<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/lapor-pajak-pribadi-Dery-Ridwansah-3JPG-649519729.jpg" alt="Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Tantangan fiskal di tahun 2025 ini dinilai cukup besar. Kondisi itu disinyalir menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang baru saja melantik beberapa pejabat termasuk Direktur Jenderal Pajak. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mencermati perombakan di jajaran Kemenkeu tersebut. Menurut Ajib, ada tantangan fiskal yang luar biasa pada tahun 2025. &ldquo;Target pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 2.183,9 triliun. Sedangkan pencapaian pada triwulan 1 tahun 2025 hanya Rp 322,6 triliun atau setara 14,7 persen. Kondisi ideal triwulan 1, seharusnya bisa mencapai 20 persen dari target pajak,&rdquo; ujar Ajib. Lebih lanjut Ajib membeberkan, penerimaan pajak pada tahun 2024 shortfall sekitar Rp 50 triliun. Padahal pada triwulan 1 tahun tersebut, pencapaian pajak mencapai 19,2 persen. &ldquo;Kalau kondisi pencapaian hanya bersifat ceteris paribus dan tanpa terobosan, potensi shortfall penerimaan pajak tahun 2025 mencapai 100 triliun lebih,&rdquo; urainya. Ajib menegaskan lagi bahwa tantangan Fiskal tahun 2025 sangat kompleks. Menurut dia, ada lima tantangan yang harus bisa dimitigasi dengan baik oleh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang baru. Di antaranya adalah kondisi ekonomi yang cenderung melandai, grey economy di Indonesia yang belum terdeteksi oleh sistem perpajakan Indonesia, utang jatuh tempo tahun 2025, program-program ultrapopulis pemerintah yang akan potensial menambah alokasi pengeluaran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Merah Putih dan program 3 juta rumah, hingga tantangan tentang sistem coretax. &ldquo;Sebuah sistem layanan perpajakan terintegrasi yang diharapkan mempermudah dan meningkatkan compliance wajib pajak, justru menjadi masalah tersendiri, paling tidak dalam proses berjalan sampai Bulan Mei 2025. Ketidaksiapan sistem dan mitigasi resiko, justru menjadikan cost compliance yang tinggi di sisi wajib pajak dan berkontribusi negatif terhadap penerimaan berjalan,&rdquo; tegas Ajib. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016050099/pesan-sri-mulyani-ke-dirjen-pajak-dan-bea-cukai-baru-naikan-tax-ratio-perbaiki-coretax-ceisa-hingga-citra-lembaga">Pesan Sri Mulyani ke Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru: Naikan Tax Ratio, Perbaiki Coretax, Ceisa hingga Citra Lembaga</a> Menurut dia, pemerintah harus lebih memitigasi agar penerimaan negara bisa aman, karena penerimaan perpajakan ini menopang lebih dari 60 persen total belanja APBN. &ldquo;Paling tidak, pemerintah harus melakukan tiga hal. Pertama, memberikan daya ungkit ekonomi lebih cepat. Kedua, mendesain ulang struktur belanja, dengan prinsip spending better. Ketiga, memperbaiki sistem, database dan layanan terhadap wajib pajak. Coretax harus dievaluasi secara proporsional dan objektif untuk ke depannya,&rdquo; pungkasnya. (agf)

Tantangan fiskal yang kompleks di tahun 2025 memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan Dirjen Pajak yang baru dilantik.

Dirjen Pajak Baru Hadapi Pekejaan Rumah dengan Tantangan Fiskal 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/20/JKT-1-PENGUMUMAN-WAMEN-FED-1JPG-2874779885.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka susunan para menteri yang mengisi Kabinet Merah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10) malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka susunan para menteri yang mengisi Kabinet Merah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10) malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Oleh AJIB HAMDANI, Analis ekonomi Apindo --- PRESIDEN Prabowo Subianto memiliki Asta Cita atau delapan program unggulan pemerintahan. Dari delapan program tersebut, lima di antaranya terkait dengan isu ekonomi. Hal itu menandakan betapa ekonomi menjadi perhatian sosok pemimpin baru RI tersebut. Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menjelaskan, paling tidak ada tiga tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai pemerintahan baru ke depan. Tantangan ekonomi pertama adalah sisi fiskal yang terus mengalami tekanan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 3.005,1 triliun dan belanja Rp 3.621,3 triliun. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 616,2 triliun. "Artinya, potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menjadi penambah utang negara. Termasuk juga problem fiscal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun tahun 2025," ujarnya kemarin (20/10). Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan Prabowo diharapkan mempunyai terobosan yang solutif. Ajib melanjutkan, permasalahan mendasar kedua adalah masih tingginya angka pengangguran. Data Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) per April 2024 mencatat, tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,2 persen. Dibanding kan dengan negara-negara ASEAN, tingkat pengangguran RI menempati posisi pertama. Di ASEAN, Tingkat pengangguran terendah dicatat oleh Thailand yang hanya mencapai 1,1 persen. "Pencapaian investasi yang selalu over target selama 5 (lima) tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja," ucapnya. Bahkan, kerap terjadi paradoks, karena semakin banyak kemiskinan. Ajib mengimbau pemerintah betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan. Dengan lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, Ajib menyebut pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli Masyarakat ditingkatkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03 persen atau 25,22 juta orang per Maret 2024. Namun, fakta lain menyebut, golongan masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) pusat BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 96 juta orang. "Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai fondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," tutur Ajib. Sesuai dengan Asta Cita, Ajib menyebut presiden sudah sangat memahami bahwa masalah dan tantangan kedepannya adalah tentang masalah perekonomian. Karena itu, dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015219251/klhk-dimekarkan-jadi-kementerian-kehutanan-dan-kementerian-lh-menteri-hanif-faisol-nurofiq-jamin-layanan-berjalan-normal">KLHK Dimekarkan Jadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian LH, Menteri Hanif Faisol Nurofiq Jamin Layanan Berjalan Normal</a> "Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam system ekonomi, regulasi, dan infrastruktur," jelasnya. Ditambah lagi, Indonesia mempunyai visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo juga mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang agresif mencapai 8 persen. "Hal ini bisa tercapai ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menerjemahkan pro gram presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut," pungkasnya. (dee/c17/bay)

PRESIDEN Prabowo Subianto memiliki Asta Cita atau delapan program unggulan pemerintahan. Dari delapan program tersebut, lima di antaranya te

Tiga Tantangan Ekonomi Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ajib-Hamdani.jpg" alt="Ajib Hamdani" width="100%">
<figcaption>Ajib Hamdani</figcaption>
</figure>DALAM konteks ekonomi, 2023 akan memasuki fase perfect storm. Mengambil istilah yang menjadi narasi para ekonom dan bahkan pemerintah. Pada prinsipnya, perfect storm itu berupa tantangan ekonomi terkait dengan 5C: Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, dan Cost of Living.  Kondisi itu tecermin, antara lain, pandemi yang berkepanjangan sejak awal 2020 meninggalkan scarring effect yang belum selesai. Selanjutnya, konflik Rusia-Ukraina masih menjadi isu sentral yang membuat kondisi geopolitik menghadapi ketidakpastian. Kondisi lain, supply chain global mengalami gangguan dan mengakibatkan harga komoditas fluktuatif. Bahkan, kemudian inflasi yang secara global terjadi dan memberikan sentimen negatif terhadap daya beli masyarakat.  Kalau kita lihat dan potret kondisi di lapangan, ada kondisi yang menjadi tantangan ekonomi serta ada kondisi yang menjadi peluang dan keunggulan bagi perekonomian Indonesia. Dari sisi tantangan ekonomi, ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, dari sisi pemerintah dan kedua dari sisi dunia usaha.  Dari sisi pemerintah, ada dua hal yang perlu dimitigasi dengan baik. Satu, kondisi ruang fiskal yang terbatas untuk bisa mengagregasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sudah tak bisa menggunakan instrumen UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Stabilitas Keuangan Menghadapi Pandemi. Sehingga pemerintah harus kembali menyusun struktur APBN maksimal defisit 3 persen dari PDB. Pemerintah harus lebih prudent dalam mengalokasikan belanja dan jeli membuat target penerimaan negara.  Kedua, pemerintah harus hati-hati mengelola kondisi sosial masyarakat karena 2023 sudah mulai berjalan agenda politik. Dibutuhkan stabilitas sosial maupun politik yang menjadi prasyarat agar investasi bisa mengalir lancar. Target investasi Rp 1.400 triliun pada 2023 adalah target yang cukup menantang ketika Indonesia memasuki tahapan politik menjelang pileg dan pilpres.  Tantangan sisi kedua adalah dunia usaha dan masyarakat. Paling tidak ada empat hal yang perlu dimitigasi dengan baik agar ekonomi bisa berjalan baik pada 2023.  Pertama, pelemahan daya beli masyarakat. Hingga Desember 2022, pemerintah masih bisa mengintervensi dan menjaga daya beli masyarakat dengan program bantuan langsung tunai (BLT) yang dialokasikan melalui APBN. Program itu cenderung tidak bisa dilanjutkan oleh pemerintah sehingga memicu kontraksi dalam kemampuan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli itulah yang jadi kekuatan konsumsi masyarakat. Sekaligus menjadi penopang signifikan PDB Indonesia.  Tantangan kedua adalah potensi inflasi yang naik jika dibandingkan kondisi 2022. Inflasi itu secara substantif mengurangi kesejahteraan masyarakat. Lalu, tantangan ketiga adalah pengangguran yang jumlahnya akan semakin naik.  Tantangan keempat adalah kenaikan suku bunga yang cukup tinggi sebagai akibat kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan BI. Dari sisi produksi, akan mengatrol cost of fund yang menjadi bagian penting harga pokok penjualan (HPP). Sementara itu, dari sisi masyarakat akan menambah beban untuk kredit konsumsi.  Ada tiga hal yang mendorong optimisme ekonomi menyambut 2023. Pertama, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Data BPS akhir 2021 menunjukkan jumlah 273.879.750. Bahkan, diperkirakan sudah melebihi 275 juta pada akhir 2022. Dalam ekosistem ekonomi, jumlah penduduk adalah market atau demand. Dengan demand yang besar, konsumsi akan terjaga dengan baik.  Potensi kedua adalah melimpahnya sumber daya alam dan komoditas. Dan, pemerintah sudah melakukan langkah tepat dengan program transformasi ekonomi melalui downstream atau hilirisasi yang bisa meningkatkan nilai tambah.  Potensi ketiga adalah kekuatan UMKM yang menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah sektor usaha yang memiliki resiliensi atau daya bangkit yang cepat. Kalau pemerintah bisa memberikan daya ungkit maksimal di sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga, bahkan bisa terakselerasi lebih cepat.  Dengan membandingkan sisi permasalahan atau tantangan yang ada dan sisi potensi ekonomi, Indonesia masih mempunyai banyak keuntungan memasuki 2023. Ketika kondisi global mendapatkan efek negatif pascapandemi, Indonesia justru bisa bangkit lebih cepat. Indonesia punya potensi yang jauh lebih besar daripada tantangan yang ada. Narasi resesi akan terpinggirkan dengan optimisme ekonomi.  ---  *) AJIB HAMDANI, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia  **) Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

Narasi Resesi Akan Terpinggirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ajib-Hamdani.jpg" alt="Ajib Hamdani" width="100%">
<figcaption>Ajib Hamdani</figcaption>
</figure>LANGKAH untuk memberikan porsi kursi menteri kepada generasi muda patut diapresiasi dan didukung. Sisi positifnya, kita bisa mengharapkan terobosan-terobosan dari yang muda. Figur muda tak menjual masa lalu. Mereka bisa menjual masa depan.  Bisa kita lihat, sudah banyak contoh generasi muda yang memimpin unicorn.  Mereka punya terobosan di sektor masing-masing. Itu menjadi masa depan bagi perekonomian Indonesia.  Ke depan, Presiden Jokowi pasti mengandalkan lebih banyak terobosan baru. Sudah tak ada beban politik untuk 2024. Pada periode kedua kepemimpinannya, beliau bisa mengakselerasi program-program penuh inovasi. Jika demikian orientasinya, memercayakan kepada generasi muda adalah pilihan yang sangat tepat.  Banyak sektor ekonomi yang patut mendapat sentuhan baru. Mungkin bukan pos seperti Kementerian Keuangan. Posisi menteri keuangan mungkin harus dari sosok senior yang profesional. Tetapi, jika bicara di pos Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, atau lembaga pemerintahan lain setara menteri seperti Bekraf dan BKPM, kita bisa berharap dari yang muda.  Mengapa bidang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/07/2019/menteri-kabinet-jokowi-maruf-jangan-cuma-muda-secara-angka/">industri kreatif</a> dan investasi menjadi pos yang potensial? Kita tahu bahwa sektor yang saat ini tumbuh pesat adalah digital, yang sangat dikuasai generasi milenial. Bahkan, untuk arah pengembangan industri 4.0 pun, backbone-nya digital. Jika kapabilitas generasi muda tentang sektor digital itu bisa dikonversikan pada kebijakan dan road map perekonomian, akan sangat positif sekali.  Dalam upaya menarik investasi ke dalam negeri, peran digitalisasi juga akan ampuh sebagai tulang punggung deregulasi. Sektor ekonomi kreatif juga tak terlepas dari pentingnya pengembangan yang didorong bidang digital. Intinya, nanti stabilitas ekonomi terbangun dengan diiringi lompatan inovasi dan deregulasi.  Memang patut ada kekhawatiran tentang generasi muda yang duduk di kursi strategis. Khususnya mereka yang datang sebagai praktisi atau profesional nonpartai. Tidak tertutup kemungkinan benturan isu politik dan sebagainya. Namun, hal tersebut tentu dapat diminimalkan oleh Presiden Jokowi untuk menyeimbangkan kursi antara politisi dan kalangan profesional, antara birokrat dan teknokrat.  *) Ketua Hipmi Tax Center dan Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi  **) Disarikan dari wawancara Agfi Sagittian

Sentuhan Baru dari Figur Milenial

Ajib Hamdani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ajib Hamdani

Berita Terkini

Dirjen Pajak Baru Hadapi Pekejaan Rumah dengan Tantangan Fiskal 2025

Tiga Tantangan Ekonomi Prabowo-Gibran

Narasi Resesi Akan Terpinggirkan

Sentuhan Baru dari Figur Milenial

Download Aplikasi JawaPos.com