<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/1002190526-2772311440.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar. (Tim Ais/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar. (Tim Ais/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar mengingatkan kepada warga supaya tidak lengah dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Sebab, kewaspadaan harus tetap menjadi prioritas utama. Politikus yang akrab disapa Ning Ais ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengantisipasi segala kemungkinan termasuk munculnya varian baru Covid-19. &rdquo;Saya mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk terus memperkuat langkah-langkah preventif, seperti sistem deteksi dini di puskesmas dan rumah sakit, serta pemantauan penyakit melalui surveilans aktif (SKDR). Kita tidak boleh lengah,&rdquo; kata Ais Shafiyah Asfar seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Dia menyebut, kesiapan laboratorium rujukan dan fasilitas kesehatan harus kembali ditingkatkan. Termasuk aktivasi pemantauan penyakit mirip influenza (ILI) serta ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan. &rdquo;Peningkatan kapasitas laboratorium rujukan, aktivasi pemantauan penyakit mirip influenza (ILI) serta memastikan ketersediaan alat pelindung diri dan sarana kesehatan yang memadai sangat penting,&rdquo; ujar Ais Shafiyah Asfar. Tak hanya dari sisi fasilitas medis, Ning Ais juga menegaskan pentingnya edukasi masyarakat agar tak abai terhadap protokol kesehatan dalam hal ini penggerak komunitas seperti RT/RW harus dilibatkan secara aktif untuk menyampaikan informasi dan membentuk kesadaran kolektif. &rdquo;Edukasi kepada masyarakat juga harus terus digalakkan melalui Ketua RT/RW dan komunitas agar kesadaran kolektif dalam menjaga protokol kesehatan tetap terjaga,&rdquo; ujar Ais Shafiyah Asfar. Menurut Ning Ais, selama pandemi Covid-19 sebelumnya, peran komunitas dan kolaborasi warga menjadi salah satu kekuatan Surabaya dalam menekan penyebaran. Dia berharap semangat gotong royong tersebut tetap terjaga. &rdquo;Meskipun saat ini belum ada laporan kasus baru yang signifikan di Surabaya. Lebih baik mencegah daripada mengobati,&rdquo; ucap Ais Shafiyah Asfar. Kementerian Kesehatan baru-baru ini mengonfirmasi adanya peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara Asia Tenggara. Kendati situasi di Indonesia masih terkendali, pemerintah pusat sudah mulai mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan memastikan vaksinasi booster tetap tersedia.

DPRD Kota Surabaya mengingatkan kepada warga supaya tidak lengah dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19

Anggota DPRD Ingatkan Warga Tak Lengah Hadapi Lonjakan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/WhatsApp-Image-2024-12-09-at-175053-2638676265.jpg" alt="Ketua Harian DPP PKB Ais Shafiyah Asfar (kiri). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP PKB Ais Shafiyah Asfar (kiri). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan. Akan tetapi kenaikan tersebut hanya diperuntukan pada barang mewah. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari seorang politisi perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP PKB Ais Shafiyah Asfar. Menurut dia, kebijakan yang diambil Presiden Prabowo mencerminkan prinsip keadilan yang distributif dalam ekonomi. Ais Shafiyah Asfar mengapresiasi langkah bijak yang diambil Presiden Prabowo dengan tetap menerapkan kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah. &rdquo;Kebijakan ini menurut kami senada dengan konsep equity efficiency trade-off, di mana penambahan penerimaan negara itu dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan keadilan sosial. Pak Prabowo benar-benar menunjukan keberpihakannya terhadap rakyat kecil,&rdquo; ungkap Ais Shafiyah Asfar, politikus muda berusia 23 tahun. Pada Jumat (6/12), Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan PPN 12 persen untuk barang mewah dan mulai berlaku pada tahun depan. Kebijakan peningkatan PPN barang mewah didesain untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan meminimalkan distorsi ekonomi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dalam pandangan Ais Shafiyah Asfar, kebijakan Presiden Prabowo tidak hanya memberikan dampak positif pada pendapatan negara. Tapi memberikan pesan yang jelas tentang keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo kepada masyarakat kecil. &rdquo;Kami mengapresiasi bagaimana Presiden Prabowo bijak dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk menambah pemasukan negara, yang sama sekali tidak membebani rakyat kecil. Ditambah, regulasi pajak yang ditetapkan presiden untuk barang mewah adalah aturan yang penuh dengan kesenian decisioning. Yakni memungut pajak adalah seperti mencabut bulu angsa sebanyak mungkin, dengan keluhan sesedikit mungkin,&rdquo; ucap Ais Shafiyah Asfar, politikus perempuan asal Kota Surabaya itu. Selain itu, kandidat doktor Universitas Airlangga itu meyakini apa yang dilakukan Presdien Prabowo menjadi salah satu bukti bahwa apa yang pernah disampaikan Gus Dur puluhan tahun lalu adalah benar. Gus Dur pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia. &rdquo;Mengutip ungkapan Gus Dur, bahwa salah satu tokoh bangsa yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia adalah Prabowo Subianto, dan hari ini terbukti, Pak Prabowo mengambil keputusan bahwa kenaikan PPN 12 persen yang hanya diterapkan untuk barang mewah,&rdquo; tutur Ais Shafiyah Asfar.

Harian DPP PKB Ais Shafiyah Asfar sebut kebijakan Presiden soal PPN 12 persen cerminkan prinsip keadilan yang distributif dalam ekonomi

PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Ais Shafiyah Sebut Prabowo Orang Paling Ikhlas untuk Rakyat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/WhatsApp-Image-2024-10-30-at-154039-2534559914.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar melaksanakan reses tahun sidang ke-1 2024 di Kecamatan Simokerto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar melaksanakan reses tahun sidang ke-1 2024 di Kecamatan Simokerto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar atau kerap disapa Ning Ais melaksanakan reses tahun sidang ke-1 2024 di Kecamatan Simokerto, Selasa (29/10). Anggota DPRD itu menjemput aspirasi masyarakat Kota Surabaya, terutama terkait isu-isu kesejahteraan masyarakat, terutama yang relevan dengan komisi yang menaungi Ning Ais di DPRD Kota Surabaya. Dalam reses di Simolawang 1 Kelurahan Simokerto, ratusan warga menghadiri kegiatan tersebut. Mereka antusias bertemu dengan wakil mereka di DPRD Kota Surabaya itu. Perempuan yang juga merupakan kandidat doktor di Universitas Airlangga itu, menyampaikan banyak terima kasih kepada warga Simokerto yang telah mempercayainya untuk menjadi wakil mereka di DPRD Kota Surabaya. &rdquo;Ini merupakan masa reses pertama saya dan saya pilih untuk tempat pertama saya reses ada di Kecamatan Simokerto. Dalam setahun setidaknya ada tiga kali reses perseorangan, akan tetapi di luar masa reses, kapan pun itu, masyarakat Kota Surabaya sangat saya persilakan untuk menyampaikan aspirasinya. Saya akan komitmen memperjuangkan apa saja yang baik bagi masyarakat dan kota Surabaya,&rdquo; Kata Ais Shafiyah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat Kecamatan Simokerto pada kesempatan itu. Terutama terkait dengan masalah pelayanan kesehatan, besarnya jumlah iuran BPJS, hingga masalah biaya pendidikan. &rdquo;Sekarang sekolah tingkat SMA/SMK itu yang terkadang masih memberatkan kami untuk biaya SPP dan belum lagi pengeluaran lain, bahkan ada yang sampai putus sekolah karena biaya,&rdquo; ujar salah satu warga yang menyampaikan aspirasi kepada Ning Ais. Ning Ais menanggapi bahwa dulu SMA atau SMK negeri di Kota Surabaya bisa gratis. Dia menyatakan akan mendalami hal tersebut. &rdquo;Dulu itu setahu saya, SMA sederajat di Surabaya pernah gratis, namun kenapa sekarang tidak bisa, ini PR kita bersama dan perlu ditindaklanjuti ke depannya,&rdquo; kata Ais Shafiyah Asfar merespons aspirasi warga. Selain itu, Ning Ais juga berharap bahwa tidak ada satupun anak-anak di Surabaya yang putus sekolah apalagi hanya karena masalah biaya SPP. Dia menyampaikan, masyarakat dapat memanfaatkan janji kampanye Ning Ais yaitu Gaji DPRD untuk Rakyat. Program Gaji DPRD untuk Rakyat dapat dimanfaatkan sebagai solusi jangka pendek untuk warga yang mengalami kesulitan finansial terutama untuk kebutuhan pendidikan atau berobat. &rdquo;Bapak Ibu dapat memanfaatkan program saya, Gaji DPRD untuk Rakyat, program tersebut sudah saya jalankan sejak menerima gaji pertama bulan lalu, jadi jika ada yang membutuhkan bantuan mendesak untuk membayar SPP atau tambahan biaya berobat dapat memanfaatkan program saya. Jangan sampai ada anak-anak kita di Surabaya yang putus sekolah apalagi hanya karena masalah biaya,&rdquo; ujar Ais Shafiyah Asfar. Ning Ais mencatat semua aspirasi warga sekaligus akan menindaklanjuti agar permasalahan-permasalahan yang ada mendapatkan solusi ke depannya. &rdquo;Aspirasi Bapak Ibu semua sudah saya catat dan akan saya tindak lanjuti ke depannya, mulai dari permasalahan pelayanan kesehatan, perbaikan rumah ngaji, masalah biaya sekolah, ini akan saya kawal agar dapat penyelesaian yang lebih baik di kemudian hari,&rdquo; tutur Ais Shafiyah Asfar.

Anggota DPRD Surabaya Ais Shafiyah Asfar melaksanakan reses tahun sidang ke-1 2024, menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Simokerto

Reses di Simokerto, Ais Shafiyah Serap Aspirasi Masyarakat, soal Pendidikan hingga BPJS