<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/IMG-20230502-WA0143-1021027414.jpg" alt="AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution." width="100%">
<figcaption>AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - AKBP Achiruddin Hasibuan menyebut dirinya tidak diberi makan selama di Penempatan Khusus (Patsus). Achirudin sampai menangis karena tak dizinkan jumpai anaknya. AKBP Achiruddin Hasibuan menyebut anaknya sempat sakit karena ingin bertemu dengan dirinya. Dia mengaku anaknya juga sering memanggil namanya. &ldquo;Kasihan, dia sakit, manggil, katanya mau ketemu ayah, tapi gak diizinkan,&rdquo; ujar AKBP Achiruddin sambil menangis ketika diwawancarai, Senin (8/5). Tak hanya itu, Achiruddin menyebut dirinya juga tidak diberi makan selama di penempatan khusus (Patsus) sehingga jatah makannya dari piket penjara. Sebelumnya, Achiruddin mengaku dirinya tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya. Hal itu diungkapkan Achiruddin saat dirinya digiring menuju Dit Tahti Polda Sumut, Senin (8/5). Saat itu, Achiruddin baru saja selesai mengikuti rekonstruksi kasus penganiyaan itu. &ldquo;Saya gak boleh bertemu. Ada kemarin anak saya mau jumpa, gak dikasih. Anak saya masih satu tahun sama tiga tahun,&rdquo; kata Achiruddin seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (10/5). Achiruddin menyebut anaknya sempat sakit karena ingin bertemu dengan dirinya. Dia mengaku anaknya juga sering memanggil namanya. &ldquo;Kasihan, dia sakit, manggil, katanya mau ketemu ayah, tapi gak diizinkan,&rdquo; ujar Achiruddin sambil menangis. Tak hanya itu, Achiruddin menyebut dirinya juga tidak diberi makan selama di patsus. &ldquo;Saya nggak boleh bertemu, mohon maaf, makan pun nggak dikasih. Saya pun dapat makan dari piket. Kalau ada piket ngasih, saya makan,&rdquo; ujarnya. Meski begitu, Achiruddin mengaku hal itu merupakan konsekuensi yang harus diterimanya atas kasus tersebut. Dia menyebut telah siap menerima itu. Bantah&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01574459/prediksi-kamboja-u-22-vs-indonesia-u-22-rotasi-dan-penyesuaian-formasi-jadi-prioritas">Prediksi Kamboja U-22 vs Indonesia U-22, Rotasi dan Penyesuaian Formasi jadi Prioritas</a> AKBP Achiruddin mengaku dirinya dilarang bertemu dengan anaknya dan tidak diberi makan selama di penempatan khusus (Patsus). Polda Sumut pun membantah hal tersebut. &ldquo;Tidak benar,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (9/5/2023). Hadi membantah pihaknya tidak mengizinkan keluarga Achiruddin membesuknya selama di patsus. Menurut Hadi, tidak ada pengecualian kepada setiap tahanan. &ldquo;Terkait jam besuk keluarga juga sama, sesuai jadwal dan jam besuk keluarga tahanan lainnya, tidak ada pengecualian,&rdquo; sebutnya. Terkait pernyataan Achiruddin yang mengaku tidak mendapatkan makan selama di Patsus, Hadi juga membantah hal itu. Hadi mengaku hak-hak tahanan, mulai dari makan hingga beribadah, semuanya diberikan. &ldquo;Semua haknya diberikan, makan, minum ibadah dan lain-lain sesuai aturan, sama dengan tahanan pada umumnya. Yang pastinya semua hak-hak tahanan itu diberikan dengan pengawasan petugas jaga,&rdquo; ujar Kombes Hadi menanggapi AKBP Achiruddin yang tak diberi makan di Patsus ini.

AKBP Achiruddin Hasibuan menyebut dirinya tidak diberi makan selama di Patsus. Achirudin sampai menangis karena tak dizinkan bertemu anak.

Derita AKBP Achiruddin tak Diberi Makan saat Patsus, tapi Dibantah Polda Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/IMG-20230502-WA0143-1021027414.jpg" alt="AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution." width="100%">
<figcaption>AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar terbaru rekening gendut puluhan miliar milik AKBP Achirudin Hasibuan dan anaknya Aditya diungkap Polda Sumut. Polda didukung PPATK dan KPK soal ini. Polda Sumut mengklaim mendapat dukungan KPK dan PPATK menelusuri asal harta kekayaan milik AKBP Achiruddin Hasibuan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menyebut pihaknya secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Achiruddin soal gratifikasi yang diterimanya. &ldquo;KPK tentu sangat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan Polda Sumut dalam menangani kasus gratifikasi AKBP AH,&rdquo; jelasnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (5/5). Kombes Hadi juga menyebut penyidik Ditreskrimsus telah mengirimkan surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Surat tersebut berisi pemberitahuan penyidikan terhadap AKBP Achiruddin terkait penerimaan gratifikasi. &ldquo;Jadi, surat yang dikirim ke PPTAK sebagai bentuk pemberitahuan dan koordinasi yang dilakukan Polda Sumut dalam menyidik dugaan TPPU yang dilakukan AKBP AH,&rdquo; jelasnya. Diketahui, Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat dua rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. &ldquo;Benar (diblokir), dari dua rekening yang diblokir, nilainya puluhan miliar,&rdquo; kata Natsir di Jakarta, Kamis (27/4). Adapun dua rekening yang diblokir oleh PPATK tersebut adalah atas nama AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan (19). &ldquo;Nama anak (Aditya Hasibuan) dan bapak-nya (AKBP Achiruddin Hasibuan),&rdquo; ujar Natsir. Sementara itu, Direktur Utama PT Almira Nusa Raya, Edy, mendatangi Ditreskrimsus Polda Sumut untuk menjalani proses pemeriksaan kedua kalinya. Edy pun menjelaskan sejauh ini tidak pernah melarikan diri. &ldquo;Saya tidak pernah melarikan diri,&rdquo; kata Edy saat diwawancarai di depan Ditreskrimsus Polda Sumut, Kamis (4/5). Fendi selaku kuasa hukum PT Almira mengatakan saat ini kliennya akan mengikuti pemeriksaan lanjutan. Dia mengungkap dua poin terkait pemeriksaan Edy. Pertama, PT Almira adalah perusahaan yang sah dengan izin keagenannya. Kedua, klien mereka merupakan warga negara yang baik, siap memenuhi panggilan kepolisian, tidak pernah melarikan diri, bersikap kooperatif. &ldquo;Dan kalau dipanggil selalu hadir,&rdquo; katanya. Hanya saja, Fendi enggan menanggapi soal gudang solar serta tindakan gratifikasi pada AKBP Achiruddin Hasibuan. Ia sebut hal itu akan diungkap dari hasil pemeriksaan kepolisian. Diketahui, Mantan Kabag Bin Ops Ditresnarkoba Polda Sumut terlibat TPPU setelah dia menerima gratifikasi Rp 7,5 juta per bulan dari gudang solar ilegal milik PT Almira. AKBP Achiruddin Hasibuan mengaku menjadi pengawas di gudang solar ilegal milik PT Almira yang berada di dekat rumahnya di Jalan Karya Dalam, Medan Helvetia, Kota Medan, sejak tahun 2018.

Kabar terbaru rekening gendut puluhan miliar milik AKBP Achirudin Hasibuan dan anaknya Aditya diungkap Polda Sumut.

Update Terbaru  Soal Rekening Gendut Puluhan Miliar Milik AKBP Achiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/IMG-20230502-WA0143-1021027414.jpg" alt="AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution." width="100%">
<figcaption>AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi putusan Majelis Etik Polri yang telah memberhentikan AKBP Achiruddin Hasibuan secara tidak hormat. Ia mengapresiasi, asas kesamaan hukum yang dikedepankan oleh Polri. "Ketegasan Polri terhadap AKBP AH dan anaknya ini membuktikan bahwa asas kesamaan di muka hukum dijunjung tinggi dan Polri senantiasa hadir memberi keadilan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (4/5). Dia menilai, putusan Majelis Etik Polri yang menerapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan sekaligus menetapkan AKBP AH (Achiruddin) sebagai tersangka penganiayaan sudah tepat. PTDH dan penetapan tersangka tersebut telah sesuai dengan apa yang secara kasatmata bisa kita lihat dari video penganiayaan. Habiburokhman mengatakan, AKBP Achiruddin terlihat jelas membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Dia menilai pembiaran itu sangat tidak pantas dilakukan, terlebih Achiruddin merupakan seorang anggota Polri, yang seharusnya mengayomi. "AKBP AH jelas-jelas membiarkan terjadinya penganiayaan dan bahkan melarang orang menghentikan penganiayaan tersebut. Sangat tidak pantas seorang perwira menengah Polri, yang seharusnya mengayomi semua warga masyarakat, justru membiarkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan anaknya sendiri," ungkapnya. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyebutkan, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran kepada seluruh pejabat dan keluarganya bahwa jabatan setinggi apa pun tidak bisa membuat kebal hukum.&nbsp; "Sebagai mitra Polri, Komisi III akan terus mengawal kasus ini sampai selesai dan sampai keadilan benar-benar ditegakkan," tegasnya. Mantan Kabag Bin Ops Ditnarkoba Polda Sumut tersebut dipecat karena membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. AKBP Achiruddin dipecat berdasarkan hasil sidang kode etik di Propam Polda Sumut. Dia dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi Polri. (*)

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi putusan Majelis Etik Polri yang telah memberhentikan AKBP Achiruddin Hasibuan

Pecat AKBP Achiruddin Hasibuan, Polri Dapat Apresiasi dari Anggota Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> JawaPos.com - AKBP Achiruddin Hasibuan kini sudah dipecat Polri. Achirudin diduga&nbsp;memiliki uang puluhan miliar di rekeningnya, tapi saat lapor LHKPN ternyata hanya senilai Rp 467 juta. Menanggapi pemecatan AKBP Achiruddin Hasibuan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara melalui Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, KPK telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Achiruddin yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). &ldquo;Jadi sebelum klarifikasi, KPK melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN. Pemeriksaan itu maksudnya apa, itu harus melakukan pemeriksaan faktual dari informasi yang diberikan kepada KPK terkait dengan LHKPN-nya,&rdquo; kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (3/5). &ldquo;Apakah sesuai dengan data yang disampaikan, termasuk apakah juga ada data di luar LHKPN-nya yang diduga dimiliki oleh pihak dimaksud,&rdquo; ujar Ali seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group). Setelah dilakukan pemeriksaan kata Ali, selanjutnya akan dilakukan klarifikasi dengan mengundang Achiruddin ke Gedung Merah Putih KPK. Menurut Ali, sejauh ini dari Kedeputian Pencegahan KPK sudah membentuk tim untuk kasus AKBP Achirudin ini. &ldquo;Nah, berikutnya apakah nanti karena kan sekarang informasi yang kami peroleh dari pemberitaan itu kan sudah juga dipecat dari anggota kepolisian, apakah juga termasuk bagian dari kewenangan KPK untuk bisa menelusuri LHKPN lebih lanjut ketika seseorang sudah dipecat, ini nanti akan dianalisis,&rdquo; kata Ali. Berdasarkan data LHKPN, Achiruddin terakhir menyampaikan LHKPN pada 2021 lalu dengan nilai harta hanya sebesar Rp 467.548.644. Padahal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya yang berisi uang miliaran rupiah.

Ali Fikri mengatakan KPK telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Achiruddin yang dilaporkan di LHKPN.

Punya Uang Miliaran Rupiah, KPK Tanggapi Pemecatan AKBP Achiruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> JawaPos.com - AKBP Achiruddin Hasibuan disebut telah 4 kali melakukan pelanggaran disiplin dan satu kali pelanggaran kode etik. Hal itu diungkap oleh Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Adijono. AKBP Achiruddin Hasibuan yang memiliki istri bernama Yety Kurniati dan tiga anak ini akhirnya dipecat Polri berdasarkan sidang kode etik yang digelar Selasa (2/5). Ia dipecat karena membiarkan penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya kepada Ken Admiral di depan rumahnya. Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Dudung Adijono, Selasa (2/5) mengatakan, sebelum dipecat, Achirudin tercatat telah melanggar disiplin Polri sebanyak empat kali dan satu kali pelanggaran kode etik. "Itu yang memberatkan, kami melakukan PTDH kepada yang bersangkutan," katanya. Namun, Kombes Dudung tak memerinci apa saja pelanggaran disiplin yang telah dilakukan AKBP Achirudin. Namun dia mengaku pelanggaran disiplin itu pernah dilakukan Achirudin tahun 2017 dan 2018 lalu. &ldquo;Mungkin nanti jelasnya akan kita sampaikan, ada 2017, ada 2018, terakhir ini sekarang. Sudah lima kali. Termasuk itu (penganiayaan tukang parkir). Walaupun sudah damai, tapi itukan sudah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin,&rdquo; jelasnya lagi. &nbsp; Pernah Tendang Tukang Parkir Usia 64 Tahun Berdasarkan data yang dihimpun, insiden penganiayaan dilakukan AKBP Achiruddin pada korban bernama Najirman (64). Kejadian ini pada 2017 lalu di Medan Kota. Kasus ini muncul ketika Zailani yang merupakan cucu dari Najirman melaporkan kasus ini ke Propam Polda Sumut. Korban merupakan warga Jalan Yos Sudarso Lingkungan I kelurahan Glugur, Kecamatan Medan Barat. Laporan tersebut, diterima langsung oleh Bripka Gomgom Tampubolon dengan nomor STTLP/329/IV2017/SPKT III. Diketahui, kejadian itu berawal dari Achiruddin mengunjungi restoran siap saji di Jalan Adam Malik, Kota Medan. Kemudian sang juru parkir menegur perwira polisi itu karena parkir kendaraannya di area parkir sepeda motor. Lalu, Achiruddin yang masih menjabat Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang saat itu tersinggung karena tidak dihargai dan menemui si juru parkir. Usai makan, ia langsung melayangkan kakinya menendang pria tua tersebut sampai tersungkur. &nbsp; Dicopot dari Jabatan Kasat Narkoba Ternyata pencopotan Achirudin dari jabatannya ini bukan kali pertama pada 2023 ini. Sebelumnya pada Oktober 2014, Achiruddin pernah dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Narkoba Polres Deli Serdang saat berpangkat AKP. Penangkapan Kanit II Sat Narkoba Polres Deli Serdang, Aiptu JK (53) yang terlibat kasus sabu diduga berbuntut pada pencopotan Kasat Narkoba AKP Achiruddin Hasibuan saat itu

Sebelum dipecat, Achirudin tercatat telah melanggar disiplin Polri sebanyak empat kali dan satu kali pelanggaran kode etik.

Berikut Daftar Pelanggaran AKBP Achiruddin, Dari Nendang Juru parkir Hingga Kasus Sabu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto menilai keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Achiruddin Hasibuan oleh Polda Sumatra Utara sudah sesuai. Hal ini karena menurutnya, yang bersangkutan telah mencoreng citra Kepolisian RI. "Saya kira hukuman PTDH sudah sesuai karena ini sangat mencoreng citra polisi," kata Wihadi dikutip dari Antara, Rabu (3/5). Menurut Wihadi, polisi seharusnya membangun citra sesuai tugasnya, yakni pengayom masyarakat. "(Di kasus ini) bukan pengayom masyarakat lagi, tapi justru (seperti) penganiaya masyarakat," ujarnya. Ia mengaku turut mencermati tindakan mantan Kabag Bin Ops Ditnarkoba Polda Sumut tersebut yang terungkap setelah viral di media sosial. Menurut Wihadi tindakan AKBP Achiruddin membiarkan anaknya menganiaya seseorang dengan sangat sadis adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditoleransi. "Ini sungguh sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir, bahwa seorang anggota polisi membiarkan anaknya menganiaya seseorang sangat sadis seperti itu," katanya. Bukan saja membiarkan, Wihadi bahkan memperkirakan AKBP Achiruddin melakukan intimidasi pada saat kejadian. "Karena tidak ada orang yang boleh melerai pada saat itu," ujarnya. Sebelumnya, Polda Sumut pada Selasa (2/5) memutuskan hukuman PTDH kepada AKBP Achiruddin setelah terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. "Seharusnya bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta pada pemeriksaan sidang kode etik hanya melihat, tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan," ucap Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak. Propam Polda Sumut memutuskan bahwa perilaku AKBP Achiruddin Hasibuan terjerat Pasal yang dikenakan dan diterapkan Pasal 5, 8, 12 dan 13 Perpol No 7 Tahun 2022. Selain dijatuhi hukuman PTDH, Polda Sumut juga menetapkan AKBP Achiruddin sebagai tersangka atas perbuatannya tersebut dengan jeratan Pasal 304, 55, atau 56 KUHPidana. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) AKBP Achiruddin serta berkoordinasi dengan Inspektorat hal yang sama.

"Saya kira hukuman PTDH sudah sesuai karena ini sangat mencoreng citra polisi," kata Wihadi dikutip dari Antara, Rabu (3/5).

Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto Nilai Pemecatan AKBP Achiruddin Sudah Sesuai Prosedur