<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/psikolog-salahkan-polisi-karena-tetapkan-ahok-sebagai-tersangka_m_119699.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah ahli yang didatangkan tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terdakwa kasus dugaan penodaan agama berusaha meyakinkan majelis hakim, bahwa Ahok tidak bersalah dalam kasus tersebut. Setelah ahli bahasa dan hukum pidana, kali ini Risa Permana Deli, psikolog sosial dari Universitas Indonesia (UI) menilai gubernur DKI Jakarta nonaktif tidak pantas ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Risa Permana Deli mengkritik kinerja kepolisian yang telah menetapkan mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai tersangka. Menurut dia, polisi yang menggunakan transkrip ucapan Ahok di Kepulauan Seribu sebagai salah satu bukti dianggap sebuah ketergesa-gesaan. "Saya pikir, polisi terlalu gegabah menjadikan transkrip sebagai alat bukti," kata Risa dalam sidang di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (29/3). Menurutnya, penggunaan transkrip sebagai alat bukti untuk memberatkan Ahok adalah sebuah hal yang kurang tepat. Sebab transkrip itu tidak serta merta menunjukkan keadaan sebenarnya saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu. "Kalau mau dijadikan alat bukti, seharusnya transkrip disertakan dengan reaksi masyarakat dan kondisi sekitar," ungkapnya. Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial dan Laboratorium Psikologi Sosial Eropa ini pun menyayangkan kasus Ahok yang selama ini dilihat dari sisi bagian kecil saja. Warga maupun penegak hukum harusnya bisa menilai kasus ini dari sekop yang lebih luas. "Makanya saya bisa katakan tuduhan ini tidak valid. Kalimat yang diambil hanya sedikit saja. Makanya saya bilang kasus ini terlalu sumir," tuturnya. Jika ingin menggali kasus ini lebih dalam, maka pengak hukum hendaknya menggali dari awal kenapa Ahok bisa menyinggung surat Al-Maidah. "Anda harus melihat kenapa ia merujuk surat tersebut, siapa yang pernah mengucapkan jangan pilih saudara Basuki Tjahaja Purnama karena agama," tandasnya. (uya/JPG)

Psikolog Salahkan Polisi Karena Tetapkan Ahok Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/giliran-muhammadiyah-buka-suara-atas-ulah-ahok_m_106465.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama saat menjalani persidangan." width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama saat menjalani persidangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Mora Harahab mengaku pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang berencana melaporkan Ketua MUI Ma'ruf Amin ke pihak kepolisiaan berpotensi memancing kemarahan umat Islam.  "Saya menilai itu pernyataan yang tendensius dan hanya akan memancing kemarahan umat Islam yang semakin besar," ujar Mora saat dihubungi, Rabu (1/2).  Menurut Mora saat ini, baiknya Ahok menahan diri dan fokus dengan persidangan yang sedang dihadapinya. Bukan malah mencari-cari kesalahan orang lain. "Hal ini malah akan membuat persoalan semakin rumit," katanya.  Sementara dia juga mengajak kepada umat Islam agar mendoakan Ketua MUI Ma'ruf Amin agar tetap diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi situasi saat ini. "Karena kita lihat persidangan kemarin memakan waktu sampai tujuh jam," ungkapnya.  Sebelumnya, usai mendengarkan kesaksian dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia&nbsp; Ma'ruf Amin, terdakwa Ahok langsung menyatakan keberatan. Bahkan, dia yang berstatus terdakwa itu mengancam memproses hukum kesaksian Ma'ruf bila terbukti ada kebohongan.  Ahok yang merupakan mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku keberatan atas kesaksian Ma'ruf soal telepon dari Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi, soal tak adanya penulisan pekerjaan Ma'ruf yang pernah menjabat Watimpres era Presiden SBY di dalam berita acara pemeriksaan.  "Jelas saudara saksi menutupi riwayat pernah menjadi Watimpres Susilo Bambang Yudoyono," tegas Ahok setelah mendengarkan kesaksian Ma'ruf di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).  Mantan politikus Partai Gerindra ini juga menyebut Ma'ruf bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Kantor PBNU pada tanggal 7 Oktober 2016. Sebelum pertemuan itu Ahok menduga Ma'ruf sempat menerima telepon SBY pada tangal 6 Oktober 2017.  "Dan tanggal 7 Oktober dan tanggal 6 Oktober ada bukti nelepon untuk diminta dipertemukan. Artinya saksi sudah tidak pantas jadi saksi," tegas Ahok.   Ahok juga menegaskan bila nantinya kesaksian Ma'ruf terbukti bohong, maka pihaknya bakal melaporkan ke polisi karena memberikan keterangan palsu. "Kalau berbohong kami akan proses secara hukum suadara saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki bukti," tukas Ahok. (cr2/JPG)

Giliran Muhammadiyah Buka Suara Atas Ulah Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70454_89695_sidang-ahok4.jpg" alt="Sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di PN Jakut" width="100%">
<figcaption>Sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di PN Jakut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pedri Kasman menilai proses persidangan kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai tidak adil. Ketidakadilan itu lantaran banyak pihak yang tidak diizinkan masuk ke ruangan sidang untuk mengikuti pembacaan dakwaan kasus yang tengah membelit Ahok.&nbsp; Mestinya, kata dia, persidangan itu terbuka untuk umum. &quot;Kami dari pagi di sini, kami lihat ada diskriminasi dalam sidang ini, sidang saat lemah dan amburadul, seharusnya pelapor dan terlapor ada di ruang sidang,&quot; kata Pedri di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12). Atas kejadian itu, mereka sangat menyesalkan. &quot;Kami angkatan muda Muhammadiyah, menyelesali ini, minta Kapolres dan PN bertanggungjawab,&quot; ujar dia yang diikuti massa dengan takbir. Adapun persidangan Ahok diketahui tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (bekas Gedung Pengadikan Jakarta Pusat). Pantauan di lapangan memang tidak semua pihak diizinkan masuk ke dalam. Hal tersebuy karena keterbatasan ruang sidang. Begitu juga awak media tidak semuanya dapat masuk ke ruang persidangan. Hanya beberapa media yang dibolehkan masuk ke dalam. (elf/JPG)

Sidang Ahok Terbatas, Massa Kecewa Kepada Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70434_89671_penjarakan-ahok.jpg" alt="Suasana di luar pengadilan PN Jakarta Utara, tempat Ahok menjalani sidang perdana penistaan agama." width="100%">
<figcaption>Suasana di luar pengadilan PN Jakarta Utara, tempat Ahok menjalani sidang perdana penistaan agama.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sejumlah massa tampak memadati di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka berbaris rapi seraya berorasi di sana. Salah satu perwakilan mereka, Ahmad Syuhada menerangkan, pihaknya mewakili umat muslim khususnya GNPF MUI untuk mengawal sidang perdana Ahok. &quot;Permintaan kami satu, tahan Ahok segera, kedua, penjarakan Ahok segera. Itu keadilan seluruh warga Indonesia,&quot; kata dia di depan PN Jakut, Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/12). Menurut dia, selain mengawal sidang, mereka juga membantu polisi untuk mengamankan suasana di luar persidangan. &quot;Kami umat Islam tenang dan bersabar. Cara kami adalah dengan Aksi Bela Islam. Itu adalah cara kami yang elegan,&quot; ucapnya. Dia juga mengharapkan, pengadilan bisa segera menahan mantan Bupati Belitung Timur itu setelah persidangan hari ini. &quot;Harapan kami setelah sidang segera ditangkap, segera penjarakan. Kami kecewa berat kepada pemerintah Indonesia. Semoga pengadilan bisa melakukan sebaik-baiknya,&quot; tegas dia. (elf/JPG)

Kawal Sidang di Pengadilan, GNPF MUI Tetap Minta Ahok Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70433_89670_ahok-diperiksa.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka dugaan penistaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat. Pria yang karib disapa Ahok itu datang menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam. Ahok datang tepat pukul 07.50 WIB. Kedatangannya tak sendiri. Eks Bupati Belitung Timur itu didampingi Ketua Tim Pemenangan Prasetio Edi Marsudi. Adapun, Juru Bicara Tim Pemenangan Ruhut Sitompul tampak telah datang terlebih dahulu mengenakan kemeja andalan, kotak-kotak. Seperti diketahui, Selasa (13/12) hari ini merupakan jadwal sidang perdana Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama Islam. Berdasarkan kabar yang beredar di kalangan wartawan, gubernur nonaktif itu bakal didampingi 64 kuasa hukum yang dikomandoi oleh Sirra Prayuna. Sementara itu, pengamanan super ketat dilakukan pihak kepolisian di sekitar lokasi sidang. (uya/JPG)

Ahok Tiba di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70432_89669_penjarakan-ahok.jpg" alt="Suasana di depan pengadilan PN Jakarta Utara" width="100%">
<figcaption>Suasana di depan pengadilan PN Jakarta Utara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang sidang penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, suasana di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah padat.&nbsp; Saat ini, &nbsp;ratusan massa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memadati kawasan Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat, di mana lokasi pengadilan berada. Dari pantauan, para massa ini berbaris rapi menghadap ke jalan atau membelakangi PN Jakut yang berlokasi di eks gedung PN Jakpus itu. Mereka membawa spanduk bertuliskan penjarakan Ahok dengan ada gambar Ahok di balik jeriuji besi. Ratusan polisi juga telah bersiaga di depan PN Jakut. Sementara ini, pengadilan masih terutup. Atau belum dibuka untuk umum. Massa ataupun petugas masih berjaga di luar. Sidang ini sendiri direncanakan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. &nbsp; Terkait hal itu, Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suyatno menerangkan bahwa aparat kepolisian dari Polsek setempat hingga Mabes Polri telah siaga guna menjaga aksi itu agar berjalan tertib.&nbsp; Akan ada sekitar 2000 lebih personel kepolisian yang berjaga di sana, apalagi mengingat kabar beredar bahwa mereka yang akan melakukan aksi jumlahnya juga sangat banyak. &quot;Jumlah personel 2.996 personel yang mengawal,&quot; kata Suyatno, Selasa (13/12). Hari ini, Ahok akan menjalani sidang perdana perkara dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sekira pukul 09.00 WIB. Rencananya sidang perkara itu akan digelar di ruang Koesoemah Atmadja, lantai 2 gedung tersebut. Sidang itu akan dipimpin oleh lima orang hakim, yakni, Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam, dan I Wayan Wirjana. (elf/JPG)

Spanduk Penjarakan Ahok Terpampang di Depan PN Jakut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70398_89635_Ahok-4.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sidang perdana Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat perhatian media asing. Ahok akan menjadi terdakwa atas kasus dugaan penistaan agama. Channel News Asia lebih menyoroti pengamanan polisi pada saat sidang perdana nanti. Polisi akan mengerahkan petugas berpakaian preman untuk mengawasi keamanan di pengadilan. Kelompok Islam diharapkan untuk berada di luar gedung pengadilan di Jakarta Pusat. Pengadilan telah meminta petugas keamanan diperketat untuk mengawal para hakim, peserta dan publik. Di antara mereka akan ada polisi berpakaian preman yang berbaur dengan peserta. Sementara Indian Express menyoroti lebih rinci pada kronologis kasus Ahok dari mulai kunjungan Ahok ke Pulau Seribu hingga akhirnya didemo kelompok muslim. Ahok merupakan gubernur nonmuslim keturunan pertama di Jakarta setelah selama setengah abad. Pria 50 tahun ini memenangkan popularitas besar karena gayanya yang galak untuk sapu bersih Jakarta. Berbagai program penggusuran juga dilakukan Ahok untuk menertibkan Jakarta yang sudah sesak. Terakhir, Guardian mengulas secara rinci dari mulai apa yang terjadi, mengapa sampai terjadi, siapa yang diuntungkan, kelompok islam garis keras, hingga apa yang terjadi selanjutnya. Guardian juga mempertanyakan demokrasi yang dibangun di Indonesia. Ahok akan menghadiri sidang pertamanya atas dugaan penistaan agama. Jika terbukti bersalah, Ahok menghadapi lima tahun penjara maksimal. Ahok telah bersumpah untuk melanjutkan kampanyenya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Jangka panjang, kotak pandora politik kasus Ahok telah terbuka dan menimbulkan pertanyaan besar tentang kemajuan Indonesia yang demokratis, komitmennya dalam memelihara kesatuan dan keragaman, dan kelangsungan hidup anggota minoritas di Indonesia dalam memegang posisi politik di masa depan. (Channel News Asia/Indian Express/The Guardian/cr1/JPG)

Media Asing Ramai-Ramai Ulas Sidang Perdana Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70381_89617_aji.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan disidangkan pada Selasa, 13 Desember. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen &nbsp;(AJI) Suwarjono mengatakan, kasus tersebut sudah menyedot perhatian publik karena berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sehingga ungkapnya, media televisi harus bijak yang berencana akan menyiarkan secara langsung sidang tersebut. &quot;AJI meminta media &nbsp;untuk &nbsp;bijak dalam menyiarkan sidang kasus bernuansa SARA mengingat dampak kasus ini sangat besar,&quot; ujar Suwarjono dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (12/12). Menurut Suwarjono, media memang punya kewajiban untuk menyiarkan berita sebagai bagian dari fungsinya untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi.&nbsp; Menyiarkan proses persidangan sepanjang dibolehkan pengadilan adalah bagian dari kebebasan pers. Namun, Suwarjono &nbsp;mengingatkan soal tanggungjawab lainnya, yaitu menjaga kepentingan yang lebih besar. &quot;Untuk isu SARA, saya berharap media tidak mengejar rating atau jumlah penonton. Namun juga mempertimbangkan efek yang muncul akibat pemberitaan,&quot; katanya. Kebebasan pers Indonesia, tutur Suwarjono, dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Pers. Soal ini juga dituangkan dalam preambule Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ia &nbsp;menambahkan, preambule KEJ tak hanya menyatakan secara eksplisit soal kebebasan pers, tapi juga soal kewajiban pers yang lebih besar. &quot;Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, &nbsp;wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama,&quot; ungkapnya.(cr2/JPG)

AJI Minta Media Bijak Siarkan Sidang Kasus Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70352_89586_Ahok-6.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi mengatakan, pihak stasiun televisi tidak bisa seenaknya saja menayangkan secara langsung sidang perdana Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan penistaan agama. Menurut Hasoloan, pihak stasiun televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Majelis Hakim Persidangan Jakarta Utara, apakah boleh atau tidak menayangkan langsung sidang itu. &quot;Untuk besok kemungkinan besar harus izin dari Ketua Majelis dan harus patuh pada tata tertib yang diatur persidangan yang diatur pasal 117, 218,&quot; ujar Hasoloan saat dikonfirmasi, Senin (12/12). Lebih lanjut dia menambahkan, sidang kasus dugaan penistaan agama itu akan digelar secara terbuka. Semua pihak juga bisa mengawal jalannya sidang itu. &nbsp; &quot;Siapapun boleh masuk tetapi perlu dicatat yang terbatas ruang persidangan,&quot; katanya. Sebelumnya, Dewan Pers mengimbau media agar tidak menyiarkan langsung jalannya persidangan kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ahok. Sidang perdana kasus Ahok akan digelar pada Selasa, 13 Desember 2016, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan siaran langsung sidang Ahok akan menimbulkan ekses negatif. Dia bahkan menilai siaran langsung dapat memicu terjadinya perpecahan bangsa. (cr2/JPG)

PN Jakut Persilakan Siaran Langsung Sidang Ahok, Syaratnya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70327_89560_Ahok-jawa-pos-group.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menyatakan siap 100 persen untuk mengamankan sidang perdana kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sidang akan dilaksanakan besok (13/12) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berada di eks gedung PN Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat. &quot;&lrm;100 persen kami sudah siap. Personel kami yang akan mengamankan besok juga sudah siap. Termasuk juga tim yang mengawal sidang Ahok,&quot; ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono&lrm; di Polda Metro Jaya, Senin (12/12). Argo menuturkan, pola pengamanan yang akan diterapkan yakni, pertama polisi mengamankan jalannya sidang mulai dari awal sampai akhir. Kedua polisi juga mengamankan lokasi sidang, termasuk lokasi lain di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik perkantoran serta sentral ekonomi seperti glodok. &quot;Selain itu, kami juga amankan orang-orang di sana, seperti orang yang melaksanakan sidang, para perangkat sidang, pengunjung sidang sampai awak media,&quot; tegasnya. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan, siapa saja boleh hadir menyaksikan sidang Ahok. Namun, apabila ruang sidang sudah penuh, maka tidak boleh dipaksakan.&nbsp; Para pengunjung sidang harus rela menonton jalannya sidang melalui layar yang disediakan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. &quot;Siapa saja boleh masuk, asal kapasitasnya masih mencukupi, kan sidang terbuka untuk umum,&rdquo; tambah dia. (elf/JPG)

Sidang Ahok Digelar Besok, Siapa Saja Boleh Masuk, asalkan...

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ahok tersangka

Berita Terkini