<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/JKT_Praperadilan-Hasto-Ditolak_SALMAN-TOYIBI_-07JPG-420909895.jpg" alt="Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail (kiri), Todung Mulya Lubis (tengah) dan Ronny Talapessy (kanan) mengikuti sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail (kiri), Todung Mulya Lubis (tengah) dan Ronny Talapessy (kanan) mengikuti sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy membenarkan bahwa Hasto telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto diagendakan pemeriksaan sebagai tersangka, pada Senin (17/2) besok. "Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin," kata Ronny dikonfirmasi, Minggu (16/2). Namun, Ronny menyatakan bahwa Hasto tidak bisa hadir dalam panggilan pemeriksaan di KPK besok. Sebab, Hasto telah kembali mengajukan upaya hukum praperadilan untuk kedua kalinya. Setelah praperadilan yang diajukan Hasto, ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2). Kali ini, Hasto mengajukan praperadilan secara terpisah atas dua sprindik yang diterbitkan KPK. Hasto terjerat kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019&ndash;2024 yang melibatkan buron Harun Masiku. "Kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan, karena pada hari Jumat kami telah mengajukan praperadilan kembali pasca tidak dterima dalam putusan Kamis kemarin. Yang kami nilai harus mengajukan dua permohonan praperadilan, bukan digabungkan dalam satu permohonan praperadilan," ujar Ronny. "Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara praperadilan kami yang belum tersentuh dalam putusan," imbuhnya. Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pekan depan. Pemanggilan itu dilakukan setelah Hasto Kristiyanto kalah praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). "Info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka," ucap juru bicara KPK, Tessa Mahardika, Kamis (13/2). Tessa tidak mengungkap secara pasti terkait hari dan tanggal panggilan pemeriksaan terhadap Hasto. Ia hanya mengingatkan Hasto untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK. "Tentunya saya tidak bisa mengatakan yang bersangkutan kooperatif atau tidak. Tetapi yang bersangkutan melalui penasihat hukum menyatakan akan kooperatif ya, dan akan menjalani proses hukum yang ada secara konstitusi," pungkas Tessa.

Hasto telah kembali mengajukan upaya hukum praperadilan untuk kedua kalinya. Setelah praperadilan pertama ditolak PN Jakarta Selatan.

Akui Hasto Dapat Panggilan Pemeriksaan KPK Besok, PDIP: Tak Bisa Hadir Karena Ajukan Praperadilan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ditetapkan-tersangka-makar-sekjen-fui-segera-ajukan-praperadilan_m_120345.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perlawanan coba dilakukan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ustaz Muhammad Al Khaththath yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Dia berencana menggugat praperadilan atas penangkapan dan penetapan tersangka terhadapnya. Menurut Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM), Achmad Michdan, kliennya menolak ditahan dan dijadikan tersangka atas perkara itu. "Punya hak untuk praperadilan. Yang jelas beliau menolak untuk ditahan dan ditangkap," ucapnya ketika dikonfirmasi, Sabtu (1/4). Akan tetapi, sampai sekarang dia belum tahu kapan pastinya gugatan praperadilan itu diajukan. Namun yang pasti, hal ini masih menunggu keputusan dari seluruh tim kuasa hukum dan kliennya. "Kami akan bahas di rapat dulu. Nanti keputusannya oleh tim. Kami upayakan penangguhan penahan dulu," tambah dia. Diketahui Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath ditangkap kepolisian bersama empat orang lainnya. Mereka ditangkap atas tuduhan pemufakan makar. Kini kelima pelaku masih ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mereka dikenakan pasal makar karena hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. (elf/JPG)

Ditetapkan Tersangka Makar, Sekjen FUI Segera Ajukan Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74624_93951_kpkk.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun berupaya melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat jalur praperadilan. Samsu Umar mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada Buton di Mahkamah Konstitusi Tahun 2011. Sidang perdana praperadilan Samsu Umar bahkan telah dijadwalkan Selasa (3/1) besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, sidang itu nampaknya akan tertunda karena KPK sebagai pihak termohon akan meminta penundaan persidangan. &quot;Informasi yang kami terima benar ada pengajuan praperadilan. Agenda sidang pertama direncanakan besok, 3 Januari 2016,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (2/1). Febri juga membenarkan bahwa KPK telah menerima pemberitahuan sidang. Namun, karena para pegawai sedang menjalankan penugasan lain, maka pihaknya akan menyampaikan permohonan penundaan sidang kepada hakim praperadilan. &quot;Secara prinsip, kami akan hadapi praperadilan tersebut,&quot; tegasnya. Gugatan Samsu Umar Abdul Samiun sudah didaftarkan ke PN Jaksel dengan nomor register 159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Adapun hakim yang akan memimpin persidangan adalah Noor Eddyono. Dugaan suap ini bermula dari pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang digelar pada Agustus 2011. Terdapat sembilan pasangan calon yang mengikuti Pilkada ini. Yakni pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo, Ali La Opa dan La Diri, Azhari dan Naba Kasim, Jaliman Mady dan Muh Saleh Ganiru, Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, La Sita dan Zuliadi, La Ode M Syafrin Hanamu dan Ali Hamid, Edy Karno dan Zainuddin, serta pasangan Abdul Hasan dan Buton Achmad. (put/jpg) &nbsp;

Bupati Buton Ajukan Praperadilan, KPK Minta Penundaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68596_87784_tersangka-makar.jpg" alt="JADI TERSANGKA: Dari kiri, Ahmad Dhani, Kivlan Zein, dan Ratna Sarumpaet saat meninggalkan Mako Brimob, Depok, Sabtu dini hari (3/12). Meski ditetapkan sebagai tersangka, mereka tidak ditahan." width="100%">
<figcaption>JADI TERSANGKA: Dari kiri, Ahmad Dhani, Kivlan Zein, dan Ratna Sarumpaet saat meninggalkan Mako Brimob, Depok, Sabtu dini hari (3/12). Meski ditetapkan sebagai tersangka, mereka tidak ditahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri mulai blak-blakan terkait dengan penangkapan sejumlah orang yang diduga akan melakukan makar. Sesuai dengan informasi kepolisian, para tersangka itu ingin menggiring massa aksi 2 Desember untuk menduduki gedung DPR. Rencana tersebut dipantau kepolisian sejak tiga minggu lalu.&nbsp; Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menerangkan, awalnya ada sebuah pertemuan sejumlah orang. Tujuh di antaranya yang telah menjadi tersangka dan sempat ditangkap, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, dan Alvin. &quot;Pertemuan itu digelar setelah 4 November,&quot; ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, diketahui ada rencana melakukan makar. Caranya, menggiring massa yang mengikuti aksi damai 2 Desember ke gedung DPR. Dengan menduduki gedung parlemen itu, mereka ingin memaksa dilakukan sidang istimewa MPR. &quot;Kami berupaya memilah, mana yang murni untuk aksi dan tidak,&quot; ucapnya. Ada informasi, pertemuan tersebut digelar di rumah seorang mantan pejabat TNI, apakah itu benar? Boy men&shy;jelaskan bahwa semua itu belum bisa diungkapkan. Yang pasti, ada upaya yang harus diantisipasi karena bisa menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan saat aksi 2 Desember. &quot;Kami menangkap berdasar bukti, itu saja,&quot; tegasnya. Seperti diwartakan, saat ini masih ada perdebatan apakah keinginan untuk menggelar sidang istimewa tersebut inkon&shy;stitusional atau tidak. Menurut Boy, sebenarnya visinya mengganti presiden dengan menduduki gedung DPR. &quot;Dengan memprovokasi massa yang jumlahnya sangat besar,&quot; ujarnya. Untuk Ahmad Dhani, yang dijeratkan dipastikan bukan pasal makar. Melainkan penghinaan terhadap presiden. Lalu, Sri Bintang Pamungkas terkait dengan provokasi di YouTube. Khusus untuk Bintang, dugaan awal tidak terkait makar. Namun, ada kesamaan ide. &quot;Bisa jadi, belakangan diketahui fakta yang sama,&quot; ungkapnya. Kemudian, dua orang terakhir, yakni Jamran dan Rizal Khobar, dipastikan ditangkap karena penyebaran kebencian melalui media sosial. Sehingga total orang yang ditangkap itu sebelas orang. &quot;Yang terakhir ditangkap itu Alvin. Tapi, penyidik memutuskan, yang ditahan hanya tiga orang, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal,&quot; jelasnya. Menurut Boy, sebenarnya upaya makar itu telah dipantau sekitar tiga minggu sesudah aksi 4 November. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan semua bukti dan akan dilihat apakah masih ada pihak lain yang terlibat. &quot;Mungkin memang ada yang lain,&quot; ujarnya. Boy menerangkan, provokasi pada massa yang begitu banyak dengan asal yang berbeda-beda tentu bisa berbahaya. Bisa membuat massa melakukan sesuatu yang tidak rasional. &quot;Kami berusaha mencegah upaya untuk menodai aksi 2 Desember,&quot; tuturnya.&nbsp; SBP -sapaan Sri Bintang Pamungkas- sendiri kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Dia ditahan bersama Jamran dan Rizal. SBP ditahan setelah diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, selama 20 jam. Salah seorang kuasa hukum SBP, Akhmad Leksono, membenarkan hal itu.&nbsp; Saat dihubungi Jawa Pos kemarin, dia tengah berangkat menjenguk SBP di Unit Narkoba Polda Metro Jaya. Leksono mengatakan, kondisi sementara SBP cukup baik. &quot;Insya Allah baik-baik saja,&quot; ucapnya.&nbsp; Saat ditanya mengenai upaya hukum, Leksono menyebutkan pasti bakal menempuh jalur praperadilan. Bersama 50 lawyer Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), dia bakal membicarakan hal itu. &quot;Saya bersama ACTA rencananya sore ini (kemarin) hadir di rapat terbatas guna membahas upaya hukum berikutnya di Cikini,&quot; ungkapnya. (idr/sam/c9/oki)&nbsp; &nbsp;

TERUNGKAP! Ternyata Para Tersangka Makar Bakal Giring Massa ke DPR, Caranya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68477_87658_sri-bintang.jpg" alt="Sri Bintang Pamungkas saat akan ditangkap" width="100%">
<figcaption>Sri Bintang Pamungkas saat akan ditangkap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution mengatakan akan menempuh jalur praperadilan terhadap kliennya yang ditahan oleh pihak kepolisian. Hal itu dilakukan menurut Rasman untuk membuktikan kalau Sri Bintang Pamungkas tidak melakukan makar dengan maksud ingin menggulingkan Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan Presiden Indonesia. &quot;Bisa jadi upaya hukum praperadilan dan lain sebagainya&quot; ujar Razman saat dikonfirmasi, Sabtu (3/12). Selain itu Sri Bintang yang ditahan bersama juga dengan dua aktivis lainnya, diakui Rasman akan melakukan penangguhan penahanan. Pasalnya tujuh orang yang terduga melakukan makar telah dibebaskan pihak kepolisian. &quot;Harusnya adil dong kalau ditahan, tahan semua.&nbsp;Kalau lepas ya lepas semua,&quot; katanya. Sebelumnya, Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan saat ini masih ada tiga orang yang ditahan. Mereka adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas, Rizal Kobar, Jamran. Sementara tujuh orang lainnya telah dibebaskan. Menurut Martinus, dua orang tersebut dijerat dengan pasal Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara satu orang lainnya dikenai Pasal 107 juncto 110 KUHP juncto 87 KUHP, di mana hukumannya bagi pemimpin dan pengatur makar sesuai dengan ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Adapun mereka yang ditangkap dan akhirnya dibebaskan adalah mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, eks Staf Ahli Panglima TNI Brigadir Jenderal (Purn) Adityawarman Thaha, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein, aktivis politik Ratna Sarumpaet, musikus sekaligus calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Ahmad Dhani, politikus Partai Gerindra Rachmawati, Soekarnoputri dan Eko. Sementara aktivis Sri Bintang Pamungkas, Rizal Kobar, dan Jamran masih ditahan akan 20 hari ke depan.(cr2/JPG)

Yang Lain Bebas, Dia Ditahan, Sri Bintang Pamungkas Bakal...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66759_85897_warga-majalengka.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Polda Jabar mengabulkan penangguhan penahanan terhadap tiga petani Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis (24/11). Sebelumnya, tiga warga Sukamulya itu ditahan akibat bentrok dengan aparat saat pengukuran lahan bandara. Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Mohamad Ali menyatakan, seharusnya proses kriminalisasi itu secepatnya dihentikan. Apalagi presiden telah memberi perhatian dengan mengutus dua orang staf khusus kepresidenan ke Majalengka dan membahas masalah Sukamulya. &ldquo;Saya rasa tidak ada tindakan yang membahayakan yang dilakukan para petani itu. Dugaan sebagai atau dicap provokator dan melawan aparat dalam setiap penolakan kebijakan pemerintah, seperti kasus di Sukamulya harus dihentikan,&rdquo; kata Ali dalam siaran persnya yang diterima Radar Cirebon (Jawa Pos Group). Ali meminta Polda Jabar membebaskan tiga petani Sukamulya tanpa syarat. Namun, karena belum ada pembebasan, kuasa hukum dari tiga petani rencananya hari ini (25/11) mendaftarkan praperadilan. Bukan hanya imaterial, tapi kerugian material juga diraskan para petani. Pasalnya dengan kejadian 17 November, sebagian sawah mereka yang baru ditanam rusak. Akibatnya para petani terancam gagal panen. &ldquo;Seharusnya pemerintah memperhatikan hal itu. Kalau punya niat baik seharusnya juga mengganti rugi kerusakan sawah,&rdquo; kata Ali. Seperti diketahui, pengukuran lahan di Desa Sukamulya untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) 17 November 2016 lalu dikawal pasukan gabungan Polri dan TNI. Karena gagal negosiasi, proses pengkuran lahan berakhir ricuh dan berujung bentrokan. Enam petani Sukamulya ditahan Polda Jabar karena dianggap provokator dan melawan aparat keamanan. Namun, hanya tiga petani yang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 214 Jo Pasal 212 KUHP. (gus/rls/yuz/JPG)

Penangguhan Penahanan Dikabulkan, Petani Majalengka Ajukan Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64775_83878_Ahok_MIFTAHULHAYATJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Sirra Prayuna saat mendampingi Basuki Tjahaja Purnama ketika diperiksa di Bareskrim beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Sirra Prayuna saat mendampingi Basuki Tjahaja Purnama ketika diperiksa di Bareskrim beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti menghadapi proses hukum yang menjerat kliennya dengan gentle. Meski Ahok menyatakan akan melakukan perlawanan dengan praperadilan, tidak demikian halnya dengan tim kuasa hukum. Ketua Tim Hukum Ahok, Sirra Prayuna menegaskan, tidak akan mengajukan praperadilan. Pihaknya menghadapai proses hukum sebagaimana mestinya. &quot;Dengan tegas kami tidak akan lakukan praperadilan,&quot; kata Sirra di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11). Sirra tak menjelaskan secara rinci alasan pihaknya tak mengajukan praperadilan. Secara gamblang dia hanya mengungkapkan bahwa gubernur nonaktif itu menghormati dan bakal mengikuti proses hukum saja. &quot;Karena praperadilan mekanisme untuk menguji proses penegakan hukum. Sedangkan syarat formal dari penyelidikan menjadi penyidikan sudah selesai,&quot; tegas Sirra. Keputusan itu sudah bulat. Dia juga sudah mengkomunikasikan keputusan ini kepada Ahok. Ke depannya Sirra hanya ingin Ahok menjalankan hak konstitusional yang seharusnya didapat. &quot;Kami ini tidak ingin berpolemik terus menerus. Kami hanya ingin menjalankan hak konstitusional kami. Guna memenuhi hak-hak sebagai warga negara,&quot; pungkasnya. (uya/JPG)

Tim Kuasa Hukum Ahok Ogah Ajukan Praperadilan