<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/IMG-20230911-WA0086-3836545388.jpg" alt="AKBP Achiruddin Hasibuan mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (11/9)." width="100%">
<figcaption>AKBP Achiruddin Hasibuan mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (11/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menunda sidang AKBP Achiruddin Hasibuan dengan agenda tuntutan dalam perkara membiarkan anaknya, AH melakukan penganiayaan terhadap korban Ken Admiral. &rdquo;Izin yang mulia, perkara Achiruddin Hasibuan ditunda karena tuntutan belum siap,&rdquo; ujar JPU Randi H. Tambunan seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (11/9). Dia mengatakan, akan mengupayakan nota tuntutan Achiruddin tersebut secepatnya selesai dibuat agar supaya dapat bisa dibaca di persidangan tersebut. &rdquo;Kami meminta sidang dengan agenda tuntutan ke depan dilakukan secara online karena masalah biaya,&rdquo; ucap Randi H. Tambunan. Sementara itu, majelis hakim yang diketuai Oloan Silalahi menjadwalkan akan melanjutkan persidangan Achiruddin Hasibuan pada Rabu (13/9), dengan agenda pembacaan tuntutan. Terpisah, Achiruddin mengatakan, ingin sidang dilakukan secara langsung atau offline bukan melalui virtual secara online. &rdquo;Saya ingin offline biar terbuka semua, tapi itu semua wewenang jaksa,&rdquo; ucap Achiruddin. Dalam dakwaan, bermula pada 11 Desember 2022, ketika Ken Admiral mengirim chat (pesan) melalui Instagram, terkait sebuah ungahan foto Aditiya bersama Savira Husna yang merupakan teman dekat Ken Admiral. Tapi, Ken emosi terhadap pernyataan tersebut, dan terjadi pertengkaran di sosial media. Pada 21 Desember 2022, Ken Admiral dan Aditiya berjumpa di salah satu tempat makanan cepat saji di kawasan Ringroad Medan. Dari perjumpaan tersebut, mobil Ken mengalami kerusakan. Singkatnya, pada pukul 02.30 WIB Ken Admiral dan temannya mendatangi kediaman Aditiya di Jalan Guru Sinumba, Medan untuk memintai pertanggungjawaban. Lalu AKBP Achiruddin pun memeriksa kondisi mobil Ken sambil menyuruh kakak Aditiya yakni Arya memanggil Aditya, lalu dia pun keluar dari rumah. Tapi, bukannya menyelesaikan masalah, AKBP Achiruddin malah menyuruh Nico Setiawan mengambil senjata ke kamarnya. Tak berapa lama setelah senjata diambil, Ken dan Aditya bertengkar. Akibatnya terjadi perkelahian yang menyebabkan Ken terluka. Hasil pergumulan itu, Ken mengalami luka di anggota tubuh. Sedangkan AKBP Achiruddin terkesan membiarkan perkelahian tersebut. Akibat perbuatan AKBP Achiruddin tersebut, terdakwa dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHPidana jo pasal 56 ayat 2 KUHPidana dakwaan primer. Atau pasal 351 ayat 1 KUHPidana jo pasal 56 Ayat 2 KUHPidana atau kedua, pasal 335 ayat 1 KUHPidana dakwaan subsider. Sebelumnya, pada 2 Mei 2023 Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda) Sumut memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), terhadap AKBP Achiruddin Hasibuan karena terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang hanya membiarkan tersangka Aditiya Hasibuan melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.

JPU Kejati Sumut menunda sidang tuntutan AKBP Achiruddin Hasibuan dalam perkara membiarkan anaknya, AH melakukan penganiayaan

JPU Kejati Sumut Tunda Sidang Tuntutan AKBP Achiruddin Hasibuan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/IMG-20230521-WA0051-1-_copy_800x451_1-1-3697495057.jpg" alt="Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan berkas perkara AKBP Achiruddin Hasibuan dalam perkara penganiayaan Ken Admiral yang dilakukan anaknya yaitu AH sudah lengkap secara formil dan materiil atau P-21. &rdquo;Ya benar, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan. Proses perkara akan masuk ke tahap berikutnya yaitu menunggu pelimpahan barang bukti dan tersangka (tahap II) dari Polda Sumut,&rdquo; ujar Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara di Medan, Selasa (13/6). Dia mengatakan, setelah penyidik Polda Sumut menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada pihak kejaksaan, selanjutnya dilakukan proses penuntutan yaitu penyusunan dakwaan. &rdquo;Setelah proses tahap II berjalan dan dakwaan sudah dibuat, bekas perkara pun diajukan ke pengadilan dan siap untuk disidangkan AH (AKBP Achiruddin Hasibuan) tersebut,&rdquo; ujar Yos A. Tarigan. Kasi Penkum Kejati Sumut menyatakan, AKBP Achiruddin dijerat pasal 351 ayat (2) jo pasal 55, pasal 56 atau pasal 304 dari KUHPidana &rdquo;Untuk solar ilegal dalam pematangan penelitian, namun prinsipnya tim jaksa penuntut umum (JPU) menunggu dan kembali kepada penyidik,&rdquo; tutur Yos. Perkara itu bermula pada 21 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB. Ken Admiral mendatangi kediaman AH di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia, untuk meminta ganti rugi atas kerusakan kaca spion mobil. Hanya saja sampai di rumah, AKBP Achiruddin Hasibuan yang menjabat di Polda Sumut itu bukan melerai, melainkan membiarkan anaknya bergumul. Kasus itu sempat viral di sosial media dengan sebuah video beredar, seorang pria yang memakai jaket hitam dan celana itu tampak menganiaya korban Ken Admiral. Sejumlah orang tampak mengelilingi melihat penganiayaan tersebut.

Kejati Sumut sebut berkas AKBP Achiruddin Hasibuan dalam perkara penganiayaan Ken Admiral yang dilakukan anaknya yaitu AH sudah lengkap P-21

Kejati Sumut Nyatakan Berkas AKBP Achiruddin Hasibuan Sudah P-21 Perkara Penganiayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/IMG-20230503-WA0006_1-2525689942.jpg" alt="Dirreskrimsus Polda Sumut Kombes Teddy Marbun." width="100%">
<figcaption>Dirreskrimsus Polda Sumut Kombes Teddy Marbun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) sebagai&nbsp;tersangka dugaan gratifikasi gudang solar di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia. &rdquo;Sudah, Jumat (9/6) ditetapkan tersangka,&rdquo; ujar Dirreskrimsus Polda Sumut Kombes Teddy Marbun&nbsp; seperti dilansir dari Antara di Medan, Senin (12/6) malam. Selain ditetapkan tersangka dugaan gratifikasi, AKBP Achiruddin juga menjadi tersangka dugaan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Polda Sumut juga menetapkan tersangka Direktur Utama PT Almira Nusa Raya (ANR) Edy dan Parlin selaku karyawan. Dia menambahkan, Polda Sumut juga menetapkan tersangka karena diduga membiarkan anaknya, AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. &rdquo;Hari ini (12/6), juga ditetapkan sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan AKBP Achiruddin Hasibuan,&rdquo; ucap Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak di Medan, Senin (12/6) malam. Dia mengatakan, yang bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya, tersangka AH, dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian tersebut. Dalam kasus tersebut, kata Kapolda, AKBP Achiruddin Hasibuan dijerat pasal 304, 55, atau 56 KUHPidana. Polda Sumut juga memutuskan memecat AKBP Achiruddin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.

Polda Sumut tetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka dugaan gratifikasi gudang solar di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia

Polda Sumut tetapkan AKBP AH Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/IMG-20230525-WA0031_21-3445695120.jpg" alt="Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan." width="100%">
<figcaption>Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan, berkas perkara penganiayaan mahasiswa Ken Admiral yang dilakukan anak AKBP Achiruddin Hasibuan berinisial AH, sudah lengkap secara formil dan materiil atau P-21. &rdquo;Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan, proses perkara akan masuk ke tahap berikutnya. Yakni menunggu pelimpahan barang bukti dan tersangka (tahap II),&rdquo; ujar kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara di Medan, Selasa (30/5). Dia mengatakan, setelah penyidik kepolisian menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada pihak kejaksaan, akan dilakukan proses penuntutan yaitu penyusunan dakwaan. &rdquo;Jika penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu secepatnya jaksa membuat surat dakwaan. Pada proses ini, jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan,&rdquo; tutur Yos. Dia menambahkan, setelah proses tahap II berjalan dan dakwaan sudah dibuat, berkas perkara pun diajukan ke pengadilan dan siap untuk disidangkan. Saat ditanya terkait berkas perkara AKBP Achiruddin Hasibuan selaku orang tua AH, Yos menyampaikan jaksa peneliti sedang melakukan penelitian berkas tersebut. &rdquo;Ya, saat ini masih diteliti berkas perkaranya, baik formil maupun materiil,&rdquo; ucap Yos. Perkara itu bermula pada 21 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Ken Admiral mendatangi kediaman AH di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia. Ken meminta ganti rugi atas kerusakan kaca spion mobil. Hanya saja sampai di rumah, ayah dari tersangka AH, AKBP Achiruddin Hasibuan yang menjabat di Polda Sumut itu bukan melerai, melainkan membiarkan anaknya bergumul. Kasus itu sempat viral di sosial media dengan sebuah video beredar, seorang pria yang memakai jaket hitam dan celana itu tampak menganiaya korban Ken Admiral tersebut. Sejumlah orang tampak mengelilingi melihat penganiayaan tersebut.

Kejati Sumut sebut berkas perkara penganiayaan mahasiswa Ken Admiral yang dilakukan anak AKBP Achiruddin Hasibuan berinisial AH, sudah P-21

Kejati Sumut nyatakan berkas anak AKBP Achiruddin Hasibuan sudah P-21

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/IMG-20230502-WA0143-1811661709.jpg" alt="AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5)." width="100%">
<figcaption>AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerima berkas AKBP Achiruddin Hasibuan dalam perkara dugaan membiarkan anaknya, AH, melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa Ken Admiral. &rdquo;Berkas AH (AKBP Achiruddin) sudah masuk pada 22 Mei,&rdquo; ucap Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (24/5). Dia mengatakan, berkas AKBP Achiruddin dari Polda Sumut tersebut akan dipelajari oleh tim yang telah ditunjuk Kejati Sumut. &rdquo;Tim jaksa yang ditunjuk tengah mempelajari berkas tersebut. Apabila ada yang kurang akan diberi petunjuk baik formal dan materil,&rdquo; ujar Yos A. Tarigan. Mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang itu menambahkan, AKBP Achiruddin disangkakan dengan pasal 351 ayat 2 juncto pasal 55, pasal 56, atau pasal 304 KUHPidana. &rdquo;Sementara untuk berkas anaknya, AH, masih dalam penelitian oleh kejaksaan,&rdquo; ucap Yos A. Tarigan. Sebelumnya, Polda Sumut menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka karena diduga membiarkan anaknya, AH, melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. &rdquo;Hari ini juga ditetapkan sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan (AKBP Achiruddin Hasibuan) sebagai tersangka,&rdquo; ucap Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak di Medan, Selasa (2/5) malam. Dia mengatakan, yang bersangkutan telah melakukan pembiaran terhadap anaknya tersangka AH, dalam melakukan penganiayaan. Padahal dirinya berada di lokasi kejadian itu. Selain itu, Polda Sumut memutuskan memecat AKBP Achiruddin Hasibuan melalui mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.

Kejati Sumut telah menerima berkas AKBP Achiruddin Hasibuan dalam perkara dugaan membiarkan anaknya, lakukan penganiayaan terhadap mahasiswa

Kejati Sumut Terima Berkas AKBP Achiruddin Hasibuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/IMG-20230508-WA0061-2610245801.jpg" alt="Tersangka AH melakukan reka adegan penganiayaan terhadap korban Ken Admiral (peran pengganti), Senin (8/5)." width="100%">
<figcaption>Tersangka AH melakukan reka adegan penganiayaan terhadap korban Ken Admiral (peran pengganti), Senin (8/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berkomitmen menuntaskan perkara anak AKBP Achiruddin Hasibuan, AH, yang melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral. &rdquo;Rekonstruksi yang dilakukan pagi hingga sore kemarin (8/7) melibatkan rekan-rekan dari jaksa penuntut umum (Kejati Sumut) kemudian LPSK juga penasihat hukum. Ini adalah wujud keseriusan dan komitmen Polda Sumut untuk segera menuntaskan kasus ini,&rdquo; ucap Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, penyidik Ditreskrimum Polda Sumut telah menyelesaikan proses rekonstruksi terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangka AH dan korbannya adalah Ken Admiral. &rdquo;Tentu proses ini adalah bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan tim Ditkrimum Polda Sumut terkait dengan apa yang tadi direkonstruksi. Semua nanti secara detail akan disampaikan Dirkrimum Polda Sumut,&rdquo; ucap Hadi. Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Sumut melakukan 27 adegan saat rekonstruksi penganiayaan terhadap seorang mahasiswa Ken Admiral yang dilakukan anak AKBP Achiruddin Hasibuan, AH. &rdquo;Kami telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi untuk dua kasus yang kita split yaitu kasus 351 dengan tersangka AH dan juga kasus berikutnya dengan tersangka AKBP AH. Kami melaksanakan sebanyak 27 adegan,&rdquo; ucap Dirkrimum Polda Sumut Kombespol Sumaryono. Dia mengatakan, dari 27 adegan diperagakan saat rekonstruksi tersebut ada beberapa yang telah mengerucut oleh penyidik untuk lebih detail lagi dalam mencari fakta dan kebenaran. &rdquo;Dari semua kegiatan rekonstruksi, kami menggali fakta dan kebenaran, persesuaian keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang kami kumpulkan selama ini,&rdquo; ucap Sumaryono. Dia menjelaskan, rekonstruksi melibatkan 13 orang. Saat melakukan adegan itu ada ketidaksesuaian antara saksi, korban, dan tersangka. &rdquo;Tetapi itu tidak mengubah alur dan fakta persesuaian pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka tersebut,&rdquo; terang Sumaryono. Selain itu, dari video yang telah beredar kebenaran fakta yang ada baik dari korban maupun saksi dan juga tersangka, sebagian besar membenarkan. &rdquo;Sementara dari rekonstruksi yang tergali dari fakta-fakta, kita cukup menetapkan dua tersangka utama ini baik saudara AH maupun AKBP AH. Harapan kita dalam waktu satu minggu bisa kita selesaikan,&rdquo; tutur Sumaryono. Terpisah, AKBP Achiruddin Hasibuan mengatakan, siap menanggung konsekuensi yang dilakukan dan anaknya yang melakukan penganiayaan kepada Ken Admiral. &rdquo;Semua orang tua tidak ada menginginkan anaknya dihukum berat, kita berempati dulu bagaimana kalau kalian menjadi saya,&rdquo; ucap Achiruddin Hasibuan.

Polda Sumut berkomitmen tuntaskan perkara anak AKBP Achiruddin Hasibuan, AH, yang menganiaya seorang mahasiswa Ken Admiral

Usai Lakukan 27 Adegan Rekonstruksi, Polda Sumut Komitmen Tuntaskan Perkara Anak AKBP AH

&nbsp; JawaPos.com&ndash;Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskrimum Polda Sumut) menggelar rekonstruksi perkara penganiayaan terhadap seorang mahasiswa Ken Admiral di depan Gedung Subdit IV Renakta, Senin (8/5). Tersangka adalah anak AKBP Achiruddin Hasibuan, AH. &rdquo;Ya, betul, dilaksanakan rekonstruksi di Polda Sumut. Korban (melalui virtual) didampingi penasihat hukum dan LPSK,&rdquo; ucap Kabidhumas Kombepol&nbsp;Hadi Wahyudi seperti dilansir dari Antara di Medan. Tersangka AH mengenakan pakaian orange dan celana pendek, sedangkan korban Ken Admiral tak hadir di Polda Sumut karena berada di Manchester, Inggris. Peran korban digantikan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut. Rekonstruksi telah berlangsung selama sembilan adegan. Adegan tersebut berawal dari chat DM Instagram pada 11 Desember 2022 pukul 16.00 WIB. Pada 21 Desember 2022 sekitar&nbsp;pukul 19.00 WIB, tersangka AH dan para saksi melihat mobil Ken Admiral di kompleks&nbsp;Tasbi Medan. Singkatnya mereka berselisih paham. Tersangka AH memukul korban Ken Admiral dan merusak kaca spion mobil korban. Tak senang, korban dan saksi mendatangi rumah pelaku untuk meminta ganti rugi. Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut masih melakukan rekonstruksi kembali. Sebelumnya, Polda Sumut menetapkan AH menjadi tersangka penganiayaan sebagaimana pasal 351 (2) juncto&nbsp;pasal 55, pasal 56, atau pasal 304 KUHP. Selain itu, AKBP Achiruddin Hasibuan juga ditetapkan tersangka yang dijerat pasal 304, pasal 55, atau pasal 56 KUHP. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/IMG-20230508-WA0020_1-2997740365.jpg" alt="Polda Sumut gelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap Ken Admira di depan Gedung Subdit IV Renakta Polda Sumut, Senin (8/5)." width="100%">
<figcaption>Polda Sumut gelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap Ken Admira di depan Gedung Subdit IV Renakta Polda Sumut, Senin (8/5).</figcaption>
</figure>

Polda Sumut gelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap mahasiswa, Ken Admiral, Senin (8/5). Tersangka anak AKBP Achiruddin Hasibuan

Polda Sumut Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Anak AKBP Achiruddin Hasibuan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Megawati-Hadiri-Pendidikan-Kader-Perempuan-PDIP-Miftahul-Hayat-1.jpg" alt="Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi sambutan kepada kader perempuan PDIP saat kegiatan Pendidikan Kaderisasi Perempuan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023). DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggela" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi sambutan kepada kader perempuan PDIP saat kegiatan Pendidikan Kaderisasi Perempuan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023). DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggela</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengaku kesal melihat kasus yang menjerat sejumlah oknum dari institusi kepolisian, salah satunya mantan Kadiv Propam Polri&nbsp;Ferdy Sambo yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). "Lho ya, 'kan gimana saya enggak kesal, ngelihat Sambolah, ngeliat sopo lagi itu, ini saya itung-itung udah 4 orang lho, polisi," ujar Megawati di Badung, Bali, Jumat, (17/5). Selain kasus Sambo, Megawati juga sempat menyinggung mengenai kasus kekerasan oleh anak dari AKBP Achiruddin Hasibuan. "Ada, di TV yang nginjek-nginjek anak orang anaknya, siapa ya namanya, Rudin-Rudin gitu. Nah, ayo dong, Pak, (insaf)," kata Megawati. Ia berharap agar Polri dapat lekas membenahi diri. Dalam kesempatan tersebut, dia pun mengenang sulitnya memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana diketahui, Megawati lewat penandatangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia meresmikan pemisahan TNI dan Polri dari ABRI. "Ayo dong, Pak (insaf). Kalo gini saya 'kan seneng. Semuanya tak dreeet-dreeet gitu. Supaya pada insaf gitu lo," ujar Megawati. Pernyataan tersebut merupakan respons Megawati terhadap berbagai kasus yang melibatkan oknum kepolisian dalam kurun waktu 1 tahun ini. Seperti kasus yang melibatkan Ferdy Sambo maupun Achiruddin Hasibuan. Adapun perkembangan kasus Ferdy Sambo hingga saat ini adalah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperkuat vonis mati terhadap Ferdy Sambo yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan Achiruddin Hasibuan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka karena diduga membiarkan anaknya, AH, melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.

Megawati mengaku kesal melihat kasus yang menjerat sejumlah oknum dari institusi kepolisian, salah satunya Ferdy Sambo.

Ajak Polisi Insaf, Megawati Kesal Melihat Sambo dan Achiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/WhatsApp-Image-2023-05-03-at-133207-1-2858034563.jpeg" alt="Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak." width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumut Irjen Polisi R.Z. Panca Putra Simanjuntak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak membeberkan bahwa Harley-Davidson milik AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) telah dijual pada 2017. Namun, dia memastikan pihaknya tetap menelusuri uang hasil penjualan perwira polisi yang telah diberhentikan dengan tidak hormat itu. &rdquo;Begitu juga mobil (Rubicon, Red). Ini sedang diproses, sudah diamankan dan kita cek dulu. Kita mengikuti alirannya, dibeli kapan, tahun berapa, dan siapa punya. Sebab, STNK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan,&rdquo; katanya kepada wartawan, termasuk Sumut Pos, di Mapolda Sumut, Medan, setelah pengumuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) AH pada Selasa (2/5) malam. Polda Sumut, lanjut dia, juga bekerja sama dengan PPATK tentang rekening AH yang anaknya, Aditya Hasibuan, menjadi tersangka kasus penganiayaan kepada Ken Admiral tersebut. Panca menambahkan, ada tiga tindak pidana lain yang turut memberatkan AH sehingga dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Yaitu, gratifikasi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan migas ilegal. AH divonis PTDH setelah sidang kode etik di gedung Bidpropam Polda Sumut pada Selasa malam. Keputusan itu diambil karena ada beberapa poin yang memberatkan. Di antaranya, melanggar disiplin kepolisian dan masyarakat. Seharusnya, polisi melerai perkelahian. &rdquo;AKBP AH malah membiarkan anaknya melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Itulah yang memberatkan yang bersangkutan,&rdquo; tambahnya. Selain itu, lanjut dia, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melakukan penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana umumnya. &rdquo;Karena saat kejadian itu, AKBP AH sedang berada di lokasi. Kemungkinannya dikenakan pasal 55 dan 56. Itu masih berproses,&rdquo; terangnya. Saat jeda sidang, AH langsung dikerumuni wartawan yang menunggu dari awal. Namun, dia hanya memberikan keterangan singkat. Dia berharap proses hukum yang dijalaninya dapat memberikan rasa keadilan. &rdquo;Semoga keadilan berjalan, gitu saja. Terima kasih,&rdquo; katanya. Dia mengaku akan menjalani proses hukum yang dijatuhkan kepadanya dan menanggungnya sendiri. &rdquo;Cukup kurasakan sendiri saja ya, terima kasih,&rdquo; ujarnya sambil berlalu. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus dugaan penganiayaan oleh tersangka Aditya Hasibuan. (dwi/c19/ttg)

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak membeberkan bahwa Harley-Davidson milik AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) telah dijual.

Achiruddin Dipecat dari Polri, Harley Yang Sudah Dijual Ditelusuri Polda Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> JawaPos.com - AKBP Achiruddin Hasibuan kini sudah dipecat Polri. Achirudin diduga&nbsp;memiliki uang puluhan miliar di rekeningnya, tapi saat lapor LHKPN ternyata hanya senilai Rp 467 juta. Menanggapi pemecatan AKBP Achiruddin Hasibuan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara melalui Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Achiruddin yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). &ldquo;Jadi sebelum klarifikasi, KPK melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN. Pemeriksaan itu maksudnya apa, itu harus melakukan pemeriksaan faktual dari informasi yang diberikan kepada KPK terkait dengan LHKPN-nya,&rdquo; kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (3/5). &ldquo;Apakah sesuai dengan data yang disampaikan, termasuk apakah juga ada data di luar LHKPN-nya yang diduga dimiliki oleh pihak dimaksud,&rdquo; ujar Ali seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group). Setelah dilakukan pemeriksaan kata Ali, selanjutnya akan dilakukan klarifikasi dengan mengundang Achiruddin ke Gedung Merah Putih KPK. Menurut Ali, sejauh ini dari Kedeputian Pencegahan KPK sudah membentuk tim untuk kasus AKBP Achirudin ini. &ldquo;Nah, berikutnya apakah nanti karena kan sekarang informasi yang kami peroleh dari pemberitaan itu kan sudah juga dipecat dari anggota kepolisian, apakah juga termasuk bagian dari kewenangan KPK untuk bisa menelusuri LHKPN lebih lanjut ketika seseorang sudah dipecat, ini nanti akan dianalisis,&rdquo; kata Ali. Berdasarkan data LHKPN, Achiruddin terakhir menyampaikan LHKPN pada 2021 lalu dengan nilai harta hanya sebesar Rp 467.548.644. Padahal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya yang berisi uang miliaran rupiah.

Ali Fikri mengatakan KPK telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Achiruddin yang dilaporkan di LHKPN.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AKBP Achiruddin Hasibuan

Berita Terkini