<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BSI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan keuangan syariah. Keuangan syariah dinilai mampu menjadi instrumen kritikal untuk menciptakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.  Keuangan syariah juga dapat mendorong reformasi struktural melalui penyediaan akses pembiayaan bagi sektor riil. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, untuk mencapai target pengembangan keuangan syariah, Kemenkeu kembali menyelenggarakan The Annual Islamic Finance Conference (The AIFC) ke-5 yang berlangsung secara virtual dari 25 hingga 26 Agustus 2021.  "Konferensi internasional ini diharapkan menghasilkan masukan berharga agar Indonesia semakin dekat dengan cita-citanya menjadi negara maju dan pusat keuangan Islam dunia," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (25/8).  Febrio memaparkan, ekonomi dan keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang memberikannya peran strategis pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural ke depan. Hal ini karena perannya dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat, ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan akses pembiayaan seperti melalui zakat, infaq, waqaf, inovasi Green Sukuk, serta pembiayaan UMKM. Bahkan, keuangan syariah memiliki potensi yang besar telah bertumbuh melebihi pasar keuangan konvensional pada dekade terakhir.  "Indonesia duduk pada potensi keuangan syariah yang sangat besar, hal ini disebabkan oleh tingginya populasi penduduk muslim Indonesia dan merebaknya tren digitalisasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu terus bergerak berupaya merumuskan kebijakan yang akomodatif agar potensi syariah di Indonesia bisa terealisasi lebih awal," ungkapnya.  Fokus acara ini, kata Febrio, sejalan dengan isu global saat ini yaitu pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Isu pemulihan di tingkat global ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam mengakselerasi pemulihan dan memperkuat reformasi. Selain itu, pemulihan ekonomi juga selaras dengan topik yang akan dibawa oleh Indonesia pada Presidensi G20 tahun 2022.  "Badan Kebijakan Fiskal selaku unit yang membantu Menteri Keuangan merumuskan kebijakan termasuk terkait keuangan syariah, akan terus mengawal proses reformasi keuangan syariah dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan lembaga internasional," tuturnya.  Febrio menyebut, AIFC ke-5 merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Keuangan, the Islamic Development Bank Institute (IsDB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan Universitas Indonesia.  "Di dalam konferensi, akan ada sesi pemaparan makalah dari berbagai akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk menambah wawasan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia," pungkasnya.

Kembangkan Keuangan Syariah, Kemenkeu Gelar Konferensi AIFC ke-5

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/refleksi-ekonomi-syariah-2017_m_176889.jpeg" alt="Raditya Sukmana" width="100%">
<figcaption>Raditya Sukmana</figcaption>
</figure>PERKEMBANGAN ekonomi syariah di Indonesia selama 2017 cukup menarik untuk dikaji. Sebab, tahun 2017 menandai 25 tahun atau periode perak gerakan dan praktik ekonomi berbasis syariah di Indonesia yang dirintis sejak 1992 melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia. Kondisi tersebut menandakan bahwa ekonomi syariah bukan lagi sebuah wacana semata di Indonesia. Tetapi telah menjadi bagian dari sistem perekonomian Indonesia. Di tengah segala kendala yang ada, ekonomi syariah dipandang mampu menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional dalam rangka menyejahterakan masyarakat secara berkeadilan tanpa meninggalkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi syariah pada 2017 dapat disimak, baik dari sisi regulasi maupun praktis. Pada tahap regulasi atau tataran pemerintahan, terdapat sejumlah perkembangan positif. Pada 2017, setidaknya ada tiga badan yang diresmikan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi syariah. Pertama, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) No 91 Tahun 2016 yang diterbitkan pada November 2016, tetapi baru diresmikan pada Juli 2017. KNKS terdiri atas regulator-regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ketua komite itu adalah presiden RI. Komite tersebut bertujuan menjadi hub atau penghubung semua regulator dalam rangka akselerasi dan sinergi regulasi ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Kemudian, badan kedua yang dibentuk pemerintah adalah Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) yang diresmikan presiden pada Juli 2017. BPKH merupakan lembaga yang dibentuk sebagai amanat UU No 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji. Tugasnya adalah menjadi lembaga satu-satunya yang mengelola dana haji. Dengan pembentukan BPKH, diharapkan pengelolaan dana haji lebih profesional dan membawa manfaat lebih besar bagi umat, terutama jamaah haji. Badan ketiga yang dibentuk pemerintah adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diresmikan pada Oktober 2017. Pembentukan BPJPH sebagai amanat UU No 33 Tahun 2014 yang sempat menuai kontroversi karena dianggap mengancam eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya terbentuk dan akan menjadi lembaga penyelenggara sistem jaminan produk halal nasional dengan sinergi bersama MUI. Dapat dikatakan, pada tataran regulasi, pemerintah berfokus pada pembentukan lembaga-lembaga yang diarahkan menuju penguatan sinergi antarregulator serta pengarahan agar praktik ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah lebih tersistematis. Dari sisi praktis, ada sejumlah capaian yang menarik untuk dikaji. Pertama, konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi 100 persen syariah. Setelah Aceh berhasil melakukan konversi BPD menjadi 100 persen syariah pada 2016, pangsa pasar (market share) perbankan syariah nasional terdongkrak menjadi 5,33 persen pada Mei 2017 yang selama bertahun-tahun, angka &rsquo;&rsquo;keramat&rsquo;&rsquo; 5 persen seolah menjadi utopia dalam melihat tumbuh kembangnya perbankan syariah nasional. Keberhasilan konversi BPD Aceh mendorong minat sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, serta Riau dan Kepulauan Riau yang hendak melakukan konversi BPD masing-masing menjadi 100 persen syariah. Terkhusus BPD NTB, telah dilakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang menyetujui konversi dan tinggal menunggu persetujuan dengan OJK. Menurut perkiraan OJK, konversi BPD NTB akan meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah menjadi 5,5&ndash;6 persen. Kedua, pemerintah secara aktif menyelenggarakan sejumlah event yang menjadi ajang kajian dan promosi ekonomi serta keuangan syariah nasional. Salah satu yang cukup penting adalah Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang diselenggarakan Kemenkeu pada Agustus 2017 di Jogjakarta dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang diselenggarakan BI di Surabaya pada November 2017. Terkait dengan AIFC, forum itu merupakan penyelenggaraan kedua dan pada tahun ini terfokus pada pengkajian mengenai peran zakat, wakaf, dan dana umat lainnya sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Sementara itu, pada forum ISEF, penguatan ekonomi pesantren dan penguatan kerangka kerja (framework) penyelenggaraan zakat serta wakaf global serta praktik keuangan dan bisnis syariah lainnya menjadi fokus tahun ini. Di tengah capaian-capaian tersebut, sejumlah isu terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih perlu mendapat perhatian para pemangku kepentingan. Di antaranya, pembahasan amandemen UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang hingga kini belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR meski telah diwacanakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak 2016. Selain itu, menurut laporan State of Global Islamic Economy 2017, Indonesia berada di posisi ke-10 dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di negaranya dengan nilai indeks yang mencapai 42, tertinggal jauh dari Malaysia di peringkat pertama dengan nilai 146. Karena itu, momentum milad perak ekonomi syariah Indonesia harus menjadi momentum menguatkan sinergi antara para pemangku kepentingan sehingga minat masyarakat untuk beralih pada ekonomi berbasis syariah menjadi lebih masif pada masa mendatang. Dengan capaian yang luar biasa selama 2017 ini, tahun depan penulis optimistis ekonomi syariah, terutama zakat dan wakaf (Islamic social finance), akan lebih dapat berbicara banyak untuk membantu pemerintah dalam rangka mengurangi beban fiskal. Zakat dan wakaf adalah dana masyarakat (bukan pemerintah), tetapi digunakan untuk membantu menyelesaikan program-program pemerintah seperti kemiskinan serta pendidikan.

Refleksi Ekonomi Syariah 2017

aifc

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aifc

Berita Terkini

Kembangkan Keuangan Syariah, Kemenkeu Gelar Konferensi AIFC ke-5

Refleksi Ekonomi Syariah 2017

Download Aplikasi JawaPos.com