<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/aisyah-wedding.jpg" alt="KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)" width="100%">
<figcaption>KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Metro Jaya belum menemukan keberadaan pengelola situs Aisha Weddings yang membuat heboh masyarakat dengan kampanye menikah di usia 12-21 tahun. Penyelidikan terhambat karena pengelola situs tersebut diduga berada di luar negeri.  "Hasil profilling, akun itu tidak ada di Indonesia. Adanya di luar negeri. Makanya ini saya bilang masih didalami," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (19/2).  Oleh karena itu, saat ini penyidik masih terus bekerja mencari fakta-fakta dalam kasus ini. Sejumlah saksi masih terus dimintai keterangan guna mencari petunjuk.  "Menyangkut Aisha Weddings, saya sudah sampaikan ini masih kita klarifikasi masih penyelidikan ya," jelas Yusri.  Sebelumnya, seorang warga bernama Disna Riantina membuat laporan polisi terhadap jasa penyelenggara pernikahan Aisha Weddings. Laporan didasarkan atas promosi nikah siri yang dibuat oleh Aisha Wedding melalui situs www.aishaweddings.com.  "Kami mendalami membuka web terkait yaitu aishaweddings.com. Kemudian kita lihat ke sana, ada anjuran-anjuran tentang menikahkan atau mewajibkan anak perempuan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun," kata Disna di Polda Metro Jaya, Jakarta Rabu (10/2).  Diketahui, Aisha Weddings sempat menjadi perbincangan warganet. Dia menganjurkan agar perempuan muslim menikah muda di usia 12-21 tahun. Situs ini juga mengajak agar perempuan muslim menikah siri dan mau dipoligami. Kontroversi lainnya yang dibuat oleh situs ini yakni menyebut perempuan sebagai beban orang tua.  Laporan Disna diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor LP/800/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ tanggal 10 Februari 2021. Adapun barang bukti yang disertakan yakni pamflet situ Aisha Weddings, serta salinan dari situs tersebut.

Polisi Duga Pengelola Situs Aisha Weddings Berada Di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/aisyah-wedding.jpg" alt="KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)" width="100%">
<figcaption>KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Wedding Organizer (WO) Aisha Weddings menjadi polemik. Pasalnya, WO tersebut mengajak para perempuan untuk menikah di atas usia 12 tahun hingga maksimal 21 tahun.  Kampanye nikah muda yang dilakukan Aisha Weddings menandakan bahwa perkawinan anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.  Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Lenny Rosalin mengungkapkan, kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan advokasi, serta menegaskan bahwa perkawinan anak tidak boleh terjadi.  “Kasus Aisha Weddings ini, menjadi tantangan bagi KemenPPPA untuk dapat merespons cepat dan mengawal isu pencegahan perkawinan anak, serta memastikan tumbuh kembang anak dapat berjalan optimal," jelas dia, Selasa (16/2).  Pemerintah menargetkan dapat menurunkan angka perkawinan anak hingga 8,74 persen pada 2024, bahkan menghapuskannya. Sebab, perkawinan anak memiliki berbagai dampak negatif yang tidak hanya merugikan anak, maupun keluarga, tapi secara keseluruhan juga merugikan negara.  Adapun berbagai dampak negatif dari perkawinan anak, yaitu meningkatnya angka anak putus sekolah akibat menikah, tingginya angka stunting, angka kematian bayi, angka kematian ibu. Kemudian, meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga menimbulkan kemiskinan.  “Belum lagi dampak perkawinan anak lainnya seperti tingginya KDRT, kekerasan terhadap anak, terganggunya kesehatan mental anak dan ibu, munculnya pola asuh yang salah pada anak, hingga identitas anak yang tidak tercatat karena tidak memiliki akta kelahiran, sehingga memunculkan risiko terburuk yaitu terjadinya perdagangan orang,” tambah Lenny.  Masalah perkawinan anak merupakan masalah kritis mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak cukup tinggi. Pada 2019, diketahui ada sebanyak 22 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata angka nasional yaitu 10,82 persen.  Dari 2019 hingga 2020, telah terjadi penurunan angka perkawinan anak sebanyak 0,6 persen, dan diharapkan dapat terus menurun hingga 8,74 persen pada 2024.  “Untuk itu, diperlukan upaya untuk menurunkan angka ini secara drastis bahkan menghapuskannya, sehingga Indonesia menjadi negara tanpa perkawinan anak," pungkasnya.

Pernikahan Anak Masih Tinggi, Kasus Aisha Weddings Jadi Tantangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/aisyah-wedding.jpg" alt="KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)" width="100%">
<figcaption>KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI masih menelusuri pemilik portal Aisha Weddings yang dianggap mempromosikan perkawinan anak.  ’’Cyber crime Polri masih menelusuri. Kontak yang tercantum diduga fiktif. Perlu waktu dan proses untuk menelusuri pemilik akun tersebut,’’ kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI Komisaris Polisi Ema Rahmawati dalam rapat koordinasi pencegahan perkawinan anak yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara daring diikuti dari Jakarta, Senin (15/2).  Ema mengatakan pihaknya juga masih mencari delik pidana yang bisa dikenakan kepada pemilik Aisha Wedding. Karena itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).  Menurut Ema, Bareskrim merupakan satuan kerja Polri yang bertugas melakukan penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Karena itu, dalam kasus promosi perkawinan anak yang dilakukan Aisha Weddings, perlu dicari delik pidana yang dilanggar.  ’’Sebenarnya tidak ada aturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur ancaman pidana terhadap perkawinan anak. Biasanya kami menerapkan pasal persetubuhan, pencabulan, dan melarikan anak di bawah umur yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP,’’ tuturnya seperti dikutip dari Antara.  Ema mengatakan kadang kala perkawinan anak juga bersifat kasuistik, diikuti dengan eksploitasi anak, baik eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. ’’Dalam praktik kasuistik tersebut, bila memang ada eksploitasi anak, maka yang akan dipidana adalah kasus eksploitasinya,’’ jelasnya.  Menurut Ema, pihaknya tidak memiliki data tentang perkawinan anak yang dilaporkan ke polisi. Data yang ada lebih terpilah pada kasus persetubuhan, pencabulan, atau melarikan anak di bawah umur.  Dia menyebut kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak secara umum meningkat setiap tahun. Karena itu, perlu ada upaya untuk menurunkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan seluruh pihak.  ’’Kepolisian juga memiliki fungsi pembinaan masyarakat melalui bhabinkamtibmas yang bertugas sampai ke pelosok-pelosok desa. Mereka bisa dirangkul untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak,’’ katanya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/SD-5HBqfAPg

Bareskrim Polri: Pemilik Portal Aisha Weddings Masih Ditelusuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/aisyah-wedding.jpg" alt="KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)" width="100%">
<figcaption>KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan perlu pemahaman bersama terkait pelaksanaan undang-undang pernikahan dan undang-undang perlindungan anak untuk menghapuskan praktik pernikahan usia dini di masyarakat.  Hal ini dikatakan Lestari terkait munculnya website Aisha Weddings yang mempromosikan berbagai fasilitas pernikahan mulai dari siri, poligami, hingga pernikahan anak di bawah umur.  "Saya prihatin bila masih saja ada kelompok masyarakat yang mengajak untuk melaksanakan pernikahan usia dini. Selain melanggar hukum, pernikahan usia dini juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada pengantin perempuan," ujar Lestari kepada wartawan, Sabtu (13/2).  Menurut Lestari, promosi tersebut selain secara hukum melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, secara kesehatan sangat merugikan calon mempelai perempuan.  "Pernikahan usia dini melanggar hak-hak anak dan menempatkan mereka pada risiko tinggi yang rawan mengalami kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan kesehatan reproduksi," katanya.  Menurutnya, munculnya promosi secara daring yang mengajak masyarakat untuk melakukan pernikahan usia dini harus menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan. Bahwa masih banyak kelompok di tengah masyarakat yang belum memahami konsekuensinya.  "Harus dilakukan strategi untuk memperluas dan mempercepat peningkatan pemahaman masyarakat terkait peraturan dan risiko kesehatan yang akan dialami dalam pernikahan usia dini," katanya.  Lestari berharap, segera dilakukan sosialisasi masif terkait sejumlah peraturan hukum yang melarang dan besarnya risiko kesehatan bila terjadi pernikahan usia dini di tengah masyarakat.  "Para pemangku kepentingan harus segera mengusut potensi pelanggaran yang dilakukan pengelola situs tersebut, untuk menghentikan pemahaman yang salah berkembang di masyarakat," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/rvX3tpsL3Hc

MPR: Pemahaman Dampak Pernikahan Usia Dini Harus Ditingkatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-10-at-22.55.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jagat media sosial baru-baru ini ramai memperbincangkan ajakan menikah di usia muda oleh Aisha Weddings. Sontak, hal itu pun membuat geram semua pihak termasuk pemerintah.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pemerintah menolak keras pernikahan anak. Terlebih, propaganda untuk mengajak menikah muda yang dilakukan oleh penyelenggara jasa pernikahan.  "Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat luas juga resah karena propaganda yang dilakukan Aisha Weddings," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Sabtu (13/2).  Ia menilai promosi itu tidak pantas dilakukan, apalagi saat bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19. Masyarakat saat ini tengah fokus untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya melindungi keluarga dari virus yang sangat membahayakan.  "Menikah di usia yang sangat muda bertentangan dengan tujuan syariat nikah itu sendiri, yaitu harus membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi pasangan yang menikah," tuturnya.  Ia menegaskan bahwa menikah di usia anak sudah pasti akan membawa bahaya dan bencana bagi anak itu sendiri dan masa depan generasi penerus bangsa. Secara biologis dan psikologis anak-anak belum siap untuk berumah tangga.  Di samping itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifzh al-nasl). Menurutnya, tujuan tersebut bisa diwujudkan pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.  "Pernikahan anak berpotensi menghasilkan bayi yang kurang sehat, karena anak di bawah usia 18 tahun secara fisik belum siap untuk melahirkan," ungkapnya.  Padahal, ibu merupakan sekolah pertama bagi anak. Oleh karenanya, seorang perempuan yang akan menikah harus sudah menyadari tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pendidikan yang baik bagi anak.  Di sisi lain, pernikahan anak secara hukum juga bertentangan dengan Undang-undang 16/2019 tentang Perubahan atas UU 1/1974 tentang Perkawinan, yaitu minimal usia boleh menikah untuk perempuan adalah 19 tahun.  Lebih ironis, pernikahan anak berpotensi menambah kemiskinan baru karena pengantin anak belum memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga. Kondisi demikian sangat mungkin menyebabkan lahirnya generasi anak-anak stunting yang diakibatkan ketidaksiapan ekonomi.  "Keyakinan Aisha Weddings mengenai perempuan harus mencari pasangan sejak usia 12 tahun merupakan keyakinan yang didasari oleh pemahaman yang sempit karena bertentangan dengan tujuan syariat nikah itu sendiri. Perkawinan harus membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi pasangan yang menikah," tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/02/2021/kampanyekan-nikah-dini-mulai-12-tahun-aisha-wedding-dipolisikan/">Kampanyekan Nikah Dini Mulai 12 Tahun, Aisha Wedding Dipolisikan</a>  Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK akan terus mempelajari kasus tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik antar kementerian/lembaga maupun NGO.  Muhadjir meminta penyelidikan lebih lanjut dilakukan Kepolisian untuk menguak siapa di balik Aisha Weddings. Juga terus dilakukan langkah untuk melindungi anak-anak dari target tindakan pelanggaran hukum lainnya seperti eksploitasi seksual ekonomi kepada anak hingga perdagangan anak.  Muhadjir pun mengimbau dan mengajak seluruh pihak untuk ikut berperan dalam upaya melindungi anak Indonesia agar tidak terjerumus dalam pernikahan di bawah umur serta kejahatan seksual dan eksploitasi anak, serta seks bebas.  "Upaya ini tentu membutuhkan komitmen dan peran bersama antara pemerintah, pihak swasta, media, masyarakat, dan yang paling penting adalah keluarga," pungkasnya.  https://youtu.be/6I2sg_nWHeI

Menko PMK: Pernikahan Anak Sangat Berpotensi Menambah Angka Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/aisyah-wedding.jpg" alt="KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)" width="100%">
<figcaption>KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situs Aisha Weddings yang mengajak perempuan harus nikah muda dan menerima dinikahi siri maupun poligami sudah tak lagi bisa diakses. Hal itu terjadi tidak lama usai situs tersebut menjadi perbincangan warganet, hingga berujung pada laporan polisi.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memastikan, kondisi tersebut tidak akan menghambat proses penyelidikan. Karena, jejak digital dari situs <a href="https://www.jawapos.com/tag/aisha-weddings/">Aisha Weddings</a> tersebut akan tetap ada meskipun situsnya sudah ditutup.  "Jejak digital nggak pernah hilang sampai kapan pun," kata Yusri kepada wartawan, Jumat (12/2).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/02/2021/polemik-aisha-weddings-ajak-nikah-usia-dini-kpai-ingatkan-dampaknya/">Polemik Aisha Weddings Ajak Nikah Usia Dini, KPAI Ingatkan Dampaknya</a>  Yusri mengatakan, penyelidikan kasus Aisha Weddings ini tengah berjalan. Penyidik tengah mempelajari laporan polisi yang dibuat, lalu menentukan langkah-langkah selanjutnya.  "Laporannya sudah masuk ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Laporannya sudah masuk nanti kita klarifikasi pelapornya dengan membawa bukti yang ada dan saksi," jelasnya.  Sebelumnya, seorang warga, Disna Riantina membuat laporan polisi terhadap jasa penyelenggara pernikahan Aisha Weddings. Laporan didasarkan atas promosi nikah siri yang dibuat oleh Aisha Weddings melalui situs www.aishawedding.com.  "Kami mendalami membuka web terkait aishawedding.com kemudian kita ke sana ada anjuran-anjuran tentang menikahkan atau mewajibkan anak perempuan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun," kata Disna di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/2).  Aisha Weddings sempat menjadi perbincangan warganet. Situs tersebut menganjurkan agar perempuan muslim menikah muda di usia 12-21 tahun. Situs ini juga mengajak agar perempuan muslim menikah siri dan mau dipoligami.  Kontroversi lainnya yang dibuat oleh situs ini yakni menyebut perempuan sebagai beban orang tua. Sehingga disarankan segera menikah, karena tugas perempuan adalah melayani kebutuhan suaminya.  Laporan Disna diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor LP/800/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ tanggal 10 Februari 2021. Adapun barang bukti yang disertakan yakni pamflet situs Aisha Weddings, serta salinan dari situs tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dBMTnkgrkng

Web Aisha Weddings Tak Bisa Diakses, Polisi: Jejak Digital Tak Hilang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/aisyah-wedding.jpg" alt="KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)" width="100%">
<figcaption>KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan polisi terhadap Aisha Wedding, yang mengajak perempuan untuk nikah siri muda dan mau dipoligami. Saat ini laporan kasus tersebut tengah dipelajari oleh penyidik.  "Laporannya sudah masuk ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (12/2).  Yusri memastikan, laporan tersebut akan diproses oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik akan menjadwalkan pemanggilan kepada para saksi terkait kasus tersebut.  "Laporannya sudah masuk nanti kita klarifikasi pelapornya dengan membawa bukti yang ada dan saksi," jelasnya.  Sebelumnya, Seorang warga, Disna Riantina membuat laporan polisi terhadap jasa penyelenggara pernikahan Aisha Wedding. Laporan didasarkan atas promosi nikah siri yang dibuat oleh Aisha Wedding melalui situsnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> "Kami mendalami membuka web terkait yaitu aishawedding.com kemudian kita kesana ada anjuran-anjuran tentang menikahkan atau mewajibkan anak perempuan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun," kata Disna di Polda Metro Jaya, Jakarta Rabu (10/2).  Diketahui, Aisha Wedding sempat menjadi perbincangan warganet. Dia menganjurkan agar perempuan muslim menikah muda di usia 12-21 tahun. Situs ini juga mengajak agar perempuan muslim menikah siri dan mau dipoligami.  Kontroversi lainnya yang dibuat oleh situs ini yakni menyebut perempuan sebagai beban oran tua. Sehingga disarankan segera menikah, karena tugas perempuan adalah melayani kebutuhan suaminya.  Laporan Disna diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor LP/800/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ tanggal 10 Februari 2021. Adapun barang bukti yang disertakan yakni pamflet situ Aisha Wedding, serta salinan dari situs tersebut.

Laporan Sudah Masuk, Polisi Tinggal Panggil Aisha Wedding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/aisyah-wedding.jpg" alt="KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)" width="100%">
<figcaption>KONTORVERSIAL: Website Aisha Weddings. Berbagai lembaga mengecam, bahkan melaporkan ke polisi, Wedding organizer tersebut. (SCREENSHOT AISHA WEDDINGS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kampanye menikah pada usia dini rentang usia 12-21 tahun yang dilakukan oleh wedding organizer (WO) Aisha Weddings mendapat kecaman dari berbagai pihak. Namun, ada kejanggalan di balik polemik ini.  Hal itu diungkapkan Founder Drone Emprit, Faisal Fahmi melalui analisisnya yang diposting di akun Twitter @ismailfahmi. JawaPos.com juga telah mendapat izin dari yang bersangkutan untuk menjabarkan analisis tersebut.  Dia mengatakan bahwa kejanggalan pertama adalah situs Aisha Weddings pada 2018 dan sebelumnya dialihkan atau redirect ke aishaevents.com. Kemudian, langsung melompat diperbaharui pada 2021.  Konten yang tampil dalam situs pun baru diperbaharui pada 9-10 Februari 2021. "Konten belum lengkap, isi provokatif. Baru beberapa halaman yang terisi, seperti keyakinan tentang poligami, untuk kaum muda. Sedangkan bagian layanan, Covid-19, kontak belum diisi. Sepertinya web ini baru dibuat, tapi keburu ketahuan," terang dia dalam cuitannya yang dikutip JawaPos.com, Kamis (11/2).  Keanehan lainnya adalah terkait dengan kecepatan peluncuran jasanya. Pasalnya, spanduk yang bermuatan provokatif itu telah terpampang di sejumlah wilayah Indonesia.  "Spanduk sudah dibikin di beberapa titik. Kalo spanduk ada, artinya sudah siap terima layanan. Apalagi ada email dengan domain," tutur dia.  Menurut Fahmi, jika tujuan orang-orang di balik Aisha Weddings ini hanya untuk membuat sensasi publik belaka, maka mereka sudah berhasil melakukannya. Karena, berbagai khalayak hingga Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rumah Kitab, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan para aktivis merespons hal tersebut.  "Kalau melihat komentar-komentar yang paling populer di Twitter, sebagian curiga ini bisnis betulan, tapi banyak yang isinya percaya bahwa Aisha Weddings ini betul-betul-betul sehingga menuding ada penggunaan agama untuk trafficking, bisnis eseks-eseks, agenda pedofilia, poligami," jelasnya.  Atas kejanggalan tersebut, dirinya pun memberikan saran agar polemik ini tidak diperpanjang.  "Menurut saya sih, kehebohan publik ini tak perlu dilanjutkan. Karena memang tidak jelas siapa yang membuat, dan tujuannya sepertinya bukan sungguh-sungguh sebagai iklan wedding profesional. Kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap pelakunya biar tidak terulang," pungkasnya.

Polemik Aisha Weddings Janggal, Pengamat: Tidak Usah Lanjut Hebohnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pma-baru-dirilis-dpr-sarankan-ada-sanksi-bagi-bos-travel-umrah-nakal_m_199606.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik dikejutkan dengan munculnya website Aisha Weddings yang mempromosikan berbagai fasilitas pernikahan mulai dari siri, poligami, hingga pernikahan anak di bawah umur.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta polisi cepat bertindak, karena yang dilakukan Aisha Weddings telah menyalahi UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan.  ’’Saya kira polisi harus menelusuri Aisha Weddings yang mempromosikan pernikahan di bawah umur. Ini telah menyalahi UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan,’’ ujar Ace kepada wartawan, Kamis (11/2).  Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, Aisha Wedding telah melanggar dua UU. Maka polisi bisa melakukan tindakan tegas. ’’Menikahkan anak di bawah umur merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kami minta kepolisian untuk mengusut yang bersangkutan,’’ katanya.  Aisha Weddings sempat menjadi perbincangan warganet karena wedding organizer itu menganjurkan agar perempuan muslim menikah muda, yakni pada usia 12–21 tahun. Situs ini juga mengajak agar perempuan muslim menikah siri dan mau dipoligami.  Kontroversi lainnya yang dibuat oleh situs ini yakni menyebut perempuan sebagai beban orang tua. Sehingga disarankan segera menikah, karena tugas perempuan adalah melayani kebutuhan suaminya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y5xpuHNebE8

Langgar UU, DPR Minta Polisi Bertindak Cepat Usut Aisha Weddings

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anak-vietnam-jadi-korban-perdagangan-manusia-ke-eropa_m_.jpg" alt="Laporan terbaru mengungkapkan bahwa banyak anak dari Vietnam diperdagangkan ke Inggris. Mereka dieksploitasi oleh penyelundup dan dipaksa untuk bekerja di salon perawatan kuku dan sebagai pelacur" width="100%">
<figcaption>Laporan terbaru mengungkapkan bahwa banyak anak dari Vietnam diperdagangkan ke Inggris. Mereka dieksploitasi oleh penyelundup dan dipaksa untuk bekerja di salon perawatan kuku dan sebagai pelacur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wedding organizer (WO) Aisha Weddings menjadi sorotan publik setelah mempromosikan jasanya. Bagaimana tidak, jasa yang dipromosikan adalah layanan nikah siri, poligami, dan perkawinan anak. Selain itu, mereka juga menawarkan jasa perjodohan.  Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Dian Kartika Sari pun geram akan hal ini. Dia mengatakan bahwa tindakan tersebut termasuk perdagangan manusia atau human trafficking.  ’’Kalau orang tua mau mencarikan jodoh, sebutkan saja keinginannya apa, dia (Aisha Weddings) akan mencarikan jodohnya dan ini (pernikahan dini), karena mengatasi situasi mereka sedang miskin, itu jelas menunjukkan itu masuk dalam definisi perdagangan perempuan dan anak,’’ jelasnya dalam Telekonferensi Pers Respons Terhadap Kasus Promosi Perkawinan Anak, Kamis (11/2).  Kata dia, tindakan tersebut merupakan eksploitasi anak yang dapat berujung pada tindak kriminal. Pelanggaran ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  Itu mereka melakukan bujuk rayu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dan menggunakan posisi rentan dan relasi yang tidak setara untuk menimbulkan eksploitasi," ujarnya.  Terlebih lagi, WO ini juga mengajak anak-anak untuk menikah siri. Hal ini tentunya akan merugikan satu pihak, yaitu perempuan apabila mengalami kekerasan rumah tangga karena tidak memiliki sertifikat menikah.  ’’Pasti kalau ada perkawinan anak pasti ada ekspolitasi, baik itu fisik, mental, dan seksual. Anak-anak akan menjadi korban eksploitasi seksual dan fisik dalam kerangka perkawinan. Apalagi kalau perkawinan siri, ini sama sekali tidak melindungi perempuan karena perempuan tidak mempunyai alas bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah istri,’’ tegas dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z_uTof-lrdQ

Infid: Aisha Weddings Eksploitasi Anak, dapat Berujung Kriminal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aisha weddings

Berita Terkini