<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/AKBP-Achiruddin-dituntut-21-bulan-1638618349.jpg" alt="Terdakwa Achiruddin Hasibuan (kanan) mengikuti sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (18/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Achiruddin Hasibuan (kanan) mengikuti sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (18/9/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- AKBP Achiruddin Hasibuan dituntut pidana penjara selama 21 bulan oleh&nbsp;Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam perkara membiarkan anaknya, Aditiya Hasibuan, melakukan penganiayaan terhadap korban Ken Admiral. "Meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara selama 21 bulan," ujar JPU Rahmi Shafrina di Pengadilan Negeri Medan, dikutip dari Antara Senin (18/9). Rahmi Shafrina mengatakan, terdakwa Achiruddin Hasibuan juga membayar ganti rugi kepada korban atau keluarga (restitusi) sebesar Rp 52 juta secara tanggung renten bersama Aditiya Hasibuan. Jaksa menilai terdakwa melanggar Pasal&nbsp;351 ayat (2) KUHP&nbsp;juncto&nbsp;Pasal 56 ayat (2) KUHP, yaitu memberikan kesempatan kepada Aditiya Hasibuan melakukan penganiayaan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, kata JPU, yang bersangkutan tidak menyesali perbuatannya. Terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat malah memberikan kesempatan&nbsp;Aditiya Hasibuan melakukan penganiayaan. Sementara itu, hal yang meringankan Achiruddin Hasibuan&nbsp;karena tidak pernah dihukum. Setelah membacakan nota tuntutan JPU Kejati Sumut, majelis hakim yang diketuai oleh Oloan Silalahi melanjutkan persidangan dengan nota pembelaan (pledoi) yang dijadwalkan pada tanggal 21 September 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012974888/kontak-senjata-dengan-kkb-di-pegunungan-bintang-briptu-agung-gugur-tertembak-di-bahu">Kontak Senjata dengan KKB di Pegunungan Bintang, Briptu Agung Gugur Tertembak di Bahu</a> Dalam dakwaan, terungkap bermula pada tanggal 11 Desember 2022 ketika Ken Admiral mengirim&nbsp;chat&nbsp;(pesan) melalui Instagram terkait dengan unggahan foto Aditiya bersama Savira Husna yang merupakan teman dekat Ken Admiral. Akan tetapi, Ken emosi terhadap pernyataan tersebut, kemudian terjadi pertengkaran di media sosial. Pada tanggal 21 Desember 2022, Ken Admiral dan Aditiya bertemu di salah satu tempat makanan cepat saji di kawasan Ringroad Medan. Dari pertemuan tersebut, mobil Ken mengalami kerusakan. Pada pukul 02.30 WIB, Ken Admiral dan temannya mendatangi kediaman Aditiya di Jalan Guru Sinumba, Medan untuk memintai pertanggungjawaban. Achiruddin lantas memeriksa kondisi mobil Ken sambil menyuruh kakak Aditiya, yakni Arya memanggil Aditya. Aditya pun keluar dari rumah. Namun, bukannya menyelesaikan masalah, AKBP Achiruddin malah menyuruh Nico Setiawan mengambil senjata ke kamarnya. Tak berapa lama setelah senjata diambil, Ken dan Aditya bertengkar. Akibatnya terjadi perkelahian yang menyebabkan Ken terluka. Hasil pergumulan itu, Ken mengalami luka di bagian tubuh. Sementara itu, Achiruddin terkesan membiarkan perkelahian tersebut. Sebelumnya, pada tanggal 2 Mei 2023 Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda) Sumut memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap AKBP Achiruddin Hasibuan karena terbukti melanggar kode etik Polri terkait dengan perilaku yang hanya membiarkan tersangka Aditiya Hasibuan melalukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.

"Meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara selama 21 bulan," ujar JPU Rahmi

AKBP Achiruddin Dituntut 21 Bulan Penjara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berkas perkara AKBP Achiruddin Hasibuan dalam perkara penganiayaan Ken Admiral yang dilakukan oleh anaknya yaitu AH, dinyatakan sudah lengkap secara formil dan materiil atau P21. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi(Kejati) Sumatera Utara(Sumut) Yos A Tarigan. "Ya benar, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, maka proses perkara akan masuk ke tahap berikutnya yaitu menunggu pelimpahan barang bukti dan tersangka (tahap II) dari Polda Sumut," ujar Yos A Tarigan di Medan, dikutip Selasa (13/6). Ia mengatakan, setelah nantinya penyidik Polda Sumut menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada pihak kejaksaan, selanjutnya akan dilakukan proses penuntutan yaitu penyusunan dakwaan. "Setelah proses tahap II berjalan dan dakwaan sudah dibuat, bekas perkara pun diajukan ke pengadilan dan siap untuk disidangkan AH (AKBP Achiruddin Hasibuan) tersebut," ujarnya. Kasi Penkum Kejati Sumut menyatakan AKBP Achiruddin dijerat Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 , Pasal 56 atau Pasal 304 dari KUHPidana "Untuk solar ilegal dalam pematangan penelitian, namun prinsipnya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunggu dan kembali kepada penyidik," tutur Yos. Perkara ini bermula pada 21 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, ketika Ken Admiral mendatangi kediaman AH di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia untuk meminta ganti rugi atas kerusakan kaca spion mobil. Hanya saja sampai di rumah, AKBP Achiruddin Hasibuan yang menjabat di Polda Sumut itu bukan melerai, melainkan membiarkan anaknya bergumul. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01568610/ppatk-blokir-rekening-akbp-achiruddin-hasibuan-dan-anaknya-nilainya-capai-puluhan-miliar">PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan Anaknya, Nilainya Capai Puluhan Miliar</a> Kasus ini sempat viral di sosial media dengan sebuah video beredar, seorang pria yang memakai jaket hitam dan celana itu tampak menganiaya korban Ken Admiral.. Sejumlah orang tampak mengelilingi melihat penganiayaan tersebut.

"Setelah proses tahap II berjalan dan dakwaan sudah dibuat, bekas perkara pun diajukan ke pengadilan dan siap untuk disidangkan

Berkas Dinyatakan Lengkap, AKBP Achiruddin Hasibuan  Segera Hadapi Persidangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/achiruddin-hasibuan-pake-HD-3211116839.jpeg" alt="Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu unggahan di akun Instagram AKBP Achiruddin Hasibuan yang menampakkan dia sedang mengendarai motor Harley-Davidson Street Glide</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Sumut menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan (AH) dan Direktur Utama PT Almira Nusa Raya (ANR) Edy dan Parlin selaku karyawan, sebagai tersangka perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvetia. Hal itu dikatakan&nbsp;Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Hadi Wahyudi. "Iya benar, ada tiga tersangka dalam kasus ini. Tiga orang itu AH, E, dan P (anak buah E)," kata Hadi Wahyudi kepada wartawan, di Medan, dikutip dari Antara Kamis (25/5). Ia mengatakan, untuk proses penyidikan hingga kini masih terus didalami Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut. "Proses penyidikan masih berjalan, kita tunggu nanti hasil lengkap dari penyidik ya," katanya. Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Sumut Kombes Pol Teddy Marbun di Medan, Selasa (2/5) malam, mengatakan keterkaitan AKBP AH karena diduga menerima gratifikasi sebagai pengembangan aset. "Pengakuan dia menerima Rp7,5 juta per bulan. Itu menjadi pintu masuk bisa pengembangan terkait TPPU dan mengejar aset-asetnya yang selama ini sudah viral," ucapnya. Dia menambahkan pihaknya masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil pihak Pertamina, bank, dan lainnya atas keterkaitan gudang solar tersebut. Sebelumnya, Tim Gabungan Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut menggeledah kantor PT Almira di Jalan Mustang Villa Polonia Indah, Kecamatan Medan Kota, yang memiliki gudang solar ilegal yang bekerja sama dengan AKBP Achiruddin Hasibuan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01573579/polisi-rekonstruksi-kasus-penganiayaan-yang-dilakukan-anak-akbp-achiruddin-korban-ikut-melalui-virtual">Polisi Rekonstruksi Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak AKBP Achiruddin, Korban Ikut Melalui Virtual</a> Penggeledahan tersebut melibatkan Penyidik Subdit Tipidter, Tipidkor dan Fismondep Polda Sumut yang berlangsung selama lima jam. Dari lokasi penggeledahan di rumah AH disita barang bukti kuitansi pembayaran, buku tabungan, buku transaksi keuangan, STNK kendaraan, dan rekening koran. &nbsp;

"Iya benar, ada tiga tersangka dalam kasus ini. Tiga orang itu AH, E, dan P (anak buah E)," kata Hadi Wahyudi kepada wartawan, di Medan

AKBP Achiruddin jadi Tersangka Kasus Gudang BBM Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/Senpi-laras-panjang-M16-ditenteng-saat-penganiayaan-Ken-Admiral-oleh-Aditya-Hasibuan-ist-885038242.jpg" alt="Senpi laras panjang M16 ditenteng saat penganiayaan Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan di depan rumah AKBP Achiruddin Hasibuan" width="100%">
<figcaption>Senpi laras panjang M16 ditenteng saat penganiayaan Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan di depan rumah AKBP Achiruddin Hasibuan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - AKBP Achiruddin Hasibuan sempat memerintahkan senpi laras panjang M16 ditenteng saat penganiayaan Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Mantan perwira menengah Polda Sumut ini memerintahkan teman Aditya Hasibuan yang bernama Niko untuk mengambil senpi laras panjang M16 di bawah kolong tempat tidur. Dalam rekonstruksi terlihat saksi Niko terus menenteng senpi laras panjang berwarna hitam ini saat kejadian penganiayaan Ken di depan rumah AKBP Achiruddin di Medan Helvetia, Kota Medan. AKBP Achirudin memberi perintah mengambil senjata laras panjang saat Ken Admiral Cs tiba di rumahnya pada dinihari sekitar pukul 03.00 WIB pada 22 Desember 2022 lalu. Momen itu terjadi saat rekonstruksi peristiwa penganiayaan Aditya ke Ken pada adegan ke-13. Penyidik Polda Sumut menyampaikan hal itu saat masuk ke adegan ke 13. &ldquo;Tersangka AH mengatakan ambil senjata namun tidak ada yang menyahut ucapannya,&rdquo; ucap penyidik saat rekonstruksi di Polda Sumut, Senin (8/5). &ldquo;Selanjutnya AH mengatakan, &lsquo;Niko ambilkan senjata di bawah tempat tidur&rsquo;. Dijawab Niko, iya yah,&rdquo; tambahnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (9/5). Setelah itu, Niko pun mengambil senjata itu sedangkan kondisi Aditya ditindih Ken karena sedang berkelahi. Terlihat, Niko menenteng senpi laras panjang M16 ini. Niko mengenakan kaos dan celana hitam dalam rekonstruski itu. Niko merupakan teman dari Aditya yang sering menginap di rumah AKBP Achiruddin Hasibuan. BAP Senpi Laras Panjang Sempat Beredar Sebelum rekonstruksi kasus Aditya ini digelar, sempat beredar ke publik, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diduga milik Ken Admiral. Penggalan BAP ini menyebutkan ada senjata laras panjang ditenteng seseorang saat penganiayaan Ken Admiral di depan rumah AKBP Achiruddin Hasibuan. Pengacara Aditya Hasibuan, Ali Piliang, tidak menampik BAP itu milik Ken Admiral. Dia menilai beredarnya BAP Ken sebagai bentuk keberpihakan penyidik Polda Sumut ke pihak Ken Admiral. Atas dasar itu juga dia melaporkan penyidik Polda Sumut ke Propam Polri karena menilai berpihak dalam kasus penganiayaan ini. &ldquo;Hari ini kami antar aduan ke Propam atas adanya dugaan keberpihakan dan ketidakprofesionalan penyidik. Aduan ini juga akan dikirimkan ke Mabes Polri,&rdquo; kata Ali saat ditemui di Polda Sumut. &ldquo;Pertama, berkenaan adanya penggalan BAP, dalam hal ini saudara K (Ken), beredar di dunia maya,&rdquo; kata pengacara anak dari AKBP Achiruddin Hasibuan ini.

AKBP Achiruddin Hasibuan sempat memerintahkan senpi laras panjang M16 ditenteng saat penganiayaan Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan.

AKBP Achiruddin Perintahkan Senpi M16 Ditenteng Saat Penganiayaan Ken Admiral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/IMG-20230502-WA0143-1021027414.jpg" alt="AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution." width="100%">
<figcaption>AKBP Achiruddin Hasibuan (tengah) tidak banyak berkomentar kepada awak media saat sidang kode etik di Gedung Bidang Propam Polda Sumut, Selasa (2/5/2023). ANTARA/M Sahbainy Nasution.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar terbaru rekening gendut puluhan miliar milik AKBP Achirudin Hasibuan dan anaknya Aditya diungkap Polda Sumut. Polda didukung PPATK dan KPK soal ini. Polda Sumut mengklaim mendapat dukungan KPK dan PPATK menelusuri asal harta kekayaan milik AKBP Achiruddin Hasibuan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menyebut pihaknya secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Achiruddin soal gratifikasi yang diterimanya. &ldquo;KPK tentu sangat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan Polda Sumut dalam menangani kasus gratifikasi AKBP AH,&rdquo; jelasnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (5/5). Kombes Hadi juga menyebut penyidik Ditreskrimsus telah mengirimkan surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Surat tersebut berisi pemberitahuan penyidikan terhadap AKBP Achiruddin terkait penerimaan gratifikasi. &ldquo;Jadi, surat yang dikirim ke PPTAK sebagai bentuk pemberitahuan dan koordinasi yang dilakukan Polda Sumut dalam menyidik dugaan TPPU yang dilakukan AKBP AH,&rdquo; jelasnya. Diketahui, Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK, Natsir Kongah, mengatakan terdapat dua rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar. &ldquo;Benar (diblokir), dari dua rekening yang diblokir, nilainya puluhan miliar,&rdquo; kata Natsir di Jakarta, Kamis (27/4). Adapun dua rekening yang diblokir oleh PPATK tersebut adalah atas nama AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan (19). &ldquo;Nama anak (Aditya Hasibuan) dan bapak-nya (AKBP Achiruddin Hasibuan),&rdquo; ujar Natsir. Sementara itu, Direktur Utama PT Almira Nusa Raya, Edy, mendatangi Ditreskrimsus Polda Sumut untuk menjalani proses pemeriksaan kedua kalinya. Edy pun menjelaskan sejauh ini tidak pernah melarikan diri. &ldquo;Saya tidak pernah melarikan diri,&rdquo; kata Edy saat diwawancarai di depan Ditreskrimsus Polda Sumut, Kamis (4/5). Fendi selaku kuasa hukum PT Almira mengatakan saat ini kliennya akan mengikuti pemeriksaan lanjutan. Dia mengungkap dua poin terkait pemeriksaan Edy. Pertama, PT Almira adalah perusahaan yang sah dengan izin keagenannya. Kedua, klien mereka merupakan warga negara yang baik, siap memenuhi panggilan kepolisian, tidak pernah melarikan diri, bersikap kooperatif. &ldquo;Dan kalau dipanggil selalu hadir,&rdquo; katanya. Hanya saja, Fendi enggan menanggapi soal gudang solar serta tindakan gratifikasi pada AKBP Achiruddin Hasibuan. Ia sebut hal itu akan diungkap dari hasil pemeriksaan kepolisian. Diketahui, Mantan Kabag Bin Ops Ditresnarkoba Polda Sumut terlibat TPPU setelah dia menerima gratifikasi Rp 7,5 juta per bulan dari gudang solar ilegal milik PT Almira. AKBP Achiruddin Hasibuan mengaku menjadi pengawas di gudang solar ilegal milik PT Almira yang berada di dekat rumahnya di Jalan Karya Dalam, Medan Helvetia, Kota Medan, sejak tahun 2018.

Kabar terbaru rekening gendut puluhan miliar milik AKBP Achirudin Hasibuan dan anaknya Aditya diungkap Polda Sumut.

Update Terbaru  Soal Rekening Gendut Puluhan Miliar Milik AKBP Achiruddin

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/cek-kesiapan-pelayanan-mudik_m_139805.jpeg" alt="SIAP BERTUGAS: AKP Ayip Rizal (kiri) memberikan penjelasan kepada anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto (dua dari kiri), Adies Kadir, Didik Mukrianto, dan Dossy Iskandar Prasetyo di Pos Pengamanan Arus Mudik Rabu (21/6) di Taman Bungkul." width="100%">
<figcaption>SIAP BERTUGAS: AKP Ayip Rizal (kiri) memberikan penjelasan kepada anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto (dua dari kiri), Adies Kadir, Didik Mukrianto, dan Dossy Iskandar Prasetyo di Pos Pengamanan Arus Mudik Rabu (21/6) di Taman Bungkul.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mendukung total langkah Polri untuk terus melakukan bersih-bersih polisi benalu dan anggota sampah di internal kepolisian. Ia menilai, keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Achiruddin Hasibuan oleh Polda Sumatra Utara sudah tepat. Karena tindakan perwira menengan itu telah mencoreng citra Kepolisian RI. "Saya kira hukuman PTDH sudah sesuai karena ini sangat mencoreng citra polisi," kata Wihadi, Kamis (4/5). Menurut Wihadi polisi seharusnya membangun citra sesuai tugasnya yakni pengayom masyarakat.&nbsp; "(Di kasus ini) bukan pengayom masyarakat lagi, tapi justru (seperti) penganiaya masyarakat," ujarnya. Ia juga mengaku turut mencermati tindakan mantan Kabag Bin Ops Ditnarkoba Polda Sumut tersebut yang terungkap setelah viral di media sosial. Menurut Wihadi, tindakan AKBP Achiruddin membiarkan anaknya menganiaya seseorang dengan sangat sadis adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditoleransi. "Ini sungguh sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir, bahwa seorang anggota polisi membiarkan anaknya menganiaya seseorang sangat sadis seperti itu," katanya. Bukan saja membiarkan, Wihadi bahkan memperkirakan AKBP Achiruddin melakukan intimidasi pada saat kejadian.&nbsp; "Karena tidak ada orang yang boleh melerai pada saat itu," ujarnya. Sebelumnya, Polda Sumut pada Selasa (2/5) memutuskan hukuman PTDH kepada AKBP Achiruddin setelah terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral. Selain dijatuhi hukuman PTDH, Polda Sumut juga menetapkan AKBP Achiruddin sebagai tersangka atas perbuatannya tersebut dengan jeratan Pasal 304, 55, atau 56 KUHPidana.

Tindakan AKBP Achiruddin membiarkan anaknya menganiaya seseorang dengan sangat sadis adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditoleransi.

Komisi III DPR: Seperti Benalu Rusak Citra Polri, AKBP Achiruddin Pantas Dipecat 

AKBP Achiruddin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#AKBP Achiruddin

Berita Terkini

AKBP Achiruddin Dituntut 21 Bulan Penjara

Berkas Dinyatakan Lengkap, AKBP Achiruddin Hasibuan Segera Hadapi Persidangan

AKBP Achiruddin jadi Tersangka Kasus Gudang BBM Ilegal

AKBP Achiruddin Perintahkan Senpi M16 Ditenteng Saat Penganiayaan Ken Admiral

Update Terbaru Soal Rekening Gendut Puluhan Miliar Milik AKBP Achiruddin

Komisi III DPR: Seperti Benalu Rusak Citra Polri, AKBP Achiruddin Pantas Dipecat

Download Aplikasi JawaPos.com