<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/r8HvjLsa134lEjxsGXGm1foNd26PXRgAhtvMB69W-578976873.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan alasan di balik pengajuan pinjaman daerah Rp 452 miliar. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan alasan di balik pengajuan pinjaman daerah Rp 452 miliar. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak ingin membebani warga dengan kenaikan pajak, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memilih mengajukan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah sebesar Rp 452 miliar. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa dana ini merupakan bagian dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang diajukan untuk membiayai proyek infrastruktur. Ia menyebut PAD Surabaya 2025 mengalami penurunan, salah satunya akibat tarif pajak parkir berkurang dari 20 persen menjadi 10 persen. Kondisi ini memberikan Pemkot dua pilihan, yakni menaikkan pajak atau mencari pembiayaan alternatif. "Pemerintah itu wajib berkorban demi rakyatnya. Kami (Pemkot Surabaya) memilih untuk melakukan pembiayaan agar tidak terjadi gejolak sosial," terang Eri di Balai Kota Surabaya baru-baru ini. Pinjaman daerah nantinya digunakan untuk membiayai proyek-proyek prioritas. seperti Jalur Lingkar Barat (JLB), pelebaran Jalan Wiyung hingga Gresik, diversi saluran Gunungsari, PJU, dan penanganan genangan air. Proyek-proyek tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya. Sebut saja diversi saluran Gunungsari, anggaran difokuskan untuk pembebasan lahan lebih dulu agar proses konstruksi bisa segera dilaksanakan. &ldquo;Keputusan ini diambil setelah melakukan kajian mendalam dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD Surabaya. DPRD juga sudah menyetujui langkah strategis ini,&rdquo; imbuhnya. Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri menegaskan bahwa pemerintah harus mendukung investasi dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan transportasi. Politikus PDIP itu mengklaim bahwa strategi ini menjadi contoh bagi daerah lain. Ia mengimbau kepala daerah untuk tidak menaikkan pajak, melainkan menggunakan skema pembiayaan alternatif. "Pembangunan infrastruktur akan menarik banyak orang, meningkatkan PAD, dan pada akhirnya digunakan untuk mensejahterakan warga miskin. Kebijakan ini telah diikuti 92 kota di Indonesia," imbuh Eri.&nbsp;

Pemkot Surabaya ajukan pinjaman daerah untuk proyek infrastruktur tanpa menaikkan pajak, demi kesejahteraan warga.

Pemkot Surabaya Pilih Ajukan Utang Daerah Rp 452 Miliar daripada Naikkan Pajak Warga untuk Biayai Pembangunan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/a7WMwSfvXRvHope8oxNgdgtQWgiEf44yGAua8HB8-3784360833.jpg" alt="Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88)." width="100%">
<figcaption>Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah penangkapan Muhammad Syafril Firdaus, dokter kandungan yang diduga melecehkan pasiennya di Garut, Kementerian Kesehatan RI langsung mengambil langkah tegas. Kemenkes mengajukan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) milik Syafril ke Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). &ldquo;Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi, maka KKI akan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan surat tanda registrasi atau STR tenaga kesehatan yang bersangkutan,&rdquo; ujar Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, Rabu (16/4). Pemeriksaan menyeluruh saat ini tengah dilakukan oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Mulai dari organisasi profesi, fasilitas layanan kesehatan, hingga aparat penegak hukum. Widyawati menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah prioritas utama. &ldquo;Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditawar,&rdquo; katanya. Ia juga menambahkan bahwa bahwa Kemenkes mengecam keras dugaan tindakan pelecehan tersebut. Karena mencederai nilai-nilai luhur profesi kedokteran dan merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. &ldquo;Kami memastikan penyelesaian kasus ini berjalan transparan dan berkeadilan. Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan profesionalisme tenaga kesehatan demi perlindungan dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia,&rdquo; pungkas Widyawati. Sebelumnya, kasus ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan tindakan tidak pantas seorang dokter pria terhadap pasien perempuan saat melakukan pemeriksaan USG. Dalam video tersebut, dokter terlihat menyentuh bagian tubuh sensitif pasien tanpa kehadiran perawat atau pendamping medis, yang memicu dugaan kuat terjadinya pelecehan. Setelah viral di media sosial dan menuai kemarahan warganet serta desakan dari anggota DPR, pihak kepolisian bergerak cepat. Meskipun awalnya belum ada laporan resmi dari korban, investigasi tetap dilakukan. Termasuk menelusuri lokasi kejadian dan pencarian saksi-saksi. Dengan telah ditangkapnya pelaku, publik kini menanti proses hukum berjalan secara terbuka dan transparan. Pihak Kemenkes sebelumnya juga telah mengusulkan pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) dokter tersebut sambil menunggu hasil investigasi lengkap. &nbsp;

Kemenkes RI Usulkan cabut STR dokter kandungan di Garut yang diduga melecehkan pasien, publik dorong proses hukum berjalan transparan.

Usai Ditangkap, Kemenkes Ajukan Pencabutan STR Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Diduga Lecehkan Pasiennya di Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/20250306_121305-1-52218854.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhamad Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhamad Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tidak terima didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578,1 miliar, dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. "Kami akan mengajukan eksepsi. Mohon izin akan disampaikan penasihat hukum," kata Tom Lembong usai mendengarkan dakwaan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). Mendengar pernyataan Tom Lembong, para pendukungnya yang hadir di dalam ruang persidangan lalu bertepuk tangan. Majelis Hakim menanyakan apakah eksepsi itu sudah siap untuk dibacakan. "Sudah siap dibacakan saat ini?," tanya Ketua Mejelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika saat memimpin sidang. "Sudah siap, saat ini," timpal Tom Lembong. Dalam kesempatan yang sama, tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyatakan bahwa pembacaan eksepi dibacakan pada pokok-pokok intinya. "Majelis hakim yang kami hormati, mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan 4 bulan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini saja, saat ini," tegas Ari Yusuf. Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan lantas mengingatkan para pengunjung sidang untuk tidak bertepuk tangan dan menjaga kondusifitas jalannya persidangan. "Mohon pengunjung tetap tenang, tertib ya, tidak perlu tepuk tangan. Hargai ruang persidangan ini ya, hargai juga terdakwa," imbau Hakim Dennie. Sebelumnya, JPU mendakwa Tom Lembong merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. "Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47," ucap Jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai dengan 2016 Nomor: PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI)," lanjut jaksa. Angka Rp 515 miliar yang disebut jaksa itu merupakan jumlah uang yang telah dinikmati oleh 10 orang pengusaha. Mereka di antaranya, Tony Wijaya melalui PT Angels Products sebesar Rp 144.113.226.287,05&nbsp; yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT. Angels Products dengan&nbsp; INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI. Kedua, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp 31.190.887.951,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI. Ketiga, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp 36.870.441.420,95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI. Keempat, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp 64.551.135.580,81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan INKOPPOL dan PT PPI. Kelima, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp 26.160.671.773,93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI. Keenam, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp 42.870.481.069,89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI. Ketujuh, Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International sebesar Rp 41.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI. Kedelapan, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp 74.583.958.290,80 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI&ndash;Polri/PUSKOPPOL. Kesembilan, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp 47.868.288.631,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI. Kesepuluh, Ramakrihsna Prasad Vemkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp5.973.356.356,22 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL. Jaksa menyebut, Tom Lembong yang menjabat sebagai Mendag sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) kepada 10 orang di atas tersebut. Persetujuan itu diberikan tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Bahkan, dalam persetujuan gula impor kristal mentah itu juga terdapat kemahalan harga. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36. "Terdakwa Thomas Trikasih Lembong selama periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, telah menerbitkan 21 surat Pengakuan Impor/Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Jaksa. "Sehingga mengakibatkan kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan Gula Kristal Putih (GKP) untuk penugasan stabilisasi harga/operasi pasar dan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 515.408.740.970,36," imbuhnya. Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tom Lembong langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.

Tak Terima Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Sidang, Mantan Mendag Tom Lembong Langsung Ajukan Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/20250203_094119-1-2194276257.jpg" alt="Ilustrasi Mr Beast. (X.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mr Beast. (X.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - YouTuber terkenal, Jimmy Donaldson, atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Beast, telah menyatakan minatnya untuk membeli operasi TikTok di Amerika Serikat. Langkah ini muncul di tengah ancaman larangan aplikasi tersebut di AS karena kekhawatiran keamanan nasional terkait kepemilikan oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance. Pada 13 Januari 2025, MrBeast menulis di platform X yang mengatakan bahwa dirinya akan membeli TikTok agar tidak dilarang penggunaannya di Amerika Serikat. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi tentang keseriusannya dalam mengakuisisi platform tersebut.&nbsp; Beberapa hari kemudian, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan sejumlah miliarder mengenai kemungkinan pembelian TikTok.&nbsp; Mengutip MeriStation, MrBeast telah menggandeng dengan pengusaha teknologi Jesse Tinsley, pendiri&nbsp;employer.com. Lalu juga ada Co-Founder sekaligus CEO Roblox, David Baszucki, serta Nathan McCauley yang merupakan salah satu pendiri dan CEO Anchorage Digital. Disebutkan bahwa MrBeast dan kolega telah mengajukan tawaran lebih dari USD25 miliar atau sekitar Rp400 triliun (kurs Rp16.000) untuk mengakuisisi TikTok.&nbsp; Selain MrBeast, tokoh lain seperti Elon Musk dan Larry Ellison juga disebut-sebut sebagai calon pembeli potensial TikTok. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai kesepakatan tersebut. Diketahui bahwa situasi ini terjadi setelah Mahkamah Agung AS menegakkan undang-undang yang mengharuskan ByteDance untuk menjual operasi TikTok di AS atau menghadapi larangan.&nbsp; TikTok sempat menghentikan layanannya di AS pada 19 Januari 2025, namun kemudian memulihkannya setelah menerima jaminan dari Presiden Trump. Hingga kini, masa depan TikTok di AS masih belum pasti, dengan berbagai pihak berusaha mencari solusi untuk mempertahankan operasional platform tersebut di negara tersebut.

Jimmy Donaldson, atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Beast, telah menyatakan minatnya untuk membeli operasi TikTok di Amerika Serikat.

Ajukan Tawaran Rp 400 Triliun, Mr Beast Siap Akuisisi TikTok agar Tak dilarang Lagi di AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/04/IMG_20221220_1829251-1-2091816891.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pendampingan polisi merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses hukum. Baru-baru ini, kasus tentang penembakan bos rental mobil di Tangerang pada Kamis (2/1) menjadi sorotan setelah polisi dituding menolak memberikan pendampingan. Menyikapi tudingan ini, Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, membantah tuduhan tersebut. Menurut dia, saat korban meminta bantuan untuk penarikan mobil, petugas meminta dokumen legalitas kendaraan yang tidak dapat disediakan oleh korban.&nbsp; Oleh karena itu, polisi tidak dapat memberikan pendampingan tanpa bukti yang sah. Kasus ini semakin menegaskan betapa pentingnya pemahaman masyarakat tentang cara mengajukan pendampingan yang benar. Dilansir dari Perkap Nomor 2 Tahun 2017, Berikut lima cara yang disarankan untuk meminta pendampingan dari kepolisian. <ol> <li> Ajukan permintaan sesuai prosedur </li> </ol> Dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2017, ada prosedur yang jelas terkait pengajuan permintaan pendampingan.&nbsp; Pastikan permintaan diajukan sesuai prosedur resmi, baik secara tertulis maupun melalui kanal yang telah disediakan pihak kepolisian. <ol start="2"> <li> Penuhi syarat dokumen yang ditetapkan </li> </ol> Sebagaimana diatur dalam perkap, dokumen-dokumen yang harus disiapkan sebelum meminta pendampingan polisi adalah identitas diri, surat kuasa, atau bukti-bukti lainnya. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk memverifikasi permintaan pendampingan.&nbsp;Pastikan semua dokumen yang relevan sudah dipersiapkan dan lengkap. <ol start="3"> <li> Permintaan tidak bertentangan dengan hukum </li> </ol> Permintaan pendampingan yang diajukan harus memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.&nbsp; Jika permintaan tidak sesuai dengan hukum atau berpotensi melanggar aturan, maka permintaan pendampingan bisa ditolak. Pastikan alasan pendampingan sah menurut hukum. <ol start="4"> <li> Menyampaikan permintaan kepada unit terkait </li> </ol> Sesuai Perkap Nomor 2 Tahun 2017, setiap permintaan pendampingan harus disampaikan kepada unit atau bagian yang tepat di kepolisian.&nbsp; Dengan cara ini, pendampingan akan diproses oleh pihak yang berkompeten dan memiliki kewenangan dalam menangani permintaan tersebut. <ol start="5"> <li>Tunggu proses verifikasi dan evaluasi</li> </ol> Sesuai dengan peraturan, pihak kepolisian akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap permintaan pendampingan yang diajukan. Termasuk evaluasi atas kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan prosedur yang berlaku.&nbsp; Pastikan proses ini dilalui agar pendampingan bisa diberikan sesuai dengan aturan. Penting untuk diingat bahwa pendampingan polisi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus diajukan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan memahami cara yang benar untuk mengajukan pendampingan, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari penolakan dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan tepat.&nbsp;

Kasus penembakan bos rental mobil semakin menegaskan betapa pentingnya pemahaman masyarakat tentang cara mengajukan pendampingan yang benar.

Simak, Ini 5 Cara Ajukan Pendampingan Polisi, Catat Agar Permintaanmu Tidak Ditolak dan Cepat Diproses

ajukan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ajukan

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Pilih Ajukan Utang Daerah Rp 452 Miliar daripada Naikkan Pajak Warga untuk Biayai Pembangunan Infrastruktur

Usai Ditangkap, Kemenkes Ajukan Pencabutan STR Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Diduga Lecehkan Pasiennya di Garut

Tak Terima Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Sidang, Mantan Mendag Tom Lembong Langsung Ajukan Keberatan

Ajukan Tawaran Rp 400 Triliun, Mr Beast Siap Akuisisi TikTok agar Tak dilarang Lagi di AS

Simak, Ini 5 Cara Ajukan Pendampingan Polisi, Catat Agar Permintaanmu Tidak Ditolak dan Cepat Diproses

Download Aplikasi JawaPos.com