<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/WhatsApp-Image-2023-09-08-at-201029-709383483.jpg" alt="Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi." width="100%">
<figcaption>Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi, mendorong partai-partai agar semakin demokratis dan reformis. Dia menyoroti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam skema kepengurusannya. Doktor alumnus Murdoch University, Australia, tersebut, menyatakan, kekuasaan Dewan Pembina di PSI cenderung militeristik yang bisa membatalkan keputusan di tingkat apapun. Hal itu tidak sesuai dengan persepsi dan citra yang dibangun selama ini. &rdquo;Ada semacam keterbelahan karakter. Ibarat dalam kajian psikologi, ada split personality dalam entitas PSI. Split personality tersebut muncul ketika pencitraan politiknya tersebut selalu menampilkan diri sebagai partai yang memperjuangkan demokrasi, kesetaraan, republikanisme suatu karakter dari corak politik modern, namun apabila kita kaji dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga ada problem otoritarian dalam struktur PSI,&rdquo; papar Airlangga Pribadi. &rdquo;Ini terkait Ketua Dewan Pembina PSI dapat merangkap berbagai jabatan sebagai Ketua Umum, Sekjen, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Ketua Dewan Pakar Nasional dan DPP. Artinya apa? Dalam kelembagaan internal jejak otoritarianisme warisan Orde Baru tampak melekat dalam partai tersebut,&rdquo; ujar Airlangga, Jumat (8/9). Menurut Airlangga, warisan otoritarianisme dalam tubuh PSI, berkonsekuensi cukup panjang dalam mendegradasi nilai-nilai demokratis yang selalu ditunjukkan PSI di panggung depan politiknya. &rdquo;Dengan kekuasaan dewan pembina yang luar biasa, Dewan Pembina ini bisa membatalkan keputusan dari tingkat yang ada di bawahnya,&rdquo; ucap Airlangga. &rdquo;Lagi-lagi corak demokrasi bottom up tidak hadir dalam demokratisasi internal PSI. Tak heran jika peran ketua umum PSI tidak begitu terlihat. Tidak seperti partai politik lain,&rdquo; jelas dia. Airlangga menambahkan, dalam dinamika politik, PSI mengalami semacam keterbelahan antara kesadaran wacana (discursive consciousness) dan kesadaran praktis (practical consciousness). Di satu sisi, dalam tataran wacana menekankan pada nilai-nilai politik republikanisme seperti tertera dalam AD/ART, namun misalnya saat ada isu liar beberapa waktu lalu terkait wacana 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden, PSI bungkam dan tidak menunjukkan keteguhan sikapnya. &rdquo;Di sini kembali kita bisa menyaksikan keterbelahan politik dari PSI,&rdquo; ujar Airlangga.

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi, mendorong partai-partai agar semakin demokratis dan reformis

Terjadi Split Personality, Pengamat Politik Asal Unair Sebut PSI Punya Problem Otoritarian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/AIRLANGGA-PRIBADI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PADA awal Gubernur Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur (Jatim), salah satu tantangan utama yang dihadapi provinsi ini adalah kemampuan dari segi tiga tata kelola pemerintahan. Yakni, birokrasi pemerintah, aktor strategis masyarakat sipil dan dunia usaha untuk melakukan adopsi-adaptasi, serta inovasi menghadapi gelombang pasang revolusi industri 4.0.  Untuk merespons tantangan tersebut, reformasi birokrasi, reformasi masyarakat sipil dengan leading sector dunia pendidikan, serta reformasi entrepreneurship di dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan mendesak.  Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2019, terhitung sudah lebih dari sembilan bulan Khofifah memimpin Jawa Timur. Dalam seruan awalnya setelah menjabat, Khofifah telah mengingatkan, pada era kepemimpinannya, Jawa Timur akan tampil terdepan untuk menyambut tantangan revolusi digital. Sebuah zaman yang membutuhkan cara pandang (mindset) dan kreativitas baru dalam dunia yang semakin berlari tunggang langgang. Era yang membutuhkan kemampuan merangkai digital governance (tata kelola pemerintahan berbasis perkembangan revolusi industri 4.0).  Menilai sekilas tiga triwulan pertama pemerintahan Khofifah dan Emil Elestianto Dardak, ternyata seruan Khofifah pada awal pemerintahannya bukanlah sekadar lip service. Sejak 99 hari pertama pemerintahannya, platform Nawa Bhakti Satya telah diterjemahkan dalam beberapa program andalan yang menunjukkan komitmen atas integrasi revolusi teknologi ke dalam tata kelola pemerintahan.  Pertama, program millennial job centre (MJC). Program tersebut dimaksudkan agar kalangan milenial tidak saja mampu menyiapkan kapasitas diri di tengah tuntutan dunia kerja pada era teknologi digital, tetapi juga menghubungkan market access ke sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri kecil dan menengah (IKM).  Kedua, East Java Investment Super Corridor (EJISC). Melalui program tersebut, seluruh potensi ekonomi dan kesempatan investasi akan terbuka melalui aktivasi infrastruktrur digital sehingga memudahkan dunia usaha terlibat dalam pembangunan.  Ketiga, pembangunan Jatim Big Data Initiative (JBDI). Dengan program tersebut, pemerintah dapat memantau segala detail kondisi pertanian dan perkebunan seperti secara real time dengan tingkat presisi yang tinggi sehingga setiap kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran.  Pada fase awal pemerintahannya, Khofifah telah berhasil menetapkan langkah ke depan tidak saja bagi warga Jawa Timur, tetapi juga bagi kalangan milenial sebagai penentu utama bonus demografi Indonesia. Benar bahwa revolusi industri 4.0 bukanlah segala-galanya. Namun, sebuah kepemimpinan wilayah yang abai dan tidak bersiap-siap menghadapi disrupsi sosial sebagai imbas transformasi sosial revolusi teknologi bisa dipastikan akan menemui takdir menjadi provinsi yang gagal (failed province).  Kolumnis media The Economist, Ryan Avent (2016) dalam karyanya The Wealth of Humans, mengingatkan bahwa revolusi teknologi digital pada abad ke-21 ini adalah sebuah revolusi dengan imbas disrupsi skala tektonik yang sangat besar. Era ini memengaruhi kerja manusia melalui tiga hal. Pertama, kemunculan artificial intelligence (AI). Kedua, semakin intensifnya fenomena hyper-globalization. Ketiga, kesempatan untuk melakukan lompatan jauh atas produktivitas manusia.  Sebuah negeri atau daerah yang gagal mengantisipasi perubahan zaman ini akan terpuruk di jurang ketimpangan sosial, kemelaratan, serta apatisme. Namun, negeri atau daerah yang mampu merespons tantangan tersebut dengan tepat berpotensi menghadirkan berkah kemakmuran bagi tiap-tiap orang di dalamnya (the wealth of humans).  Tiga Reformasi  Setelah merumuskan jawaban yang tepat atas tantangan revolusi industri 4.0, tata kelola pemerintahan Jawa Timur menghadapi tantangan selanjutnya. Yakni, bagaimana merawat sustainability dari inisiatif yang dilahirkan. Seperti halnya setiap hal yang baru membutuhkan penyesuaian, tantangan revolusi industri 4.0 ke depan membutuhkan langkah-langkah reformasi.  Menurut Hennry Timms dan Jeremy Heimans (2018) dalam New Power: How it’s changing 21st century-and why you need to know, transformasi sosial menuju revolusi digital menghadirkan cara berpikir baru yang memengaruhi orientasi hidup masyarakat yang berupa hadirnya radical transparency (transparansi radikal), the culture of maker (budaya pencipta), dan collaborative action (kerja kolaborasi). Tiga hal tersebut memengaruhi perubahan orientasi pada tiga aktor kunci, yakni birokrasi, masyarakat sipil, dan dunia usaha.  Pada sektor birokrasi pemerintahan, prinsip radical transparency yang menjadi semangat zaman baru perlu menjadi perhatian utama. Semangat prinsip ini adalah ekspektasi tinggi pada hak untuk tahu (right to know) dan tidak adanya filter yang membatasi persoalan publik.  Terkait dengan hal ini, penerjemahan konkret atas etos Jatim Cettar dengan inisiasi aplikasi SP2D (surat perintah pencairan dana) online, paperless, digital signing, dan e-evaluasi APBD seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur adalah inovasi yang baik. Namun, inovasi itu membutuhkan pengawalan birokrasi yang responsif terhadap tantangan baru tersebut. Birokrasi yang mampu mengubah mentalitas ambtenaar dengan etos baru inklusif yang sejalan dengan tuntutan right to know dari warga.  Tuntutan dunia pendidikan ke depan tidaklah sekadar menciptakan pakar (expertise). Namun, yang dituntut ke depan adalah lahirnya para pencipta (the maker). Sementara wilayah ekonomi dituntut tidak hanya menumbuhkan kompetisi, tetapi yang lebih penting adalah berkolaborasi.  Tantangannya adalah merumuskan peta jalan pendidikan yang dapat melahirkan peserta didik yang mampu menjadi inovator (innovator path) serta pendidikan karakter untuk peduli dan berkolaborasi. Kekuatan hati, konsistensi, dan kesabaran meniti jalan untuk merawat digital governance ini menjadi kunci berkah pembangunan ke depan, berkah yang akan kita persembahkan untuk generasi mendatang. Semoga. (*)  <hr />  *) Airlangga Pribadi K, Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, ketua Tim Navigasi Jawa Timur

Jatim Menuju Digital Governance

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/AIRLANGGA-PRIBADI-KUSMAN.jpg" alt="Airlangga Pribadi Kusman" width="100%">
<figcaption>Airlangga Pribadi Kusman</figcaption>
</figure>MINGGU sore, 20 Oktober 2019, secara resmi Joko Widodo-Ma’ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019–2024. Setelah memperkenalkan nama-nama di jajaran kabinet, hal selanjutnya yang menanti adalah setumpuk pekerjaan rumah.  Salah satunya adalah prioritas di bidang politik. Apabila kita ringkas berbagai tugas politik yang menanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan, inti sari tugas itu adalah merawat demokrasi.  Awal periode kedua kepemimpinan Jokowi saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan harapan politik rakyat Indonesia bahwa negerinya dipimpin pemerintahan yang berkomitmen terhadap agenda demokrasi, selain mendorong pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Terkait dengan keseimbangan antara kerja ekonomi dan merawat demokrasi, ada baiknya sejenak kita menoleh sejarah jauh ke belakang.  Di salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Sumeria (saat ini dikenal sebagai kawasan Iraq), terekam sebuah kisah yang kemudian dikenal dengan epos Gilgamesh. Gilgamesh adalah raja perkasa yang menguasai negara-kota Uruk.  Dia dikenal membangun negerinya dengan baik. Stabilitas politik terjaga dari ancaman teror dan perdagangan maupun pelayanan publik tumbuh pesat. Namun, di balik keberhasilan itu, Gilgamesh juga dikenal sebagai tiran. Rakyatnya hidup dengan penuh ketakutan.  Dia tega memisahkan anak laki-laki dari ayahnya untuk dibunuh atau mengambil seorang perawan dari keluarganya. Dan, tidak ada yang berani melawan. Perlahan-lahan kemakmuran Uruk terhambat oleh teror sang raja.  Kisah Gilgamesh tersebut kemudian dipungkasi keputusan para dewa, setelah mendengar keputusan warga Uruk, untuk menciptakan makhluk kesatria baru. Makhluk itu memiliki kekuatan dan kecerdasan setara Gilgamesh yang bertugas menjaga masyarakat Uruk dari tirani sang raja.  Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2019) dalam karyanya, The Narrow Corridor: States, Societies and the Fate Liberty, membaca legenda Gilgamesh sebagai metafora politik. Gilgamesh ibarat institusi negara yang kuat. Sementara itu, sosok pahlawan yang diciptakan oleh para dewa untuk melindungi warga Uruk adalah institusi masyarakat sipil. Yang juga memiliki kekuatan setara dengan negara agar stabilitas, kemakmuran, dan demokrasi dapat berjalan harmonis.  Pemerintahan Indonesia saat ini tentu bukanlah tiran seperti Uruk di bawah Gilgamesh. Karena itulah, harapan akan politik demokrasi masih dapat dirawat kembali di republik ini.  Jika kita memotret dua di antara lima agenda prioritas kebijakan Presiden Jokowi seperti yang dia utarakan dalam pidato pelantikan, keduanya berhubungan erat dengan demokrasi. Agenda-agenda tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi. Tumbuhnya SDM masa depan pemilik negeri ini yang cerdas dan arif membutuhkan tatanan politik yang menjamin kebebasan berpendapat.  Dari tatanan politik yang bebas dominasi itulah bakal lahir generasi penerus yang mampu berpikir merdeka. Yang tidak sekadar sanggup bersaing dalam persaingan global, tapi juga mampu mengoreksi sekaligus melampaui capaian tatanan politik dan sosial kita saat ini.  Menurut Martha C. Nussbaum (2010) dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, lingkungan demokrasi diperlukan setiap anak bangsa untuk mengembangkan talenta. Dan, membuat peradaban negerinya lebih baik.  Membela Demokrasi  Tugas politik lain yang perlu mendapat perhatian, bagaimana negara menghadapi persoalan fanatisme politik identitas. Benar bahwa negara demokrasi memiliki hak membela diri dari musuh-musuh politik yang menghendaki kehancuran.  Demokrasi tidak bisa membiarkan begitu saja kekuatan yang memanfaatkan kebebasan untuk menghancurkan dirinya. Namun, penyikapan negara terhadap ancaman fanatisme berbasis identitas juga tidak boleh eksesif.  Yang perlu dikedepankan adalah pendekatan persuasi budaya untuk mengisi ruang kosong pembentukan karakter dalam horizon pendidikan kita. Apalagi jika kita merujuk pada tradisi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Di sana, pendekatan budaya terlembagakan dalam pengajaran liberal art. Pemerintah perlu mengelaborasi model pendidikan yang mengajarkan respek dan kebinekaan berbasis kearifan-kearifan lokal untuk menghadapi gelombang fanatisme.  Tugas penting lain yang memperlihatkan relevansi dari agenda demokrasi adalah seruan Presiden Jokowi untuk mendorong terjadinya transformasi ekonomi. Di Indonesia, pengertian transformasi ekonomi yang fundamental adalah perubahan dari corak ekonomi yang bergantung pada watak oligarkis dan rent seeking menuju tatanan ekonomi yang inklusif dan memberdayakan inisiatif sosial-ekonomi masyarakat.  Transformasi ekonomi membutuhkan ruang politik demokrasi yang dapat membantu institusi negara dengan dukungan warga negara membersihkan kekuatan-kekuatan korup yang mengancamnya. Dalam konteks itulah hendaknya Presiden Jokowi mendengarkan seruan dari berbagai tokoh bangsa maupun aksi kaum muda untuk memperkuat institusi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.  Pada akhirnya, Indonesia ke depan masih memiliki harapan yang luas. Presiden Jokowi sebagai pemimpin perlu diberi kesempatan untuk menuntaskan pekerjaan rumahnya. Baik dengan dukungan maupun kontrol rakyat. (*)  <hr />  *) Pengajar Departemen Politik Universitas Airlangga, Direktur Initiative Institute

Mengembalikan Harapan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kriteria-pemimpin-jawa-timur_m_112593.jpeg" alt="Airlangga Pribadi" width="100%">
<figcaption>Airlangga Pribadi</figcaption>
</figure> Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 adalah momen yang penting, baik bagi Jatim maupun jika dilihat dari posisi Jatim dalam konteks nasional. Sebagai bagian dari proses demokrasi, pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 tidak sekadar menghimpun suara rakyat untuk memilih figur yang memimpin Jatim. Melampaui hal itu, proses demokrasi juga bertujuan memilih pemimpin yang mengemban amanah maupun mandat dari warga Jatim.  Diskusi tentang pemimpin yang layak untuk Jatim yang saat ini masih dalam tahap pemanasan penting untuk menyiapkan kriteria kepemimpinan. Penajaman akan ukuran maupun kriteria pemimpin di Jatim adalah bagian untuk memperkuat literasi politik warga di Jatim di tengah potensi ancaman penyebaran sentimen sektarianisme maupun kabar fitnah (hoax) yang saat ini menjadi tren yang menghancurkan kehidupan politik.    Potensi dan Problem   Menjadi pemimpin di Jatim setidaknya harus memahami beberapa poin strategis yang harus dikelola dengan terukur, saksama, dan cerdas agar mendapatkan dukungan serta partisipasi warga. Tulisan ini selanjutnya mendiskusikan persoalan pengelolaan sumber daya daerah dan pengurangan ketimpangan sosial yang menjadi persoalan kronis Indonesia.  Seperti diutarakan Joseph E. Stiglitz (2006) dalam Making Globalization Work, the natural resources could be either curse or blessing (kekayaan alam di suatu wilayah negara bisa menjadi kutukan maupun sebaliknya, menjadi berkah). Terkait dengan sumber daya alam, data menunjukkan bahwa Jatim adalah sedikit di antara provinsi yang dikaruniai sumber daya energi dan mineral yang kaya serta melimpah. Di Jatim saat ini terdapat 14 lapangan minyak/kondensat, 9 lapangan gas, dan 30 lapangan minyak yang terentang di utara hingga selatan maupun timur ke barat (Energi Today, 2013).  Sumber daya yang melimpah akan menjadi berkah ketika pemimpin berinisiatif, adil, dan peduli. Namun, di sisi lain ia akan menjadi kutukan saat sumber daya sebagai simbol kekayaan mengundang konflik. Baik konflik di antara kelompok-kelompok terkuat untuk memperoleh kemakmuran maupun mereka yang miskin karena merasa diperlakukan tidak adil. Dengan demikian, pengelolaan atas potensi kekayaan sumber daya di Jatim ini adalah pedang bermata dua yang harus dipertimbangkan untuk mengukur kepemimpinan ke depan.  Dalam konteks sosial ekonomi, data memperlihatkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Jatim bergerak dengan tren menaik. Sampai akhir 2016, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat pada angka 5,57 persen, naik dibanding 2015 yang sebesar 5,34 persen. Angka kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu daya beli masyarakat yang meningkat sampai 60 persen dan nilai investasi Rp 350 triliun (terbesar ketiga di Indonesia) (detiknews, Desember 2016).  Meski demikian, kabar baik pertumbuhan ekonomi Jatim itu masih harus diimbangi kewaspadaan atas ketimpangan sosial dan kemiskinan yang masih menghantuinya. Berbicara tentang ketimpangan sosial, khususnya antardaerah, masih ada kesenjangan yang lebar dalam pembangunan antarwilayah. Jatim kawasan utara seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik relatif berkembang pesat, sedangkan di selatan sebagian besar masih tergolong wilayah miskin. Pada dimensi kemiskinan sosial berdasar data BPS 2013, dengan ukuran garis kemiskinan rata-rata per kapita Rp 292.951, jumlah penduduk miskin 4,86 juta merupakan jumlah terbesar di seluruh Indonesia.    Kriteria Pemimpin  Berdasar dua persoalan di atas, yakni pengelolaan sumber daya serta penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, setidaknya syarat atau kriteria pemimpin harus menjadi catatan penting bagi warga Jatim untuk memilih pemimpinnya. Setidaknya ada tiga hal penting yang patut dipertimbangkan pemilih dalam menentukan siapa yang akan menjadi nakhoda kapal besar bagi Jatim pada 2018 sampai lima tahun berikutnya.  Pertama, warga Jatim berhak mendapatkan kriteria pemimpin yang berkarakter problem solver. Baik prestasi maupun persoalan Jatim yang sama-sama besar, pemimpin Jatim mendatang sudah seharusnya memiliki karakter penyelesai masalah. Tipologi pemimpin seperti itu mampu menyeimbangkan nilai idealisme untuk memperjuangkan kepentingan publik dengan pragmatisme terkait inisiatif paling memungkinkan untuk diambil dalam situasi dan kondisi yang sulit. Pemimpin yang teruji mampu menjalankan pemerintahan yang bersih maupun aktor bisnis yang kreatif patut diperhitungkan sebagai figur yang pantas memenuhi kriteria tersebut.  Kedua, pemimpin yang berkarakter solidarity maker menjadi variabel penting untuk memimpin di Jatim. Dengan rentang karakter kultural yang cukup beragam maupun ekspresi identitas politik yang kuat (nasionalis dan santri), pemimpin yang mampu membangun solidaritas horizontal (antarelite) dan vertikal (elite dengan warga) menjadi kriteria penting untuk menjaga harmoni dan mendorong partisipasi warga. Tanpa ikatan solidaritas yang kuat, warga akan tercerai-berai dan kebersamaan untuk memastikan keberhasilan pembangunan di Jatim bakal menguap.  Ketiga, pemimpin di Jatim juga harus memiliki fondasi political capital (modal politik) yang kuat sehingga figur tersebut mampu melakukan inisiatif intervensi ketika berhadapan dengan deadlock politik antarelite maupun merawat dukungan dan kepercayaan di tingkat akar rumput. Poin itu penting untuk dikemukakan agar partai-partai politik berani mengusung kandidat dari kader mereka sendiri. Sebab, Jatim memiliki stok yang cukup besar terkait figur pemimpin yang andal dan berumah dari partai politik. Berdasar bekal wawasan dan referensi tentang kapasitas serta realitas sosial di Jatim, kita harapkan pilgub Jatim tahun depan menjadi pilkada yang cerdas, demokratis, dan menjunjung keadaban politik. (*)    *Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Direktur Eksekutif The Initiative Institute

Kriteria Pemimpin Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64293_83384_Airlangga-Pribadi.jpg" alt="Airlangga Pribadi Kusman" width="100%">
<figcaption>Airlangga Pribadi Kusman</figcaption>
</figure>Dari Iowa City, Amerika Serikat (AS), 9 November 2016, saya menyaksikan awan gelap menyelimuti mentalitas orang-orang yang berlalu-lalang pada pagi hari di tengah sinar matahari yang baru saja terbit dan angin dingin yang menyapa. Saat itu rombongan kami yang terdiri atas tiga perempuan &ndash;menggunakan hijab&ndash; dan kawan saya seorang laki-laki &ndash;mengenakan sarung&ndash; tengah menikmati sarapan pagi ketika seorang laki-laki kulit putih tiba-tiba datang dengan simpatik berkata, &rdquo;Saya sangat menyesal dan meminta maaf atas hasil pemilihan presiden tadi malam.&rdquo; Keprihatinan tersebut muncul dari kampanye presiden terpilih Donald Trump yang cenderung memprovokasi kebencian terhadap kaum berbagai identitas, salah satunya muslim. Kemuraman sepertinya melanda berbagai kota di negara bagian AS setelah kekalahan Hillary Clinton dalam pertarungan memperebutkan kursi presiden AS yang ditunggu-tunggu warga sejagat. Bagi sebagian besar masyarakat AS, mereka seperti tidak lagi mengenal negara yang mereka cintai dan tinggali untuk saat ini serta ketakutan atas masa depan &ndash;setidaknya dalam jangka waktu empat tahun ke depan&ndash; tengah melanda. Pertanyaan yang membuncah di hati mereka saat ini adalah bagaimana mungkin AS yang dikenal warganya sebagai negara yang dengan institusi demokrasi yang terlembagakan dan jejaring ikatan sosialnya mampu membangun kehidupan bernegara yang berkarakter multikultural, melindungi civil right tiap warga negara dari berbagai latar belakang sosial, tiba-tiba memilih seseorang seperti Trump yang mengampanyekan kebencian atas kaum imigran, membelah negerinya atas kaum pemilik AS dan kaum pendatang, serta menjanjikan kebesaran AS yang berdiri di atas ketertutupan dan pembatasan sosial dan ekonomi dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Tentu saja kenyataan pahit itu tidak jatuh begitu saja dari atas langit. Kekecewaan bercampur kecemasan yang saat ini melanda kaum imigran yang berjuang menyambung hidupnya dari komunitas muslim, Latin, Afrika, Arab, dan masyarakat secara umum yang bangga atas warisan kebebasan sipil negaranya memiliki riwayat panjang dan mencapai daya dorongnya semenjak krisis sosial ekonomi yang berlangsung pada 2008. Sebelum menjelaskan pokok persoalan sosial dari realitas pahit di atas, mari kita membaca sejenak peta kekalahan Clinton kemarin. Kita akan menyaksikan kekalahannya berlangsung di beberapa basis sosial dari Partai Demokrat di negara bagian seperti Wisconsin dan Michigan. Serta di beberapa wilayah battleground negara-negara bagian yang menjadi perebutan keduanya dan pada Pemilu 2012 memilih Presiden Obama seperti Florida, Pennsylvania, dan Ohio, juga dimenangi Trump. &nbsp; Suara Kelas Pekerja Kulit Putih Ada apakah gerangan yang dapat kita pelajari dari kekalahan kubu Demokrat di wilayah-wilayah strategis tersebut? Mengapa Clinton gagal mempertahankan supremasi politik Demokrat dalam pilpres kali ini? Satu kegusaran yang muncul sekitar minggu-minggu terakhir sebelum pemilihan presiden (namun tidak banyak dibicarakan secara terbuka) adalah kecenderungan kalangan kelas pekerja kulit putih untuk beralih dari Clinton kepada Trump. Demokrat yang selama ini telanjur dianggap sebagai partai yang mengusung visi egalitarianisme AS dan rumah kelas pekerja dan kaum marginal lainnya tidak berhasil mempertahankan benteng-benteng politiknya. Seperti diutarakan jurnalis majalah dwimingguan The New Yorker George Packer pada edisi 31 Oktober 2016 di kolom panjangnya yang berjudul How the Democrats Lost the White Working Class, penyandingan dua istilah menjadi satu, yakni kelas pekerja dan kulit putih, tidak memiliki makna netral, tapi politis. Kaum kulit putih selama ini dianggap sebagai kalangan yang istimewa. Namun, turbulensi kehidupan sosial yang melanda AS seusai krisis ekonomi telah mengubah gambaran tentang kelas pekerja dari kekuatan sosial yang produktif menjadi kelompok tertinggal dan mengalami pemiskinan sosial. Proses pemiskinan sosial skala masif dari kelompok pekerja kulit putih yang membuat mereka setara dengan kaum-kaum lainnya seperti komunitas masyarakat kulit hitam dan kaum imigran lain terjebak dalam persoalan kriminalitas, narkoba, gizi buruk, dan berbagai masalah sosial lainnya. Krisis sosial di AS yang berlangsung sejak 2008 dan merambat sampai puncaknya pada 2010 menjadi keadaan yang begitu menyakitkan. Bukan saja bagi warga di pedesaan dan wilayah slum AS, tapi juga bagi kalangan kelas pekerja kulit putih tidak terdidik di sana. Semenjak 2008 banyak warga AS yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan sandaran pengaman hidup akibat krisis sosial. Sementara di sisi lain mereka menyaksikan 1 persen dari orang-orang yang sangat kaya dan memiliki kuasa menikmati distribusi kesejahteraan yang berlimpah. Selain itu, distribusi kemakmuran dari lebih kurang 20 persen kelas menengah terbagi di antara kelompok beragam. Baik dari kalangan warga AS maupun imigran berpendidikan tinggi yang mencari kemakmuran ala American Dream. Dalam keadaan seperti itu, kemiskinan sosial memang menjadi problem yang dihadapi secara merata. Meski demikian, bagi kalangan kelas pekerja kulit putih (tak terdidik) yang selama ini merasa dirinya menjadi pemilik sah AS, kenyataan pemiskinan sosial tersebut tak tertahankan. Dalam realitas sosial politik sehari-hari, mereka merasa tersisih dan tidak bisa mengakses diskusi-diskusi dalam ruang publik kalangan terdidik yang membutuhkan political correctness terkait isu-isu kesetaraan, pluralisme, dan keadilan sosial. Sementara itu, ketika menoleh kepada partai politik, mereka menyaksikan para politikus tidak lebih menjadi bagian dari established oligarchy yang paling mendapat untung dari keadaan seperti ini. Tidak mengherankan jika proses pemiskinan sosial membawa orang pada orientasi beragama yang fanatik, kebencian terhadap yang berbeda, dan mudah dimanipulasi tokoh-tokoh yang membakar emosi mereka dan mengalihkannya dari persoalan yang sebenarnya, yaitu keadilan sosial ekonomi. Benarlah titah Rasulillah Muhammad SAW bahwa kemiskinan cenderung pada kekufuran. Kondisi kemiskinan menghasilkan sekelompok besar masyarakat yang tertutup kesadaran nalar dan hatinya dari hikmah dan kebenaran. Dalam kondisi seperti ini, Pilpres AS 2016 menjadi momen pemberontakan dari orang-orang kalap yang digiring kampanye khas populisme kanan yang mengambinghitamkan persoalan keterpurukan ekonomi pada kebencian atas rasial dan identitas kultural. Problem struktur ekonomi politik dibelokkan menjadi persoalan pengambilan jatah kemakmuran penduduk kulit putih AS oleh kaum imigran. Dalam kondisi demikian, dari AS kita tengah menyaksikan sebuah masyarakat yang terbelah dan mudah-mudahan mereka dapat segera bangkit serta memperbaiki keadaan. Momen politik di AS kali ini sepertinya dapat menjadi cermin &rdquo;kaca benggala&rdquo; bagi kita semua. Sebab, situasi sosial yang tengah mereka hadapi kali ini tidak asing bagi kondisi politik di Indonesia saat ini. (*) &nbsp; *) Pengajar Departemen Politik FISIP Unair, Direktur Center for Statecraft and Citizenship Studies Unair &nbsp;

Catatan Muram dari Amerika Serikat