<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/Kantor-MUI-Jabar-4110774460.jpg" alt="Gedung MUI Jawa Barat. (MUI Jabar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung MUI Jawa Barat. (MUI Jabar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat (MUI Jabar) mengecam ajaran menyimpang di sebuah rumah ibadah yang dikelola Umi Cinta di Perumahan Dukuh Zamrud, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Ajaran sesat itu menjanjikan masuk surga dengan membayar Rp 1 juta. Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar menegaskan, praktik semacam itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan berpotensi menyesatkan umat. Ajaran yang menyebut surga bisa ditebus dengan uang tidak bisa dibenarkan. &rdquo;Apalagi jika ternyata sampai berdampak pada perubahan perilaku sosial seperti istri melawan suami atau anak membangkang orang tua,&rdquo; kata Rafani seperti dilansir dari Antara di Bandung. Fenomena seperti ini, lanjut Rafani, bukan hal baru di Jawa Barat. Dia menyebut kasus ini memiliki kemiripan dengan ajaran sesat Surga Eden yang sempat muncul di Cirebon pada awal 2010-an. Seiring dengan meningkatnya keresahan masyarakat, MUI Jabar mendorong MUI Kota Bekasi untuk segera melakukan kajian mendalam terhadap isi ajaran yang disampaikan di rumah ibadah tersebut. Rafani juga meminta aparat penegak hukum untuk turut menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. &rdquo;Aparat bisa bertindak apabila ada bukti pelanggaran hukum. Tapi diperlukan kajian keagamaan terlebih dahulu dari MUI setempat,&rdquo; tutur Rafani Achyar. Selain itu, lanjut dia, MUI Jabar mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang atau menimbulkan keresahan. &rdquo;Segera laporkan ke MUI, aparat, atau perangkat daerah seperti camat jika mendapati hal serupa,&rdquo; tandas Rafani. Sementara itu, Ketua MUI Kota Bekasi Saifuddin Siroj mengungkapkan telah memanggil pemilik rumah ibadah, Putri Yeni alias Umi Cinta, untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan dilakukan setelah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi menggelar pertemuan bersama warga guna menggali penjelasan terkait materi keagamaan yang disampaikan. Dia juga menyoroti adanya laporan perubahan perilaku peserta pengajian, termasuk di kalangan pelajar, setelah mengikuti kegiatan Umi Cinta. Selain itu, dia menilai sistem pengajian yang mencampurkan jamaah laki-laki dan perempuan tanpa pemisah fisik sebagai bentuk pelanggaran terhadap kaidah fiqih dalam Islam. &rdquo;Dalam pengajian, laki-laki dan perempuan harus dipisah. Kalau tidak, ini menjadi salah satu hal yang memicu keresahan masyarakat,&rdquo; ucap Saifuddin Siroj.

MUI Jabar kecam ajaran menyimpang di sebuah rumah ibadah di Kota Bekasi. Ajaran itu menjanjikan masuk surga dengan membayar Rp 1 juta

MUI Jabar Kecam Janji Masuk Surga Berbayar Rp 1 Juta di Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/02/0_konten_1-3762940988.jpg" alt="Samsudin digiring penyidik Polda Jatim." width="100%">
<figcaption>Samsudin digiring penyidik Polda Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Samsudin ditetapkan sebagai tersangka terkait konten yang diunggah di akun YouTube-nya. Konten itu belakangan menjadi sorotan karena memperbolehkan tukar pasangan. Oleh penyidik, konten tersebut dinilai menyesatkan. Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menganalisis keterangan sejumlah saksi. Dalam gelar perkara kemarin (1/3), dugaan adanya tindak pidana dianggap terpenuhi. &rdquo;Langsung ditahan,&rdquo; ujarnya di Mapolda Jatim kemarin. Samsudin, lanjut dia, dijerat dengan UU ITE. Yakni, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3). &rdquo;Konten yang dibuat memuat informasi yang menyesatkan dan menimbulkan keonaran di masyarakat,&rdquo; paparnya. Kasubdit Siber Polda Jatim AKBP Charles Pandapotan Tampunbolon menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 13 saksi. Di antaranya, kru yang membuat konten tersebut. &rdquo;Video yang viral direkam pada bulan lalu,&rdquo; jelasnya. Charles tidak memerinci lokasi pengambilan video. Yang jelas, lokasinya berada di wilayah hukum Polres Blitar. Samsudin merupakan perancang skenario. &rdquo;Durasi video sekitar 30 menit,&rdquo; ungkapnya. Samsudin membuat video itu agar menarik perhatian masyarakat. Dengan begitu, subscriber akun YouTube-nya bertambah banyak. &rdquo;Meskipun fiksi atau sandiwara, tetap memenuhi unsur pidana,&rdquo; katanya. UU ITE, kata Charles, tidak memandang sebuah konten asli atau rekayasa. Namun, orang menyebarkan informasi menyesatkan dan dampaknya menimbulkan keresahan. &rdquo;Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain,&rdquo; ungkapnya. Menurut dia, pihaknya saat ini fokus mendalami peran orang yang membantu pembuatan video. Charles menyebut dalam waktu dekat juga akan memeriksa saksi ahli untuk mendalami dugaan pidana lain. Misalnya, penistaan agama. &rdquo;Dilakukan secara bertahap ya,&rdquo; tegasnya. (edi/c6/ttg)

Samsudin ditetapkan sebagai tersangka terkait konten yang diunggah di akun YouTube-nya. Konten itu memperbolehkan tukar pasangan.

Polda Jatim Nilai Kasus Konten Tukar Pasangan Menyesatkan, Samsudin Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/WhatsApp-Image-2024-02-27-at-202540-3828959971.jpeg" alt="Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Kemenag Dedi Slamet Riyadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Kemenag Dedi Slamet Riyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Publik belakangan ini digegerkan dengan video viral soal ajaran yang menyimpang dari syariat. Yaitu, yang menyatakan bahwa poligami, pergantian pasangan, dan pernikahan tanpa wali serta saksi diperbolehkan. Potongan video viral itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok bernama @gayon_105, kemudian diunggah kembali oleh berbagai akun, termasuk akun Snackvideo KoranMusi. Lantas tersebar luas di berbagai platform media sosial, termasuk di X yang diunggah oleh akun bernama @BangRohmanJ. Lantas Kementerian Agama (Kemenag) mendapat kritik dari netizen yang dianggap tidak tegas terhadap kelompok pengajian yang menyebarluaskan ajaran yang mengarah pada seks bebas. Video ini menarik perhatian karena terdapat seorang tokoh yang menyatakan bahwa poligami, pergantian pasangan, dan pernikahan tanpa wali serta saksi adalah hal yang diperbolehkan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Kemenag Dedi Slamet Riyadi menuturkan, video tersebut berasal dari rekaman yang lebih panjang di platform YouTube. Kemudian diunggah oleh akun Mbah Den (Sariden) dengan judul &ldquo;Mengerikan, Ajaran Kiyai Salamah, Halalkan Berzina Jaminan Masuk Surga" yang tayang perdana pada 25 Februari 2024. Video tersebut memperlihatkan seseorang yang menyusup ke dalam kelompok pengajian atau pengobatan yang dipimpin Kiai Salamah. Kiai Salamah digambarkan sebagai tokoh yang menghalalkan seks bebas dan pernikahan tanpa mengikuti aturan syariat yang benar. Dedi menduga video tersebut dibuat untuk mendapatkan perhatian di media sosial. Dia menyatakan perlu meminta klarifikasi langsung kepada pembuat video pertama, yaitu Gus Samsudin agar mendapat informasi yang lebih lengkap sehingga Kemenag dapat mengambil tindakan yang tepat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/Screenshot-2024-02-27-225451-2153859815.jpg" alt="TANGKAPAN LAYAR: Potongan video viral yang diduga mengandung ajaran sesat." width="100%">
<figcaption>TANGKAPAN LAYAR: Potongan video viral yang diduga mengandung ajaran sesat.</figcaption>
</figure> &ldquo;Kami melihat adanya kemungkinan video di akun YouTube Mbah Den (Sariden) dibuat untuk menarik perhatian di media sosial,&rdquo; ungkap Dedi saat dihubungi wartawan melalui saluran telepon pada Senin (26/2). Menurut Dedi, setiap orang memiliki kebebasan untuk berkreativitas, mengunggah konten di media sosial, dan mengekspresikan diri. Namun, konten yang diunggah mestinya tidak memicu konflik di masyarakat. Dia menegaskan bahwa Kemenag akan mengambil langkah untuk mengklarifikasi konten yang telah menimbulkan kontroversi, fitnah, dan konflik. &ldquo;Siapa saja boleh berkreasi sesuai dengan hobinya. Boleh mengunggah foto, video, karya seni, musik, dan jenis karya lainnya. Tetapi, karya yang diunggah tidak memicu konflik di masyarakat,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014247455/total-biaya-haji-tahun-ini-rp-20-triliunan-bpkh-sudah-salurkan-ke-kemenag">Total Biaya Haji Tahun Ini Rp 20 Triliunan, BPKH Sudah Salurkan ke Kemenag</a> Untuk itu, Dedi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, sehingga mampu membedakan mana konten yang berkualitas, dan konten yang bertujuan untuk mencari perhatian semata. &ldquo;Masyarakat perlu menyaring konten yang benar-benar bermanfaat dari jutaan konten yang sekadar dibuat untuk mendapatkan perhatian,&rdquo; tandasnya.

Publik belakangan ini digegerkan dengan video viral soal ajaran yang menyimpang dari syariat. Yaitu, yang menyatakan bahwa poligami.

Viral Video Ajaran Sesat Yang Halalkan Gonta Ganti Pasangan, Kemenag Beri Tanggapan Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/Screenshot_20230626_161057_Gallery-3714102707.jpg" alt="Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/6)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Iip Hidajat menuturkan, pihaknya mendapat informasi akan ada utusan dari Panji Gumilang,&nbsp;Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, datang ke Gedung Sate untuk menyerahkan jawaban terkait dugaan ajaran sesat di pesantren tersebut. &rdquo;Jadi, kita tujuh hari kerja, sampai Selasa besok (27/6), tapi tadi ada informasi ada utusan Al Zaytun membawa berkas untuk jawaban,&rdquo; kata Iip Hidajat&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/6). Dia mengatakan, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, tim investigasi masih memiliki waktu satu hari hingga Selasa (27/6)&nbsp;untuk melakukan konfirmasi atau tabayun kepada Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun&nbsp;Panji Gumilang. Apabila benar ada utusan Panji Gumilang datang ke Gedung Sate membawa jawaban, Pemprov Jabar&nbsp;akan menyerahkan jawaban tersebut kepada Menkopolhukam Mahfud MD. &rdquo;Dan poin pentingnya ini sudah diambil alih pusat, Menkopolhukam, tapi tugas kami tujuh hari itu berakhir besok. Tapi, hari ini atau besok datang jawaban, kita akan terima sebagai bahan untuk melengkapi kepada Menkopolhukam,&rdquo; terang Iip Hidajat. Nanti, lanjut Iip, jawaban dari Panji Gumilang itu dituangkan dalam bentuk surat tertulis&nbsp;beserta data-data sesuai pertanyaan klarifikasi yang diajukan tim investigasi. &rdquo;Tertulis&nbsp;karena ketika awal rapat itu meminta waktu untuk menyiapkan jawaban tertulis dengan data-datanya. Nanti kita lihat saja seperti apa hasilnya,&rdquo; tutur Iip Hidajat. Dia menegaskan, tim investigasi tidak akan memanggil kembali Panji Gumilang atau pun berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaytun. &rdquo;Saya kira sudah selesai&nbsp;karena sudah diambil alih. Ini karena ada sisa waktu saja&nbsp;ketika ada informasi akan didatangkan ke Bandung jawabnya, kami akan terima sebagai tim, untuk disampaikan ke pusat,&rdquo; papar Iip Hidajat. Saat ini, Pemprov Jabar hanya diberi&nbsp;tugas menjaga situasi&nbsp;kondusif&nbsp;karena masalah lain sudah diambil alih pemerintah pusat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, tugas tim investigasi dalam tabayun ke Pondok Pesantren Al Zaytun&nbsp;di Kabupaten Indramayu&nbsp;akan selesai pada Selasa (27/6). &rdquo;Tim investigasi sudah selesai Selasa besok (27/6). Sekarang mah, reguler saja. Ada gerakan diimbau, diantisipasi Polres Indramayu dan sebagainya, ada yang bersuara kita datangi, kita ceritakan,&rdquo; ujar Ridwan Kamil. Selain tugas tim investigasi sudah selesai, tambah Gubernur, masalah Pondok Pesantren Al Zaytun pun kini sudah diambil alih pemerintah pusat. &rdquo;Tidak ada informasi baru. Silakan menunggu paparan teknis dari Pak Menko&nbsp;karena sudah ditarik di level Menkopolhukam,&rdquo; kata Ridwan Kamil. Dia menambahkan,&nbsp;saat ini tugas Pemprov Jawa Barat hanya berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menjaga situasi&nbsp;kondusif&nbsp;di wilayah Jabar, khususnya Indramayu. &rdquo;Tugas saya dari Pak Menko hanya poin ketiga. Mengamankan, menjaga kondusivitas sosial politik di wilayah Jawa Barat,&rdquo;&nbsp;ucap Ridwan Kamil.

Pemprov Jabar dapat informasi akan ada utusan dari Pimpinan Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang serahkan jawaban terkait dugaan ajaran sesat

Utusan Al Zaytun Segera Kirim Jawaban Tertulis ke Pemprov Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/panji-zaytun-3832330570.jpg" alt="JADI SOROTAN: Panji Gumilang bersama masa pendukungnya di depan gerbang Ponpes Al Zaytun, Indramayu, kemarin (22/6)." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Panji Gumilang bersama masa pendukungnya di depan gerbang Ponpes Al Zaytun, Indramayu, kemarin (22/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD ikut buka suara terkait polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang dituding sesat. Menurut dia, saat ini pemerintah masih mempelajari dan melakukan pendalaman. &rdquo;Kita tidak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua,&rdquo; ungkap dia kepada awak media kemarin (22/6). Meski sudah ada keterangan dari MUI Indramayu terkait dengan syariat di Al Zaytun yang dinilai tidak sesuai ajaran Islam, Mahfud belum bersedia berkomentar lebih jauh. &rdquo;Nanti kita dalami. Tidak sesuainya apa, kan saya belum tahu ketidaksesuaiannya apa,&rdquo; kata dia. Untuk itu, dia berharap tim investigasi yang mendalami persoalan di Indramayu, Jawa Barat, tersebut bekerja dengan baik. &rdquo;Kami menunggu hasilnya,&rdquo; imbuhnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, sudah ada arahan dari Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin terkait kasus Ponpes Al Zaytun. Menurut dia, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas diminta mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. &rdquo;Kan sudah ada arahan dari Pak Wapres supaya mencermati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,&rdquo; ungkapnya kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011282096/kemenag-minta-pondok-al-zaytun-terbuka-dan-kooperatif">Kemenag Minta Pondok Al Zaytun Terbuka dan Kooperatif</a> Terkait langkah apa saja yang diambil, Muhadjir mengatakan saat ini masih dikaji lebih mendalam. Termasuk dilihat dari sisi dampak dan lainnya. &rdquo;Yang jelas, sudah ada arahan dari Pak Wapres, kemudian ada juga dari pihak MUI yang sudah membuat pernyataan ya. Kita lihat perkembangannya,&rdquo; tuturnya. Pada bagian lain, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa&rsquo;adi mengatakan, Kemenag selaku pembina instansi pesantren akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait hal itu. &rsquo;&rsquo;Kita akan tabayun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayun,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Zainut mengimbau semua pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, dan saling menasihati. Dengan dasar kebenaran dan kesabaran untuk mencari solusi yang paling maslahat. &rsquo;&rsquo;Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayun, dan husnuzan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dia juga berharap semua pihak tidak mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik karena dapat membuat suasana semakin gaduh. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011273056/ponpes-al-zaytun-bakal-kembali-didemo-polres-indramayu-siapkan-ribuan-personel">Ponpes Al Zaytun Bakal Kembali Didemo, Polres Indramayu Siapkan Ribuan Personel </a> Kementerian Agama, tegas Zainut, tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan hal sesat atau menyimpang. Sebab, hal itu menyangkut ranah hukum agama atau syari yang menjadi kewenangan MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya. <h3>Didemo Lagi</h3> Al Zaytun kemarin didemo lagi. Kali ini oleh Forum Solidaritas Dharma Ayu (F-Soda) yang merupakan gabungan puluhan ormas, LSM, komunitas keagamaan, sampai pondok pesantren. Jumlah pendemo jauh lebih besar dibandingkan aksi demonstrasi sebelumnya. Aparat keamanan sempat kewalahan hingga terjadi beberapa kali kericuhan. Pantauan Radar Indramayu, massa mengepung Ponpes Al Zaytun dari dua arah. Mereka terkonsentrasi di sebelah kiri dan kanan pintu gerbang utama pesantren yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, itu. Dalam orasinya, mereka menuntut pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang, ditangkap. Mereka menilai Panji telah melakukan penyelewengan ajaran agama. Membuat umat Islam terusik oleh kontroversi yang dibuat Panji. (syn/mia/wan/kho/tim/c7/oni)

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD ikut buka suara terkait polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang dituding sesat.

Soal Ponpes Al Zaytun, Pemerintah Masih Tunggu Hasil Tim Investigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230326_134107.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menelusuri dugaan keberadaan ajaran sesat di Kabupaten Ogan Ilir yang mengatasnamakan Rosidi Raja Adil Khalifah Akhir Zaman.  Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, di Palembang, Minggu (26/3), mengatakan informasi terkait dugaan ajaran sesat tersebut sudah diterima dan saat ini dalam penelusuran personel kepolisian setempat.  "Jadi, sudah kami sampaikan untuk dicek (kebenarannya)," kata Kapolda Sumsel.  Menurut dia, sebelum mendapatkan kejelasan suatu peristiwa yang menjelaskan bahwa ajaran itu sesat dan menyesatkan maka kepolisian atau aparat penegak hukum belum bisa melakukan tindakan hukum.  Oleh karena itu, kata Rachmat, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya forum kerukunan umat beragama daerah setempat untuk memastikan keberadaan ajaran yang diduga sesat itu.  Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian bahwa Rosidi, 62, mengaku Raja Adil Khalifah Akhir Zaman bermukim di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir. Rosidi diduga menganut tasawuf maqqom haqiqi mutlaq Raja Adil yang dipelajarinya sejak 1982.  Dalam catatan kepolisian ajaran yang dianut Rosidi itu dinilai sesat dan menyesatkan oleh pemerintah pada dekade 1980-an. Kemudian berdasarkan keputusan atau fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah setempat pada tahun 2022, namun belakangan ini ajaran sesat tersebut diduga dihidupkan kembali.  Para penganut ajaran tersebut menyebar brosur dan poster berukuran besar di dusun/kampung. Brosur tersebut bertuliskan "Rosidi, Raja Adil yang memimpin Khilafah Islam seluruh manusia di muka bumi ini, seluruh agama akan disatukan menjadi agama Islam dan memegang akhir zaman".

Polda Sumsel Telusuri Dugaan Munculnya Ajaran Sesat di Ogan Ilir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-minta-kelompok-masyarakat-jangan-provokasi-penolakan-vaksin-mr_m_.jpg" alt="Ilustrasi: MUI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: MUI</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan telah menerima aduan mengenai dugaan ajaran sesat yang menimbulkan kegaduhan.  Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry mengatakan, kedua bentuk penyimpangan ajaran itu sejak 2022 dan awal 2023. ”Sampai saat ini baru dua, satunya lokasinya di Kota Makassar dan satunya lagi di Kabupaten Gowa,” ujar KH Muammar Bakry seperti dilansir dari Antara.  KH Muammar Bakry mengatakan, kedua bentuk ajaran sesat itu, satunya menyebut sebagai aliran Hakikinya Hakiki di wilayah Kota Makassar dan satunya di Kabupaten Gowa dengan aliran Bab Kesucian. Adapun ajaran sesat yang di wilayah Kota Makassar itu sudah dilakukan penelusuran, klarifikasi dan verifikasi, sehingga dikeluarkan maklumat.  Maklumat tersebut telah dikeluarkan MUI Kota Makassar Nomor: Maklumat-01/MUI.MKS/XII/2022 tentang Ajaran Hakikinya Hakiki. Dia pun mengapresiasi langkah cepat MUI Makassar yang telah mengeluarkan maklumat menyikapi kesesatan yang ada pada kelompok tersebut.  ”Maklumat ini sifatnya rekomendasi kepada yang berwenang untuk melakukan pembinaan hingga penindakan jika dibutuhkan. Selain itu, dengan maklumat ini diharapkan ada pencegahan yang maksimal agar warga tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang merusak Akidah Islam,” kata KH Muammar Bakry.  Dalam Maklumat tersebut tertulis 10 kriteria bagi suatu ideologi yang dianggap merusak orisinalitas agama Islam berdasar Rakernas MUI pada 2007 yaitu, mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang enam dan Rukun Islam yang lima, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.  Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran, melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir, mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.  Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.  Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.  Setelah mencermati aliran Hakikinya Hakiki yang berkembang di tengah masyarakat Makassar yang sudah meresahkan umat Islam, bahkan lebih luas lagi karena telah menjadi viral di media sosial, MUI Kota Makassar mensinyalir beberapa poin kesesatan yang ada pada ajaran ini.  Pertama, menyalahi rukun iman yang ditetapkan Alquran, surah Annisa ayat 59. Kedua, jaminan masuk surga oleh Karaengnya (01) juga bertentangan dengan ajaran Islam, ketiga, mengaku pernah bertemu dengan Allah ta’ala. Keempat, mengaku haji bisa diperoleh dari gurunya tanpa melakukan ibadah haji di Makkah, kelima, niat salat juga bertentangan dengan ajaran Islam yang disepakati jumhur ulama.  ”Berdasar poin-poin yang disebutkan di atas, MUI Kota Makassar menyatakan kesesatan aliran Hakikinya Hakiki. Dalam maklumat tersebut juga diharapkan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan pembinaan,” ujar KH Muammar Bakry.

MUI Sulsel Terima Dua Aduan Tentang Ajaran Sesat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/IMAM-MAHDI-PALUS-DICKY-RADAR-DEPOK-Radar-Bogor.jpg" alt="Rumah Winardi (Imam Mahdi palsu) didatangi petugas. DICKY/RADAR DEPOK" width="100%">
<figcaption>Rumah Winardi (Imam Mahdi palsu) didatangi petugas. DICKY/RADAR DEPOK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Winardi, pria yang sehari-hari menjadi petugas sekuriti hotel di Jakarta, tiba-tiba mengaku sebagai Imam Mahdi. Pria 45 tahun tersebut juga mendirikan padepokan bernama Trisula Weda. Sudah ada 70 orang yang menjadi pengikutnya.  Kepada Radar Depok, Winardi mengungkapkan bahwa menjadi Imam Mahdi berawal dari sebuah mimpi. Dia merasa mendapat perintah Tuhan. ''Nama Imam Mahdi bukan saya sendiri yang memberikan. Tapi, langsung diberikan oleh Allah,'' terangnya.  Padepokan Winardi didirikan pada 2011. Winardi mengaku bisa memberikan pengobatan. Meski demikian, aktivitas padepokan juga membuat resah warga sekitar.  Tak jauh dari rumahnya, Winardi juga membangun musala yang menyerupai Kakbah. Tokoh-tokoh masyarakat di sana khawatir bangunan tersebut menyesatkan warga. Kini aktivitas padepokan dan musala juga ditutup.  Terungkapnya aktivitas Imam Mahdi palsu tersebut bermula dari undangan halalbihalal. Di undangan, Winardi menyebut dirinya Imam Mahdi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Imam-Mahdi-DICKY-RADAR-DEPOK-Radar-Bogor-1-750x877.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Winardi (Imam Mahdi) palsu bertobat dihadapan MUI, tokoh masyarakat di Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Jawa Barat. (DICKY RADAR DEPOK)  Ketua MUI Kota Depok KH Dimyati Badruzzaman, Ketua NU Depok Ahmad Solekan, dan perwakilan Kemenag Kota Depok Fahrudin Muroddih pun turun tangan. Mereka menyatakan bahwa julukan Imam Mahdi kepada Winardi keliru. Sebab, tidak ada ciri Imam Mahdi dalam diri Winardi.  ''Saya khilaf dan menyesal. Saya meminta ampun (tobat) kepada Allah SWT. Semoga pengikut saya sebanyak 70 orang dapat bertobat semuanya dan ikut ajaran agama Islam yang benar,'' kata Winardi.  Ketua MUI Kota Depok Dimyati Badruzzaman menuturkan, MUI Kota Depok telah melakukan penanganan dan memberikan peringatan kepada Padepokan Trisula Weda. ''Sudah ada pertemuan dan diarahkan bertobat karena ajarannya salah dan keliru,'' ujarnya.  Dimyati mengungkapkan, Winardi diberi sejumlah pertanyaan yang menyebabkan dasar dia mengakui sebagai Imam Mahdi. Termasuk muasal pemberian gelar.  Hasil pertemuan tersebut menelurkan sejumlah butir kesepakatan. Di antaranya, dia tidak akan mengadakan acara apa pun serta membatalkan halalbihalal yang telah direncanakan. Selain itu, Winardi akan mengubah cat tempat ibadah yang menyerupai Kakbah tersebut.

Geger Kemunculan Imam Mahdi Palsu di Depok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/diduga-praktikkan-ajaran-sesat-ajg-diminta-ditindak-tegas_m_157794.jpeg" alt="Ilustrasi: Seorang pria sedang mempraktikan ajaran sesat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Seorang pria sedang mempraktikan ajaran sesat</figcaption>
</figure>JawaPos - Masyarakat Kota Sampit, Kalteng mendesak MUI Kotim segera mengambil langkah terkait dugaan aliran menyimpang yang diajarkan warga Baamang berinisial AJG. Mereka menuntut agar ajaran yang tidak sesuai akidah dan ajaran Rasulullah dibumihanguskan dari Bumi Habaring Hurung. &rdquo;MUI harus dan segera bertindak. Jika dibiarkan, maka orang-orang seperti AJG ini dikhawatirkan akan merusak akhlak dan keyakinan kita,&rdquo; kata Miftakhul, warga Baamang saat ditemui di salah satu majelis pengajian, dilansir Radar Sampit (Jawa Pos Group), Minggu(17/9). Menanggapi adanya desakan tersebut, ulama di Kota Sampit menegaskan, ajaran agama Islam yang tidak berdasarkan pada Alquran dan Hadits merupakan aliran sesat. Meski demikian, masyarakat diminta tak menyimpulkan sendiri apabila menemukan ada indikasi ajaran yang diduga menyimpang. &rdquo;Apabila ajaran (Islam) tidak berdasarkan Alquran dan sunnah/hadis, itu sudah masuk kategori menyesatkan,&rdquo; kata pendiri panti asuhan Putra Borneo dan Pondok Pesantren Nurul Aitam, KH M Yusuf Al Hudromy. Sebelumnya, seorang pria asal Banjarmasin yang menetap di Kelurahan Baamang, lima tahun terakhir ini bikin resah warga. Pria berinisial AJG itu diduga menyebarkan aliran menyimpang. Ajaran pria tersebut dianggap melenceng dari ajaran Agama Islam. Menurut mantan santrinya, AJG sering berkata bahwa ilmu yang dipelajarinya bukan berasal dari Alquran dan hadis. AJG juga mengklaim dirinya sebagai seorang habib keturunan sahabat Rasul, Ali bin Abi Thalib. Hudromy menuturkan, ada beberapa kategori ajaran menyimpang atau menyesatkan. Antara lain, tidak berdasarkan Alquran dan hadis, mengingkari salah satu rukun iman yang berjumlah enam, mengakui adanya wahyu sesudah Alquran, dan mengingkari, melecehkan, serta menghina Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Jika sudah lengkap semua ciri-ciri tersebut, lanjut Hudromy, bisa dipastikan ajaran tersebut sesat. Namun, dia mengingatkan masyarakat agar tidak menyimpulkan sendiri dengan menyebut seseorang dan ajarannya sesat sebelum ada keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). &rdquo;Semoga kita terhindar dari prasangka yang tidak baik dari ibadah orang lain. Semoga Kotim tetap kondusif, masyarakat tidak resah, dan tidak ada yang anarkis dalam mengambil langkah demi kebaikan dan ketenangan kota cantik ini,&rdquo; pungkasnya.

Diduga Praktikkan Ajaran Sesat, AJG Diminta Ditindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ajaran-baru-diduga-sesat-tak-wajibkan-salat-dan-puasa_m_141842.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah cerita Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang sempat menghebohkan Indonesia menghilang, publik Bumi Galaherang kembali disentak dengan kabar adanya ajaran Islam yang tak lazim di Desa Sekubang, Kabupaten Mempawah. Konon, para pengikut ajaran tersebut tidak diwajibkan untuk salat dan berpuasa. Hal ini terungkap dari penuturan seorang tokoh pemuda di Desa Sekubang, Gunawan. Para pengikut ajaran itu, menurut dia, menamakan diri Amanah Keagungan Ilahi (AKI). Gunawan menyebut dirinya memang sudah mendapat kabar keberadaan ajaran tersebut sebelum terkuaknya Gafatar. &ldquo;Saya sudah mendengar lama kabar ajaran tersebut di RT sebelah,&rdquo; ujarnya, dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Senin (3/7). Dikatakan Gunawan, pihak Rukun Tetangga (RT) tempat dimana ajaran tersebut diturunkan kepada pengikutnya telah memberikan peringatan. &ldquo;Namun perkembangan lebih lanjut, saya tidak tau,&rdquo; jelas Ketua RT7/RW3, Desa Sekubang, ini. Walaupun sudah beroperasi cukup lama di kawasan tersebut, sepengetahuannya, kegiatan AKI tidak meresahkan. &ldquo;Saya dengar pengikutnya sekitar 15 orang dan saya belum mendapat informasi lebih lanjut tentang perkembangannya,&rdquo; imbuh Gunawan. Humas Polres Mempawah Ipda Imam Widhiatmoko mengaku sudah mendengar informasi akan adanya AKI. &ldquo;Sejauh ini, kita sudah koordinasikan bersama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Mempawah terkait ajaran yang diduga menyimpang dari syariat Islam tersebut,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, Polres Mempawah secepatnya menangani AKI agar tidak menjadi polemik seperti halnya Gafatar. &ldquo;Saat ini sedang menemui sejumlah elemen masyarakat untuk menghimpun data dan informasi terkait ajaran AKI,&rdquo; tegas Imam. Ditambahkannya, aktivitas AKI dilakukan di salah satu kediaman warga RT10/RW05 Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir. Pemilik rumah diketahui berinisial SU dan ditempati oleh IB. Informasi yang dihimpun Polres Mempawah, Imam membeber, di kediaman tersebut sering dilakukan pertemuan para jamaah AKI yang dilaksanakan secara terjadwal. Pada Selasa dan Kamis sekitar pukul 00.00- 02.00. &ldquo;Jamaah ajaran AKI itu sendiri merupakan warga tempatan yang berasal dari Desa Sengkubang, Desa Penibung, Desa Malikian, dan ada pula dari Kota Pontianak,&rdquo; ungkapnya. Ia menambahkan, karena kegiatan AKI dilaksanakan pada waktu yang tak wajar, yaitu tengah malam &mdash;dan sembunyi-sembunyi&mdash; akhirnya menimbulkan kecurigaan masyarakat setempat. &ldquo;Apalagi, terdengar kabar kalau ajaran AKI tidak mewajibkan jamaahnya untuk salat dan berpuasa sebagaimana syariat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW,&rdquo; papar Imam. Di sisi lain, seorang mantan pengikut AKI yang enggan namanya dikorankan mengungkap ajaran tersebut sudah lama ada. &ldquo;Setahu saya, dalam ajaran AKI (pengikutnya) ada tingkatan tersendiri,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Yang dikatakannya ibadah di atas tingkatan salat yang artinya boleh saja melaksanakan salat, namun jika sudah masuk ke tingkatan yang telah ditentukan, secara otomatis tidak lagi salat karena tingkatannya lebih tinggi dari salat,&rdquo; sambung dia. Pengikut AKI, dikatakannya, juga memiliki kewajiban membayar fidyah dan memiliki kitab tersendiri. Sementara itu, Ketua MUI Mempawah, KH Tusirana Rasyid akan segera mengambil langkah. Ia dan pengurus MUI tengah menghimpun informasi. &ldquo;Untuk menentukan menyimpang ataukah tidak, tentu ada komisi fatwa dan lain sebagainya untuk menyatakan hal tersebut menyimpang atau tidak,&rdquo; terangnya. Ia menegaskan, jika betul AKI tidak mewajibkan salat, maka ajaran tersebut menyimpang. &ldquo;Kalau yang diinformasikan benar, mereka (pengikut AKI) perlu dibina agar kembali ke jalan yang benar dan tidak menyebar luas,&rdquo; pungkas Tusirana. (Ari Sandi/Mohamad iQbaL/fab/JPG)

Ajaran Baru Diduga Sesat, Tak Wajibkan Salat dan Puasa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ajaran sesat

Berita Terkini