<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/A3poUqaQNnfAUKe7kJEwLoXoa1DKotUsbX6M4mkh-1-893915415.jpg" alt="Eks Dirut PT ASABRI Adam Rachmat Damiri, lewat kuasa hukumnya, Deolipa Yumara akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT ASABRI Adam Rachmat Damiri, lewat kuasa hukumnya, Deolipa Yumara akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT ASABRI, Adam Rachmat Damiri, berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) usai divonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi pengelolaan dana investasi di PT ASABRI. Kuasa hukum Adam, Deolipa Yumara, menyatakan langkah ini ditempuh karena pihaknya menemukan bukti baru atau novum yang dianggap penting untuk memperbaiki putusan. Ia menyebut, terdapat dugaan kekeliruan pada putusan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Adam Damiri. &ldquo;Majelis hakim secara keliru mengambil keputusan yang sifatnya kumulatif atau dasarnya tidak kuat, yang diputuskan kemudian dijatuhkan kepada seorang Adam Damiri,&rdquo; kata Deolipa dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (1/10). Ia menjelaskan, kesalahan hakim terletak pada penggabungan kerugian keuangan negara dari dua periode kepemimpinan berbeda di tubuh ASABRI, yakni periode 2012&ndash;2016 di bawah Adam Damiri dan periode 2016&ndash;2020 di bawah Sonny Widjaja.&nbsp; Dalam putusannya, hakim menyebut Adam Damiri merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. &ldquo;Total loss Rp 22,78 triliun seakan-akan semua dibebankan ke Adam Damiri. Padahal, di masa kepemimpinan beliau (total loss) hanya sekitar Rp 2,6 triliun, itu pun sahamnya masih ada dan bisa dijual kembali. Ini zalim, apalagi klien kami sudah berusia 76 tahun,&rdquo; ujar Deolipa. Ia menambahkan, kerugian yang dituduhkan kepada Adam tidak sepenuhnya benar karena sebagian saham yang dipermasalahkan masih memberikan keuntungan ketika dilepas. &ldquo;Ditambah sahamnya masih ada dan masih untung pas dijual,&rdquo; tegasnya. Deolipa menyinggung dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung tertanggal 29 Agustus 2025. Nama-nama yang disebut sebagai pelaku utama justru adalah Ilham Wardana Siregar (Kepala Divisi Investasi 2012&ndash;2019, almarhum), Sonny Widjaja (Dirut 2016&ndash;2020), dan Hari Setianto (Direktur Investasi dan Keuangan 2014&ndash;2019). Ia menuturkan, pengajuan PK ini bukan sekadar upaya membela kliennya, melainkan memperjuangkan keadilan dalam rangka menghindari kekeliruan hukum yang berpotensi menjadi preseden buruk di masa mendatang. &ldquo;Kita sepakat bahwa korupsi harus diberantas. Tapi berantaslah yang benar-benar koruptor, bukan orang yang dalam faktanya bukan koruptor,&rdquo; pungkasnya.

Mantan Dirut ASABRI, Adam Damiri, berencana ajukan PK ke Mahkamah Agung, ungkap dugaan kesalahan hakim dalam vonis korupsi.

Eks Dirut ASABRI Adam Damiri Berencana Ajukan PK, Pengacara Beberkan Dugaan Kekeliruan Hakim soal Total Loss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Terdakwa-Asrama-Haji-PK-1.jpg" alt="Terdakwa Thahir Rahman, mantan Kakanwil Kemenang Jambi, tersandung kasus korupsi revitalisasi asrama haji senilai Rp 11,7 miliar. Nanang Mairiadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Thahir Rahman, mantan Kakanwil Kemenang Jambi, tersandung kasus korupsi revitalisasi asrama haji senilai Rp 11,7 miliar. Nanang Mairiadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terpidana kasus revalitalisasi Asrama Haji Jambi yang juga mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Thahir Rahman akan segara melayangkan peninjauan kembali (PK) atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Berkas memori PK itu telah selesai dan siap dikirimkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi dalam minggu ini.  Penasehat hukum Thahir, Duen Sasberi menyatakan, dalam berkas itu ada tiga alat bukti yang baru dan akan diajukan sebagai PK. Bukti itu berkaitan dengan hukuman yang diberikan majelis hakim PN Jambi. ”Dalam minggu ini, akan kita kirim berkas itu,” ujar Duen seperti dilansir dari Antara pada Senin (27/4).  Menurut dia, persidangan lalu ada pengakuan dari saksi bahwa Thahir menerima uang, tetapi itu hanya pengakuan saja dan belum bisa dibuktikan secara tertulis. Apalagi saksi juga mengaku tidak mengirimkan atau memberi uang kepada Thahir. ”Atas dasar itu kami penasehat hukum mengupayakan PK,” kata Duen Sasberi.  Untuk dua alat bukti lainnya, Duen enggan memaparkannya dan akan dibuktikan pada persidangan PK. ”Tidak mungkin disebutkan semua bukti barunya,” ujar Duen.  Sebelumnya pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa Thahir Rahman divonis bersalah atas kasus korupsi revalitalisasi asrama haji yang merugikan negara sebesar Rp 11,7 miliar dengan hukuman kurungan penjara selama lima tahun 10 bualan penjara, denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan penjara.  Thahir juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1,075 miliar subsider satu tahun enam bulan penjara. Dalam amar putusan majelis hakim, Thahir dinilai telah memerintahkan Eko Dian selaku ketua pokja untuk memenangkan PT GKN Cabang Banten dalam proses lelang proyek pembangunan asrama haji.  Mantan kepala Kemenag Provinsi Jambi itu terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri, perorangan ataupun korporsi, sehingga perbuatanya patut dinilai sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana pasal 3 ayat 1 Undang Undang No 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dFIExFe5_SA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Xg4Dcl85KEs   https://www.youtube.com/watch?v=nI_SUJ-nk0w  &nbsp;

Terpidana Korupsi Revitalisasi Asrama Haji Akan Ajukan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-sebut-baiq-nuril-masih-bisa-melawan-begini-caranya_m_.jpg" alt="Baiq Nuril masih bisa melawan terkait proses hukum yang menjeratnya" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril masih bisa melawan terkait proses hukum yang menjeratnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Baiq Nuril Maknun, korban pelecehan&nbsp;seksual yang malah&nbsp;dihukum enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung&nbsp;(MA), masih bisa melawan. Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.&nbsp; "Pilihannya PK ataupun masyarakat minta amnesti ke presiden," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/11). Atau, bisa juga dengan melapor ke pihak&nbsp; kepolisian apabila dia memang merasa dilecehkan oleh Muslim. "Dia punya hak juga yang sama bisa melaporkan apa yang dimiliki, bukti-buktinya ke aparat kepolisian untuk diproses, asas hukumnya equality before the law," tegas Dedi.&nbsp; Tentunya, harus didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mengenai putusan MA sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa kewenangan polisi hanya sebatas menangani pelaporan dan pemberkasan di tahap 1 yang diteliti oleh jaksa penuntut umum. "Melihat berkas itu sudah lengkap maka kewenangan polisi hingga batas dua, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.&nbsp; Selanjutnya kejaksaan yang memproses sampai proses persidangan," jelasnya. Sebelumnya, mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Nuril Makmun seketika menyorot perhatian publik. Dia dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta dalam putusan kasasi MA.&nbsp; Baiq Nuril pun merasa diperlakukan tidak adil lantaran dirinya adalah korban kasus perbuatan pelecehan yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim. Pelecehan itu bahkan katanya lebih dari sekali.

Polisi Sebut Baiq Nuril Masih Bisa Melawan, Begini Caranya

ajukan pk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ajukan pk

Berita Terkini

Eks Dirut ASABRI Adam Damiri Berencana Ajukan PK, Pengacara Beberkan Dugaan Kekeliruan Hakim soal Total Loss

Terpidana Korupsi Revitalisasi Asrama Haji Akan Ajukan PK

Polisi Sebut Baiq Nuril Masih Bisa Melawan, Begini Caranya

Download Aplikasi JawaPos.com