<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/tarif-2115169852.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen tidak berlaku pada 1 Agustus 2025. Adapun alasannya karena pemberlakuan tarif resiprokal masih menunggu pernyataan resmi atau joint statement antara dua negara.&nbsp; "Indonesia adalah negara yang sudah melakukan deal dengan Amerika Serikat. Jadi artinya beberapa negara yang sudah, itu sudah tidak berlaku lagi 1 Agustus," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/7).&nbsp; Lebih lanjut, Airlangga mengatakan tidak hanya Indonesia yang batal menerapkan tarif resiprokal pada Jumat, 1 Agustus mendatang. Namun, ada juga negara lain, seperti Inggris, Vietnam dan Tiongkok.&nbsp; "Jadi terhadap negara seperti Inggris, Vietnam, China, dan Indonesia tidak ada lagi 1 Agustus. Nah ini akan ditentukan kemudian menunggu pengumuman lanjutan," lanjutnya.&nbsp; Dia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini memang AS belum menandatangani perjanjian dengan Indonesia. Tetapi, kata dia, dengan kemarin sudah disepakatinya tarif, maka akan ditindaklanjuti dengan joint statement yang waktunya akan diumumkan secara bersamaan.&nbsp; Sembari menunggu kabar tersebut, Airlangga memastikan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat masih berlaku sebesar 10 persen. Bahkan, ia pun tak bisa memastikan kapan joint statement itu akan dilakukan, menurutnya bisa lebih cepat atau lebih lama.&nbsp; "Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tetapi yang tetap berlaku adalah tarif yang 10 persen," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan telah menyelesaikan kesepakatan penting terkait tarif dagang dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Dalam kesepakatan itu, Trump setuju untuk memberikan tarif impor AS dari Indonesia, atau ekspor Indonesia ke AS sebesar 19 persen dari sebelumnya 32 persen.&nbsp; Sedangkan untuk ekspor AS ke Indonesia atau impor Indonesia dari AS disepakati sebesar 0 persen atau bebas tarif. Menurut Trump, kesepakatan yang telah diperoleh antara AS dan Indonesia ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah.&nbsp; "Pagi ini menyelesaikan kesepakatan penting dengan Republik Indonesia setelah berbicara dengan Presiden mereka yang sangat dihormati Prabowo Subianto. Kesepakatan penting ini membuka seluruh pasar Indonesia ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam Sejarah," kata Trump seperti dikutip dalam akun media sosial resmi White House, Rabu (16/7).&nbsp; "Untuk pertama kalinya para peternak, petani, dan nelayan di Amerika Serikat akan memiliki akses lengkap dan total ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta orang," tambahnya. &nbsp; Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tarif ekspor Indonesia ke AS 19 persen tidak berlaku 1 Agustus 2025.

Tarif Ekspor Indonesia ke AS Belum Mulai Berlaku 1 Agustus 2025, Begini Penjelasan Airlangga Hartarto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/JKT-1-GOLKAR-REKOMENDASI-KOFIFAH-EMIL-FED-5JPG-1735467633.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kiri) bersama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) dan Emil Dardak (kanan), Jumat (17/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kiri) bersama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) dan Emil Dardak (kanan), Jumat (17/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak tampaknya menjadi yang paling siap menghadapi Pilkada Jawa Timur 2024. Sejauh ini belum ada sosok lain yang diperkirakan akan bersaing. Bahkan muncul persepsi Khofifah-Emil berpotensi nelawan kotak kosong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya belum memikirkan bila Pilkada Jawa Timur 2024 hanya akan menghaddirkan calon tunggal. Sejauh ini Golkar baru sebatas memberikan surat rekomendasi pencalonan Khofifah-Emil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kotak kosong, belum kita bahas," kata Airlangga kepada wartawan, Sabtu (18/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Golkar juga mengaku tak memasang target tertentu kepada Khofifah. Dia hanya ingin Khofifah kembali menang lagi di Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tidak membahas angkanya berapa, karena ini kan tidak kita tentukan yang penting kan kalau dalam pilkada menang," jelasnya&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menerima surat rekomendasi maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024 dari Partai Golkar. Partai berlambang Pohon Beringin ini sepakat untuk mengusung Khofifah-Emil sebagai petahana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan surat rekomendasi dari partai Golkar ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Rumah Dinas Menko Perekonomian di Jalan Widya Chandra III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung Ibu Khofifah dan Mas Emil di Jawa Timur," kata Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menko Perekonomian ini menyatakan, partainya konsisten mendukung Khofifah-Emil. Pada Pilkada 2019, Golkar juga mengusung pasangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Golkar konsisten terhadap pasangan di Jawa Timur dan kami sudah koordinasi dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang seluruhnya punya calon yang sama," kata Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, partai KIm sudah cukup suara untuk mengusung Khofifah-Emil di Pilkada mendatang. Namun, koalisi tetap membuka peluang bagi partai lain yang hendak bergabung.</div>

Sejauh ini belum ada sosok lain yang diperkirakan akan bersaing di Pilkada Jawa Timur 2024, melawan Khofifah-Emil.

Khofifah-Emil Berpotensi Lawan Kotak Kosong, Golkar: Belum Terpikirkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/jokowi-twk_bukan_dasar.jpg" alt="Presiden Jokowi (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di masa pandemi Covid-19, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor bisnis yang mengalami goncangan. Karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar UMKM bisa kembali pulih dan menopang perekomian nasional.  Dalam pertemuan tertutup dengan para bankir di Istana Kepresidenan hari ini (8/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar porsi penyaluran kredit untuk UMKM terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.yang turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut.  Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi menginginkan penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik menjadi 30 persen dari total kredit bank pada 2024 mendatang. Saat ini rata-rata penyaluran kredit untuk sektor UMKM hanya sekitar 18 persen dari total kredit nasional.  "Arahan Bapak Presiden berharap bahwa sektor perbankan bisa memberikan kredit kepada UMKM secara year on year sekarang rata-rata sekitar 18 persen. Oleh karena itu bapak presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di 2024," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9).  "Bapak Presiden juga mengakui dan paham bahwa perbankan ini ada spesialisasinya masing-masing sehingga saat sekarang seperti BRI mendekati 70 persen dan ada yang spesialisasinya corporate, namun Bapak Presiden meminta agar keseluruhan kreditnya itu adalah 30 persen, bukan berarti setiap banknya harus 30 persen karena masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri," jelasnya.  Selain itu, Airlangga menyebut ada usulan dari perbankan terkait pencadangan terhadap rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL)."Selama ini beberapa bank rata-rata sudah secara nasional sekitar 150 persen namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar akunting-nya yaitu berbasis PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan perpajakan karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap pembayaran pajak. Bapak Presiden minta ini untuk dibahas lebih lanjut," imbuhnya.

Jokowi Minta Porsi Kredit UMKM 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210619_192308.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersilaturahmi ke kediaman Mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Sabtu (19/6). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersilaturahmi ke kediaman Mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Sabtu (19/6). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dan Republik Ceko sepakat memperkuat kerja sama bilateral dalam berbagai sektor. Salah satunya perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen itu saat menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Y.M. Mr Richard Brabec dan jajarannya.  Airlangga menjelaskan, Indonesia dan Ceko akan mendorong percepatan terbitnya Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Saat ini kedua pihak sedang merundingkan isi kesepakatan.  Ceko berharap kesepakatan tercapai saat tiba gilirannya untuk menjabat presiden Uni Eropa (UE). Pada saat yang sama, Indonesia akan memangku jabatan sebagai presiden G20 pada 2022.  "Hubungan ekonomi bilateral kedua negara telah menunjukkan tren yang stabil meskipun pandemi. Dampak ekonomi global juga memaksa setiap negara untuk memperkuat upayanya dalam meningkatkan hubungan dengan mitra ekonomi mereka," ujar Airlangga Selasa (22/6).  Di bawah kepemimpinan Ceko nanti, UE juga akan mendukung langkah Indonesia dalam mengembangkan industri minyak sawit berkelanjutan. Ceko juga menegaskan bahwa UE sama sekali tidak menerapkan importation ban terhadap produk minyak sawit Indonesia. Dalam rangka itu, Ceko berkoordinasi dan mengonsultasikan isu tersebut dengan Komisi dan Parlemen Eropa.

Pimpin UE, Ceko Janji Produk Sawit Indonesia Tak Lagi Kena 'Banned'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-jombang-kena-ott-kepercayaan-publik-ke-golkar-makin-turun_m_186106.jpeg" alt="Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo saat Munaslub beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Joko Widodo saat Munaslub beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Dalam operasi itu, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (NSW) yang juga merupakan kader Partai Golkar telah diamankan oleh lembaga antirasuah. Tentunya OTT ini menuai kritikan baru di lingkaran partai berwarna kuning itu. Pasalnya, pasca peralihan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menahkodai partainya menjadi lebih bersih dari korupsi. Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto menyebut, kembali tertangkapnya kepala daerah dalam operasi senyap lembaga antirasuah itu menjadi suatu pukulan kembali bagi institusi pemerintahan. Apalagi, pada Desember lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku gelisah melihat angka kepala daerah yang ditangkap korupsi. Mantan Gubernur DKI itu pun mengingatkan agar <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186102/ott-bupati-jombang-kpk-segel-ruangan-kepala-dinas-kesehatan" target="_blank">kepala daerah</a> untuk tidak tersangkut korupsi. "Saat itu, presiden menyebut bahwa sejak 2004 sudah 12 Gubernur dan 64 bupati/walikota ditangkap karena korupsi," kata Arif kepada JawaPos.com, Minggu (4/2). Di sisi lain, kata Arif, saat ini masyarakat pun akan menyoroti bagaimana konsistensi menteri perindustrian itu terhadap janjinya yang akan membawa <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/03/186053/bupati-jombang-kena-ott-partai-golkar-era-airlangga-pecah-telur" target="_blank">Partai Golkar</a>&nbsp;menjadi lebih bersih. Apalagi Bupati Jombang diketahui akan kembali maju dalam pilkada mendatang. "Perlu sikap tegas Golkar terkait pembatalan pencalonan tersebut dan terkait komitmen untuk tidak terlibat politik uang," ungkapnya. Lebih lanjut, kata Arif, Airlangga juga harus mampu membuktikan bahwa partainya telah berubah dibandingkan masa kepemimpinan Setya Novanto. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap partai berlambang beringin hitam itu akan semakin menurun. "Meski masih berada di antara jajaran partai besar, jumlah pemilih Golkar terus menurun sejak 1999, antara lain karena keterlibatan kader mereka dalam berbagai kasus korupsi," pungkasnya.

Bupati Jombang Kena OTT, Kepercayaan Publik ke Golkar Makin Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/airlangga-rangkap-jabatan-pdip-bandingkan-dengan-mbak-puan_m_176515.jpeg" alt="Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpilihnya Airlangga Hatarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memicu kontrversi terkait rangkap jabatan. Airlangga diketahui saat ini masih menajabat Menteri Perindustrian. Salah satu yang menyoroti masalah ini adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan, pihaknya mendukung saran Presiden Joko Widodo agar para menterinya tidak merangkap jabatan di partai dan pemerintahan. Menurut dia, Joko Widodo dianggap mengambil keputusan yang bijak terkait hal itu. "PDIP Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya," kata Hasto di Hotel Acacia Jakarta, Kamis (21/12). Menurut dia, jabatan menteri sebagai pembantu pesiden mempunya tugas yang sangat penting dan tidak mudah. Seseorang yang menjabatnya harus benar-benar fokus, agar pekerjaan yang dilakukan dapat maksimal. "Menteri harus berkonsentrasi total kepada jabatannya," kata Hasto. PDIP juga telah memberikan contoh kepada partai politik lainnya terkait sistem tersebut. Misalnya, PDIP menonaktifkan Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK). "Terbukti Mba Puan sebagai menteri PMK, itu tidak aktif (kepengurusan PDIP)," pungkas Hasto di Seminar Nasional, Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017. Pernyataan ini sendiri dikeluarkan terkait saran presiden terhadap Airlangga Hartarto untuk tidak memiliki kedudukan ganda di pemerintahan dan partai. Sebagaimana diketahui Airlangga telah ditunjuk sebagai ketua Umum partai Golkar, namun dia juga saat ini aktif menjadi Menteri Perindustrian di Perintahan Joko Widodo.

Airlangga Rangkap Jabatan, PDIP Bandingkan dengan Mbak Puan