, Hadi memastikan pihaknya akan mengevaluasi terkait penanganan kasus tersebut. Namun, Polri saat ini telah menaikan kasus penganiayaan itu ke tahap penyidikan. "Padahal seyogya penyidik sudah melakukan upaya dan langkah terkait dengan upaya pemanggilan kepada saksi korban Ken Admiral tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir. Karena sedang ada di Inggris. Kemudian tanggal 27 Februari laporan Propam bulan Maret tanggal 28 Maret sudah ditarik seluruhnya proses ke Polda dan ditangani oleh Polda. Terkait disampaikan tentu juga nanti barang kali ada evaluasi atau menjadi kendala dari Warsidik Krimum itu yang dilakukan," ungkap dia. (*) &nbsp;

Polda Sumatera Utara merespons dugaan mandegnya kasus penganiayaan anak AKBP Achiruddin Hasibuan, yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022

Polda Sumut Sampaikan Alasan Mandegnya Pengusutan Kasus Penganiayaan yang Dilakukananak AKBP Akhiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-AKBP Achiruddin Hasibuan telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Pencopotan itu diduga dilakukan usai dirinya membiarkan sang anak, Aditya Hasibuan (AH) menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Achiruddin Hasibuan tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Deli Serdang. Ia juga pernah bertugas di Panit I Unit Sub II Ditnarkoba Polda Sumut. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), AKBP Achiruddin tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 467.548.644. Harta kekayaan itu terakhir dilaporkan pada 24 Maret 2021 untuk tahun periodik 2020. Dalam laman elhkpn.kpk.go.id, AKBP Achiruddin tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan seluas 566 m2 di Kota Medan senilai Rp 46.330.000. Ia juga tercatat memiliki harta berupa alar transportasi yakni Toyota Fortuner tahun 2006 senilai Rp 370 juta. Selain itu, AKBP Achiruddin juga tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas yang jumlahnya sebesar Rp 51.218.644. Sejumlah warganet tidak percaya dengan harta kekayaan AKBP Achiruddin. Sebab, diduga memiliki kendaraan mewah yang kerap dipamerkan Achiruddin, seperti motor Harley-Davidson dan mobil Jeep Rubicon. Seorang netizen dengan akun Twitter @p4c3n0g3 mengunggah foto rumah AKBP Achiruddin Hasibuan yang menjadi lokasi penganiayaan oleh anaknya, Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Dalam foto itu terlihat sebuah mobil Rubicon yang terparkir di garasi rumah mewah tersebut. Selain Rubicon, melalui akun Instagram pribadinya @achiruddinhasibuan, Achiruddin juga kerap nampak sedang mengendarai motor Harley-Davidson. Namun, dua kendaraan mewah itu tak dilaporkan Achiruddin ke dalam LHKPN KPK. Achiruddin mengeklaim hanya memiliki harta sebanyak Rp 467 juta. (*) &nbsp;

AKBP Achiruddin Hasibuan telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Sumut

LHKPN Achiruddin Hasibuan Tampak Janggal, Tak Laporkan Harley-Rubicon padahal Sering Muncul di Medsos 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/keluarga-korban-penganiayaan-4001084536.jpg" alt="Ayah korban penganyiaan, Ken Admiral, Zulfli (kanan) dan ibu Ken, Elvi." width="100%">
<figcaption>Ayah korban penganyiaan, Ken Admiral, Zulfli (kanan) dan ibu Ken, Elvi.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Keluarga Ken Admiral, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan menyatakan enggan berdamai dengan Aditya maupun ayahnya, AKBP Achiruddin. Hal itu karena, upaya penyelesaian secara kekeluarga susah pernah diupayakan, namun tidak ada hasil yang baik. "Minta maaf kalau perdamaian saya rasa sudah pernah dicoba, tetapi memang tidak ada titik temunya. Anak saya dipijak-pijak melebihi binatang saya minta proses hukum berjalan lancar," kata ibu Ken, Elvi di Polda Sumatera Utara, Selasa (25/4). Elvi mendorong agar Polda Sumatera Utara melanjutkan penyelidikan. Dia ingin anaknya yang telah dianiaya mendapat keadilan. "Saya nggak nyangka yah, karena saya kan bukan siapa-siapa, tapi Polda (Sumut) luar biasa saya nggak bisa bilang lagi,&nbsp; betul-betul nggak bener juga kalau bilang orang Polda nggak bekerja, tapi alhamdulillah kerja," jelasnya. Ungkapan bahagia juga disampaikan oleh ayah Ken, Zulkifli. "Saya terus terang terima kasih banyak dengan tim Polda yang luar biasa, saya terima kasih sekali," tandasnya. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan, 19, sebagai tersangka penganiayaan kepada temannya KA. Keputusan ini diambil penyidik usai gelar perkara.&nbsp;&nbsp; "Pada malam ini berdasarkan hasil gelar perkara 25 April 2023, sudah cukup menaikan status AH usia 19 tahun menjadi tersangka. Dan akan dilakukan upaya penangkapan untuk ditahan," kata Dirreskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono. Sejauh ini anak AKBP Achiruddin Hasibuan ini masih menjadi tersangka tunggal. Namun, proses penyidikan masih terus berjalan. Atas perbuatannya, Aditya dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara. (*) &nbsp;

Keluarga Ken Admiral, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan menyatakan enggan berdamai dengan Aditya maupun ayahnya

Keluarga Ken Admiral Ogah Berdamai Dengan AKBP Achiruddin dan Anaknya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/konpers-polda-sumut-IG-3761578534.jpg" alt="Dirreskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers pada Selasa malam (25/4)" width="100%">
<figcaption>Dirreskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers pada Selasa malam (25/4)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ayah Aditya Hasibuan, 19, AKBP Achiruddin Hasibuan turut terkena imbas dari kasus penganiayaan kepada Ken Admiral. Achiruddin dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri (KEPP). "AKBP Achiruddin terbukti melanggar kode etik sesuai pasal 13 huruf m peraturan kepolisian tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri," kata Kabid Propam Polda Sumatera Utara Kombes Pol Dudung Adijono kepada wartawan, Selasa (25/4). Dudung mengatakan, Achiruddin ada di lokasi saat penganiayaan Ken oleh Aditya. Bukannya mencegah penganiayaan, Achiruddin malah membiarkan semuanya terjadi.&nbsp; "Saudara AH dievaluasi untuk sementara dinonjobkan tidak menjabat Kabag Binops Direktorat Narkoba Polda Sumut," imbuhnya. Selain dicopot dari jabatan, Achiruddin juga dilakukan penempatan khusus (patsus). Namun, statusnya pidananya belum menjadi tersangka. "Karena belum melakukan sidang kode etik, kami masih melakukan penahanan untuk sementara," pungkas Dudung. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan, 19, sebagai tersangka penganiayaan kepada temannya KA. Keputusan ini diambil penyidik usai gelar perkara.&nbsp;&nbsp; "Pada malam ini berdasarkan hasil gelar perkara 25 April 2023, sudah cukup menaikan status AH usia 19 tahun menjadi tersangka. Dan akan dilakukan upaya penangkapan untuk ditahan," kata Dirreskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono. Sejauh ini anak AKBP Achiruddin Hasibuan tersebut masih menjadi tersangka tunggal. Namun, proses penyidikan masih terus berjalan. Atas perbuatannya, Aditya dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara. (*)

Ayah Aditya Hasibuan, 19, AKBP Achiruddin Hasibuan turut terkena imbas dari kasus penganiayaan kepada Ken Admiral.

Biarkan Anak Aniaya Temannya, AKBP Achiruddin Hasibuan Dinonjobkan dan Ditahan   