<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/6mQnJr1DyUaGSplXWSkaCHfCtugdaWzDLShCrh8b-4206429121.jpg" alt="Puluhan ribu prajurit TNI melaksanakan Latihan Terintegrasi TNI di Bangka Belitung pada Rabu (19/11). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Puluhan ribu prajurit TNI melaksanakan Latihan Terintegrasi TNI di Bangka Belitung pada Rabu (19/11). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendorong percepatan revisi Undang-Undang Peradilan Militer sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan penegakan keadilan di Indonesia. Menurut AJI, hingga saat ini Indonesia masih menggunakan UU Peradilan Militer Tahun 1997 yang dinilai tidak lagi relevan dan menyimpan jebakan regulasi karena saling mengunci dengan Undang-Undang TNI. Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJI, Bayu Wardhana menilai Indonesia dapat belajar dari negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan, di mana peradilan militer hanya diberlakukan dalam situasi perang, sementara dalam kondisi damai seluruh warga negara tunduk pada peradilan sipil. &ldquo;Itu di Eropa, peradilan militer muncul ketika situasi perang. Kalau situasi tidak perang, maka peradilan sipil yang berlaku,&rdquo; kata Bayu dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1). Meski demikian, Bayu mengakui penerapan model Eropa secara utuh mungkin terlalu ekstrem bagi Indonesia. Sebab, kondisi geopolitik Indonesia relatif aman dan jarang berada dalam situasi perang. Namun, prinsip dasar yang harus dijaga adalah keadilan dan persamaan di hadapan hukum, tanpa impunitas bagi kelompok tertentu. Dalam konteks kerja jurnalistik, Bayu menyoroti bahwa selama ini akses terhadap peradilan sipil jauh lebih terbuka dibandingkan peradilan militer. Hal ini berdampak pada transparansi dan pengawasan publik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI. Bayu mencontohkan, kasus pembunuhan jurnalis Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Juni 2024. Kasus tersebut menjadi perhatian nasional karena diduga melibatkan Kopda HB, anggota TNI AD, sebagai dalang pembakaran rumah yang menewaskan Sempurna beserta tiga anggota keluarganya. Motifnya diduga berkaitan dengan pemberitaan Sempurna mengenai praktik perjudian yang melibatkan oknum aparat. Dalam kasus tersebut, para pelaku sipil diproses melalui peradilan umum dengan proses yang relatif terbuka untuk publik. Sementara, Kopda HB diproses melalui Denpom dan Pengadilan Militer. &ldquo;Kalau yang seperti di Karo itu, pelaku sipil hukumannya seumur hidup, sementara yang dari TNI ini malah bebas atau masih belum bisa ditangkap,&rdquo; ujarnya. Menurut Bayu, kondisi semacam ini berpotensi mencederai rasa keadilan publik jika terus dibiarkan. Ia juga menilai saat ini terdapat kecenderungan militer terlibat dalam berbagai urusan sipil. &ldquo;Sekarang tentara mengurusi banyak hal, pangan, haji, dan sebagainya. Ketika masuk ke wilayah sipil, potensi pelanggaran entah bentrok, adu mulut, berkelahi, atau bahkan korupsi akan semakin besar,&rdquo; beber Bayu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ia menilai keterlibatan militer dalam urusan sipil kerap membuat penegakan keadilan menjadi sulit. &ldquo;Nah, kalau ini terjadi, pengalaman yang sudah-sudah menunjukkan keadilan agak susah ditegakkan,&rdquo; ucapnya. Bayu juga menyinggung isu terbaru mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang kini menjadi perhatian DPR dan pemerintah, seiring terbitnya Surat Presiden (Surpres). &ldquo;Terorisme itu urusan polisi. Menurut saya keliru jika TNI dilibatkan, karena itu urusan sipil. Tentara itu urusan perang, fungsi pertahanan. Kalau keamanan, itu tugas polisi,&rdquo; tegasnya. Ia memastikan, akan terus memantau dinamika relasi sipil dan militer di Indonesia. Dalam konteks kebebasan pers, ia mengimbau para jurnalis untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional meski menghadapi tantangan dan intimidasi. &ldquo;Tentu jurnalis menghadapi tantangan dan intimidasi. Kami mengimbau tetap membuat berita dan liputan secara aman. Solidaritas antarsesama jurnalis itu penting,&rdquo; pungkasnya.

AJI dorong revisi UU Peradilan Militer demi kemajuan demokrasi dan penegakan keadilan di Indonesia, soroti kasus TNI dan transparansi hukum.

AJI Dorong Revisi UU Peradilan Militer demi Kemajuan Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/1000479875-1928930920.jpg" alt="Mimbar bebas organisasi pers bersama kelompok masyarakat sipil KKJ merespons gugatan Amran Sulaiman kepada Tempo di depan Pengadilan Tinggi Sulteng Kota Palu, Minggu (16/11). (KKJ Sulteng/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mimbar bebas organisasi pers bersama kelompok masyarakat sipil KKJ merespons gugatan Amran Sulaiman kepada Tempo di depan Pengadilan Tinggi Sulteng Kota Palu, Minggu (16/11). (KKJ Sulteng/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koalisi organisasi pers yang mengatasnamakan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak pihak pengadilan menolak gugatan perdata Amran Sulaiman kepada PT Tempo Inti Media terkait pemberitaan berjudul Poles-Poles Beras Busuk. &rdquo;Kami turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada Tempo atas gugatan dilayangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman senilai Rp200 miliar,&rdquo; kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu Agung Sumandjaya seperti dilansir dari Antara di Palu, Minggu (16/11). Menurut dia, gugatan Amran Sulaiman ke Pengadilan Jakarta Selatan sangat mencederai kebebasan pers, oleh sebab itu Pengadilan perlu mempertimbangkan langkah hukum tersebut. Bila gugatan itu dikabulkan akan menjadi yurisprudensi bagi pejabat negara lainnya melakukan hal serupa dan kekerasan Pers semakin terkekang. &rdquo;Harusnya sengketa Pers diselesaikan di tingkat Dewan Pers,&rdquo; ujar Agung Sumandjaya. Aksi mimbar bebas oleh sejumlah organisasi pers bersama kelompok masyarakat sipil tergabung dalam sebagai bentuk dukungan moril kepada Tempo. Sementara itu, Koordinator lapangan Muhajir mengatakan, sengketa pers Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Tempo bermula dari aduan terhadap pemberitaan Tempo yang tayang di akun X dan Instagram Tempo.co pada 15 Mei 2025. Judul tersebut mewakili artikel mengungkap penyerapan gabah oleh Bulog melalui kebijakan any quality dengan harga tetap Rp 6.500 per kilogram. Atas kebijakan itu petani menyiram gabah berkualitas bertambah berat, akibatnya gabah diserap Perum Bulog pun menjadi rusak dan kerusakan gabah juga diakui Menteri Pertanian, seperti dalam kutipan artikel berjudul Risiko Bulog Setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Sejarah. &rdquo;Persoalan itu telah dibawa ke Dewan Pers sebagai lembaga berwenang menangani sengketa pers,&rdquo; ucap Muhajir. Dewan Pers kemudian mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 3/PPR-DP/VI/2025 Dewan Pers menyatakan, pemberitaan Tempo melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 (tidak akurat dan melebih-lebihkan) serta Pasal 3 (mencampur fakta dan opini yang menghakimi). &rdquo;PPR tersebut merekomendasikan supaya Tempo mengganti judul poster, meminta maaf, melakukan moderasi konten, dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi kepada Dewan Pers. Tempo telah memenuhi rekomendasi tersebut dalam batas waktu 2x24 jam,&rdquo; tutur dia. Meski rekomendasi itu telah dilaksanakan, Amran tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 684/Pdt:G/2025/PN JKT SEL, menilai Tempo tetap melakukan perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian materil dan inmaterial bagi Kementerian Pertanian. Langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggugat Tempo ke pengadilan, menunjukkan kekeliruan dalam memahami kedudukan pers sebagaimana diatur undang-undang. &rdquo;Membawa perkara ke pengadilan umum merupakan bentuk pembungkaman melalui jalur hukum," kata dia. Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/1 2024, kata Muhajir, tuduhan pencemaran nama baik hanya dapat diajukan oleh individu, bukan lembaga pemerintah. &rdquo;Kami menolak segala bentuk intimidasi maupun kriminalisasi terhadap jurnalis dan aktivis yang menjalankan tugas-tugas publik. Kami juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers,&rdquo; ucap dia.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulteng mendesak pengadilan tolak gugatan perdata Amran Sulaiman kepada Tempo terkait pemberitaan

Pers di Sulteng Desak Pengadilan Tolak Gugatan Amran kepada Tempo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/New-Project-16-3460494166.jpg" alt="Ajudan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas&rsquo;ud berinisial S diduga mengintimidasi wartawan saat wawancara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ajudan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas&rsquo;ud berinisial S diduga mengintimidasi wartawan saat wawancara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ajudan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&rsquo;ud, diduga melakukan intimidasi terhadap seorang jurnalis pada Senin (21/7) lalu. Aspri berinisial S itu mengintimidasi dengan melontarkan kata &ldquo;tandai&rdquo;. Tindakan tersebut mendapat kecaman keras dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda. Latar kejadian bermula dari laporan seorang jurnalis media online di Samarinda bernama Fatih. Ia mengaku mendapat perlakuan intimidatif saat melakukan wawancara doorstop usai acara penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltim dan sebuah yayasan pada Senin (21/7). Saat hendak mengajukan pertanyaan mengenai kebijakan batu bara dan arahan dari DPRD Kaltim, Fatih justru ditegur keras oleh ajudan perempuan itu. Aspri itu bahkan terekam mengatakan "Mas, sudah mas. Masnya ini dari kemarin kayak gini, tandai, tandai." Ucapan bernada ancaman tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik. Dalam pernyataan resminya, AJI menyebut bahwa insiden ini merupakan bentuk penghalangan terhadap kebebasan pers dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketua AJI Samarinda, Yuda Almerio, menegaskan bahwa intimidasi seperti ini menciderai prinsip demokrasi yang sehat. &ldquo;Jurnalis bukan musuh, tetapi mitra dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Tindakan intimidasi terhadap wartawan mencederai demokrasi dan tidak bisa ditoleransi,&rdquo; tegas Yuda dalam pernyataannya. AJI mendesak Gubernur Rudy Mas&rsquo;ud untuk bertanggung jawab secara moral dan politik atas tindakan ajudannya. Mereka juga menuntut adanya permintaan maaf terbuka serta evaluasi internal terhadap protokoler gubernur. Selain itu, AJI juga mengimbau seluruh jurnalis dan media untuk tetap profesional dan melaporkan setiap bentuk tekanan, baik berupa intimidasi maupun kekerasan di lapangan. &ldquo;Solidaritas antarpewarta penting untuk memastikan ruang kerja jurnalistik yang aman dan bebas dari kekerasan,&rdquo; tutup AJI.

Ajudan Gubernur Kalimantan Timur diduga intimidasi jurnalis, AJI kecam dan minta pertanggungjawaban moral.

Ajudan Gubernur Kaltim Diduga Intimidasi Wartawan di Samarinda dengan Bilang “Tandai”, AJI Kecam Keras dan Desak Evaluasi Protokoler

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/n5YvqFlTaQjZT2FPmeQ8YXOw7wPwJFGwp2tNcCom-1-2988297466.jpg" alt="Diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk" width="100%">
<figcaption>Diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus kekerasan terhadap jurnalis menjadi sorotan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah wartawan mengalami intimidasi, kekerasan fisik, hingga kriminalisasi saat menjalankan tugas jurnalistik.&nbsp; Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Erick Tanjung, menyoroti lemahnya instrumen hukum yang menjamin kebebasan pers dan keselamatan jurnalis. Ia menekankan pentingnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar dapat memperkuat perlindungan terhadap kerja jurnalistik. &ldquo;Revisi KUHAP harus memberi ruang bagi pengawasan publik, termasuk menjamin bahwa kerja jurnalistik tidak dikriminalisasi,&rdquo; kata Erick Tanjung dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Revisi KUHAP dan Ancaman Pidana: Ruang Baru Abuse Of Power' di Jakarta Pusat, Jumat (2/5). Erick menambahkan, seringkali aparat penegak hukum abai terhadap hak-hak jurnalis, bahkan menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.&nbsp; &ldquo;Banyak kasus yang menunjukkan minimnya kesadaran aparat akan fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi hukum yang lebih tegas dan berpihak pada kebebasan berekspresi,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, tanpa ruang pengawasan yang jelas, revisi KUHAP berisiko semakin mengekang kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers. Oleh karena itu, AJI mendesak agar masyarakat sipil dilibatkan dalam proses revisi.&nbsp; &ldquo;Transparansi dalam proses pembentukan aturan hukum adalah kunci agar hasilnya benar-benar melindungi hak publik, termasuk hak atas informasi,&rdquo; tutur Erick. Sementara, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dijadikan sebagai delik, termasuk delik obstruction of justice. Ia menekankan, pers berperan penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum. &nbsp;&ldquo;Produk media, sekejam apapun isinya, tidak bisa dijadikan delik. Itu bagian dari kritik dan check and balance dalam penegakan hukum,&rdquo; ucap Pujiyono. Ia menjelaskan, perbedaan penting antara pasal obstruction of justice dalam UU Tipikor dan KUHP lama. Menurutnya, pasal 21 UU Tipikor mengandung norma yang memungkinkan interpretasi luas, termasuk tindakan tidak langsung yang dianggap menghambat proses hukum.&nbsp; &ldquo;Masalahnya adalah, siapa yang menerjemahkan tindakan tidak langsung itu? Bukan masyarakat, bukan advokat, tapi penyidik. Itu yang menjadi titik rawan,&rdquo; jelas Pujiyono.&nbsp; Ia menyatakan, dalam kasus dugaan obstruction of justice (OOJ) yang menimpa insan media baru-baru ini, produk jurnalistik yang dihasilkan seharusnya tidak dipermasalahkan secara hukum. Pujiyono juga menyoroti pentingnya revisi KUHAP sebagai langkah mendesak demi menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk jurnalis. KUHAP yang saat ini berlaku sudah berusia lebih dari 40 tahun dan dinilai tidak relevan dengan kebutuhan sistem hukum modern.&nbsp; &ldquo;Kita harus memanfaatkan momentum revisi ini untuk mendorong perubahan sistem, bukan hanya tambal sulam pasal,&rdquo; ujar Pujiyono.&nbsp; Ia menekankan, KUHAP baru seharusnya mengarah pada due process of law, bukan sekadar memperkuat salah satu institusi penegak hukum. Ia berharap revisi KUHAP dapat membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas terhadap aparat penegak hukum. Sebab, pengawasan internal saja tidak cukup.&nbsp; &ldquo;Pengawasan publik melalui jurnalistik itu sangat penting karena kewenangan penegak hukum sangat besar. Kalau tidak ada check and balance dari luar, potensi penyalahgunaan kewenangan sangat terbuka,&rdquo; pungkasnya.

AJI soroti kekerasan terhadap jurnalis, mendesak revisi KUHAP demi perlindungan dan pengawasan publik.

Marak Kekerasan Terhadap Jurnalis, Revisi KUHAP Diharapkan Beri Ruang Pengawasan Publik

<div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/06/IMG_0317JPG-2181761020.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berbincang dengan calon penumpang kereta api saat meninjau di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4/2025). (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berbincang dengan calon penumpang kereta api saat meninjau di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4/2025). (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Organisasi wartawan, Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus&nbsp;ajudan Kapolri yang melakukan kekerasan terhadap&nbsp;jurnalis&nbsp;di Kota Semarang. Kejadian&nbsp;itu terjadi&nbsp;saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau arus balik di Stasiun Tawang Semarang pada Sabtu, 5 April 2025. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> Berawal dari&nbsp;sejumlah jurnalis yang merekam momen Listyo menyapa calon penumpang kereta api, lalu ajudan Listyo meminta para&nbsp;wartawan mundur menjauh. "Dengan cara mendorong dengan cukup kasar," kata Ketua Pewarta Foto Indonesia Semarang, Dhana Kencana, dalam rilisnya, Minggu (6/4/2025). </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> Pewarta foto Kantor Berita Antara, Makna Zaezar, lantas menyingkir dari lokasi tersebut menuju sekitar peron. Kemudian seorang ajudan Listyo datang menghampirinya. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> "Sesampainya di situ, ajudan tersebut menghampiri Makna kemudian melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala Makna," lanjut Dhana. Kekerasan fisik juga dialami jurnalis lain. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> Tak hanya itu, polisi&nbsp;tersebut juga mengeluarkan ancaman verbal kepada para jurnalis. Dia terdengar mengatakan kalimat, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg paywall-content"> Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Semarang Daffy Yusuf menilai tindakan itu bentuk pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang pers. "Dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta," sambungnya. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg paywall-content"> PFI Semarang dan AJI Semarang mengecam keras tindakan kekerasan oleh ajudan Kapolri kepada jurnalis tersebut. Serta segala bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg paywall-content"> Kedua organisasi anggota Dewan Pers ini&nbsp;menuntut permintaan maaf terbuka dari ajudan&nbsp;Kapolri&nbsp;yang telah melakukan kekerasan terhadap jurnalis.&nbsp;AJI dan PFI meminta Polri memberikan sanksi kepada anggotanya yang telah melakukan kekerasan terhadap jurnalis tersebut. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg paywall-content"> Di akhir pernyataan sikapnya, PFI&nbsp;serta AJI meminta Polri&nbsp;untuk mau belajar agar tak mengulangi kesalahan serupa. Lantas menyerukan kepada seluruh media, organisasi wartawan, dan masyarakat sipil untuk turut mengawal kasus ini. </div>

Ajudan Kapolri Listyo Sigit Pukul Kepala dan Ancam Tempeleng Jurnalis di Semarang, Dua Organisasi Wartawan Keluarkan Pernyataan Sikap

Ajudan Kapolri Listyo Sigit Pukul Kepala dan Ancam Tempeleng Jurnalis di Semarang, AJI dan PFI Keluarkan Pernyataan Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/ooBRUAJKXrwhV7oFwyJGd8YzwVgDaYm6EdeQHEkG-1-2117815406.jpg" alt="Rama (dua dari kiri) bersama tim kuasa hukum saat melapor kasus kekerasan yang dialami saat demo le Polda Jatim. (Juliana Christy/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rama (dua dari kiri) bersama tim kuasa hukum saat melapor kasus kekerasan yang dialami saat demo le Polda Jatim. (Juliana Christy/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah mengalami kekerasan saat meliput aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI di Surabaya, wartawan beritajatim.com, Rama Indra, resmi melaporkan kasusnya ke Polda Jawa Timur pada Selasa (25/3). Didampingi oleh Komite Advokasi Jurnalis (KAJ) Jawa Timur dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Rama melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang penghambatan kerja jurnalis, serta pasal-pasal terkait penganiayaan dan pengeroyokan dalam KUHP. Kuasa hukum Rama, Salawati Taher dari KAJ Jatim, menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti kuat terkait dugaan kekerasan yang dialami Rama. "Kami memiliki bukti berupa rekaman video yang menunjukkan insiden pemukulan terhadap Rama saat ia sedang melakukan peliputan," ujar Salawati. Ia juga menjelaskan bahwa kekerasan tersebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan bagian dari tindakan yang menghambat kebebasan pers dan mengancam keselamatan jurnalis. Sebelumnya, upaya Rama untuk melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya mengalami kendala. Laporannya ditolak dengan alasan kurangnya alat bukti. Bahkan, pihak kepolisian menyebut Rama tidak mengenakan atribut pers seperti rompi atau ID saat kejadian. Pernyataan ini dibantah oleh pihak KAJ Jatim, yang menunjukkan bukti foto dan video bahwa Rama mengalungkan ID pers saat meliput. "Jika memang ada keraguan, seharusnya dicek dulu, bukan malah melakukan kekerasan. Apalagi, dalam video, Rama sudah berteriak 'saya media', tetapi tetap dipukul," tambah Salawati. Kondisi fisik Rama setelah insiden itu juga cukup mengkhawatirkan. Ia mengalami luka di pelipis kanan, bibir sobek, serta memar di kepala dan punggung. Selain itu, ia mengeluhkan pusing dan mual akibat pukulan yang diterimanya, sehingga harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Namun, upaya untuk mendapatkan visum sempat terhambat karena ia belum memiliki laporan polisi sebagai syarat utama. Pihak beritajatim.com mengecam keras tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh aparat. Redaktur beritajatim.com Teddy Ardianto menegaskan, bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh undang-undang. "Kami meminta agar kepolisian bertindak profesional dan memberikan perlindungan kepada jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya," tegasnya. AJI Surabaya dan KAJ Jatim berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka juga akan memastikan Rama mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum berlangsung. "Kami ingin ini menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput. Kebebasan pers harus dijaga, dan aparat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka," tutur Salawati.

Rama Indra, jurnalis beritajatim.com, melapor ke Polda Jatim setelah mengalami kekerasan saat meliput di Surabaya.

AJI dan KAJ Dampingi Wartawan Beritajatim Laporkan Kekerasan ke Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/0LoyMFUqOnPuQnmGuaHC8nEKuWCbdXhlUikpyguW-2977811513.jpg" alt="Polisi tangkap peserta aksi Tolak UU TNI di Surabaya dan membawanya ke dalam gedung Grahadi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Polisi tangkap peserta aksi Tolak UU TNI di Surabaya dan membawanya ke dalam gedung Grahadi. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengalaman tak mengenakan dialami dua orang jurnalis, saat melakukan kegiatan peliputan&nbsp;aksi Tolak Undang-undang TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Senin (24/3) kemarin. Mereka adalah Wildan Pratama dan Rama Indra. Keduanya mendapat tindakan kekerasan dan intimidasi dari aparat kepolisian. Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, &nbsp;Wildan mengalami tekanan dari seorang polisi untuk menghapus foto puluhan pendemo yang ditangkap dan dikumpulkan di sebuah ruangan Gedung Negara Grahadi. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 19.00. Wildan masuk ke Gedung Grahadi setelah melihat aparat menangkap sejumlah demonstran yang dipukul mundur dari Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Pemuda.&nbsp;Di dalam, Wildan menemukan sekitar 25 pendemo duduk berjejer di belakang pos satpam. Saat mengambil foto, seorang polisi mendatangi dan memaksa menghapus gambar sampai ke folder dokumen sampah. Sementara itu, Rama, jurnalis Beritajatim.com, juga mengalami kekerasan. Dia dipukul dan dipaksa menghapus rekaman video saat merekam polisi yang menganiaya dua pendemo di Jalan Pemuda. Mengetahui dirinya merekam, sekitar lima polisi menyeret dan memukul Rama. Dia sudah menunjukkan Id Press, tetapi polisi tetap memaksa menghapus video, bahkan mengancam akan membanting HP-nya.&nbsp; Respons Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya Ketua AJI Surabaya Andre Yuris mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis saat melakukan peliputan Aksi UU TNI. "Tindakan polisi tersebut membuktikan bahwa polisi tidak paham tugas jurnalis. Apa yang dilakukan polisi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," tutur Yuris dalam keterangannya, Selasa (25/3). Yuris mengatakan, pasal 4 ayat (3) UU Pers menyebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.&nbsp;Lalu dalam pasal 18 Undang-Undang Pers juga telah memuat sanksi pidana terhadap setiap orang, yang secara sengaja menghambat atau menghalangi jurnalis saat melaksanakan tugas jurnalistik. "Menghalangi dan menghambat jurnalis melaksanakan tugas dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta," tukas Yuris.&nbsp; Pernyataa Sikap AJI Surabaya 1. Mendesak Kapolrestabes Surabaya dan Kapolda Jawa &nbsp;Timur serta jajarannya mengusut kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis Suara Surabaya dan Beritajatim.com. 2. Mengingatkan kepada semua pihak, termasuk aparat kepolisian, untuk menghargai kerja-kerja jurnalistik dan menghormati kebebasan pers.&nbsp; 3. Mendesak kepada perusahaan media untuk menjamin keselamatan jurnalis dan wajib memberikan perlindungan hukum, ekonomi dan psikis terhadap jurnalis yang mengalami intimidasi dan kekerasan.

Dua jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan saat meliput aksi Tolak UU TNI di Surabaya, AJI Surabaya mengecam tindakan tersebut

Kekerasan Terhadap Jurnalis di Surabaya, AJI Desak Penegakan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/JKT-1-DEMI-INDONESIA-CERDAS-MEMILIH-FED-5JPG-123367047.jpg" alt="Dari Kiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budie Arie Setiadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Pemimpin Redaksi Detik.com Alfito Ginting Kabarhakam Mabes Polri Komjen Fadil Imran saat Acara Demi Indonesia Cerdas Memilih di Jak" width="100%">
<figcaption>Dari Kiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budie Arie Setiadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Pemimpin Redaksi Detik.com Alfito Ginting Kabarhakam Mabes Polri Komjen Fadil Imran saat Acara Demi Indonesia Cerdas Memilih di Jak</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Pers sudah membentuk Tim Seleksi Komite untuk membentuk Komite yang bertugas menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas alias Perpres Publisher Rights. Akhirnya, Tim Seleksi Komite ini akan menghasilkan Anggota Komite untuk mengawal Perpres tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Tim Seleksi Komite dibentuk oleh Gugus Tugas yang beranggotakan dari Dewan Pers dengan tiga konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugus tugas ini sendiri, katanya, sudah diaahkan pada 28 Februari lalu dengan Ninik sebagai ketuanya. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2024, Tim Seleksi Komite untuk mengawal Perpres tersebut sudah dibentuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terpilih sebagai Tim Seleksi adalah Pak Toto Suryanto, Ibu Ninuk Pambudi yang mewakili unsur dari PWI, Pak Imam Wahyudi, Pak Bayu Wardana dan ibu Winda prawitasari," ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun yang bertindak sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi itu, kata Ninik, adalah Imam Wahyudi dengan Ninuk Pambudi sebagai sekretarisnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian anggotanya adalah Ibu Winda, kemudian 2 anggota yang lain," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait anggota Komite untuk mengawal Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas sendiri, ia mengatakan akan berjumlah maksimal 11 orang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang terdiri dari 5 orang perwakilan dari Dewan Pers yang bukan berasal dari perusahaan pers, 5 orang yang berasal dari penunjukan Kemenko Polhukam, dan satu orang dari perwakilan dari pemerintah," tandas Ninik.</div>

Tim Seleksi Komite dibentuk oleh Gugus Tugas yang beranggotakan dari Dewan Pers dengan tiga konstituen Dewan Pers, yaitu PWI, AJI, IJTI.

Dewan Pers Bentuk Komite Kawal Penerapan Perpres Public Rights

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/WhatsApp-Image-2023-09-06-at-064050-1-3239354633.jpeg" alt="Akun Instagram AJI diduga diretas. Tangkapan layar unggahan akun aji.indonesia yang jualan handphone." width="100%">
<figcaption>Akun Instagram AJI diduga diretas. Tangkapan layar unggahan akun aji.indonesia yang jualan handphone.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akun Instagram Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia diduga diretas. Akun dengan nama @aji.indonesia diduga telah diretas orang tidak dikenal pada Selasa (5/9) sekitar pukul 11.00 WIB dan pelaku mengunggah sejumlah iklan gadget melalui akun Instagram tersebut. Sasmito, Ketua Umum AJI Indonesia melalui keterangannya menyebut, pihaknya telah berupaya melakukan sejumlah langkah, termasuk berkomunikasi dengan pihak Meta guna memulihkan akun tersebut. "AJI Indonesia telah berupaya melakukan sejumlah langkah, termasuk berkomunikasi dengan pihak Meta untuk memulihkan akun tersebut," jelas Sasmito. Hingga informasi resmi tersebut disampaikan pada Selasa (5/9) malam, akun tersebut masih dikuasai pihak lain dan terus mengunggah informasi penjualan HP. Selain itu, peretas juga menghapus seluruh stories yang ada di akun aji.indonesia dan menggantinya dengan informasi penjualan handphone. Lebih lanjut, AJI Indonesia mengimbau warganet untuk mengabaikan konten yang beredar di Instagram AJI Indonesia agar tidak muncul kerugian ekonomi atau lainnya. "AJI Indonesia mengimbau warganet untuk mengabaikan konten yang beredar di Instagram AJI Indonesia agar tidak muncul kerugian ekonomi ataupun lainnya," imbuh Sasmito. AJI Indonesia juga sedang berupaya mengidentifikasi serangan ini berkaitan dengan kerja-kerja AJI atau tidak. Tidak hanya itu, dikatakan juga bahwa selama beberapa waktu ini, AJI mengalami upaya penyerangan dari pihak luar. "Sebab, upaya serangan digital ke AJI terus bermunculan dalam dua bulan terakhir, salah satunya ke website resmi AJI," pungkas Sasmito.

Selain itu, peretas juga menghapus seluruh stories yang ada di akun aji.indonesia dan menggantinya dengan informasi penjualan handphone.

Diduga Diretas, Akun Instagram AJI Indonesia jadi Jualan Handphone

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Haris-Azhar-dan-Fatia-Maulidiyanti-Fedrik-Tarigan-2-1079404248.jpg" alt="Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar (kanan) dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas k" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar (kanan) dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6/2023). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi atas k</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti serta dua organisasi AJI Indonesia dan YLBHI mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal-pasal berita bohong dan pasal pencemaran nama baik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin dalam UUD 1945. Uji materi tersebut didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin 24 Juli 2023 oleh kuasa hukum mereka yang terdiri atas Themis Indonesia Law Firm, LBH Jakarta, LBH Masyarakat dan Tim Advokasi Untuk Demokrasi. "Pasal-pasal yang diajukan yakni Pasal 14 dan 15 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (berita bohong), Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 Ayat (1) KUHP (pencemaran nama baik)," kata kuasa hukum penggugat Shaleh Al Ghifari dalam keterangannya, Rabu (26/7). Shaleh menjelaskan, pasal-pasal tersebut bersifat karet, sehingga rentan disalahgunakan untuk mempidanakan ekspresi yang sah, seperti yang saat ini dialami oleh dua termohon yakni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Sebab, keduanya dikriminalisasi oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan karena menyampaikan pendapat dan ekspresi terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi atas pertambangan dan pengerahan pasukan keamanan di Papua. "Sedangkan AJI berkepentingan, karena bertugas melindungi anggotanya yang rentan dikriminalisasi saat menjalankan tugas-tugas jurnalistik akibat pasal-pasal karet tersebut. AJI mencatat terdapat 38 jurnalis yang dikriminalisasi dengan UU ITE sepanjang 2008-2023, dengan 28 di antaranya 73,7 persen dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik," ucap Saleh. Begitu pula YLBHI yang bertugas memberikan bantuan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi manusia, kesulitan melakukan pembelaan dan bantuan hukum bagi warga yang dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet ini. "Pasal-pasal ini bertentangan dengan hak kebebasan menyatakan pikiran dan hati nurani serta hak mencari dan menerima informasi. Para pemohon dirugikan karena dapat dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet ini," papar Shaleh. Kuasa hukum lainnya, Fandi Denisatria mengatakan pasal-pasal tersebut sebenarnya adalah warisan kolonial Belanda yang sengaja diberlakukan di negeri Jajahan Hindia Belanda. Karena warga pribumi kala itu dianggap warga yang mudah terhasut dan tidak punya kemampuan menyaring informasi.&nbsp; Selain itu, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia yang harus didasarkan asas proporsionalitas, legalitas dan partisipasi (three part test) "Para Pemohon juga meminta kepada MK agar pemberlakuan pasal-pasal tersebut ditangguhkan sementara saat perkara disidangkan karena telah merugikan hak-hak konstitusional pemohon, khususnya Haris dan Fatia yang saat ini masih menjalani persidangan di PN Jakarta Timur," pungkasnya.

Dua aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal berita bohong dan pencemaran nama baik.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aji

Berita Terkini