<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/Screen-Shot-2025-11-24-at-112202-1592073730.png" alt="ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menyelenggarakan *ASEAN Human Rights Dialogue (AHRD) ke-7 di Jakarta. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menyelenggarakan *ASEAN Human Rights Dialogue (AHRD) ke-7 di Jakarta. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemlu RI, Sidharto R. Suryodipuro, menegaskan rangkaian kegiatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Dialog merupakan penegasan komitmen negara-negara anggota ASEAN, untuk memajukan dan melindungi HAM di kawasan. Hal itu dikatakan Sidharto R. Suryodipuro saat membuka jalannya acara itu, beberapa waktu yang lalu. Terkait hal ini, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Mugiyanto Sipin, menyoroti dinamika &ldquo;geopolitik global&rdquo; dan keprihatinan atas menurunnya kepemimpinan global dalam isu HAM. &ldquo;Sekaligus menyerukan agar ASEAN memastikan bahwa HAM menjadi kenyataan yang dirasakan setiap orang di Kawasan,&rdquo; katanya dalam keynote speech dalam acara tersebut. Dialog tahun ini membahas tiga topik utama yaitu HAM dan lingkungan, kedua soal Bisnis, HAM dan Hak atas Pembangunan, termasuk tanggung jawab korporasi, akses pemulihan, dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Sementara untuk tajuk yang ketiga yakni tentang penipuan online dan perdagangan orang, termasuk eksploitasi berbasis siber dan pentingnya pendekatan berpusat pada korban. Pada sesi dialog umum dan sesi khusus pemangku kepentingan, delegasi menyampaikan perkembangan dan perhatian HAM terkait kesetaraan gender, perlindungan anak, konflik perbatasan dan implikasinya pada pelindungan HAM, pekerja migran, kemanusiaan, penguatan rencana aksi nasional HAM, literasi digital, dan pelibatan pemuda serta masyarakat sipil. Sejumlah rekomendasi disampaikan, termasuk penguatan kolaborasi lintas-pilar, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan pengembangan tindak lanjut dari Dialog.&nbsp; Seturut dengan penyelenggaraan Dialog, pada 18 November 2025, untuk memperingati pengesahan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) AICHR juga menyelenggarakan kegiatan diskusi yang diikuti para&nbsp; pemuda dan mahasiswa. Kegiatan peringatan AHRD yang diinisiasi oleh AICHR Indonesia, Malaysia dan Thailand tersebut adalah yang pertama kali sejak Deklarasi tersebut disahkan 13 tahun lalu.&nbsp; Untuk diketahui, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue (AHRD) ke-7. Dialog diketuai bersama (co-chairing) oleh Anita Ashvini Wahid (AICHR Indonesia), Edmund Bon Tai Soon (AICHR Malaysia) dan Dr. Bhanubhatra Jittiang (Thailand). Kegiatan terlaksana dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan Kementerian Luar Negeri RI. Dialog dihadiri perwakilan Negara-Negara Anggota ASEAN, para Wakil AICHR, Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN (CPR), Komnas HAM se-ASEAN, dan organisasi masyarakat sipil. Timor-Leste, untuk pertama kalinya juga menjadi peserta penuh dalam Dialog ini menyusul diterimanya negara tersebut sebagai anggota ASEAN pada KTT ke-47 ASEAN bulan lalu&nbsp; &nbsp;

AICHR) dan Dialog merupakan penegasan komitmen negara-negara anggota ASEAN, untuk memajukan dan melindungi HAM di kawasan.

Gelar Dialog HAM ke-7 di Jakarta, ASEAN berkomitmen Memajukan dan Melindungi HAM di Kawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/era-digital-tak-terbendung-hoaks-akibatkan-demokrasi-bangkrut_m_204048.jpeg" alt="Dialog Kebebasan Berekspresi AICHR di Kota Medan, Kamis (12/4)." width="100%">
<figcaption>Dialog Kebebasan Berekspresi AICHR di Kota Medan, Kamis (12/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak ada satupun yang bisa membendung perkembangan era digital. Dinamika informasi dalam era digital pun beragam. Efeknya, juga berimbas pada kebebasan ekspresi. 10 negara yang tergabung dalam ASEAN mengaku, mengalami tantangan dan hambatan yang sama karena arus digital yang semakin kencang. Komisi HAM antar pemerintah ASEAN (AICHR) pun berkomitmen membantu pemerintah di negara ASEAN Tengah membahas soal tersebut. Mereka berkomitmen tentang perlindungan kebebasan berekspresi dengan pemberdayaan masyarakat sipil. Wakil Indonesia untuk AICHR Dinna Wisnu dalam dialog tingkat tinggi yang diinisiasi oleh AICHR di Medan, Kamis (12/4) mengatakan, kebebasan dalam beropini itu wajib diberikan kepada semua penduduk di kawasan. Tanpa batasan apapun baik secara oral maupun tertulis di media apapun yang dipilih. "Berdasarkan aturan inilah kita berkomitmen bahwa kebebasan berekspresi itu tidak boleh dihambat," kata Dinna, Kamis (12/4). Dalam era demokrasi dan perkembangan teknologi, berbagai informasi pun sangat bebas mengalir. Tak jarang, hal ini menimbulkan disinformasi. Khususnya kabar bohong (hoaks). Kabar sensitif yang menyangkut kepercayaan, agama dan etnis kerap disebar. Sumbernya beragam, ada yang benar dan tak jarang hanya hoaks yang memancing sensasi. Manurut Dinna, kabar bohong ini juga yang mengakibatkan rusaknya sendi demokrasi dalam bernegara. Lebih jauh lagi, Dinna mengatakan, kesepakatan yang diambil dalam forum itu tidak boleh menghambat kebebasan berekspresi. Apalagi, sampai saat ini masih ada negara anggota yang belum masuk pada tahap bebas berekspresi. "Beberapa negara yang sudah membahas regulasi kebebasan berekspresi diantaranya adalah Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina," jelasnya. Namun, regulasi yang dibuat masih sebatas hanya memberi hukuman. Tidak ada pemberdayaan hingga orang yang menyebarkan informasi bohong ataupun ujaran kebencian. Legislasi yang sifatnya menghukum harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan penduduk serta konsumen. &ldquo;Kesimpulannya AICHR sebagai Komisi HAM akan aktif membantu terus anggota ASEAN untuk menjamin kebebasan berkespresi yang berkualitas. Selama ini, negara-negara anggota masih belum cukup paham. Pemberdayaan masyarakat itu seperti apa,&rdquo; terang Dinna. Soal kebebasan berekspresi dalam Pilkada juga menjadi pembahasan dalam kesempatan tersebut. Akan ada solusi detail terkait pemilu dan kebebebasan berekspresi. "Ini akan menjadi item khusus untuk pembahasan yang mendalam. Terutama untuk orang muda harus dipastikan agar tidak memakan berita atau isu yang tidak benar khusus saat pemilu,&rdquo; ujarnya. Salah seorang perwakilan NGO dari Malaysia Shakira Rahman mengatakan, di Malaysia kebebasan berekspresi itu dijamin oleh pemerintah. Malaysia membuat peraturan anti fake. &ldquo;Aturan anti fake itu baru saja dibuat kemarin,&rdquo; jelas Shakira. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir perwakilan mekanisme ASEAN untuk informasi; SOMRI (Senior Official Meeting on Responsible Information); perwakilan mekanisme ASEAN untuk kaum muda; SOMY (Senior Official Meeting on Youth); untuk perempuan dan anak ACWC (ASEAN Commission for Protection and Promotion of Women and Children); UNESCO; OHCHR (Komisi HAM PBB); SEANF (Forum Komisi HAM ASEAN); ahli dan kalangan pegiat masyarakat sipil dari seluruh negara ASEAN; termasuk dari kelompok masyarakat sipil.

Era Digital Tak Terbendung, Hoaks Akibatkan Demokrasi Bangkrut

aichr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aichr

Berita Terkini

Gelar Dialog HAM ke-7 di Jakarta, ASEAN berkomitmen Memajukan dan Melindungi HAM di Kawasan

Era Digital Tak Terbendung, Hoaks Akibatkan Demokrasi Bangkrut

Download Aplikasi JawaPos.com